Badung, Bali Global News

Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-75, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meresmikan aplikasi Klik Tanahku dan aplikasi Pasar Rakyat menuju desa smart village Desa Punggul, melalui zoom di Gedung Command Center, Diskominfo, Puspem Badung, Senin (17/8) yang diikuti perbekel/lurah se-Badung.

Aplikasi Klik Tanahku ini diyakini menjadi yang pertama di badung bahkan pertama di Indonesia. Peresmian ditandai penekanan tombol oleh Bupati didampingi Ketua DPRD I Putu Parwata, Wabup I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali dan BPN Kabupaten Badung serta pimpinan instansi terkait. 

Bupati dalam sambutannya menekankan aplikasi Klik Tanahku dan Pasar Rakyat Desa Punggul menjadi salah satu role model pelaksanaan Badung Smart City. Dengan difasilitasi oleh Dinas Kominfo, Bupati berharap di 6 kecamatan, 62 desa/kelurahan di Badung wajib melaksanakan gerakan untuk Badung Smart City. Gerakan ini diharapkan tidak hanya sampai di tingkat desa/kelurahan, namun harus masuk ke banjar-banjar. ”Kami contohkan, ini telah berhasil diwujudkan di Desa Punggul dan Desa Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana, Abiansemal,” katanya.  

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada perbekel dan lurah di Badung, lebih khusus lagi apresiasi kepada Perbekel Punggul, karena berani menyatakan sikap menjadikan Punggul Desa Digital. Terlebih Desa Punggul mampu menampilkan aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

”Desa/kelurahan di Badung harus dapat melakukan hal yang sama seperti Desa Punggul. Tidak ada alasan, karena ini semua khusus layanan. Bila perlu tenaga IT-nya belajar ke Punggul. Sebaliknya, aparat dan tenaga IT di Punggul harus siap menjadi pendamping di setiap desa,” pinta Bupati.

Menurut dia, aplikasi Klik Tanahku sangat sejalan dengan program Bapak Presiden Jokowi, yang sudah memerintahkan kepada BPN Pusat, BPN Provinsi, dan BPN Kabupaten/Kota untuk mensertifikatkan lahan di daerah. Dengan validasi data tanah-tanah di daerah sehingga akan memudahkan melihat dari sistem yang ada. ”Terima kasih kami sampaikan atas pendampingan dari BPN kepada Desa Punggul, untuk membuktikan implementasi program Bapak Jokowi, yang amat bisa sekali dilakukan di desa,” katanya.

Apresiasi juga diberikan untuk aplikasi reborn ekonomi melalui aplikasi Pasar Rakyat. Di era Indonesia maju ini, harus mampu menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal. Artinya, segala potensi harus digerakkan. Salah satu komitmen Bupati dengan mengembangkan pertanian kontemporer. ”Kami ingin semua desa BUMDesnya harus hidup, menggerakkan ekonomi dan potensi desa. Kami selaku pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memfasilitasi dan memberikan jaminan kepada masyarakat,” tambah Bupati seraya mengharapkan dengan aplikasi ini terlebih dengan adanya bukalapak serta tokopedia, nanti harus ada tokopedia dan bukalapak badung. Ini bisa diwujudkan tentunya dengan komitmen. 

Bupati melihat di seluruh Indonesia belum ada yang melaksanakan smart city secara utuh. Bupati akan menakhodai dan siap menjadi pelopor perubahan dari 34 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota di Indonesia, bahwa Kabupaten Badung berkomitmen yang paling lengkap untuk smart city-nya. ”Harapan saya ayo kita bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk kepentingan masyarakat urusan masalah pelayanan,” jelasnya. 

Sementara itu Perbekel Punggul, Kadek Sukarma, menjelaskan Pemerintah Desa Punggul ingin mewujudkan program Pemkab. Badung yakni Badung Smart City. Hal ini dimulai dari desa dengan mendeklarasikan diri menjadi smart village.

Dia menyebutkan ada enam jaminan yang diberikan dalam rangka pelayanan publik, yakni pelayanan berkaitan dengan jaringan internet, validasi data kependudukan dengan moto “salam lima menit” dengan inovasi “belum lima menit sudah keluar”, selanjutnya keamanan data dan arsip desa, jaminan SDM, kelengkapan administrasi bidang tanah desa/klik tanahku serta aplikasi pasar rakyat.

Khusus aplikasi Klik Tanahku, sangat penting dalam upaya mengurangi sengketa tanah dalam hal semua bidang tanah yang ada wajib harus terdata. ”Warga yang ingin mengetahui bidang tanah cukup klik aplikasi Klik Tanahku. Jadi, dapat melihat informasi semuanya seperti kategori terkait dengan nomor objek pajak, nama wajib pajak, NIK, nomor identitas bidang, status tanah, RTRW, bahkan informasi tentang PBB semua lengkap di sana,” katanya.

Ke depan, dia berharap aplikasi ini sangat bermanfaat, sehingga tidak ada tanah yang tidak terdata. Untuk mengantisipasi semua itu pihaknya sudah melakukan semua laporan dengan sertifikat secara digital, laporan tentang kepemilikan lahan digital bahkan per banjar pun bisa di blok, sehingga dalam hal pengajuan PTSL sangat dimudahkan. 

Untuk aplikasi Pasar Rakyat, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelanjaan seperti tokopedia dan lainnya. Semua hasil panen yang ada di masyarakat dapat dipasarkan melalui aplikasi pasar rakyat yang dikoordinir oleh BUMDes Punggul. ”Hingga sekarang sudah 4.400 jenis barang yang bisa kita pasarkan. Selain untuk UMKM, reborn ekonomi ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan,” pungkasnya. (bgn/hms)20081711

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, meminta agar ke depannya semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA) yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sudah siap dengan penguasaan digitalisasi.

Hal itu disampaikan Dewa Indra saat membuka ”Kick Off IT Security Assessment (ITSA)” yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Denpasar, Selasa (11/8).

Sekda berharap dengan adanya ITSA semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, ”Pemerintah Provinsi Bali melalui reformasi birokrasi beranjak dari sistem pemerintahan konvesional ke sistem digital, ke depannya meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” katanya.

Menurut Dewa Indra, ITSA bertujuan untuk mengetahui celah keamanan serta kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang nantinya akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, jika nantinya ditemukan kerentanan dengan status critical oleh Tim BSSN, dia mengharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi tidak lebih dari 24 jam. Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah BSSN dengan jumlah personil 3 orang. ITSA yang dilakukan oleh tiga orang Tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap 3 aplikasi Pemprov Bali. 

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, mengatakan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung akhir tahun 2019. Awal tahun 2020 ini Pemprov Bali juga sudah membentuk Tim SPBE yang saat ini beranggotakan programmer/software developer dan koordinatornya bekerjasama dengan Universitas Udayana. Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai dengan roadmap SPBE serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu tentunya selain membangun aplikasi dan infrastuktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini. 

Gede Pramana mengaku gembira bahwa Tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA walaupun jumlah aplikasi yang diuji hanya tiga.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik Pemprov Bali. Sertifikat elektronik tersebut diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi mulai digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam surat menyurat elektronik pada Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu dipersiapkan dengan baik, untuk itu sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia. 

Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan Jumat (14/8) 2020. Di akhir acara kegiatan ini disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya dan jika tidak diperbaiki akan segera menimbulkan dampak negatif. (bgn/hms)20081122