Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Aryaduta Hotel Tugu Tani, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026) lalu.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan digital serta meningkatkan kapasitas insan pers dalam mengedukasi masyarakat mengenai pendanaan daring (pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Workshop ini menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Dia menyatakan perkembangan industri keuangan digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal. “Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka seringkali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pinjol ilegal bukan hanya mengenai beban utang dan bunga yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga meliputi praktik penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan teror, penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga dampak sosial yang lebih luas bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat, termasuk wartawan, membutuhkan informasi yang benar, jernih, dan dapat dipercaya agar mampu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dengan aktivitas pinjaman online ilegal.

Sementara Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri sendiri. “Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Workshop ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan bertanggung jawab. (*/bgn008)26080807

Denpasar, Baliglobalnews

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) telah memblokir 1.474 aplikasi pinjaman online ilegal selama Januari-November 2023.

“Kami mengimbau masyarakat waspada saat meminjam dana. Kalau mendesak, gunakan pinjaman online resmi,” kata Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Made Wisnu Saputra, saat Gathering Sahabat Media-OJK Bali, di Kintamani, Bangli, pada Selasa (12/12/2023).

Tidak hanya memblokir pinjol, kata dia, AFPI juga menerima 100 pengaduan lebih kasus pinjaman ilegal selama Januari-Nopember 2023. “Kami juga berkomitmen, melakukan edukasi pendanaan bersama fintech dan berkolaborasi dengan Kemenkominfo dan Direktorat Cyber Crime Polri,” katanya.

Sementara Kanit IV Kasubdit V Siber Krimsus Polda Bali, AKP Made Martadiputra, mengharapkan dalam pencegahan kasus kejahatan cyber masyarakat jangan mengumbar data pribadi. “Jangan klik atau install aplikasi, menginstal antivirus yang tidak jelas, selalu mengupdate data baru agar terhindar dari kejahatan cyber,” katanya.

Berdasarkan lanskap pinjaman fintech P2P, kata dia, Rp846,5 miliar, 2 persen dari total oustanding pinjaman per September 2023. Sedangkan pemberi pinjaman di Bali sudah mencapai 16.543 akun dan lebih dari 1 juta orang yang menerima pinjaman per September 2023. (bgn008)23121303