Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (25/4/2024). Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Denpasar Maju. 

Walikota Jaya Negara menjelaskan pemerintahan yang baik tidak dapat terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting agar anggaran yang tersedia di daerah dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga pengelolaanya harus tertib, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dia menyebutkan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara optimal bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sehingga menjadi penting bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mengikuti Sosialisasi Pengelolaan (APBD) ini. 

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para perangkat daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel. Saya ingin mengingatkan bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan. Oleh karena itu kami mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan semangat dan bersungguh-sungguh,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bahri, bersama Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bahri, memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar. Hal ini utamanya keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Sehingga program prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terus dilaksanakan. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan apresiasi atas tata kelola reformasi birokrasi di jajaran Pemkot Denpasar. 

Pemerintah daerah, kata dia, wajib mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Hal ini dilaksanakan dengan beragam upaya, salah satunya dengan menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden dan peraturan perundang-undangan.

Sementara Kepala BPKAD Putu Kusumawati mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta sosialisasi dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Hal ini lantaran para pemangku jabatan pengelolaan keuangan memiliki peranan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran pada SKPD dan mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD. 

“Sosialisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh perangkat daerah Kota Denpasar khususnya kepada pimpinan  perangkat daerah yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan atas kelancaran tugasnya,” ujarnya.

Hadir Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, pimpinan OPD, sekretaris dinas/badan, serta bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. (bgn003)24042511

Denpasar, Baliglobalnews 

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2024. Pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan dalam Penutupan Sidang Paripurna ke-26 Masa Persidangan III dengan agenda Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (16/10/2023). 

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan I Ketut Budiarta berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda APBD Tahun 2024 ini. Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar Pemkot Denpasar terus berupaya dalam memaksimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

Fraksi Partai Nasdem-PSI lewat Pemandangan Umum Fraksi yang dibacakan Emiliana Sri Wahjuni juga dapat menyetujui penetapan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan pihaknya meyakini bahwa pendapatan daerah bertujuan untuk peningkatan pembangunan serta mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, I Wayan Suwirya berpendapat bahwa Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menerima Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan, Fraksi Partai Golkar secara umum mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar atas Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2024 terus bertumbuh dua digit menuju ke arah perbaikan dari tahun sebelumnya.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan fraksi yang dibacakan, I Gusti Made Wira Namiarta menjelaskan bahwa Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024 ini pada prinsipnya dapat diterima dan disetujui. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada OPD penghasil yang diharapkan secara berkelanjutan dapat terus meningkatkan pendapatan daerah, bahkan hingga melampaui target. 

Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan fraksi yang dibacakan, I Made Sukarmana mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui penetapan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Bahkan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar khususnya Badan Pendapatan Daerah yang begitu optimis atas peningkatan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024. 

Wakil Walikota Arya Wibawa ketika membacakan sambutan Walikota mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024. 

Dia menyebutkan hal itu menunjukkan bahwa antara Pemerintah dan DPRD Kota Denpasar telah bekerja sama, menyamakan visi dan persepsi dalam pembahasan terhadap materi persidangan. Dimana, dengan berbagai masukan, usul dan saran dari Anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari ekspresi rasa cinta dan tanggung jawab kita bersama  untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Arya Wibawa menambahkan, kebersamaan ini perlu secara terus menerus  dijaga dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan umum pemerintahan. Hal ini mengingat dimasa yang akan datang tantangan akan jauh lebih berat, sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat dan permasalahan akan selalu lebih kompleks sejalan dengan dinamika masyarakat di berbagai bidang kehidupan baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan. 

“Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul, saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk dikaji dan ditindaklanjuti  dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (bgn003)23101611