Nasional, Baliglobalnews

Anggota DPR RI Anas Thahir mendukung pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pelaksanaan di lapangan harus diperketat agar kebijakan tersebut efektif menekan kasus positif COVID-19.

“Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan COVID-19 masih terus bertambah, maka PPKM darurat harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat,” kata Anas Thahir.

Menurut Anas, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Pulau Jawa dan daerah lain.

Anas mendorong penindakan tegas dan tidak tebang pilih agar PPKM darurat efektif. Salah satu catatan PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan, yakni masih banyak perusahaan nonesensial atau kritikal beroperasi seperti biasa.

“Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat aturan harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Anas.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendukung perpanjangan PPKM darurat. Apa pun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 harus dipikirkan secara matang.

Nurhadi menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan utama perpanjangan PPKM darurat.

“Kami bisa mendukung apa pun kebijakan pemerintah dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut,” kata Nurhadi.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas.

“Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM darurat,” katanya.

Dia mengimbau masyarakat agar menjalani ketentuan PPKM darurat dan selalu menjalankan protokol kesehatan.

“Jangan termakan berita hoaks tentang COVID-19 dan secara sadar malah menyebarluaskan karena ini akan menambah kepanikan,” ujarnya.(bgn123)21071405

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menginginkan akses masuk perjalanan internasional, termasuk yang menggunakan transportasi udara, untuk segera ditutup, tidak hanya rute domestik saja yang dibatasi.

“Hal lain yang terpenting juga adalah menutup pintu masuk perjalanan internasional baik di darat, laut, terlebih lagi udara,” kata Irwan dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penutupan perjalanan internasional termasuk penting karena sejumlah varian baru Virus Corona berasal dari luar negeri seperti India, Inggris, dan Afrika Selatan.

Ia menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)Darurat tidak akan berjalan maksimal bila yang dibatasi hanya pergerakan warga dalam negeri.

“PPKM tidak akan maksimal jika yang dibatasi hanya masyarakat yang sudah berdiam di Jawa dan Bali. Ingat, virus ini bukan virus endemik, tapi virus yang datang dari luar negeri,” ujar Irwan.

Untuk itu ia mendesak pemerintah pusat untuk segera menutup pintu masuk perjalanan internasional.

Sebagaimana diwartakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melansir aturan personel penerbangan internasional selama masa PPKM  Darurat yang perlu dipatuhi personil pesawat udara sipil asing.

“Pertama personil wajib menunjukkan kartu atau sertifikat yang telah menerima vaksin dosis lengkap dan tes negatif PCR di negara asal, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7×24 jam sebelum jam keberangkatan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto di Jakarta, Minggu (4/7).

Selanjutnya, personil pesawat udara asing diizinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara.

“Selama masa tunggu tersebut atau saat menginap, personil pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh inspektur keamanan penerbangan,” ujar Novie.

Terakhir, persyaratan vaksin dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara.

Ia menambahkan terkait khusus dengan pengoperasian pesawat udara, Kemenhub akan melakukan adendum pada Surat Edaran Nomor 8 Kepala Satuan Tugas tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi COVID-19.(bgn123)21070515

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyikat keberadaan mafia obat penanganan COVID-19.

Ahmad Sahroni dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan di tengah kondisi pandemik COVID-19 kian mencekam, masyarakat kini malah dihadapkan dengan melambung-nya harga alat-alat kesehatan, vitamin, hingga oksigen.

Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada obat terkait penanganan COVID-19 seperti Ivermectin atau multivitamin, namun juga pada alat-alat seperti pengukur oksigen oxymeter hingga masker. Selain itu, kenaikan juga tidak hanya ditemukan di lapangan, namun juga di e-commerce.

Ahmad Sahroni mengatakan praktik tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan dan tidak masuk akal.

“Ini sudah parah. Saya amati beberapa barang, misalnya, oxymeter, harganya biasa di bawah Rp100 ribu, kini jadi masuk ke Rp200 ribu, bahkan ke Rp300 ribu,” ucap-nya.

Lalu juga obat Ivermectin, yang biasanya Rp5.000-7.000 per tablet, kini sampai hampir Rp200 ribu lebih per strip, bahkan harga susu steril pun ikut naik hingga semua harga jadi tidak masuk akal.

Oleh karena itu, Sahroni meminta kepolisian untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi menertibkan para penimbun dan mafia yang membuat harga barang menjadi tidak terkendali. Hal itu juga meliputi koordinasi dengan jasa-jasa e-commerce yang ada.

“Kepolisian wajib berkoordinasi dengan e-commerce juga, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lainnya agar mereka bertanggungjawab menjaga harga. Harus ada unit khusus di e-commerce yang mengawasi seller-seller nakal ini. Kalau sudah pasang harga tak wajar, tutup saja toko-nya,” katanya menegaskan.

Sahroni juga menyebutkan bahwa dalam kondisi prihatin seperti saat ini tidak seharusnya pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dengan melakukan penggelembungan harga.

“Masa warga sudah banyak yang darurat membutuhkan, tapi harganya malah dinaikkan, nurani kita di mana? Untuk para penjual, silakan ambil untung, tapi saat sekarang buka lah perasaan sedikit untuk membantu orang banyak pada masa pandemik ini,’ ujarnya.(bgn123)21070508

Nasional, Baliglobalnews

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan rencana pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan maka wacana kebijakan PPKM Darurat tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang saat ini sedang berjalan.

“Tapi apa itu PPKM Darurat, perlu definisi yang jelas karena kalau sama dengan PPKM sebelumnya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya telah dinilai tidak berhasil, kalau ada kebijakan baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM Darurat namun pemerintah perlu untuk memperjelas definisi rencana kebijakan tersebut.

Saleh juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan karantina wilayah atau “lockdown” total. Jika pun tidak bisa, setidaknya “lockdown” akhir pekan.

“Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM Darurat dengan ‘lockdown’ akhir pekan, artinya pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara ‘lockdown’ akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan ke depan semakin sulit karena orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak, rumah sakit semakin penuh, tenaga-tenaga medis semakin kewalahan sehingga perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

“Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan,” katanya.

Selain itu dia mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.

Kebutuhan itu menurut dia antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, “testing” dan “tracing”, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien, dan program vaksinasi harus dipercepat.

Selain itu Saleh menilai protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas karena merupakan salah satu kunci dalam menghadapi COVID-19.(bgn123)21063023

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) perlu mengatur pembentukan kelembagaan atau badan otoritas pengawas data pribadi.

“Komisi I DPR RI belum mendapatkan penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk meneruskan pembahasan RUU PDP. Masih banyak secara ‘legal drafting’ yang masih akan dibahas, salah satunya adalah kelembagaan otoritas pengawas data pribadi, yang draft awal dari pemerintah belum ada,” kata Bobby di Jakarta, Kamis.

Dia menilai pembentukan badan tersebut sangat penting karena banyak rujukan teknis kewajiban pengendali data yang diatur di bawah RUU PDP.



Hal itu menurut dia yang berkorelasi dengan pasal-pasal lain seperti kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam industri penyiaran dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Bentuk kelembagaan ini banyak referensi, tidak ada salah dan benar tapi harus sinkron dengan banyak pasal misalnya hak subjek data maupun kewajiban pengendali data,” ujarnya.

Dia menilai badan pengawas data pribadi sangat penting untuk dibentuk karena akan lebih memastikan keamanan data pribadi warga. Selain itu menurut dia untuk memastikan apakah pengendali data sudah menjaga data warga sesuai standar.

Bobby juga menyakini RUU PDP dapat segera diselesaikan apabila hal-hal seperti pembentukan badan pengawas tersebut dapat disepakati bersama.(bgn123)21062424

Nasional, Baliglobalnews

Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V dari Partai Golkar, Gatot Sudjito yang dirawat di Kota Malang, Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, Senin (18/1).

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Humas RSUD Saiful Anwar Malang Dony Iryan Vebry Prasetyo mengatakan sebelum ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar Malang, almarhum dirujuk dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang.

“Beliau semalam dirujuk dari RS UMM dan masuk di ICU kita. Pagi tadi meninggal dunia,” kata Dony saat dikonfirmasi di Kota Malang, Senin.

Almarhum yang merupakan anggota komisi V DPR tersebut, dilaporkan meninggal dunia kurang lebih pada pukul 03.00 WIB pada Senin. Kondisi Ketua Pokok dan Fungsi Fraksi Partai Golkar di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tersebut, sudah kritis saat di RSUD Saiful Anwar.

Dony menjelaskan almarhum pada saat dirujuk ke RSUD Saiful Anwar Malang langsung ditangani di Intensive Care Unit (ICU) pada instalasi Incovid. Almarhum, harus menggunakan ventilator karena kondisinya kritis.

“Kondisinya kritis saat masuk ICU dan harus menggunakan ventilator,” kata Dony.

Berdasarkan catatan, almarhum Gatot Sudjito merupakan anggota DPR kelima yang meninggal akibat terpapar virus yang pertama kali merebak di Wuhan, China itu. Anggota DPR yang pertama kali dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19 adalah anggota Komisi X dari fraksi PDIP Imam Suroso pada Maret 2020.

Kemudian, anggota dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyanto meninggal pada Oktober 2020, anggota DPR Komisi VIII Ali Parasong pada 3 Januari 2021, dan anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Bambang Suryadi pada 4 Januari 2021.

Di Kota Malang, hingga saat ini tercatat secara keseluruhan ada 4.667 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 3.781 orang dilaporkan telah sembuh, 432 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya masih dalam perawatan. (bgn123)21011818

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus kematian laskar Front Pembela Islam di KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, harus menjadi bahan penyelidikan Polri dalam menuntaskan kasus tersebut.

“Polri hendaknya menjadikan hasil investigasi Komnas HAM sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI. Hasil investigasi Komnas HAM merupakan dokumen hukum yang harus ditindaklanjuti karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan UU,” kata Taufik Basari di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai, temuan Komnas HAM menemukan bahwa benar terjadi peristiwa penyerangan bersenjata terhadap aparat kepolisian yang sedang bekerja sehingga mengakibatkan tewasnya 2 orang.

Selain itu menurut dia, temuan Komnas HAM tersebut menyebutkan 4 orang lainnya yang ditembak di dalam mobil yang dibawa Polisi, sehingga terdapat 2 peristiwa dalam konteks yang berbeda.

“Temuan Komnas HAM sebenarnya masih selaras dengan rekonstruksi yang dilakukan pihak Kepolisian. Namun khusus untuk penembakan 4 orang di dalam mobil mesti didalami pihak Kepolisian dengan penyelidikan lanjutan mengenai bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan menggunakan metode ‘scientific investigation’,” ujarnya.

Karena itu dia menilai, pihak Kepolisian harus melakukan pengujian lanjutan dengan mengkaji hasil otopsi terhadap tubuh 4 korban dan mengkaji hasil uji balistik untuk memastikan beberapa hal antara lain pertama, posisi lubang peluru di tubuh 4 korban; kedua letak sisa tembakan yang menembus di dalam mobil jika ada.

Ketiga menurut dia, jarak dan posisi tembakan; keempat, dalam keadaan bagaimana penembakan di mobil tersebut dilakukan; kelima, apakah benar ada perlawanan dari korban sehingga harus dilakukan penembakan; keenam, dari senjata siapa penembakan di dalam mobil tersebut dilakukan; dan ketujuh siapa saja nama personel Polri yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Kejelasan mengenai peristiwa penembakan 4 orang di dalam mobil inilah yang dibutuhkan untuk memastikan apakah terdapat ‘unlawfull killing’ dalam peristiwa tersebut,” tutur dia.

Politisi Partai NasDem itu berharap koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Komnas HAM dapat dilanjutkan dan dapat berjalan dengan baik demi memastikan terang dan jelasnya peristiwa ini.

Sebelumnya, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus kematian laskar Front Pembela Islam yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM diproses dengan mekanisme pengadilan pidana untuk penegakan keadilan.

“Tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tetapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana,” ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (8/1).

Komnas HAM menyatakan peristiwa tewasnya empat orang laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM karena aparat diduga melakukan penembakan tanpa mencoba upaya lain untuk mencegah bertambahnya korban jiwa.

Sementara dua orang laskar FPI meninggal dunia akibat saling serempet dan kontak tembak antara mobil laskar FPI dan mobil petugas kepolisian.

Choirul Anam menuturkan Komnas HAM telah mengetahui identitas eksekutor serta dua orang laskar FPI yang meninggal dunia dalam peristiwa saling mengejar dengan aparat.(bgn123)21010906

Nasional, Baliglobalnews

Anggota DPR RI Supriansa meminta Rizieq Shihab agar menghormati proses penegakan hukum dan memenuhi panggilan kepolisian. Anggota Komisi III DPR Supriansa, di Jakarta, Selasa, mengatakan Rizieq Shihab semestinya memenuhi panggilan polisi. Kalau memang tidak bersalah, seharusnya Rizieq tidak takut menjalani pemeriksaan. “Saya kira tidak perlu terlalu risau manakala memang tidak ada perasaan bersalah. Tidak perlu risau, santai saja menghadapi semuanya,” kata Supriansa.

 Penyidik Polda Metro Jaya memanggil Rizieq Shihab untuk diperiksa sebagai saksi terkait kerumunan di Petamburan. Pendukung mengancam akan ramai-ramai ikut ke Markas Polda Metro jika memang Rizieq datang. Menurut Supriansa, pendukung Rizieq tidak perlu menggeruduk Markas Polda Metro dan meminta untuk percaya pada penegak hukum yang bekerja profesional. Apalagi saat ini kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin memprihatinkan. “Jadi sebaik mungkin supaya tidak terjadi kerumunan karena COVID-19, ya kita imbau saja bahwa tidak apa Rizieq Shihab diperiksa polisi tanpa ada kerumunan. Jangan sampai muncul klaster baru,” katanya.

 Supriansa yakin polisi tidak tebang pilih dalam penanganan sebuah kasus hukum. Polisi memeriksa siapa pun yang diduga melakukan atau mengetahui pelanggaran. “Dan kepada pihak yang diperiksa polisi harus patuh dan taat. Kalau dipanggil ya datang,” ucap Supriansa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengimbau Rizieq datang baik-baik ke Markas Polda Metro, tanpa membawa massa. Rizieq diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 di UU Karantina Kesehatan dan di Pasal 216 KUHP.

 Pasal 160 KUHP berkaitan dengan adanya hasutan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Menurut Yusri, pihaknya akan mendalami indikasi Rizieq menghasut masyarakat untuk berkerumun di Petamburan, beberapa waktu lalu. “Tahu bahwa situasi ini situasi pandemi COVID-19 mengundang kerumunan misalnya. Itu yang kita lakukan pendalaman pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Yusri. (bgn123)20120115