Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja gabungan komisi dengan OPD terkait di Ruang Rapat Madya Gosana DPRD Puspem Badung, pada Selasa (11/7/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Usai rapat, Parwata menyampaikan ada sejumlah catatan yang diberikan BPK di antaranya bantuan hibah yang diperuntukkan pada seka teruna dan masalah pungutan pajak. “Ada 30 rekomendasi pertanyaan yang diberikan BPK, sudah diselesaikan sekitar 97 persen dan tinggal beberapa masih diselesaikan tentang masalah aset dan piutang pajak yang memang dari tahun ke tahun tidak bisa dihilangkan,” katanya.

Politisi dari Desa Dalung, Kuta Utara, itu juga menyebutkan beberapa rekomendasi diberikan anggota gabungan Komisi DPRD Badung, di antaranya masalah santunan kematian dan bantuan hibah kepada seka teruna supaya ditindaklanjuti.

“Mengenai santunan dan tunjangan lainnya itu supaya dicarikan, nanti kita kembali duduk bersama antara BPK, Inspektorat dan OPD terkait mencarikan solusi supaya jangan terus-menerus menjadi temuan. Kita carikan solusinya segera,” ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi tentang masalah kemacetan, trotoarisasi dan jalan lingkungan serta fasilitas sekolah yang rusak dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

“Ada beberapa hal dari Perkim yang memang harus kita segera tindak lanjuti. Jadi, itu beberapa hal yang menjadi catatan-catatan buat kita. Semoga pada tahun 2023 ini bisa dilanjutkan jauh lebih baik,” pungkasnya. (bgn003)23071114

Mangupura, Baliglobalnews

Penetapan KUA-PPAS 2022 adalah proses penganggaran APBD di tahun 2022. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (13/8). Rapat dengan agenda Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

“Apabila hari ini kita tidak sepakat menandatangani kebersamaan, dalam melaksanakan anggaran di KUA-PPAS maka APBD tidak bisa kita rancang. Tetapi kita memberikan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh OPD-nya bahwa KUA-PPAS itu disampaikan kepada kami dibahas bersama-sama dan ditetapkan tepat waktu,” katanya.

Mengenai substansi daripada KUA-PPAS itu, Parwata menyatakan dewan kini sudah tahu apa yang mau dikerjakan di tahun 2022. “Program-program apa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung itu semua sudah jelas terurai di sana bahwa dengan anggaran Rp 2,9 triliun itu anggaran operasional tertutupi,” katanya.

Hal yang mandatori, kata dia, sudah dapat diatasi. Program mandatori dirancang 10,6 persen untuk kesehatan dan 21 persen untuk Pendidikan. “Penanganan dampak Covid kita fokuskan Rp 180 miliar dialokasikan untuk penanganan Covid di 2022. Dan masih bisa dilakukan bantuan sosial kepada organisasi yang layak diberikan seperti KONI, BOS, sekolah swasta dan bantuan sosial lainnya yang menyangkut keagamaan. Ini sudah kita desain di 2021 ini melalui penetapan KUA-PPAS,” katanya.

Walaupun ini masih pandemi dan fokus penanganan Covid, Parwata menyatakan pembangunan yang urgen harus diselesaikan seperti balai keagamaan, termasuk juga balai banjar yang belum selesai diberikan perhatian. “Artinya efektif, efesien dan profesional kita lakukan berdasarkan skala prioritas dalam KUA PPAS 2022,” tandasnya. (bgn003)21081323