Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menilai pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2026 yang dirancang Rp12,3 triliun lebih, naik 10,8 % dari Rp11,1 triliun lebih pada APBD Perubahan Tahun 2025 masih berpotensi dikoreksi hingga 11,1 % sesuai kondisi ekonomi dan fiskal daerah Badung yang sehat dan dinamis.

Hal itu disampaikan I Wayan Puspa Negara ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (4/11/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi para wakil ketua dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda beserta jajarannya serta para undangan.

“Kami meyakini masih ada potensi kenaikan PAD yang bersumber dari PHR dengan asumsi faktual dari kondisi spesifik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung, yang ditarget naik dari 6,3 juta wisman di tahun 2025 menjadi 6,5 juta wisman di tahun 2026. Yang berarti target kunjungan wisman naik 3,17 %, artinya sangat realistis jika pendapatan asli daerah masih berpotensi dinaikkan hingga 14,0 %,” katanya.

Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah memikirkan penambahan jalan baru, baik jalan lingkungan maupun jalan kabupaten di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Terhadap pinjaman daerah, pihaknya dapat memahami sebagai upaya percepatan penyelesaian kemacetan di kawasan destinasi primer Kabupaten Badung. Setelah melalui rapat-rapat fraksi, maka Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan APBD Tahun 2026 menjadi peraturan daerah, untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh Gubernur.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Fraksi Partai Gerindra sependapat dengan Bupati bahwa, peran penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi. “Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah untuk segera menetapkan rancangan peraturan daerah ini, sekaligus kami dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur. (bgn003)25110410

Mangupura,, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna mengagendakan penyampaian Rekomendasi Dewan atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Badung tahun anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (19/4).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, beserta jajarannya beserta undangan lainnya. Rekomendasi dewan dibacakan Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, usai sidang mengatakan ada beberapa catatan strategis dan sudah melalui evaluasi bersama seluruh anggota DPRD Badung, dimana yang sangat cermat diperhatikan adalah tentang pendapatan dan anggaran biaya.

Parwata menyatakan pendapatan walaupun menurun dari yang dianggarkan Rp 3,8 triliun menjadi pendapatan Rp 2,5 triliun sudah bisa dimaksimalkan. “Bupati dengan seluruh jajarannya sudah melakukan satu pencermatan terhadap angka pendapatan sehingga program-program yang sudah kita tetapkan dalam APBD 2021 dapat dieksekusi walaupun ada keterbatasan. Jadi, beberapa program dikurangi, tetapi prioritas sesuai dengan instruksi Presiden, instruksi Mendagri dalam penanganan Covid terbukti sudah berjalan dengan baik,” katanya didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menyebutkan ada yang sangat menarik dari rekomendasi untuk 2022 dan selanjutnya dimana pendapatan daerah ini dijaga dengan baik. Pasalnya, beberapa potensi yang memang berpeluang dalam memberikan dukungan tidak saja PHR, tetapi BPHTB memberikan kontribusi nomor satu.

Dia mengharapkan Bupati bersama jajarannya dalam mengurai nanti pendapatan dan dalam mengeksekusi pajak harus ada regulasi daerah. Pasalnya, pajak daerah dalam UU 28 oleh Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk mengatur pajak daerah termasuk NJOP-nya. “Termasuk sekarang kita sedang menyelesaikan peraturan daerah tentang retribusi BPG, dan ini merupakan bagian rangkaian pendapatan yang harus kita konsentrasikan, karena tujuan terakhir adalah kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Tadi disampaikan masalah karyawan, masalah pegawai, kita sarankan dalam rapat paripurna tadi mengusulkan, mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk merekrut P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Artinya, ini akan menolong masyarakat Badung dan memberikan kontribusi juga kepada efisiensi, maksimalisasi pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Badung. Ini adalah langkah-langkah strategis yang kami sarankan,” katanya.

Dia mengharapkan pendapatan Rp 3,2 triliun yang dirancang di 2022 akan bisa tereksekusi. “Seluruh program yang kita terapkan karena seluruh APBD, yang sudah kita putuskan dalam bentuk peraturan daerah tidak boleh diubah sendiri. Oleh karena itu harus berhati-hati, Bupati dan jajarannya harus berhati-hati mengeksekusi. Jangan sampai apa yang sudah kita tuangkan (dalam APBD-red) tidak dilaksanakan atau diubah sendiri, tidak boleh. Karena UU 23 mengamanatkan seperti itu. Kalau memang urgen, harus dilakukan koreksi bersama dalam sidang paripurna. Karena itu, perlu kehati-hatian, money for function sangat kita perlukan. Semoga Pemerintahan Badung tetap berjalan dengan baik,” tandasnya. (bgn003)22041902

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di ruang Utama Gosana DPRD Badung, Selasa (17/11). Rapat yang dibuka Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung terhadap lima ranperda yang diajukan pihak eksekutif.

Kelima Ranperda tersebut yakni Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda Pencegahan, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda Perubahan atas Ranperda Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Mangu Giri Sedana. Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, serta dihadiri Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Pada rapat tersebut, Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung memberikan ruang kepada DPRD untuk mencermati kembali asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan APBD, utamanya terhadap target pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dalam rangka pembiayaan belanja daerah tahun anggaran 2021.

”Saya berharap penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kita putuskan bersama, benar-benar dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat dan logis yang dapat memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lihadnyana menekankan satu hal yang perlu mendapat perhatian dan disadari bersama bahwa seluruh hal-hal yang harus dialokasikan dalam APBD, baik yang bersifat wajib dan mengikat (meliputi kebutuhan belanja pegawai, beban operasional kantor, belanja mandatori, kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, kegiatan-kegiatan mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan) serta atas kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN menjadi prioritas utama dalam penetapan APBD. Karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, kata dia, pemahaman terhadap substansi rancangan APBD menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan rasional dalam rangka pengambilan keputusan bersama, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. ”Namun saya yakin dan percaya, melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif serta komprehensif antara pemerintah daerah dengan dewan, akan dapat diperoleh suatu kesepahaman dalam menetapkan prioritas belanja yang tetap menyesuaikan antara pemenuhan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya

Selanjutnya Lihadnyana memaparkan berkaitan dengan pendapatan, pemerintah sependapat dengan saran dewan agar pemerintah daerah dengan gigih melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan dalam upaya meningkatkan perolehan dana transfer termasuk mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. ”Meskipun telah ditetapkan besaran dana transfer dari pemerintah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021, namun tetap diupayakan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana dimaksud dan terus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan perolehan dana transfer yang lebih besar,” katanya.

Terhadap saran dewan terkait Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara untuk segera ditindaklanjuti, Pjs. Bupati menjelaskan pada prinsipnya pemkab sependapat dan telah dilaksanakan sesuai tahapan proses legalisasi Ranperda sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi gubernur, forum konsultasi dan penetapan perda.

Sedangkan saran dewan agar pelayanan PDAM Tirta Mangutama dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih, Lihadnyana  menjelaskan Pemkab Badung melalui PDAM Tirta Mangutama berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakatnya secara bertahap, pemanfaatan sumber-sumber air bersih yang potensial dengan pola pengelolaan sesuai kondisi setempat serta pemasangan jaringan perpipaan baru maupun merevitalisasi jaringan yang sudah ada.

Terkait permasalahan 4 kios yang ada di Unit Pasar Petang yang belum dimanfaatkan, dijelaskan bahwa 4 kios tersebut masih dalam penyesuaian regulasi dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai turunannya Perda Nomor 10 tahun 2018. ”Selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, kemudian akan disosialisasikan sebagai pedoman untuk bisa menempati 4 kios tersebut dimana tahun 2021 sudah terealisasi pemanfaatannya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan dokumen jawaban pemerintah oleh Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang selanjutnya diberikan kepada Pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Badung. (bgn122)20111722

Mangupura, Baliglobalnews

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung rapat koordinasi (rakor) dengan eksekutif membahas APBD 2021 di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Badung, Senin, (12/10).

Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, mengatakan pihaknya bersama Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana bersama jajarannya melakukan komunikasi sebagai keterbukaan dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Badung menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyikapi APBD 2021 dalam kondisi pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan sudah ada beberapa hal yang disepakati yakni bagaimana membuat APBD Badung yang transparan dan sehat. Selain itu, untuk program-program yang dibuat oleh masyarakat agar disusun dengan baik.

”Kita kelola Pemerintahan Badung ini sebaik mungkin dengan pola yang ada, dan kita sepakat semuanya transparan dalam penyusunan APBD itu dengan memperhatikan indikator-indikator atau asumsi asumsi yang ada, sehingga betul-betul APBD sehat ini akan terwujud,” katanya.

Sementara Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan untuk penyusunan APBD 2021 itu murni menggunakan Permendagri 90 dan harga satuannya berpedoman pada Perpres 33. Karena sekarang ini murni menggunakan permen 90 semuanya by system.

”Oleh karena itu, untuk penyusunan RAPBD 2021, maka yang kita gambarkan terlebih dahulu adalah kemampuan pendapatan kita di Badung, terlebih lagi pada kondisi pandemi Covid-19 ini. Pendapatan dulu kita susun, kita rancang yang realistis, baru nanti kita berbicara masalah belanja, karena di dalam pendapatan asli berapa kemampuan kita dalam konteks suasana pandemi Covid-19. Ini yang perlu kita dalamkan sehingga APBD 2021 bisa kita susun dulu adalah APBD yang sehat, setelah itu ada unsur-unsur optimis, dan belanja kita sesuaikan dengan kemampuan. Jangan belanja dulu, uangnya dari mana dulu,” ujarnya.

APBD yang sehat, kata dia, pertama, antara pendapatan yang realistis dengan belanja yang realistis. Kedua, pendapatannya yang realistis belanjanya memenuhi beban-beban belanja wajib rutin dan sebagainya. ”’Kita coba rancang APBD 2021 bersama DPRD yang sehat dulu,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta; Kepala Bappeda, Made Wira Dharmajaya; Kepala BPKAD, Ketut Gede Suyasa; Sekwan I Gusti Made Agung Wardika, serta para ketua fraksi. (bgn/din)20101216