Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (3/9/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya, Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta mengagendakan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Badung didampingi Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Hadir pula Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Surya Suamba, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2026 didasarkan pada hasil evaluasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, maupun keuangan daerah. Penyesuaian ini diambil agar program kerja di sisa tahun anggaran berjalan lancar, efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dirancang Rp 10,50 triliun lebih. Target tersebut naik Rp170 miliar lebih atau 1,65% dibandingkan APBD Induk TA 2026 Rp10,33 triliun lebih. Peningkatan tersebut didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp9,71 triliun. Pendapatan Transfer dirancang Rp787,82 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3 miliar.

Belanja Daerah dirancang Rp13,08 triliun lebih atau meningkat 13,56% dari APBD Induk. Postur ini terdiri dari Belanja Operasi Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,86 triliun. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya Rp1,19 triliun dan Pembiayaan Utang/Pinjaman Daerah Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.

Bupati menyatakan Pemkab Badung memrioritaskan alokasi anggaran pada berbagai sektor vital seperti Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing Rp723,75 miliar (20,61% dari total belanja), Peningkatan Derajat Kesehatan Rp399,14 miliar, Pelestarian Adat, Tradisi dan Seni Budaya Rp312,91 miliar, Penguatan Pengelolaan Persampahan Rp331,49 miliar.

Porsi perhatian terbesar diberikan pada pembangunan infrastruktur terpadu, melalui penyelenggaraan jalan yang dialokasikan Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur ini menyerap 59,23% dari total belanja daerah. “Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” katanya.

Menurut Bupati, performa APBD ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberikan solusi nyata di lapangan. “Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tandasnya. (bgn003)26090310

Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Denpasar berlangsung khidmat pada Jumat (3/10/2025). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD I Made Oka Cahyadi Wiguna.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. “Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kerja sama dalam merampungkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Jaya Negara memaparkan bahwa target Pendapatan Daerah Tahun 2026 dirancang Rp2,95 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,98 triliun lebih. Pajak daerah menjadi penopang utama dengan proyeksi Rp1,71 triliun lebih, disusul retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Adapun Belanja Daerah Tahun 2026 dirancang Rp3,48 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Walikota menegaskan penyusunan belanja menggunakan pendekatan berbasis kinerja agar setiap rupiah yang digelontorkan mampu memberikan dampak nyata pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menyinggung bencana banjir yang melanda Denpasar pada September 2025 lalu, Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya penyesuaian anggaran untuk pemulihan sarana prasarana dan percepatan normalisasi pelayanan masyarakat. Jaya Negara juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu dalam penanganan bencana. “APBD bukan hanya angka-angka, tetapi wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Denpasar. Untuk itu, saya sangat mengharapkan koreksi yang konstruktif dari para anggota dewan, sehingga apa yang kita rumuskan benar-benar memberi manfaat terbaik bagi pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya.

Sidang paripurna ditutup dengan penyerahan pidato pengantar Walikota oleh Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, kepada masing-masing fraksi untuk dibahas lebih lanjut, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tepat waktu demi kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Hadir pula Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, jajaran Forkopimda Denpasar, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25100310