Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhonono (AHY) berharap Moeldoko untuk mengakui jika telah tertipu oleh makelar politik dalam KLB Deli Serdang.

“Pertanyaannya, beranikah Moeldoko mengakui pernah atau tertipu oleh para makelar politik,” kata AHY dalam jumpa pers menanggapi pernyataan Moeldoko di Jakarta, Senin.

AHY menegaskan kumpulan orang-orang yang hadir dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.

AHY mengatakan, bagaimana mungkin Moeldoko mengakui sebagai ketua, jika KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan konstitusi Demokrat yang sudah disahkan pemerintah pada 2020.

Selain itu, kata AHY, setelah tiga minggu tidak memberikan pernyataan, ternyata Moeldoko tidak mampu memberikan pernyataan yang bernas. Malah seolah menghasut dengan pertentangan idiologi. Sejak awal para kader Demokrat menilai bahwa Moeldoko tidak memperhatikan etika dan nilai-nilai moral yang dipedomani sebagai bangsa yang beradab.

“Apalagi etika keperwiraan dan keprajuritan,” tegas AHY.

Menurut AHY, kader Demokrat dan masyarakat luas mempertanyakan kapasitas Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara, mengambil keputusan secara serampangan dan gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.

AHY menegaskan pihaknya membuka pintu maaf kepada Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan demokrat sangat marah dan kecewa, yang telah membegal demokrat dan merusak demokrasi.

Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.

“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu.(bgn123)21032928

Nasional, Baliglobalnews

Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari ini.

“Sidang gugatan parpol Demokrat atas nama Jhoni Allen Marbun, hari ini Rabu, 17 Maret 2021 direncanakan dimulai pukul 10.30 WIB dengan acara pembacaan gugatan penggugat,” kata Kepala Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono di Jakarta, Rabu.

Sidang akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora dengan hakim anggota Bambang Sucipto dan Bernadette Samosir.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jhoni Allen mengajukan gugatan terhadap tiga tergugat yaitu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tergugat I), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (tergugat II) dan mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (tergugat III).

Sedangkan isi gugatan Jhoni Allen adalah meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat.

Selain itu, menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun dan menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

Jhoni Allen diketahui dipecat dari partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Marzuki Allie, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.

DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai ketujuh orang anggotanya itu karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.

Jhoni Allen Marbun adalah anggota DPR RI aktif untuk periode 2019—2024 dari Fraksi Partai Demokrat yang maju dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010—2015 pada masa Ketua Umum DPP PD dijabat oleh Anas Urbaningrum.(bgn123)21031701

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai.

“KLB yang mengatasnamakan Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, didasari niat dan dilakukan cara yang buruk. Ada yang katakan KLB tersebut bodong dan abal-abal, namun jelas ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan konstitusi Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang merupakan konstitusi partai telah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

AHY mengatakan, dalam konstitusi partai dijelaskan bahwa penyelenggaraan KLB harus disetujui dan didukung minimal 2/3 DPD Partai Demokrat, setengah jumlah DPC Demokrat, dan harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi para peserta KLB. Seharusnya 2/3 Ketua DPD hadir, namun faktanya seluruh Ketua DPD Demokrat tidak ikut KLB dan berada di daerah masing-masing, dan para Ketua DPC tidak ikut, mereka solid pada partai dan kepemimpinan Demokrat yang sah,” ujarnya.

AHY mengatakan memang ada 34 Ketua DPC yang terpapar gerakan KLB tersebut, namun jabatan mereka telah diganti sebelum KLB dilaksanakan.

Menurut dia, para peserta KLB tersebut bukan pemilik suara yang sah karena statusnya mantan kader Demokrat yang telah diberhentikan tetap dan tidak hormat.

“Kami sudah pegang surat kesetiaan dan penolakan KLB dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat, sampai Jumat pagi ada 93 persen pemilik suara sah berada di tempat masing-masing. Dan ada 7 persen itu sudah kami ganti, sudah di-Plt-kan,” katanya.(bgn123)21030522

Nasional, Baliglobalnews

Kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) siap menggandeng semua pihak yang menentang KLB tersebut, termasuk AHY.

Salah seorang penggagas KLB Partai Demokrat Jhoni Allen, di Sibolangit, Jumat, menyatakan pihaknya siap merangkul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk sama-sama membesarkan partai tersebut.

“Semuanya akan kami rangkul. Inas dan AHY juga akan kami rangkul kalau mereka mau,” kata Jhoni Allen. usai pelaksanaan KLB tersebut.

Demikian juga kepada semua pihak yang menentang digelarnya KLB tersebut tidak akan diberikan sanksi, melainkan tetap akan dirangkul demi sama-sama membesarkan partai berlambang segitiga mercy tersebut.

“Kami tak akan pecat yang tak hadir di KLB ini. Kami punya prinsip jangan lakukan pada orang apa yang kau tidak sukai jika orang lakukan padamu,” katanya pula.

Sebelumnya dalam KLB tersebut terpilih Moeldoko yang merupakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

Namun saat pimpinan sidang Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang juga mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.(bgn123)21030510

Nasional, Baliglobalnews

Pengamat mencurigai kongres luar biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat merupakan tindakan intervensi untuk memuluskan agenda terselubung eksternal. “Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dalam rilis diterima di Jakarta, Jumat. KLB tersebut ilegal, karena tidak memenuhi syarat-syarat AD/ART Partai Demokrat yang sah.

Sementara mantan kader begitu gigihnya mengupayakan kongres luar biasa. “Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” kata Ubedilah. Yang jelas, lanjut dia, hal itu terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat. “Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” kata dia lagi. Analisa serupa dikemukakan Syarwi Pangi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, yakni analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu untuk memetakan aktor sebenarnya yang terlibat. 

KLB ilegal Partai Demokrat menurut dia, bukanlah semata-mata persoalan partai itu saja, tapi bentuk intervensi eksternal, apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong Pemilu 2024. Dia khawatir jika ini dibiarkan, hal itu akan mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. “Pola politik yang membelah partai sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi,” ujarnya. 

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya sudah berupaya mencegah terlaksananya kongres luar biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah. “Kami berupaya cegah KLB ilegal dan ingatkan pemerintah melalui surat resmi yang kami kirimkan kepada pejabat negara, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri,” kata AHY dalam konferensi pers. 

Dia mengatakan, ketiga pejabat negara tersebut mempunyai kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan sosial berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut dia, Demokrat tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak pada instabilitas hukum dan keamanan atas dilaksanakannya KLB tersebut. 

AHY menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, dan KLB di Deli Serdang, Sumut dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader Demokrat yang berkomplot dengan aktor eksternal. Menurut AHY, dirinya menyampaikan pernyataan sikap politik Demokrat mewakili seluruh kader partai, mewakili 34 ketua DPD Partai Demokrat, mewakili 514 ketua DPC Partai Demokrat, dan mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.(bgn123)21030509

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sumatera Utara (Sumut) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

“Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini mengelak, sekarang terang benderang, terbukti menerima ketika diminta menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB abal-abal,” kata AHY dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, apa yang disampaikan Moeldoko dalam KLB tersebut meruntuhkan semua pernyataan yang pernah disampaikan yang bersangkutan, yaitu tidak terlibat dalam KLB karena masalah internal Demokrat.

Dia mengatakan, Moeldoko bukan kader Partai Demokrat, sehingga bukan masalah internal Demokrat.

“Segelintir kader Demokrat yang semangat melaksanakan KLB tidak mungkin semangat kalau tidak ada dukungan dari Moeldoko. Karena itu, apa yang selama ini disampaikannya dipungkiri dengan mau menjadi Ketua Umum versi KLB yang ilegal,” ujarnya pula.

Dia mempersilakan masyarakat menilai sikap dan perilaku yang berusaha mengambil alih Demokrat yang sah apakah baik atau tidak.

Menurut dia, dalam dunia keprajuritan, dirinya selalu diajarkan untuk wajib menghormati para senior.

“Namun dari para senior, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semua bisa dijadikan contoh baik. Kami harap dapatkan keteladanan dan contoh baik untuk jadi referensi dan motivasi generasi muda Indonesia untuk tumbuh dan berkembang lebih maju,” katanya lagi.

Karena itu, AHY meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan terhadap KLB PD yang melanggar hukum dan konstitusi partai.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

Namun, saat pimpinan sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

“Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang Jhoni Allen.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.(bgn123)21030508