Denpasar, Baliglobalnews

 Anggota DPD daerah pemilihan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, dilaporkan ke Polda Bali oleh Tetua (pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta, dan seorang warga dari Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atas dugaan penodaan agama Hindu. 

“Beberapa minggu lalu yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah mengeluarkan pernyataan yang diduga melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali yang intinya diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped Nusa Penida,” kata Harta saat ditemui di Polda Bali, Jumat. 

Ia mengatakan bahwa ada dua hal yang akan dilaporkan pertama terhadap simbol yang dipuja masyarakat Bali dan kedua dugaan terkait pernyataan: “seks bebas diperbolehkan asalkan pakai kondom“.

 “Sekitar bulan Januari tahun 2020 lalu, yang bersangkutan (Arya Wedakarna) telah membuat pernyataan didepan siswa/i di SMAN 2 Tabanan, bahwa seks bebas diperbolehlan asalkan pakai kondom. Selain itu, AWK ini juga bilang yang lahir dari ibu hamil sebelum nikah akan jadi anggota ormas, jadi anak bebinjat, anak yang lahir dari neraka dan jadi orang korupsi,” ucapnya. 

Kuasa hukum Harta, I Nengah Yasa Adi Susanto, mengatakan, untuk barang bukti yang akan diserahkan ke kantor polisi, berupa rekaman video pelecehan simbol agama dan rekaman saat Arya Wedakarna berpidato di SMA Negeri 2 Tabanan. 

“Saya kira ini pokok kesalahannya adalah diunggahnya melalui medsos menyangkut hal-hal yang sangat menganggu perasaan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Penida tentang ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya disampaikan lewat media,” ucap Susanto.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Subdit V Kejahatan Siber Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci, mengatakan, akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada. 

“Saya libur ini, saya tugasnya sudah Rabu dan Kamis kemarin. Untuk prosesnya kalau memang ada laporan kita pasti proses sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau ada memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ya kita sesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada,” ucapnya. 

Suinaci menambahkan semuanya melalui proses analisa terlebih dulu, kalau sudah dipelajari dan ada unsur-unsur, maka akan diproses lebih lanjut.”Saya belum lihat laporannya seperti apa. Nanti laporan tersebut akan masuk ke pimpinan dulu, baru ke masing-masing subdit,” kata Suinaci. (bgn122)20103017

Denpasar, Baliglobalnews

 Polda Bali lakukan penyelidikan terkait adanya laporan dugaan kasus penganiayaan terhadap anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (40), yang terjadi pada Rabu (28/10) lalu.

“Kami sudah lakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi, saat ini menunggu hasil dan verifikasi. Masih kami kumpulkan barang bukti lainnya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Dodi Rahmawan saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pihak pelapor yaitu Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mendatangi Polda Bali pada (28/10) sekitar pukul 14.00 wita, untuk melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 KUHP atau pasal 170 KUHP.Dodi menjelaskan laporan tersebut didasari atas kejadian pada (28/10) sekitar pukul 12.30 wita, di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar. Berdasarkan pernyataan pelapor bahwa saat itu pihaknya sudah bersedia untuk bertemu dengan perwakilan massa di lokasi kejadian.

“Sekitar pukul 12.20 Wita sekelompok massa sudah ada di depan gedung DPD RI Provinsi Bali dan melakukan orasi yang menyerang pribadi pelapor, kemudian tim protokol DPD bersama saksi dan aparat meminta pimpinan kelompok massa untuk mengirim perwakilan untuk bertemu dengan pelapor, namun permintaan ditolak dan meminta untuk ditemui langsung,” kata Dodi menjelaskan keterangan pelapor.

Selanjutnya, Arya Wedakarna yang juga berperan sebagai pembina di Kampus Mahendradatta tersebut, bersedia keluar menemui massa dan mengundang kelompok massa untuk masuk ke gedung.

Namun permintaan pelapor itu ditolak.Dodi menjelaskan bahwa pelapor mengaku telah memerintahkan tim protokol dan pamdal DPD RI Provinsi Bali untuk membukakan pintu DPD RI agar masuk ke gedung untuk diajak dialog, namun ditolak oleh sekelompok massa. Atas penolakan itu yang bersangkutan ini berinisiatif menemui pimpinan kelompok massa dan mengajak dialog di dalam ruangan namun pimpinan kelompok massa tidak mengindahkan dan terjadi saling dorong antara aparat dan kelompok massa, lalu terjadi aksi pemukulan.

“Dari aksi pemukulan itu, dari keterangan pelapor mengenai pipi sebelah kanan sehingga pelapor merasa sakit dan terlihat lebam, luka lecet di tangan sebelah kanan dan kepala bagian tengah mengakibatkan rasa sakit (nyeri) yang diduga dilakukan oleh tiga orang,” ucap Dodi.

Sebelumnya, sejumlah massa dari Perguruan Sandhi Murti, Pusat Koordinasi (Puskor) Hindu Indonesia dan beberapa organisasi lainnya, mendatangi kantor DPD Bali untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pernyataan Arya Wedakarna tentang dugaan penghinaan kepercayaan agama Hindu. Tetua (Pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta mengatakan bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut tidak ada massa yang bermaksud melakukan aksi pemukulan terhadap Arya Wedakarna. Kata dia, pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Bali, jika Arya Wedakarna mengajukan pelaporan.(bgn123)20102909

Denpasar, Baliglobalnews

Kericuhan yang terjadi Kantor DPD Bali, Rabu (28/10/20) antara senator I Gusti Arya Wedakarna dengan masyarakat Nusa Penida dan Perguruan Sandhi Murti disebabkan adanya dugaan pelecehan simbol agama Hindu di Bali.

Hal itu ditegaskan Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta yang mengatakan kedatangan masyarakat Bali untuk berdemo ke DPD Bali untuk menyampaikan unek-unek dan mendatangi DPD Bali atas Undangan AWK sendiri.

“Dia (AWK) mengajak dialog, tapi kami kesana hanya ingin demo dan orasi agar dia mendengar unek-unek masyarakat Bali,” ucap Ngurah Harta.

Ia menuturkan, aksi demo terkait statmen AWK yang menyebutkan bahwa simbol yang dipuja masyarakat Hindu Bali atau Betare lokal di Bali sebagai “mahluk”.

“Padahal betare ini sosok yang disucikan masyarakat Hindu Bali, seperti ratu niang, ratu gede itu dilecehkan,” ucapnya.

Terkait aksi demo yang sempat ricuh terjadi itu dikatakan Ngurah Harta akibat sikap AWK yang seolah menantang masa demo dengan mengepalkan tangan ke arah massa pendemo, sehingga menyulutkan emosi para pendemo.

“Dia datang mendatangi massa dengan mengepalkan tangan. Kalau dia melapor silahkan saja, kami siap hadapi. Dan kami tidak mau berdialog karena kami bukan kompromis,” katanya.

Terkait pemukulan kepala AWK dan penghinaan seperti yang dikatakan AWK dalam laporannya, Ngurah Harta secara tegas hal itu tidak ada, dan salah satu pendemo hanya ingin meraba kepala raja. “Cuma dipegang saja dan gak ada memukul,” tutup Harta.(bgn008)20102903

Denpasar, Baliglobalnews

Anggota DPD RI Arya Wedakarna akhirnya melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian setelah terjadi pemukulan terhadap dirinya saat berusaha untuk menawarkan ruang dialog terhadap massa yang mengatasnamakan Ormas Shandi Murti, Rabu (28/10/2020).

Sebelumnya, sesuai tupoksi dan dimasa reses, anggota DPD RI Arya Wedakarna sejak pukul 12 telah siap menerima forum di ruang Rapat Pancasila bahkan sempat meresmikan peluncuran Koperasi Arak Semeton dan memberikan tali kasih berupa distribusi sembako untuk para pewarta namun secara tak diduga massa sempat berorasi diluar pagar dan dipersilahkan masuk ke Kantor DPD RI untuk berdialog dengan Komite I Bidang Hukum AWK. Namun dialog yang ditawarkan AWK ditolak dan massa tetap berorasi.

Akhirnya AWK turun ke halaman dan Mempersilahkan pendemo masuk ke Kantor DPD Bali untuk menemui peserta demo, namun massa yang tidak lebih dari 30 orang dengan emosi tetap menghina dan menghujat AWK. Dan tiba tiba ada dua peserta demo yg melakukan pemukulan terhadap Senator RI AWK dan itu dilakukan didepan Aparat Kepolisian dan petugas keamanan.

Saat ini AWK sedang melaporkan hal tersebut ke Polda Bali dan melakukan visum terkait penganiayaan. Patut disayangkan, seorang anggota DPD yang sudah bertikad baik menerima, sedang bertugas sesuai UU MD3 tapi dianiaya dihalaman kantornya sendiri. (bgn122)20102810