Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi bersedia menjamin kesejahteraan dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negaranya.

Menurut keterangan tertulis Kementerian P2MI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) Arab Saudi bersedia menjanjikan sejumlah kepastian mengenai jaminan pelindungan PMI agar moratorium penempatan PMI ke negaranya dicabut.

Moratorium yang diberlakukan sejak 2015 itu mengakibatkan PMI tidak diperbolehkan bekerja di Arab Saudi dengan alasan sangat kurangnya jaminan pelindungan terhadap PMI di Arab Saudi.

Karding mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pertimbangan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium tersebut dan Presiden menyetujui agar moratorium itu dicabut.

Menteri P2MI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas rencana pencabutan moratorium tersebut. “Kita Insya Allah sudah menyepakati gaji minimal terendah 1.500 Riyal (sekitar Rp6,5 juta). Kedua, ada pelindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu, jam kerja, jam lembur dan jam istirahat,” ujarnya.

Menteri Karding juga menegaskan pencabutan moratorium tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI.

Dengan dicabutnya moratorium tersebut, Karding berharap angka pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi turun. “Penyebab masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia itu, 90-95 persen karena dia berangkat secara ilegal,” katanya.

Dalam waktu dekat, Karding mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jeddah, Arab Saudi. Sedangkan rencana pemberangkatan tahap awal PMI ke Arab Saudi direncanakan akan dimulai pada Juni 2025. (ant/bgn)Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi bersedia menjamin kesejahteraan dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negaranya.

Menurut keterangan tertulis Kementerian P2MI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) Arab Saudi bersedia menjanjikan sejumlah kepastian mengenai jaminan pelindungan PMI agar moratorium penempatan PMI ke negaranya dicabut.

Moratorium yang diberlakukan sejak 2015 itu mengakibatkan PMI tidak diperbolehkan bekerja di Arab Saudi dengan alasan sangat kurangnya jaminan pelindungan terhadap PMI di Arab Saudi.

Karding mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pertimbangan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium tersebut dan Presiden menyetujui agar moratorium itu dicabut.

Menteri P2MI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas rencana pencabutan moratorium tersebut. “Kita Insya Allah sudah menyepakati gaji minimal terendah 1.500 Riyal (sekitar Rp6,5 juta). Kedua, ada pelindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu, jam kerja, jam lembur dan jam istirahat,” ujarnya.

Menteri Karding juga menegaskan pencabutan moratorium tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI.

Dengan dicabutnya moratorium tersebut, Karding berharap angka pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi turun. “Penyebab masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia itu, 90-95 persen karena dia berangkat secara ilegal,” katanya.

Dalam waktu dekat, Karding mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jeddah, Arab Saudi. Sedangkan rencana pemberangkatan tahap awal PMI ke Arab Saudi direncanakan akan dimulai pada Juni 2025. (ant/bgn003)25031511

Teheran, Baliglobalnews

Iran mendesak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar menyelidiki apa yang disebutnya sebagai program nuklir ”rahasia” Arab Saudi. DemikianKantor Berita IRNA memberitakan.

”Arab Saudi sedang mengembangkan dan mengimplementasikan program nuklir yang sangat tidak transparan,” kata Kazem Gharibabadi, duta besar Iran sekaligus perwakilan permanen untuk organisasi internasional tersebut, di Wina.

”Meski kenyataannya Arab Saudi merupakan anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan memiliki kesepakatan perlindungan bilateral dengan badan tersebut (IAEA), negara itu masih menolak mematuhi komitmennya terhadap inspeksi badan tersebut,” kata Gharibabadi.

Dia menyebutkan komunitas internasional tidak akan menerima ”penyimpangan” Arab Saudi dari program nuklir damai dan akan menentang tindakan itu.
Hingga kini, Arab Saudi belum menanggapi pernyataan Gharibabadi tersebut. (ant)20080925