Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih mendalami laporan yang menyebutkan empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia disiksa dan diperlakukan dengan tidak layak saat bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China.

“Kemlu telah menerima informasi berupa video mengenai 4 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan RRT (nama lain China, red) Liao Yuan Yu 103. Mereka mengaku tidak menerima gaji, jam kerja yang berlebihan, makanan tidak memadai dan mengalami kekerasan,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha lewat pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Direktorat PWNI-BHI Kemlu RI telah menghubungi berbagai pihak, antara lain perusahaan penyalur tenaga kerja, berbagai kementerian, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing untuk mengonfirmasi laporan sehingga Pemerintah Indonesia dapat menempuh langkah lebih lanjut untuk menyelamatkan empat ABK tersebut.

“Langkah-langkah penanganan (kami telah, red) menghubungi nomor PT RCA sebagaimana tercantum dalam video pengaduan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan,” kata Judha.

PT RCA merujuk pada PT Raja Crew Atlantik yang disebut oleh para ABK sebagai penyalur tenaga kerja mereka ke kapal berbendera China, Liao Yuan Yu 103.

Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengeluarkan izin penempatan ABK ke luar negeri.

“Didapat informasi bahwa PT RCA tidak terdaftar baik di Kemenaker maupun Kemenhub,” terang Judha.

Dalam unggahan di media sosial Instagram @indonesia.militer pada Selasa malam (25/8), tiga orang pria lewat dua video yang berbeda melaporkan bahwa mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi saat bekerja di atas kapal China.

“Segera kami dipulangkan dari kapal ini. Kami disiksa, dipukul, ditendang,” kata salah satu pria, diduga ABK Indonesia yang bekerja di Kapal Liao Yuan Yu 103.

“Dada kami dipukul pak, perut kami ditendangi pak, […] jam tidur hanya 4-5 jam, jam kerja 20 jam lebih, kami kurang tidur, makan gak tenang,” kata seorang pria lainnya.

Lewat unggahan yang sama, pengunggah juga menyiarkan foto kapal serta foto selembar kertas berisi testimoni para ABK dan informasi nomor telepon tiga tenaga penyalur, nama dan alamat empat ABK Indonesia yang diduga jadi korban penyiksaan di kapal China.

Nama empat ABK Indonesia yang dilaporkan mengalami penyiksaan di Kapal Liao Yuan Yu 103, antara lain, Sukarto, Irgi Putra Jayanti, Putra Agung Napitupulu, dan Galih Ginanjar. Para ABK itu berasal dari berbagai daerah yang berbeda, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Sejauh ini, otoritas terkait belum dapat mengonfirmasi kebenaran alamat dan identitas para ABK tersebut.

Walaupun demikian, Judha menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan KBRI Beijing untuk meminta keterangan Pemerintah China mengenai pemilik kapal. “Berdasarkan data IMO (Organisasi Maritim Internasional, red), Liao Yuan Yu 103 dimiliki oleh Liaoning Kimliner Ocean di Dalian, Liaoning China,” sebut Judha.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga masih berupaya menghubungi pengunggah video dan foto tersebut untuk mendapatkan informasi lebih detail, Judha menambahkan.

Sejauh ini, pengelola akun @indonesia.militer belum menanggapi pertanyaan mengenai sumber unggahan tersebut. (bgn/ant)20082627

Batam, Baliglobalnews

Aparat kepolisian masih menunggu hasil otopsi tiga mayat anak buah kapal berwarga negara Indonesia yang diturunkan dari kapal China di perairan OPL sekitar Kota Batam, Kepulauan Riau.

“(Hasil otopsi) belum,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto, dalam pesan aplikasi di Batam, Sabtu.

Hasil otopsi dibutuhkan untuk mengetahui penyebab kematian ketiga anak buah kapal yang asal Bireun Aceh dan Donggala Sulawesi Tengah itu.

Tiga korban dikabarkan meninggal pada awal Agustus 2020. Jenazah diserahkan di Pelabuhan Batuampar menggunakan perahu pancung yang menjemput dari kapal ikan asing di OPL.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menahan dua orang tersangka tindak pidana perdagangan orang, terkait dengan pemulangan tiga mayat anak buah kapal warga negara Indonesia dari kapal China.

“Tim mengamankan dua tersangka, J merupakan direktur PT SMB dan E bekerja sebagai manager HSE di PT itu,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt dalam keterangan pers, Jumat.

Ia menyampaikan tersangka menggunakan modus yang sama dengan kasus perdagangan orang sebelumnya. PT SMB melakukan rekrutmen warga, termasuk tiga orang korban yang meninggal, dan menetapkan mereka sebagai pekerja migran Indonesia di kapal penangkap ikan berbendera asing.

Para korban lalu diberangkatkan ke Taiwan melalui Singapura pada Oktober 2019.

Dalam keterangan pers yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Arie Dharmanto menyatakan perusahaan SMB tidak mengantongi izin merekrut tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal.

“Pada 2005 sempat kerja sama yang berlaku 5 tahun. Pada 2018 ada moratorium, artinya dihentikan, tidak lagi mengirim tenaga kerja sebagai abk. Izin enggak ada,” kata dia

Selain tiga orang korban ABK yang meninggal, diketahui masih terdapat sekitar 20 orang ABK lagi yang berada di kapal asing itu.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari kapal ikan asing. (bgn/ant)20081512

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak pemerintah China melakukan investigasi menyeluruh dan selanjutnya menegakkan hukum atas sejumlah kasus kematian, pelarungan jenazah, dan kondisi kerja tidak layak yang melibatkan awak kapal (ABK) asal Indonesia.

“Saya meminta pemerintah China untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan ini secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” kata Retno usai melakukan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada Kamis.

Selain itu, Menlu RI mendesak agar pemerintah China memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal China.

“Sebagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan (tindakan hukum) terhadap agen-agen penyalur ABK (ilegal) di Indonesia,” kata Retno.

Selain kasus dugaan perbudakan di atas empat kapal China yang mengakibatkan 46 ABK WNI menjadi korban serta empat ABK WNI lainnya meninggal dunia, Kemlu RI kembali mencatat tewasnya empat ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera China.

ABK dengan inisial D meninggal dunia di kapal Han Rong 363, sedangkan tiga ABK lain yaitu AS, R, dan AW menghembuskan napas terakhir di kapal Han Rong 368. Peristiwa kematian empat ABK tersebut terjadi selama Mei dan Juni.

Sejak menerima informasi kematian tersebut, Kemlu beserta perwakilan RI yang ada di Colombo, Singapura, Beijing dan Guangzhou telah menyampaikan kepada pemilik kapal dan pihak-pihak terkait lainnya agar mengupayakan pemulangan jenazah mereka ke Indonesia.

Namun setelah berbagai upaya dilakukan, Kemlu memperoleh informasi bahwa kapten kapal telah melarung keempat jenazah pada Juli 2020, masing-masing di Samudera Hindia dan di Laut China Selatan.

“Kami sangat prihatin atas keputusan pelarungan tersebut, meskipun praktik pelarungan dimungkinkan dalam dunia kemaritiman, tetapi praktik pelarungan merupakan pilihan terakhir ketika seluruh opsi pemulangan jenazah sudah tidak bisa dilakukan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha.

Merespons kasus terbaru ini, Kemlu telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta agar proses penyelidikan segera dilakukan termasuk menyelidiki penyebab pasti kematian para ABK Indonesia.

Kemlu beserta kementerian dan lembaga terkait juga telah memanggil agen tenaga kerja yang memberangkatkan empat awak kapal itu untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan mereka yang mencakup hak gaji, hak deposit, hak asuransi, dan santunan kematian.

Penanganan kasus ini telah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Kemlu siap memfasilitasi proses penyelidikan dengan otoritas China melalui mekanisme mutual legal assistance.

“Kami juga mendorong agar ada pembenahan dari hulu mengenai proses penempatan ABK WNI ke luar negeri untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ABK kita yang bekerja di berbagai macam kapal ikan asing,” tutur Judha. (bgn/ant)20073031