Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, menyatakan penetapan Perubahan APBD Badung 2020 sudah sesuai dengan kondisi riil yang ada di  Kabupaten Badung.

”Pendapatan asli daerah ini sudah kita maping dengan sebaik-baiknya dan kita sudah melakukan pembahasan bersama-sama dan kita menggunakan data-data akurat yang ada saat ini,” ujarnya Parwata kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana DPRD Badung, Selasa (25/8).

Penetapan Rancangan Perubahan APBD 2020 itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Badung bersama Wakil Ketua dengan Bupati Badung. Selanjutnya Gubernur Bali akan mengevaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pada sidang tersebut juga ditetapkan satu Ranperda dan dua dokumen penganggaran, yakni Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020,  Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2020, Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 19/2019 tentang APBD TA 2020.

Menurut Parwata, berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah dan DPRD, maka disepakati pendapatan daerah menjadi Rp 3,6 triliun. ”Sesuai dengan yang kami diskusikan akhirnya sepakat mengambil keputusan bersama bahwa pendapatan Rp 3,5 triliun, kemudian ada pendapatan transfer dari provinsi, sehingga pendapatan daerah total menjadi Rp 3,6 triliun lebih. APBD yang kita rancang sebesar Rp 3,8 triliun,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Dia menyebutkan Perubahan APBD 2020 sesungguhnya meningkat. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah dan DPRD Badung berhasil menetapkan Perubahan APBD yang prorakyat. Dia menilai semua yang dirancang dalam Perubahan APBD Tahun 2020 secara substansi telah mengakomodir kepentingan wajib masyarakat. ”Apa yang menjadi program mandatori yang merupakan biaya mengikat telah terakomodir seluruhnya. Ini merupakan prestasi yang baik dan ada peningkatan, tapi sesungguhnya ada potensi-potensi lain yang masih bisa dimaksimalkan. Tapi karena belum menjadi pendapatan, maka itu menjadi asumsi pendapatan kita pada APBD tahun 2021,” katanya seraya memastikan memastikan semua program wajib untuk masyarakat telah terakomodir.

Postur Perubahan APBD TA 2020, yakni pendapatan daerah dirancang Rp 3.663.962.858.251,91 yang terdiri atas PAD Rp 2,7 triliun lebih, dana perimbangan Rp 563,7 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 398,7 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp 3,9 triliun lebih, dan defisit Rp 278,7 miliar lebih. Defisit akan ditutup dari Silpa. Sementara penerimaan pembiayaan daerah dirancang Rp 278, miliar lebih. (bgn/din)20082520

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, yakni Ketua DPRD Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta menandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hal itu terungkap pada rapat paripurna lanjutan dengan agenda pokok pengambilan keputusan KUPA-PPAS di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Selasa (25/8). Penandatanganan juga disaksikan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Sekwan IGA Made Wardika. 

Bupati Giri Prasta menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Badung, yang telah melakukan pembahasan secara intensif, baik melalui rapat kerja internal maupun rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penandatanganan persetujuan terhadap ketiga dokumen anggaran tersebut hendaknya jangan dipandang sebagai acara formalitas semata-mata, melainkan diartikan sebagai suatu wujud akuntabilitas bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah kepada publik sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama.

”Saya menyadari bahwa selama kita melakukan pembahasan bersama terhadap ketiga dokumen anggaran daerah tersebut, terjadi dinamika aspirasi dan persepsi yang dapat berimplikasi pada penyesuaian terhadap ketiga dokumen anggaran daerah yang telah dirancang sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, seluruh masukan yang telah disampaikan dewan, tentu akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, perlu saya tegaskan kembali bahwa target pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah realistis dengan memperhatikan seluruh aspek internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi capaiannya pada akhir tahun anggaran 2020,”ujar Giri Prasta

Menurut Bupati, meskipun pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat tajam sebagai akibat pandemi Covid-19, namun alokasi belanja daerah tetap memprioritaskan pada pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan layanan dasar masyarakat Kabupaten Badung, sehingga hak-hak dasar masyarakat tidak terabaikan.

Di samping itu pula, program dan kegiatan yang dirancang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat serta perkuatan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tekanan dampak pandemi Covid-19.

”Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan kerja keras Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga KUPA dan PPAS Perubahan serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat disepakati dan disetujui bersama berdasarkan amanat regulasi yang berlaku,” katanya seraya menambahkan, selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar nantinya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyampaikan apresiasi atas disepakatinya KUPA dan PPAS Perubahan serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. ”Semoga dengan disepakati dan ditandatanganinya KUPA dan PPAS Perubahan serta Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” katanya.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung dan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung. (bgn/hms)20082511

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung), I Putu Parwata, mengatakan potensi pajak di Badung masih bisa dimaksimalkan, meski pendapat Badung turun. Hal itu disampaikan Parwata kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Gedung DPRD Badung Senin (24/8).

Rapat paripurna mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggran 2020.

”Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang boleh menurun tapi dalam menggali potensinya harus tetap semangat,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta.

Menurut Parwata, Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Badung telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai upaya peningkatan pendapatan. ”Potensi yang masih ada yang sudah disampaikan Bupati seperti potensi pajaknya, misal pajak penerangan jalan, lampu jalan kemudian pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk pertumbuhan ekonomi potensinya kita tingkatkan. Kita punya modal sendiri, resepnya sudah punya,” katanya.

Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta; Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung. I Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung, termasuk para tenaga ahli Dewan Badung. (bgn/din)20082414

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menjelaskan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dirancang dengan dilandasi perhitungan-perhitungan realistis agar dapat diwujudkan pada tahun anggaran 2020, dengan harapan seluruh belanja daerah dapat dibiayai dengan anggaran memadai yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah.

Bupati Giri Prasta menyampaikan itu ketika memberikan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Senin (24/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD, I Made Sunarta dan I Wayan Suyasa serta dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.

Giri Prasta mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan yang bermanfaat, baik itu dalam bentuk usul, saran maupun pendapat yang nantinya akan dijadikan pertimbangan utama dalam rangka penyempurnaan rancangan KUPA, PPASP serta perubahan APBD tersebut, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek regulasi, kapasitas keuangan daerah serta dinamika asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam memproyeksikan target-target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berkenaan dengan saran dan pandangan dewan terhadap belanja daerah pada tahun anggaran 2020, Bupati sependapat agar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 mengacu pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor :119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

”Terkait hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan rasionalisasi terhadap target pendapatan dan belanja daerah dengan alokasi anggaran difokuskan pada belanja-belanja untuk penanggulangan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” katanya.

Berkaitan dengan hibah, mantan Ketua DPRD Badung itu menjelaskan bahwa hibah-hibah yang saat ini masih dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, antara lain hibah kepada PMI, hibah kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan terkait dengan pelaksanaan pemilukada. ”Terkait dengan hibah-hibah yang telah dianggarkan tersebut sudah melalui proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Terhadap usul saran dewan agar adanya terobosan untuk menjadikan Badung sebagai ajang kegiatan MICE dalam rangka mempercepat recovery kepariwisataan, menurut Bupati pemerintah pusat secara bertahap telah mendorong diadakannya kegiatan MICE untuk dilaksanakan di Bali dan Badung pada khususnya seperti saat pihaknya didaulat sebagai narasumber dalam acara dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan topik Reformasi Birokrasi yang diadakan di Kuta serta kegiatan penanaman karang hias budidaya bertempat di Pantai Pandawa yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pihaknya juga sepakat terhadap pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Abiansemal, maupun terhadap saran dewan mengenai penyusunan master plan penataan Pantai Samigita (Seminyak, Legian dan Kuta), agar lebih menarik wisatawan dan memiliki daya saing yang tinggi, demikian pula terhadap penataan catus pata di masing-masing kecamatan agar dapat menunjang kegiatan keagamaan namun kegiatan penyusunan master plan tersebut memerlukan kajian yang komprehensif dan kompleks, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun dampak sosialnya sehingga nantinya bisa implementatif dalam pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain Bupati asal Pelaga itu tidak sepaham dengan pandangan dewan yang menyatakan bahwa rancangan belanja daerah minimal sama atau lebih kecil dibandingkan dengan rancangan pendapatan daerah. Pasalnya, berdasarkan ketentuan pasal 83 sampai dengan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperbolehkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah atau APBD mengalami defisit sepanjang besaran defisitnya tidak melampaui batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta defisit tersebut dapat didanai dari pembiayaan daerah.

”Untuk dipahami bersama, bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI, silpa tahun anggaran 2019 yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit belanja APBD adalah Rp 278.775.207.361,18 dan atas hal tersebut telah pula dicantumkan dalam postur rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,” ujarnya.

Terhadap program/kegiatan di bidang agama, adat, budaya, pariwisata dan infrastruktur pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Bupati menjelaskan bahwa plafon anggaran  tersebut sebenarnya bukan merupakan plafon anggaran untuk melaksanakan kegiatan 14 (empat belas) upacara keagamaan, melainkan merupakan plafon anggaran khusus untuk melaksanakan program pengembangan nilai budaya yang mencakup 32 (tiga puluh dua) kegiatan, yang salah satunya berupa kegiatan penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung.

”Saya menyadari sepenuhnya bahwa saat ini kita berada pada situasi dan kondisi yang paling sulit dan memprihatinkan, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19, yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Keadaan ini tidak saja terjadi di wilayah Kabupaten Badung, namun juga terkondisi secara nasional maupun global. Meskipun demikian, saya tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh anggota dewan untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat substantif dan normatif, terhadap target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta program dan kegiatan prioritas tersebut, sehingga pada akhirnya terwujud suatu kesepakatan atau titik temu antara dewan dan pemerintah daerah terhadap Rancangan KUPA, PPASP serta Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,” pungkasnya. (bgn/hms)20082413

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti pendapatan daerah yang dirancang oleh Pemkab Badung lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Sorotan disampaikan oleh Gede Suardika selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Badung, Selasa (18/8). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Suardika merinci pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp318,8 miliar. Belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun dan belanja langsung Rp 1,81 triliun.

Suardika menilai komposisi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dibandingkan belanja daerah, akan tetap memunculkan selisih negatif atau defisit. Dia khawatir komposisi itu akan berdampak pada rancangan program kegiatan yang kemungkinan akan terasionalisasi jika pendapatan tidak tercapai dan tidak mampu melampaui belanja daerah.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Golkar berpandangan bahwa rancangan belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2020 minimal sama atau dirancang lebih kecil dari rancangan pendapatan daerah.

Fraksi Golkar menilai pendapatan daerah yang dirancang pada APBD perubahan 2020 belum menunjukkan angka realistis. Menurut  Fraksi Golkar pendapatan daerah yang realistis hanya Rp 2,4 triliun. Angka tersebut didapat setelah mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi -1,14 persen, dan untuk triwulan II diproyeksi terkontraksi lebih dalam, maka asumsi dasar ekonomi makro daerah yang digunakan untuk menyusun APBD perubahan APBD Perubahan Badung 2020 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan-0,5 persen, serta asumsi menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta kebijakan tak memungut PHR.

Dua hal lain yang disorot adalah alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kebudayaan Rp 93,8 miliar khususnya untuk sasaran upacara agama. Besarnya alokasi anggaran ini justru kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya digelar sederhana dan tidak melibatkan banyak orang.

Anggaran Dinas Pariwisata juga tak luput dari Sorotan Golkar yang dinilainya justru sangat rendah yakni hanya Rp 12,6 miliar. Hal itu dinilai sangat kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran. ”Justru trigger pendapatan anggarannya sangat kecil, padahal inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun promosi bisa dilakukan dengan cara online, webinar dan lain-lain, Karena itu, Fraksi Golkar minta anggaran kepariwisataan agar ditingkatkan,” ujar politisi Nasdem asal Abiansemal tersebut. (bgn/din)20081817

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung yang dikomandani oleh Bupati Nyoman Giri Prasta yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh IGA Inda Trimafo Yudha ketika membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Badung Selasa (18/8). Rapat mengagendakan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

”Dalam upaya penanganan dampak Covid-19, Bupati Badung kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperhatikan keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Kabupaten Badung yang berlanjut sampai bulan September 2020,” kata Trimafo pada rapat yang dihadiri oleh Bupati Badung beserta jajarannya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi atas gerak cepat Bupati Badung yang telah menandatangani kesepakatan induk terkait penyiapan proyek dan pendampingan transaksi KPBU jalan lingkar selatan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Agustus 2020 lalu secara virtual.

Terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Fraksi PDI Perjuangan menilai komposisi rancangan perubahan tersebut telah realistis dan tetap memihak kepada kepentingan masyarakat banyak dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 22,48 persen dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 39,80 persen dari total belanja daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial tentang percepatan penanganan Covid-19, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah telah membuat kebijakan jaring pengaman sosial, dengan membebaskan pembayaran PDAM selama tiga bulan, menyiapkan rumah karantina dan memberi bantuan kepada keluarga penerima manfaat. 

”Atas dasar tekad kebersamaan dan komitmen yang kuat, kami Fraksi PDI Perjuangan menyimpulkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan beberapa usulan untuk dijadikan pertimbangan. Pertama, pemerintah juga membuat program Taman Bumi Banten di Kecamatan Abiansemal setelah sukses di Kecamatan Petang. Kedua, Pemerintah agar membuat kajian dalam bentuk rancangan induk penataan kawasan Pantai Samigita (Seminyak, Legian dan Kuta) agar lebih menarik wisatawan dan memiliki daya saing yang tinggi. Ketiga, Pemerintah diminta untuk mempercepat penataan catus pata di masing-masing kecamatan wilayah Kabupaten Badung agar bisa maksimal menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan. (bgn/din)20081816

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna Selasa (18/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata bersama wakilnya I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup I Ketut Suiasa.

Fraksi Badung Gede menyadari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun sangat drastis, yakni dirancang penurunannya 43,13% dari APBD (induk) tahun anggaran 2020. Badung Gede menyadari penurunan itu sebagai dampak kondisi di tengah wabah Covid-19. ”Kami dorong pemerintah untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan, sehingga menjadi lebih realistis di era pandemi ini,” kata I Made Retha ketika membacakan pemandangan umum fraksi yang terdiri dari Partai Gerindra dan Demokrat.

Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah sudah juga menurun yakni sebesar 38,71% dari APBD (induk) tahun anggaran 2020. Dia mengharapkan penurunan belanja daerah dapat selaras dengan penurunan pendapatan daerah. ”Kami sependapat pada belanja daerah di tahun ini mengedepankan penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya. Kami patut berikan apresiasi, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 pemerintah mampu berinovasi merancang komposisi pendapatan maupun belanja daerah dengan baik. Untuk itu, kami sependapat dengan komposisi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020,” katanya.

Sunarta juga menyebutkan dalam rangka percepatan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pemerintah telah melakukan realokasi anggaran pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan, karena kebutuhan yang mendesak. ”Atas langkah yang diambil pemerintah pada prinsipnya kami sependapat dan dapat menerima,” katanya.

Fraksi Badung Gede lantas menyatakan sepakat untuk menetapkan ranperda tersebut menjadi perda setelah melalui tahapan dan diverifikasi oleh Gubernur. (bgn/din)20081814

Tabanan, Bali Global News

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 154 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit dan lainnya.

Hal itu disampaikan Bupati dalam pidato pengantarnya pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Protap Kesehatan Pencegahan Covid-19, sidang tersebut berlangsung melalui media teleconference Senin (14/7). Sidang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, didampingi para wakilnya. Hadir Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Forkopimda, instansi vertikal dan BUMD serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Menurut Bupati Eka, anggaran harus digunakan tepat sasaran. ”Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa,” katanya.

Pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2020, pendapatan daerah direncanakan Rp 1,809 triliun lebih, menurun Rp 305,716 miliar lebih atau 14,46% dari rencana APBD induk Rp 2,114 triliun lebih.

Belanja daerah direncanakan Rp 1,823 triliun lebih menurun Rp 356,108 miliar lebih atau 16,34% dari rencana APBD induk Rp. 2,179 triliun lebih sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 14,608 milyar lebih mengalami penurunan sebesar Rp 50,391 miliar lebih atau 77,52 % dari rencana APBD induk Rp 65 miliar.

”Defisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan netto, di mana pembiayaan netto tersebut dirancang bersumber dari silpa tahun 2019,” katanya.

Terkait pendapatan daerah Rp 1,809 triliun lebih, Bupati Eka merinci terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 409,435 miliar lebih, dana perimbangan Rp 1,049 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350,275 miliar lebih.

”Selanjutnya belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,178 trilyun lebih atau 64,61% dan belanja langsung Rp 645,311 miliar lebih atau 35,38%,” katanya.

Anggaran daerah, kata dia, harus diamankan agar mampu dioptimalkan. Pasalnya, anggaran daerah merupakan anggaran publik, adalah cerminan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. ”Oleh karena itu, kita semua berkewajiban mengamankan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dalam sisa waktu di tahun anggaran 2020,” katanya.

Untuk itu, dia mengimbau agar semua pihak terkait sungguh-sungguh dan dengan serius melakukan setiap rancangan. ”Konsekuensinya, kita semua dituntut untuk membuat perencanaan yang lebih matang, realistis, implementatif dan berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sumber daya yang tersedia, demi pencapaian visi Kabupaten Tabanan yaitu terwujudnya Tabanan Serasi,” tandasnya. (bgn/humas)20171406