Denpasar, Baliglobalnews

Tim Penasihat Hukum dari YAS Law Office yang terdiri dari I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., Putu Suma Gita, SH., MH., dan I Komang Wiadnyana, SH., MH., sangat mengapresiasi gerak cepat Polda Bali terhadap laporan 15 korban dugaan penipuan dan/atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Salah satu Pelapor, I Putu Adi Septian Utama dipanggil oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Bali, di Denpasar, Jumat (28 Mei 2021) dimintai keterangannya sebagai Pengadu/Pelapor terhadap IRA, Direktur PT. DIM.

Dalam keterangan persnya, kuasa hukum korban atau pelapor I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya sangat bersyukur karena Polda Bali cepat merespon pengaduan Klien kami ini dan berharap Polda Bali cepat memanggil Teradu/Terlapor.

“Bila perlu segera tangkap IRA ini agar tidak bertambah korban lainnya karena ada lebih dari 15 orang lagi yang menghubungi kami untuk minta didampingi pasca laporan Klien kami ke Polda Bali yang teregister No. Reg: Dumas/311/V/2021/SPKT Polda Bali, tertanggal 18 Mei 2021,” katanya.

Ia menerangkan, banyak korban yang menghubungi dan mereka sudah bayar dari Rp25 juta sampai Rp50 jutaan dan bahkan ada salah seorang korban yang akhir 2019 lalu membayar sebesar Rp23 juta. Namun sampai sekarang belum diberangkatkan dan uangnya belum dikembalikan.

Ada surat pernyataan dari IRA yang juga ditandatangani oleh korban tertanggal 3 Pebruari 2020 yang sesuai dengan surat pernyataan IRA ini harus mengembalikan uang korban dengan dicicil setiap tahun selama 5 tahun mulai 3 Pebruari 2021.

“Tragisnya cicilan pengembalian pertama yang jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2021, namun sampai sekarang belum ada pembayarannya,” tambah Advokat yang biasa dipanggil Jero Ong ini.

Adi Susanto menambahkan, dirinya memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Bali di Gedung RPK Jalan Trijata Nomor 1, Denpasar, Bali. Sedangkan, korban lainnya akan dipanggil secara bertahap oleh Penyidik.

“Kami berharap korban-korban lainnya berani melapor dan jangan takut. Karena kalau kita sudah meminta agar uang tersebut dikembalikan, tapi hanya janji-janji saja dan tidak pernah ditepati. Maka lebih baik dilaporkan saja ke ranah pidana, supaya ada efek jera,” tutupnya. (bgn008)21052837

Denpasar, Baliglobalnews

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seharusnya menjadi salah satu penopang perekonomian di Bali khususnya di lingkungan desa adat, karena LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Adat.

Mengingat LPD memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Adat sehingga perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat.

Hal itu dikatakan Pemerhati LPD di Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., di Denpasar, Kamis (8/4/2021) yang meluapkan keprihatinannya terhadap banyak LPD yang mengalami masalah dengan likuiditasnya.

“Banyak pula mantan Prajuru LPD beserta Panureksa yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan LPD mengalami kesulitan likuiditas,” tegasnya.

Ia menegaskan, peran Panureksa yang merupakan Pengawas LPD dan pamucuknya dijabat ex officio oleh Bendesa Adat setempat bersama Lembaga Pemberdayaan (LP LPD) sangat vital terhadap kesehatan LPD di desa adat.

Dimana, Pasal 58 Pergub 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 3 Tahun 2017 Tentang LPD mengatur secara tegas tugas dan kewenangan LP-LPD yakni melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan: pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan, mengelola dana perlindungan LPD, mengelola dana penjaminan simpanan LPD, mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan penanganan masalah LPD.

“Pertanyaannya adalah apakah tugas dan kewenangan tersebut di atas sudah dilaksanakan oleh LP LPD, kalau sudah tidak mungkin banyak LPD mengalami masalah seperti sekarang ini,” tambah pria yang biasa disapa Jero Ong ini.

Jero Ong yang juga Advokat pada YAS Law Office ini menambahkan bahwa sesuai dengan Pergub 44 Tahun 2017, LPD menyetor 5% dari keuntungannya untuk dana pemberdayaan dan dari 5% keuntungan yang dialokasikan tersebut 45% disetor ke LP LPD.

Sedangkan sisanya diberikan kepada BKS LPD, PHDI, Majelis Desa Adat, dana pelatihan LPD, dana perlindungan LPD dan termasuk juga sebagai dana penyangga likuiditas LPD.

Jadi LP LPD yang mempunyai tugas melakukan audit LPD setiap tahunnya bersama Panureksa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya, terbukti banyak LPD di Bali bermasalah.

“Ini sama dengan LP LPD menikmati hampir 2% dari keuntungan LPD tapi tidak melakukan fungsinya sebagaimana diamanatkan Perda dan Pergub tentang LPD,” ketusnya.

Di Bali sendiri, lanjutnya, ada terdapat 1.436 desa adat yang telah memiliki LPD dari 1.493 desa adat yang ada di Bali. “Jadi bayangkan saja brapa LP LPD menerima dana pemberdayaan setiap tahunnya namun justru masih banyak LPD di Bali yang bermasalah dan mengalami kesulitan likuditas,” ucapnya.

Sehingga akibat salah tata kelola dan tidak maksimalnya pengawasan dan audit yang dilakukan baik oleh Panureksa maupun oleh LP LPD. Pihaknya berharap Gubernur Bali Wayan Koster merombak dan mengganti personil maupun pengurus LP LPD karena berkontribusi terhadap permasalahan LPD yang terjadi di Bali, tutup Adi Susanto yang juga Ketua DPW PSI Provinsi Bali.(bgn008)21040809