Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali terpilih 2025-2030 Wayan Koster bertekad masifkan penggunaan aksara Bali secara konvensional dan digital di seluruh segmen di Bali, terutama diterapkan pada lembaga pemerintah, swasta, sekolah dan kegiatan berbasis budaya di desa-desa.

“Saya sudah ancang-ancang tancap gas untuk percepatan penggunaan aksara Bali secara masif, baik itu secara konvensional dan digital. Nanti jika ada perusahaan tak tertib maka izin usahanya kami cabut. Dan akan diberikan report perusahaan tidak baik,” tegas Gubernur Koster pada penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali VII Warsa 2025 di Art Canter Denpasar pada Sabtu (15/2/2025).

Koster menyatakan bagi lembaga dan perusahaan swasta yang tak tertib mencantumkan aksara Bali akan disanksi berat. Sanksi berupa pencabutan izin usaha serta report bahwa perusahaan ini tak menjalankan standar regulasi di Bali.

Anggota DPR RI tiga periode (2004-2019) itu mengatakan penggunaan keyboard aksara Bali secara digital juga akan dimasifkan. Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta akan didorong menggunakannya.

Koster menegaskan semua produk lokal Bali juga wajib menggunakan aksara Bali. Jika tanpa aksara Bali maka tidak akan dipromosikan. Dia mencontohkan seperti yang diterapkan pada produk lokal arak Bali. “Semua produk arak sekarang harus gunakan aksara Bali, dan yang tidak gunakan aksara Bali tidak kami promosikan. Ini baru produk arak Bali. Kami akan lakukan seperti ini pada semua produk lokal Bali,” katanya.

Koster juga berkomitmen akan menjalankan aksara Bali di tataran sekolah oleh para siswa saat berada di sekolah dan di luar sekolah secara masif. “Kalau bisa di sekolah dan luar sekolah seperti balai masyarakat, banjar ada kegiatan mewirama, menari, megambel, berpuisi aksara Bali dan lainnya. Itulah fundamental kita di desa ini untuk menjaga dan melestarikan peradaban Bali,” katanya.

Bagi Gubernur Bali asal Desa Sembiran ini, Pulau Bali akan kehilangan identitas peradaban budaya jika generasi muda tak masif menjalankan aksara Bali. Untuk itu, komitmen Gubernur Koster tak perlu diragukan. Seluruh hidupnya akan diberikan untuk menjaga dan melestarikan peradaban leluhur Bali. Telah terbukti sejak memimpin Bali pada periode pertama. Hal ini, kata dia, guna menjaga dan melestarikan aksara Bali.

Koster telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. “Tanpa semua itu Bali akan kehilangan identitas dan jati diri. Anak muda harus punya tanggung jawab mewarisi aksara Bali sebagai warisan mulia para leluhur,” katanya. (bgn008)25021603

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus berupaya mengoptimalkan peran inklusi sosial perpustakaan dengan memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat. Melalui pelaksanaan webinar pelestarian bahasa dan aksara Bali diharapkan generasi muda Badung mampu melestarikan Bahasa Bali sebagai bahasa ibu ditengah derasnya arus modernisasi di era digital 4.0.

“Melalui webinar pelestarian Bahasa Bali ini, kita harapkan generasi muda Badung mampu melestarikan, memahami dan menguasai Bahasa dan Aksara Bali, untuk menghindari degradasi penggunaan bahasa ibu dan budaya Bali di era globalisasi,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa saat membuka acara webinar transformasi perpustakaan dalam mewujudkan pelestarian bahasa dan tulisan Bali yang diikuti oleh guru Bahasa Bali tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Badung dari ruang kerja Rumah Jabatan Wakil Bupati, Senin (7/9).

Suiasa menyebutkan program perpustakaan ini hadir di tengah masyarakat dan mengubah paradigma, perpustakaan bukan hanya sebagai ruang untuk membaca, melainkan sebuah ruang dimana orang-orang yang hendak mengubah peradaban, pola pikir dan hal lainnya dapat bertemu dan bekerja sama. “Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya meningkatkan akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sehingga terjadi proses belajar yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif, bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani, melaporkan transformasi perpustakaan merupakan salah satu program perpustakaan berinklusi sosial yaitu peningkatan pelayanan, pelibatan masyarakat dan advokasi. Untuk Kabupaten Badung ketiga hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui kegiatan workshop webinar pelestarian bahasa dan tulisan Bali.

Kristiani menambahkan, webinar diselenggarakan selama 4 hari mulai dari tanggal 7-10 September secara virtual dengan peserta sebanyak 300 orang berasal dari guru Bahasa Bali tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Badung. Narasumber berasal dari dosen Sastra Bali Universitas Udayana, Warmadewa, pengurus IGI Bali, duta bahasa Bali. (bgn122)20090722