Badung, Baliglobalnews

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Wilayah Bali, Dr. I Putu Anom, S.E., M.Par., sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memprioritaskan Bali dalam program vaksinasi massal.

Mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud itu juga mengapresiasi perjuangan Gubernur Bali dalam mendapatkan vaksin tersebut dari Pemerintah Pusat, mengingat vaksin Covid-19 masih langka. ”Vaksinasi ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk segera dan secepatnya menggeliatkan pariwisata Bali. Vaksinasi secara bertahap sehingga minimal 70% penduduk Bali ini sebagai upaya Pemerintah untuk membangkitkan kembali pariwisata Bali yang sudah terpuruk setahun lebih,” katanya Minggu (4/4).

Anom menyambut baik rencana Pemerintah untuk membuka penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menerima wisatawan dari mancanegara. Secara umum, kata dia, negara-negara di dunia sudah menjalankan vaksinasi kepada penduduknya. Tentu.masih dievaluasi proses vaksinasi. Kalau hasilnya sudah ada kemajuan, terjadi penurunan pandemi, tentu barulah mulai negara-negara tersebut membuka border untuk aktivitas keluar masuk perjalanan antarnegara.

”Kalau Pemerintah Pusat sudah mengizinkan buka pintu bandara untuk internasional, tentu Bali sudah siap menerima wisman, dengan catatan tetap harus mengikuti prokes sesuai standar WHO, karena pandemi kan belum tuntas menurunnya,” kata mantan Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung itu.`

Anom menilai terpuruknya sektor pariwisata selama setahun dampak ekonominya luar biasa, dimana banyak industri pariwisata tidak beroperasi secara normal. Bahkan tingkat hunian kamar hotel tahun 2020 rata-rata hanya satu digit, sehingga banyak karyawan industri pariwisata dirumahkan dan tidak sedikit pula terkena PHK.

Selain itu, kata dia, banyak pula WNI menjadi pekerja migran di luar negeri (PMI) yang menjadi pahlawan devisa kembali ke Indonesia, warga Bali yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Dampaknya terjadi penurunan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga turun drastis, pendapatan asli daerah terpuruk, sehingga banyak proyek pemerintah juga ditunda yang berpengaruh pada kesempatan kerja.

Pria asal Desa Adat Kapal itu berharap setelah mayoritas masyarakat Bali mendapatkan vaksin dan pandemi di Indonesia bahkan di dunia sudah menurun mulai ada pergerakan wisatawan domestik maupun asing mengunjungi Bali.

Anom juga menyatakan setuju dan mendukung program Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno yang benar-benar serius menggeliatkan pariwisata Bali dengan mengusahakan bantuan kredit lunak agar industri pariwisata bisa mempersiapkan sarana pariwisata lebih baik. ”Saya juga mohon kepada Bapak Menparekraf agar Bali tetap mengembangkan pariwisata budaya yang bersumber dari nilai-nilai luhur Agama Hindu yang sejak awal hingga kini menjadi daya tarik pariwisata, karena terkandung di dalamnya kearifan lokal Bali,” tandasnya. (bgn003)21040503 

Nasional, Baliglobalnews

Forum Satu Bangsa mengapresiasi langkah pemerintah yang mengambil risiko yang telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.   Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah maju dalam membenahi keruwetan dan bottle necking birokrasi Indonesia yang sekian lama tidak mampu untuk menangkap peluang perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang sebenarnya menguntungkan Indonesia.  

Menurut dia, lemahnya perangkat dan ekosistem Indonesia, peluang pergeseran tersebut tidak cukup dapat ditangkap.   “Setelah melalui proses yang lama, Pemerintah akhirnya dengan kompak dan yakin mengesahkan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Kecuali PKS dan Demokrat, semua Faksi di DPR menyepakati RUU Cipta Kerja ini,” katanya.

Hery menilai bahwa ada komunikasi yang tidak cukup terbuka terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut sehingga timbul mispersepsi yang cukup substantif dan meluas terkait dengan pasal-pasal yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.  

Menurut mantan Ketua Umum PB PMII ini, harus dibuka kemungkinan untuk merevisi beberapa pasal yang dinilai merugikan kalangan masyarakat yang tidak terproteksi melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi.  

UU Cipta kerja, tambah pendiri Majelis Dzikir Hubbul Wathon itu justru memberikan kepastian hukum sehingga credit rating Indonesia semakin naik.

Dengan turunnya risiko politik di Indonesia, maka peluang investasi yang akan mengikuti pemulihan ekonomi pasca COVID-19 akan semakin besar.   Pemerintah justru harus membuktikan bahwa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini, pihak-pihak yang telah memberikan komitmen untuk berinvestasi segera dapat direalisasikan secara lebih cepat.  

Pemerintah harus berani untuk melawan populisme yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah benar-benar committed kepada perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada rakyat.  

Beberapa Ormas penting seperti NU dan Muhammadiyah memang mempertimbangkan untuk menggugat di MK, beberapa pasal dinilai tidak menguntungkan kaum lemah dengan pertimbangan RUU Cipta Kerja lebih berat kepada kelompok kepentingan tertentu. (bgn123)20101010