Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung agar defisit dari rancangan KUPA PPAS APBD 2021 jangan terlalu besar.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD ketika memimpin rapat bersama TAPD Kabupaten Badung membahas tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (20/8).

“Jika defisitnya terlalu besar, risikonya juga akan besar, karena pendapatan tidak bisa kita prediksi,” katanya didampingi Wakil Ketua DPRD, Wayan Suyasa.

Parwata juga menyinggung anggaran yang masih sisa tahun 2021 sebesar Rp 61 miliar agar digunakan untuk penanganan Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran di perubahan maka totalnya akan menjadi Rp 311 miliar.

“Itu artinya pemerintah serius menangani Covid-19. Anggaran akan digunakan semaksimal mungkin sampai Desember ini. Sehingga anggaran bisa digunakan secara efektif untuk penanganan Covid-19,” pinta Parwata.

Guna mempercepat penanganan Covid-19, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Badung secepatnya memenuhi sarana dan prasarana di gedung baru RSD Mangusada. “Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Jadi rumah sakit ini harus beroperasi. AC, bed, peralatan medis semua harus disiapkan. Jadi semua kita rancang di 2021 supaya tuntas,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah dalam belanja barang dan jasa tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Itu catatan dari kami agar dapat dilaksanakan secara seksama dan sama-sama dalam pemerintahan,” katanya. (bgn003)21082018

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar menggelar sidang paripurna Jumat (20/8). Sidang yang mengagendakan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandhira dan AA Ketut Asmara Putra.

Dalam Pidato pengantarnya, Walikota  Jaya Negara pendapatan daerah Kota Denpasar setelah perubahan dirancang Rp 1,85 triliun Lebih, terdiri atas PAD Rp 639,57 miliar lebih, pendapatan transfer Rp 1,13 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 79,93 miliar lebih.

Belanja daerah dirancang Rp 2,16 triliun lebih atau bertambah Rp 202,41 miliar lebih. Yang terdiri atas belanja operasi Rp 1,82 triliun lebih, belanja modal Rp 133,13 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 46,96 miliar lebih dan belanja transfer Rp 158,34 miliar lebih.

Jaya Negara mengatakan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 terjadi defisit Rp 312,80 miliar lebih. Dimana, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 312,80 miliar lebih.

“Sekali lagi, selamat bermusyawarah, dan sudah tentu kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujarnya. (bgn003)21082015

Badung, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Badung menggelar rapat kerja di Ruang Gosana Madya, Kamis (3/12).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, tersebut membahas hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 TAPD oleh Gubernur Bali.

Pjs Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan hasil evaluasi ranperda DPRD dibahas lagi oleh Bangar untuk mendapat perhatian lebih lanjut oleh DPRD. ”Pada prinsipnya, kita patut apresiasi kinerja DPRD Badung yang dengan cepat dan tepat membahas ranperda. Kabupaten Badung yang pertama evaluasinya turun. Yang unik, yang bikin kita yang bahas kita, dan satu hari selesai, Format dan pola perencanaan sudah sesuai, maka tidak begitu banyak yang dievaluasi provinsi, karena memang pada saat menyusun (RAPBD, net), asumsi-asumsi yang kita gunakan khususnya pada data kita menentukan pendapatan sudah kita lakukan dari berbagai kajian, baik itu kajian internal maupun eksternal,” kata Lihadnyana yang juga TAPD Provinsi Bali.

Dia menyebutkan pada saat menyusun APBD, yang menjadi perhatian pertama adalah pendapatan Kabupaten Badung. ”Setelah itu baru kita ngomongin belanja, sehingga menjadi balance,” katanya.

Kepala BKD Provinsi Bali itu merinci pendapatan Rp 3,8 triliun yang dipasang pada APBD tahun 2021 itu sumbernya dari dana transfer sudah hampir Rp 1 triliun. ”Setelah itu kemampuan kita pada pandemi ini Rp 2,2 triliun. Sehingga, 2,2 triliun ditambah 1 triliun kan menjadi 3,2 triliun. Jadi, ada defisit 600 miliar,” katanya seraya menambahkan defisit tersebut akan ditutup dari piutang pajak Rp 658 miliar.

Lihadnyana optimis APBD akan tercapai, karena meyakini pada tahun 2021 kecenderungan hunian hotel akan meningkat. Untuk hunian bulan Desember saja, kata dia, sudah mulai penuh. 

”Kita harapkan dari asumsi dan fenomena semacam itu, di 2021 astungkara pendapatan asli dari pajak hotel dan restoran melebihi dari apa yang kita pasang ini,” katanya. 

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, sangat mengapresiasi kinerja Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana. Pasalnya, penyusunan RAPBD hingga turunnya hasil evaluasi dari Gubernur sangat cepat, tepat dan tentu mengikuti koridor dan aturan yang berlaku.

”Karena semua sudah mengacu pada ketentuan yang ada, baik itu Permendagri 90 maupun PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, semua sudah sesuai dengan norma-norma dan skala prioritas daripada pembangunan Badung ke depan sesuai dengan RPJMD dan sudah dijabarkan dalam KUA PPAS,” katanya. (bgn003)20120324

Mangupura, Baliglobalnews

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda menetapkan hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun 2021 di Ruang Gosana Madya DPRD Badung membutuhkan waktu tidak lebih dari lima menit Kamis (3/11).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, juga maju 30 menit dari jadwal yang ditentukan pada pukul 11.00.

Pada rapat singkat yang dihadiri Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, bersama anggota DPRD dan jajaran eksekutif itu, Parwata hanya menyampaikan evaluasi RAPBD Badung 2021 oleh Gubernur Bali sudah diterima pada Selasa (1/12).

Parwata: menyatakan tahapan tugas DPRD Badung dan eksekutif sudah dilaksanakan, khususnya penetapan APBD 2021, sehingga APBD Badung sudah selesai serta sudah disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur.

Parwata mengapresiasi kinerja Pjs. Bupati Lihadnyana, sehingga RAPBD Badung 2021 dengan cepat dan tepat diselesaikan, namun tetap dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Pasalnya, Pjs. Bupati juga menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, sehingga tentu sangat paham dalam penganggaran, sehingga RAPBD yang diajukan Kabupaten Badung tidak banyak mengalami perubahan.

Parwata menyampaikan bahwa APBD Badung yang disetujui tetap seperti perencanaan awal yakni Rp 3,8 triliun lebih. Tentu saja hal itu tidak mendapat sanggahan dari anggota DPRD Badung. Oleh karena tidak ada perubahan dan juga disetujui dewan, Parwata akhirnya mengesahkan APBD Badung tahun 2021 Rp 3,8 T lebih ditetapkan menjadi Perda dengan mengetukkan palu sidang tiga kali. Rapat pun ditutup. (bgn003)20120314

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Kota Denpasar menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan III pada Jumat (27/11) dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar secara virtual. Agenda sidang dibuka Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandira, di Gedung DPRD Kota Denpasar.

Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bersama Plt. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya serta OPD terkait secara virtual mengikuti sidang di Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar yang meliputi Fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, dan PSI menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar untuk dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda), yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewaka dharma.

Fraksi Demokrat dalam Pandangan Umum yang dibacakan AA Susruta Ngurah Putra mengatakan secara umum Fraksi Demokrat dapat menerima dan menyetujui seluruh Ranperda tersebut dan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dilanjutkan pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Sudana mengatakan secara umum menyetujui dua ranperda ini untuk dapat dijadikan Perda. Hal ini juga tidak terlepas dari Ranperda ini telah melalui pembahasan dalam rapat-rapat intern maupun antara Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta sudah melalui proses sinkronisasi maupun koreksi. Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menyatakan dapat meneyetujui kedua Ranperda untuk dapat dijadikan Perda Kota Denpasar. Ranperda tentang penyertaan modal daerah perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Sewaka dharma sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing daerah untuk menghadapi situasi pemulihan ekonomi dalam pandemic saat ini. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Ketut Budha menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui kedua Ranperda untuk dapat dijadikan Perda serta disahkan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi setiap langkah Pemkot Denpasar dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pandangan umum Fraksi Nasdem dan PSI disampaikan Agus Wirajaya menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem dan PSI dapat menyetujui kedua Ranperda untuk dapat ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme, tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Walikota Rai Mantra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya, sehingga kedua Ranperda Kota Denpasar dapat dijadikan Perda.

”Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini kiranya perlu terus dipertahankan. Karena dengan adanya kerjasama yang baik dan didukung koordinasi dan komunikasi yang sudah terbangun selama ini saya berharap akan terwujud suasana yang kondusif dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan akan semakin kompleks apalagi dalam situasi pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir,” katanya.

Pandangan umum fraksi-fraksi masih ada catatan-catatan berupa baik usul maupun saran ataupun komentar. ”Terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji serta tindak lanjuti sesuai urgensi, prioritas, dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (bgn122)20112739

Mangupura, Baliglobalnews

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, menyampaikan APBD Badung Tahun 2021 dirancang Rp 4,337 triliun lebih. Pjs Bupati juga menyampaikan penjelasan pemerintah terhadap lima buah Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Selasa (3/11).

Kelima Ranperda tersebut yakni Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda Pencegahan, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda Perubahan atas Ranperda Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Mangu Giri Sedana.

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. 

Lihadnyana menjelaskan secara umum Ranperda APBD tahun 2021, Pendapatan Daerah dirancang Rp 4,337 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 31,18% dari APBD (induk) TA 2020 yang besarnya Rp 6,3 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari; PAD Rp 3,3 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 36,60% dari APBD induk 2020 Rp 5.3 triliun lebih. Pendapatan transfer dirancang Rp 901 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73,9 miliar lebih. Sementara belanja daerah dirancang Rp 4,337 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 31,18% dari APBD induk tahun 2020 Rp 6,3 triliun lebih. belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp 3,4 triliun lebih, belanja modal Rp 354 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 26,5 miliar lebih dan belanja transfer Rp 464 miliar lebih. 

Pjs. Bupati menyampaikan anggaran belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas seperti program pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, seni, adat, agama dan budaya, pariwisata serta infrastruktur.

”Di bidang pendidikan misalnya, dirancang untuk menangani tiga sasaran utama pendidikan yaitu peningkatan akses siswa, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran serta pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Khusus untuk penyediaan prasarana dirancang kegiatan pengawasan dan pembangunan RKB SMPN 7 Mengwi dan RKB SMPN 5 Abiansemal,” jelasnya. 

Lihadnyana juga menyampaikan komposisi Ranperda APBD tahun 2021, di mana kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 77,52%, komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi 80,51%, belanja modal 8,17%, belanja tidak terduga sebesar 0,16% dan belanja transfer 10,71% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan 20,04% dan alokasi anggaran kesehatan 17,35% dari total belanja daerah. (bgn122)20110320