Denpasar, Baliglobalnews

Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Bali kembali melakukan observasi lapangan untuk menilai sejumlah desa yang diusulkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi. Salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan Desa Gubug di Kabupaten Tabanan, pada Rabu (24/10/2024).

Inspektur Pembantu (Irban) 5 Provinsi Bali Made Suparta mewakili Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa program Desa Antikorupsi bertujuan meningkatkan integritas dan akuntabilitas di pemerintahan desa. “Pemerintah desa kini mengelola anggaran besar dari APBN dan APBD, sehingga penting untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan serta keterlibatan masyarakat. “Keandalan perangkat desa sangat diperlukan, dan masyarakat harus aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan,” lanjutnya.

Menurut dia, program ini merupakan inisiatif KPK RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, bekerja sama dengan kementerian terkait, LSM, akademisi, kepala desa, serta tokoh agama dan masyarakat. Tujuannya adalah menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. “Kami harap desa-desa yang dinilai dapat mencapai nilai sempurna, yakni 100. Semua pihak harus fokus dan serius dalam menunjukkan potensi desa,” katanya.

Desa Tegal Harum diapresiasi oleh Asisten I Setda Kota Denpasar, I Made Toya, yang hadir mewakili Pj Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra. Dia mengungkapkan bahwa Desa Tegal Harum merupakan desa berprestasi yang sangat tepat menjadi percontohan. “Kami berharap tim penilai bisa melihat langsung dan mendapatkan informasi terkait langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dijalankan di desa kami,” tuturnya.

Made Toya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan di tingkat desa. “Penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus lebih masif agar budaya antikorupsi bisa dibangun secara bersama-sama,” tegasnya.

Selain di Desa Tegal Harum, Denpasar, tim penilai Desa Antikorupsi juga melakukan penilaian di Desa Gubug, Tabanan.

Dalam penilaian kali ini, tim dari Inspektorat Provinsi Bali mengamati lima aspek utama, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Selain itu, tim juga meninjau dokumen fisik dan digital, serta mengevaluasi langsung pelayanan kepada masyarakat dan proyek pembangunan di desa.

Sebelumnya, tim penilai juga telah menyambangi desa-desa di Kabupaten Badung, Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, dan Gianyar. (bgn003)24102509

Denpasar, Baliglobalnews

Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Denpasar, pada Jumat (9/12/2022) berlangsung meriah, karena mengajak para pelajar SMA/SMK dan perguruan tinggi agar turut berperan aktif tidak korupsi sejak dini.

Dalam acara itu, juga diumumkan pemenang lomba yel-yel anti korupsi dan LKTI yang diikuti para pelajar, dimana kegiatan tersebut telah berlangsung pada Kamis (8/12/2022) lalu.

“Kegiatan ini perdana dilaksanakan di Kota Denpasar dan perdana juga di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Kami mencoba menggugah generasi muda bagaimana memahami anti korupsi di dalam diri mereka. Sehingga, saat turun di masyarakat bisa mengetahui mana tindakan koruptif dan yang bukan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Rudy Hartono.

Tujuan dari kegiatan Hakordia ini agar masyarakat Kota Denpasar umumnya, dan generasi muda khususnya memahami nilai-nilai anti korupsi. Dan kegiatan ini, juga sebagai upaya edukasi Kejari Denpasar, agar generasi muda di Kota Denpasar, dapat menerjemahkan antikorupsi.

Pihaknya juga berterimakasih kepada Pemkot Denpasar dan segenap jajaran Forkopimda Denpasar, yang turut mendukung kegiatan ini, sehingga dapat berjalan sukses.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, apabila melihat dan mengetahui adanya tindakan korupsi agar mengadukan kepada aparat penegak hukum. Karena korupsi ini adalah penyakit masyarakat.

“Jadi korupsi ini perlu perhatian ekstra ordinary jadi perlakuannya juga berbeda dalam penindakannya,” pungkasnya. (bgn008)22120911

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Dalam momentum tersebut Pemerintah Provinsi Bali memperoleh penghargaan sebagai Peringkat Pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 98.86 kategori Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Sertifikat Penghargaan sebagai Penyelenggara Road To Hakordia 2022 juga diberikan kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.

Kedua penghargaan tersebut secara langsung diterima oleh Wagub yang akrab disapa Cok Ace dari Ketua KPK Firli Bahuri.

Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember sebagai bentuk kesadaran dunia bahwa korupsi musuh yang nyata dan merugikan. Melalui Hakordia, dunia bersatu mengepalkan tangan melawan korupsi yang menggerogoti setiap sendi kehidupan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut menyatakan, korupsi adalah musuh utama semua bangsa selayaknya pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai musibah global.

“Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global,” katanya.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penayangan video pencanangan ungkapan kesiapsiagaan untuk melakukan gerakan antikorupsi oleh 34 provinsi, termasuk Provinsi Bali sebagai tuan rumah penyelenggara Road To Hakordia 2022. (bgn003)22120910

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menggelar Workshop Pelajar Antikorupsi di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (25/11/2022). Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian  Road to Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 ini diharapkan mampu mendukung pendidikan antikorupsi sejak dini.

Pelaksanaan workshop kali ini dikemas berbeda sehingga mengundang daya tarik. Beragam karya seni turut ditampilkan dengan sajian Pentas Seni Antikorupsi ala Pelajar. Mulai dari Seni Dolanan, Teater dan Bondres yang tentunya sarad makna pendidikan antikorupsi.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga dan pendidikan non formal di masyarakat. “Mempersiapkan generasi yang bersih dan berintegritas merupakan salah satu prioritas Pemkot Denpasar, sehingga mampu mendukung pencegahan korupsi sejak dini,” ujarnya.

Dia menyebutkan pelaksanaan workshop ini menitikberatkan pada sosialisasi pencegahan korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan menumbuhkan sembilan nilai-nilai antikorupsi. Yakni kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan dan kepedulian.

“Penanaman dan implementasi nilai-nilai antikorupsi dirasa sangat efektif melalui dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seorang. Kami atas nama pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terimakasih atas pembinaan, bimbingan, suvervisi dan dukungannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan visi ketiga yakni kejujuran dam spirit sewakadarma dalam mewujudkan good governance,” katanya.

Sementara Kepala Biro Humas KPK RI, Yuyuk Andriati Iskak, memberikan apresiasi atas dukungan Pemkot Denpasar dalam pencegahan korupsi. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan workshop pelajar antikorupsi. “Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud sinergitas KPK RI dalam mendukung upaya mendekatkan pendidikan antikorupsi kepada stakeholder, terutama masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan dengan tema Hakordia Tahun 2022 yakni Indonesia Pulih, Bangkit Bersatu Lawan Korupsi menekankan bahwa dalam upaya pendidikan dan pencegahan, diperlukan dukungan stakeholder dan masyarakat. “Upaya pendidikan antikorupsi inilah yang akan terus KPK sosialisasikan guna mendukung upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan,” katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda IB Alit Wiradana, perwakilan Forkopimda Kota Denpasar, OPD, penyuluh antikorupsi, para guru dan siswa se-Kota Denpasar. (bgn003)22112512