Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambut baik gelaran reforma agraria dan putuskan Reforma Agraria Summit 2024 dilaksanakan di Bali.

“Begitu mendengar ada gelaran reforma agraria summit setiap tahun dan ketika mendengar itu saya langsung menyambut dengan suka cita sehingga dipersiapkan dengan baik untuk di selenggarakan dan saya tetapkan di jalankan di Pulau Dewata, Bali the island of paradise,” katanya saat membuka Reformasi Agraria Summit 2024 bertempat di The Meru Sanur Hotel pada Sabtu (15/6/2024) pagi.

Dalam kesempatan tersebut dia mengapresiasi Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, karena telah membawa perekonomian Bali menjadi lebih baik dan bangkit pasca terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Setelah Bali cukup terpukul akibat pandemi Covid-19 kini Bali telah pulih dan bangkit untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Bali, Walikota denpasar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan ini,” katanya.

Menurut dia, Bali memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan dia merekomendasikan kepada para peserta Reforma Agraria agar tidak hanya fokus pada gelaran RA Summit 2024 namun juga dapat menikmati keindahan alam Bali. “Jadi saya merekomendasikan kepada bapak/ibu peserta summit ini semoga masih bisa menyempatkan diri untuk menikmati alam bali yang begitu indah,” katanya. Menurut dia, salah satu tujuan penyelenggaraan acara besar seperti Reforma Agraria Summit bukan hanya fokus mencari solusi tentang agraria namun juga bisa memajukan ekonomi lokal.

Sementara Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun 2024 juga akan dibuka pada sore nanti. PKB merupakan sebuah gelaran tahunan yang akan dijalankan selama 1 bulan ke depan. “insyaallah saya juga akan hadir mudah-mudahan kita bisa menyukseskan karena ini menjadi sebuah showcase kepada dunia bahwa Bali dan juga Indonesia tentunya kaya akan budaya, seni dan tradisi yang patut kita sampaikan ke penjuru dunia,” katanya.

Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang digagas untuk menata keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses. Sementara terdapat 4 pokja Reforma Agraria antara lain pokja penguatan skema legalitas aset permukiman di atas air pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar, pokja kebijakan penyelesaian permasalahan aset tanah BUMN, pokja penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan pokja kebijakan percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

AHY juga menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yaitu Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota yang turut berperan aktif dalam pelaksanaan reformasi agraria. “Hingga saat ini telah terbentuk GTRA di 34 provinsi yang diketuai oleh para gubernur dan di 348 kabupaten/kota yang diketuai Para Bupati dan Walikota,” katanya.

Dia mendorong agar para gubernur dan kepala daerah lain dapat mengintegrasikan kegiatan reforma agraria ini ke dalam perencanaan pembangunan pada masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada Pemerintah Provinsi Bali yang diterima oleh Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya beserta 9 penerima sertifikat lainnya. (bgn003)24061604

Jakarta, Baliglobalnews

Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Ahmad Khoirul Umam menilai positif pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan mengingatkan untuk tidak terpancing pihak-pihak yang tidak suka jika PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dekat usai pertemuan tersebut.

“Saat situasi krisis, para pemimpin politik harus mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Ada extra-ordinary situation. Komunikasi politik AHY dan Puan diharapkan akan mempercepat langkah-langkah taktis maupun strategi penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi negara,” katanya,di Jakarta, Jumat.

Setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (6/8) lalu, muncul gejala adanya pihak-pihak yang tidak suka jika PDIP dan Partai Demokrat membangun komunikasi politik yang konstruktif.

Sejumlah perdebatan yang melibatkan masing-masing kelompok pendukung seketika bermunculan, utamanya terkait narasi membanding-bandingkan prestasi ekonomi antara era Presiden SBY dan Presiden Jokowi sebagai respon atas jatuhnya pertumbuhan ekonomi nasional hingga -5,32 persen atau terendah sejak krisis moneter 1997/1998.

Umam yang juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menilai pertemuan Puan dan AHY merupakan langkah positif yang harus diapresiasi di tengah krisis pandemi ini.

Menurut dia, dukungan politik AHY sebagai pimpinan partai penyeimbang ini sangat penting untuk percepatan langkah-langkah pemerintah.

Kekuatan politik AHY, kata dia, dapat mendorong percepatan itu lewat pengawasan ekstra ketat terhadap pembelanjaan alokasi anggaran penanganan pandemi yang mencapai Rp900-an triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi marah-marah karena rasio tes virus yang lambat, langkah “contact tracing” yang kurang optimal, hingga pendistribusian bantuan sosial dan stimulus penyelamatan ekonomi yang sangat terlambat.

“Jika di kuartal I dan II semua langkah fundamental itu terlambat dilakukan sampai berdampak pada anjloknya ekonomi negara, maka pembelanjaan Rp900-an triliun dalam 5 bulan terakhir tahun 2020 ini akan membuka ruang penyalahgunaan hingga praktik mega korupsi yang masif dan berskala besar,” kata dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina tersebut.

Karena itu, lanjut Umam, komunikasi politik itu hendaknya tidak dirusak oleh narasi yang membentur-benturkan dan mengeksploitasi dendam, serta kebencian politik masa lalu.

“Jangan terpancing mereka yang lagi-lagi mengeksploitasi dendam dan kebencian. Di tengah krisis, semua pihak harus menjaga kondusifitas politik nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal II kembali negatif, hingga terjadi resesi atau bahkan depresi di kuartal ke-IV,” pungkas peraih Doktor Ilmu Politik dari Universitas Queensland, Australia tersebut. (bgn/ant)20080801