Jakarta, Baliglobalnews

Anggota DPR Andreas Hugo Pareira mendorong pemerintah mengidentifikasi berbagai sumber potensial, yang bisa menambah pemasukan negara di antaranya melalui optimalisasi aset negara.

Menurut dia, untuk menambah anggaran agar pembiayaan negara di tengah pandemi ini bisa lebih optimal, pemerintah perlu melakukan terobosan, mencari berbagai peluang, tidak hanya mengedepankan sumber pembiayaan konvensional.

“Perlu ada terobosan sumber pembiayaan, melihat peluang, di samping pembiayaan pendapatan konvensional,” katanya dalam informasi tertulis di Jakarta, Senin.

Ia mengandaikan, kalau dalam masa perang, maka pertama yang dipersiapkan negara adalah senjata, kemudian faktor mendukung lain seperti logistik termasuk makanan prajurit. “Intinya, perlu untuk melihat berbagai peluang, yang dapat mendorong pemasukan negara,” kata Andreas dari Fraksi PDIP.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin menyebutkan di tengah pandemi, pemerintah menghadapi tantangan berat dalam memperbesar pemasukan negara mengingat sektor swasta juga ikut terdampak, yakni aktivitas bisnis menjadi lebih sepi dan permintaan masyarakat turun.

Adapun terhadap optimalisasi aset, menurut dia, berbagai sumber calon sumber pembiayaan yang potensial, terus diidentifikasi pemerintah, termasuk dalam hal optimalisasi aset negara.

“Kalau me-manage di situasi darurat, (optimalisasi aset negara) memang itu salah satu pilihan juga. Dalam melihat anggaran pemerintah, tiga tahun ke depan, masih ada potensi minus ke tiga persen. Agar pembiayaan managable, lebih panjang, tentu langkah extraordinary bisa dilakukan, dan semua diletakkan di meja, semua bisa dipilih. Opsi pertama apa, kapan, dan juga timing. Namun, aset juga harganya sedang jatuh, mencari pembeli juga tidak semudah itu juga, harga juga belum terlalu baik,” ucapnya.

Ia menambahkan dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah menerapkan berbagai langkah dengan prinsip melakukan langkah terbaik dan menyiapkan penanganan hingga skenario terburuk.

Diharapkan, lanjutnya, perekonomian tidak semakin terkontraksi dan permintaan kembali meningkat. Juga melakukan evaluasi secara real time untuk setiap kebijakan dan membuka ruang perbaikan.

“Good governance tetap dijaga, pemerintah bekerja di dua sisi, berusaha secepat mungkin, dari sisi pencairan anggaran dipermudah, cepat, dengan tetap mengedepankan sisi governance,” ucapnya. (bgn/ant)20090713

Jakarta. baliglobalnews

Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

“Pemerintah harus cermat mengidentifikasi akar masalah pengembangan investasi nasional. Masalahnya bukan pada regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional tapi budaya korupsi yang merebak dalam birokrasi. Bank Dunia juga menyatakan demikian,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, menurut Mulyanto, masalah utama investasi bukanlah soal ketenagakerjaan atau desentralisasi perijinan yang ada di daerah.

Karenanya, tegas dia, solusi yang harus diambil pemerintah adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.

“Bukan sekadar melalui pendekatan menerbitkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang justru melemahkan jaminan sosial tenaga kerja serta kembali mendorong sistem yang sentralistik,” ucapnya

Mulyanto berpendapat pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan ketimpangan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa secara umum, Bank Dunia berpendapat kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan.

Penilaian yang sama, masih menurut dia, juga disampaikan World Economic Forum (WEF). Secara regular, WEF melaksanakan survei opini para eksekutif dalam pertemuan tahunan mereka, yang meminta para eksekutif untuk memilih dan mengurutkan sebanyak lima dari 16 faktor yang paling menghambat investasi bisnis di megara mereka.

Hasilnya, dalam GCR (Global Competitive Report) tahun 2018, WEF melaporkan faktor utama yang paling menghambat investasi bisnis di masing-masing negara.

Untuk kasus Indonesia, faktor utamanya adalah korupsi. Baru setelah itu faktor inefisiensi birokrasi pemerintah.

“Di Thailand faktor korupsi berada di urutan kelima. Di Malaysia menjadi faktor di urutan keenam. Sedang di Singapura, korupsi adalah faktor penghambat bisnis di urutan ke-16,” ujar anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Dengan kata lain, kata Mulyanto, salah satu faktor yang sangat berpotensi merusak ekosistem investasi adalah korupsi. “Jadi, penyakit utama Investasi di Indonesia adalah korupsi. Bukan yang lain. Jadi jangan salah obat,” ujarnya.(bgn/ant)20081202