Denpasar, Baliglobalnews

Aksi demo mahasiswa dan buruh di depan Kantor DPRD Provinsi Bali yang menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Kamis (8/10) lalu mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, usai sidang penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (12/10).

Adi Wiryatama mengatakan yang namanya undang-undang pasti tidak ada yang sempurna. Namun, semangat pemerintahlah yang harus dihargai untuk membuat kondisi di republik ini menjadi lebih baik.

”Di manapun, pemerintah yang sehat pasti menginginkan masyarakatnya, ekonominya dan keamanannya menjadi lebih baik. Di perjalanan, kalau memang ada hal-hal yang lemah dalam RUU tersebut, harus didiskusikan dan duduk bersama, bukan dengan suryak-suryak (demo-net). Terus terang saya tidak setuju,” ujarnya.

Menurut Adi Wiryatama, semua aspirasi bisa dilakukan dengan baik-baik, bukan dengan cara demo dan merusak fasilitas umum. Apalagi negara kita sedang mengalami bencana wabah pandemi Covid-19.

”Datang ribut-ribut lalu merusak, saya sangat tidak sepaham dengan cara seperti itu. Lebih baik datang, pasti kita terima, pasti saya terima. Apapun aspirasi yang mereka anggap baik pasti akan kita usulkan ke Pemerintah Pusat, kan itu jalan keluarnya,” tandasnya.

Ketika ditanya apakah dia akan menolak jika ada desakan lagi dari mahasiswa, Adi Wiryatama menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menolak RUU tersebut. Pasalnya, RUU merupakan ranah Pemerintah Pusat melalui kajian panjang. ”Jika ada yang lemah, segera sampaikan, akan diproses sesuai jalurnya, dan DPRD pasti akan memfasilitasi usulan yang disampaikan,” tandasnya. (bgn/dev)20101219