Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Mikro berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 secara virtual di ruang video conferece (vicon) kediaman Gubernur Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/2).

Sejak diberlakukannya instruksi Mendagri mulai Selasa (9/2) dan akan berakhir 22 Februari 2021 itu, Gubernur Koster menyampaikan penyebaran pandemi Covid -19 di Bali masih menunjukkan kondisi dinamis di kisaran angka 300 kasus per harinya. Namun, kondisi membaik terlihat dari sisi tingkat kesembuhan yang terus menunjukkan peningkatan mencapai 87,23% dari total kasus yang terjadi. Begitu pula persentase tingkat kematian yang tetap bisa ditahan di bawah 10 kasus.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi, dan jumlah pasien yang masih dalam tahap penyembuhan yang harus ditangani, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat bisa segera membantu pencairan sisa insentif para tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020 yang belum dibayarkan.

“Kepada Bapak Menteri kami sampaikan pembayaran insentif nakes tahun 2020 baru sampai bulan Agustus. Jadi sisanya belum. Untuk itu, kami berharap bisa segera dibantu dicairkan. Mengingat beban tugas dan tanggung jawab para nakes semakin meningkat, terkait semakin bertambahnya kasus positif,” tegas Gubernur Koster.

Hal lain terkait penerapan PPKM mikro yang dilaporkan Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu, di antaranya penerapan PPKM sesuai dengan keputusan rapat bersama bupati/walikota semua kabupaten/kota di Bali menerapkan PPKM berbasis desa atau kelurahan dengan berpedoman kepada instruksi Mendagri.

“Semua desa di Bali itu menerapkan PPKM dengan tingkat treatment sesuai dengan zonasi  yang ada.  Untuk zona merah itu 141 desa atau kelurahan, zona orange 132 desa, zona kuning 110 desa dan hijau 333 desa/kelurahan, total di Bali ada 716 desa/kelurahan. Jadi penekanan pada semua daerah zona merah lebih diperketat lagi,” jelasnya seraya menyampaikan pembentukan satgas gotong-royong di Bali sudah pada tahap pelaksanaan, mengingat di Bali sebelumnya sudah sempat dibentuk satgas berbasis desa adat. Juga dilaporkan tingkat pemanfaatan hunian RS rujukan rata-rata pada tingkat 70%, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi para Nakes akan dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2021.

Rakor evaluasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan diikuti oleh jajaran Menteri/lembaga di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta turut mengundang jajaran Gubernur diantaranya Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi DI Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, termasuk Gubernur Provinsi Bali. (bgn003)21021201

Denpasar, Baliglobalnews

Ajang Festival Denpasar (Denfest) 2020 yang melibatkan ribuan seniman dan penggiat ekonomi kreatif yang berlangsung selama sebulan, Kamis ini ditutup secara daring dan luring karena situasi pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani di Denpasar, Kamis, mengatakan pelaksanaan Denfest ke-13 tahun ini tak lepas dari komitmen besar Wali Kota Denpasar untuk memberikan ruang sekaligus stimulus bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

“Kegiatan Denfest ini dilaksanakan guna memberikan ruang sekaligus memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar,” kata Dezire Mulyani didampingi Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Wayan Hendaryana dan Ketua Harian Bekraf Kota Denpasar, I Putu ‘Lengkong’ Yuliarta.

Lebih lanjut Dezire menjelaskan kegiatan Denfest dibagi dalam beberapa program utama, yakni Virtual Fashion Show, Band Cafe, Art & Creative Talk Show, Denpasar Young Creative, Denpasar Maprawerti dan UMKM Denfest 2020 dengan melibatkan sedikitnya 2.915 seniman dan penggiat ekraf di Kota Denpasar.

“Kita bisa lihat bersama bahwa seniman dan pelaku ekraf sangat terdampak akibat keterbatasan saat ini dan sebagai kota kreatif berwawasan budaya kami memberikan dukungan penuh terhadap seniman dan pelaku ekraf di Kota Denpasar,” ucapnya.

Hendaryana menambahkan bahwa selain itu, gelaran Denfest juga membangkitkan pasar UMKM Denpasar.

Khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan ekraf. Hal ini mengingat dibukanya jaringan pemasaran ke luar Denpasar sehingga mengundang keterlibatan tujuh kota (sister cities) di berbagai belahan dunia turut bergabung dalam helatan ini.

“Semoga dengan suksesnya pelaksanaan Denfest yang menjadi festival hybrid terbesar dan terlama di masa pandemi ini dapat membangkitkan geliat pasar sekaligus memberikan stimulus ekonomi bagi UMKM, pelaku seni dan ekraf di Kota Denpasar, dan semoga pandemi cepat berakhir,” katanya.

Ia mengatakan Denfest tahun ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Berbagai tantangan dihadapi untuk memberikan dukungan bagi seniman, pelaku ekraf dan bahkan UMKM di Kota Denpasar.

Selain itu pelaksanaannya tahun ini tak lepas kaitannya dengan komitmen besar Pemkot Denpasar untuk memberikan perhatian bagi seniman dan pelaku ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 memang patut diacungi jempol.

Meski di tengah situasi yang serba terbatas saat ini, beragam inovasi dan terobosan justru muncul guna mewadahi kreatifitas seniman dan pelaku ekraf.

Selain memberikan ruang berkreasi, Denfest kali ini juga sebagai wahana untuk memberikan stimulus ekonomi bagi seniman dan pelaku ekraf di Kota Denpasar.

Selama hampir tiga bulan penuh beragam sajian baik daring dan luring, Denfest ke-13 mampu diterima masyarakat dengan pola yang baru. Bahkan, pujian dan apresiasi turut datang dari seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

Hendaryana mengatakan “Founder, Owner dan Head Creative Voordurend Love Company, Pontil Vonzealous” juga berpesan bahwa Denfest ke-13 yang digelar secara hybrid ini merupakan suatu harapan dan kegiatan yang sangat dinantinya.

“Sebagai pelaku usaha yang ikut serta, Denfest virtual ini merupakan apa yang menjadi harapan dan kita tunggu bersama, tayangan online sangat bisa di akses oleh banyak orang dan tanpa batas, jika luring orang yang berbelanja itu-itu saja, dengan daring  bisa lebih luas, secara personal saya sangat mendukung dan menunggu kegiatan ini terlaksana, sangat baik dan ke depan daring juga harus digerakkan untuk mengamankan market luar Bali,” ucapnya.

Pemilik Pragina Showbiz Bali, I Gusti Agung Bagus Mantra mengingatkan Denfest virtual yang digelar tahun 2020 merupakan jawaban atas tantangan adaptasi kebiasaan baru. Dimana, kita harus terus bertransformasi untuk mencari ruang kreativitas.

“Kalau anak muda pasti kreatif, dalam masa pandemi saat ini platform digital jawabanya, yang terpenting kedepanya kita harus berkarya meretas batas seperti tema Denfest tahun ini, dimana kita harus berkarya bebas namun tidak kehilangan jati diri, taksu dan genuine creativity,” katanya.

Seniman lainnya, Eka Badeng turut mengapresiasi pelaksanaan Denfest ke-13 serta Denpasar Creative Young ini. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi mereka yang bergerak pada bisnis entertaimen atau hiburan.

“Tentu kami sangat memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Denfest ke-13 ini yang mampu memberikan ruang bagi seniman dan pelaku UMKM sehingga dapat tetap produktif di masa Covid-19 ini,” ujarnya

Hal sama disampaikan Benny Dipo salah satu pentolan dari group Teater Kini Bersemi (Tekiber), pihaknya menyebut bahwa Denfest yang di gelar Pemkot Denpasar pada masa pandemi menjadi jawaban sebagai insan seni untuk dapat selalu produktif.

Fasilitasi ini memberikan manfaat bagi insan kreatif, bahwa situasi pandemi tidak menjadikan kita berdiam diri, namun harus tetap berinovasi. Pada situasi pandemi ini kemasan penampilan kreatif dengan memadukan unsur digital menjadi pilihan. Meski Tekiber yang karyanya bisa disaksikan melalui akun youtube, namun tampil live tentu sangat berbeda dengan aksi panggung yang langsung dapat dinikmati penonton.

“Semoga situsi ini segera berlalu dan dapat pulih kembali, yang tidak memungkiri kami untuk terus berinovasi,” ujarnya.

Pentolan Band Kroncong Jancuk, Gede Phaii mengatakan bahwa langkah penyelenggaraan Denfest ini sangat baik dan memberikan nafas baru di tengah pandemi, yang membuat kami harus terus berproses dan jujur dalam berkarya.

“Harapan ke depan setelah pandemi berakhir pelaksanaan Denfest bisa dilakukan secara ‘offline dan online’, adanya interaksi dan semua kalangan bisa mengakses,” ujarnya.(bgn123)20123115

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menghadiri sekaligus membuka acara Yowana Niti Sarira III Tahun 2020 dengan ditandai pemukulan gong di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Jumat (25/12). Turut mendampingi Anggota DPRD Badung, Ni Luh Gede Rara Hita, Dewan Pembina dan Penasihat Teruna Hindu Darma (THD) Bali.

Wabup Suiasa sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh THD Bali yang mengambil tema ”Pendidikan Karakter Berbasis Kebudayaan”. Sebagaimana diketahui pada era globalisasi di mana seolah dunia tanpa batas dengan derasnya arus informasi yang memudahkan untuk mengakses kebudayaan dari berbagai negara.

”Kemajuan teknologi dan informasi mengantarkan kita semua pada peradaban yang lebih maju, namun demikian tentunya kita juga harus mewaspadai dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, sehingga tidak akan kehilangan identitas atau jati diri sebagai suatu bangsa serta mencegah terjadinya degradasi atau dekadensi moral,” katanya.

Wabup Suiasa mengatakan ideologi adalah inti pokok karakter suatu bangsa, karena ideologi itu merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan bangsa. Untuk itu, Wabup mengajak generasi muda Hindu untuk berpegang teguh melestarikan ideologi dan karakter bangsa, sehingga bangsa Indonesia akan selalu berdiri kokoh sampai kapanpun juga.

”Dengan memandang pendidikan karakter sebagai salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan pembangunan sumber daya manusia, pemerintah pusat telah menerbitkan perpres tentang penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan penguatan pendidikan ini terintegrasi dalam gerakan Revolusi Mental yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menjadi lebih baik,” katanya.

Wabup juga mengajak generasi penerus bangsa untuk mewaspadai setiap gerakan oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dengan merongrong ideologi bangsa dengan paham-paham yang hanya menguntungkan segelintir kelompok masyarakat. ”Sebagai generasi penerus anak- anak muda harus kokoh menjaga karakter dan ideologi bangsa dari pengaruh paham yang ingin merongrong keutuhan NKRI,” tegasnya.

Dia menyebutkan ada lima nilai- nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong,dan integritas. ”Nilai-nilai ini ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui dan disadari pentingnya pendidikan karakter bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki sendiri,” katanya.

Sementara Ketua umum Teruna Hindu Darma Bali, I Gede Bendesa Darmayana, mengatakan kegiatan pelatihan kepemimpinan Yowana Niti Sarira III THD Bali mengusung tema ”Pendidikan Karakter Berbasis Kebudayaan” yang diikuti sekitar 50 orang. Di mana dalam organisasi ini pemuda bergerak di bidang seni, tradisi dan budaya.

”Anggota dari THD Bali ini dari seluruh pemuda di Bali dan juga mahasiswa di Bali, pemuda-pemudi yang lain boleh ikut gabung untuk bersama-sama melestarikan warisan para leluhur kita di bidang tradisi seni dan budaya Bali,” ungkapnya.

Penasihat THD Bali, I Made Damriyasa yang juga Rektor UNHI, menilai kegiatan itu penting untuk membangun semangat loyalitas yang diwariskan oleh leluhur. ”Karena itu, saya sangat bangga dengan anak-anak muda yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan adat budaya dan tradisi Bali yang kita miliki sebagai kekayaan intelektual penerus umat Hindu kita di Bali,” katanya. (bgn003)20122509

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Roby Septiadi, SIK pimpin langsung rapat koordinasi Ops Lilin Agung 2020 di Aula Polres Badung, Bali. Kamis, (17/12) pagi pukul 09.00 wita.

Rakor yang dihadiri para pejabat mulai dari Dandim 1611 Badung yang diwakili oleh Pabung Letkol INF. Dewa Ketut Karmada, Wakapokres Kompol Ni Putu Utariani, SH, Kasat Pol PP Kab. Badung I Gusti Ngurah Suryanegara, Kepala Kesbangpol Kab. Badung I Nyoman Swendi, Kepala dinas kesehatan Kab. Badung yang diwakili oleh Kasubag HKU I Made Adhi Sucipta, SKM, M.H, Kepala dinas sosial Kab. Badung yang diwakili oleh Sekdis A.A Swandewi, Kepala BPBD yang diwakili oleh Kabid PK Wayan Netra, Kepala dinas PUPR Kab. Badung I Mase Surya Duana, Ketua MUI Kab. Badung H. Ahmad S, Kepala dinas PMK Kab. Badung I Made Gotra, Ketua PHDI Kab. Badung yang diwakili oleh Sekretaris Wayan Sukarya, Ketua seskom Kab. badung Hikmat P., Kepala UPT terminal tipe A Mengwi Kab. Badung I Putu Bagus Muarta, Direktur RSUP Mangusada Kab. Badung I Kadek Agus Santika dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung diwakili oleh Kabid LL Dishub I Made Gede Wiryantah dalam rangka Pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Kapolres Badung usai menyampaikan ucapan trimakasih kepada tamu undangan, menegaskan Nataru dimasa pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama pengamanannya selain menjaga pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

“Protokol kesehatan yang paling utama harus ditaati, oleh karenanya tindakan yustisi pendisiplinan Prokes terus tetap di tingkatkan,” Ujarnya.

“Kita harus kompak ikut menghimbau masyarakat, untuk mematuhi protokol kesehatan,” sambungnya.

Terkait kegiatan keagamaan orang yang punya hobby olah raga bersepeda tersebut, tidak melarang, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kita semua berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga semuanya bisa beraktifitas seperti sedia kala,” Pungkasnya.(bgn122)20121706

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor Badung AKBP Roby Septiadi, SIK memberikan peringatan keras terhadap pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) saat pemungutan suara di TPS, pada hari Rabu (9/12/2020).

“Jika ada pelanggar apalagi provokator mengajak berkumpul atau tidak mengenakan masker, polisi akan langsung melakukan tindakan tegas,” Kata Kapolres Badung.

Terkait pemungutan suara, Polres Badung mengamankan 732 TPS dengan menurunkan 973 personel dan sudah dibagikan APD sesuai standar, yaitu masker, hand sanitizer, sarung tangan dan face sheild atau kacamata.

APD dibagikan sesuai jumlah personel kali tiga, karena seperti masker rutin diganti, apalagi mereka jaga sampai Kamis (10/12). Penyebaran anggota sesuai dengan komposisi tingkat kerawanan. Ada seorang polisi jaga satu TPS berstatus sangat rawan. Kalau status aman, satu polisi jaga dua sampai tiga TPS.

Ada lima TPS teridentifikasi rawan, terutama di wilayah jauh dan padat penduduknya. Kerawanan itu terutama soal pelanggaran protokol kesehatan. “Mudah-mudahan Pilkada ini berjalan damai, aman sejuk dan sehat serta anggota saya bisa kembali dengan selamat selasai melaksanakan tugas pengamanan,” ujarnya

Ia mengharapkan jangan ada masyarakat yang menjadi provokator. Karena pelanggaran sekecil apapun terutama terhadap Pilkada 2020 dan protokol kesehatan, “kami sudah siapkan sel, siapkan borgol dan penyidik juga sudah siap,” Terangnya dihadapan media, usai memimpin apel pergeseran personel ke TPS di Lapangan Mengwi, Selasa (8/12), pagi pukul 09.20 wita.

Terkait Pilkada 2020, menurut Pria asal Sunda yang lahir dan besar di Ibu Kota ini, ada dua penindakan yang akan dilaksanakan yaitu pelanggaran pidana pemilu dan prokes. “Kami (Polri) sesuai perintah Bapak Kapolri harus menegaskan protokol kesehatan dengan tegas. Siapapun, kita tidak pandang bulu, apakah tokoh masyarakat, agama atau Ormas. Kalau melanggar harus bertanggung jawab. Kami sudah siapkan penyidik,” ujarnya.

Untuk pelanggar pemilu akan ditangani Tim Gakumdu. Sedangkan pelanggar prokes akan ditangani Satgas Gakum Operasi Mantap Praja. Jika ada provokator yang mungkin mengajak warga berkerumun atau tidak pakai masker di TPS, kapolres meyakinkan yang bersangkutan akan berhadapan dengan polisi.

Sementara Kasatreskrim AKP Laorens Rajamangapul Heselo, SH, SIK menambahkan, pihaknya melakukan penindakan sesuai TR Kapolri tanggal 16 November 2020. Selain itu pelanggar Prokes juga akan dikenakan UU No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Juga dikenakan UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. “Kalau pelanggar prokes kami bisa langsung proses atau tangani. Ancaman hukumannya berdasarkan undang-undang tersebut 1 tahun penjara atau denda Rp 1 juta. Sedangkan pelanggaran Pilkada, kami koordinasikan dengan Bawaslu,” kata Kasat Reskrim Polres Badung AKP Laorens.(bgn122)20120809

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 klasifikasi Informatif. Pembacaan dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada kualifikasi Badan Publik Informatif  dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara virtual melalui aplikasi zoom dari Ruang Video Conference, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Rabu (25/11).

Wakil President Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menyampaikan terdapat beberapa hal penting terkait keterbukaan informasi publik di mana keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik juga merupakan hal strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan bebas korupsi, pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien.

Keterbukaan informasi publik, kata dia, juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat diharapkan semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Untuk itu, Wapres mengajak semua pihak untuk memaknai pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. ”Pemerintah berkomitmen menjalankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.

Sementara Sekda Dewa Indra seusai mengikuti  penganugerahan secara virtual tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali atas upaya raihan klasifikasi informatif Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020.

Klasifikasi informatif KIP, kata dia, diraih Pemprov Bali secara bertahap. Tahun 2018, Pemprov Bali mendapat predikat cukup informatif, lalu tahun 2019 meningkat dengan klasifikasi menuju informatif. ”Tahun 2020 ini kita bisa sampai di puncak klasifikasi yaitu informatif. Ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi yang baik antar-OPD. Ke depannya kita harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan predikat informatif dan sempurnakan lagi untuk mendapat nilai yang lebih baik,” katanya.

Sekda Dewa Indra didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, juga menyampaikan bahwasanya terdapat dua kriteria dalam KIP yaitu inovasi dan kolaborasi. Inovasi dimaksud meliputi inovasi pelayanan informasi, inovasi pelayanan informasi di tengah pandemic Covid 19 serta inovasi strategi inovasi publik.  Kriteria kedua adalah kolaborasi yaitu kolaborasi Pemprov Bali dengan badan publik lain dalam penyediaan, pelayanan serta penyebaran  informasi publik. ”Kedua kriteria besar ini bisa kita penuhi dan kita berhak  menyandang predikat informatif. Layanan informasi publik tidak boleh berhenti di masa pandemi, namun justru harus lebih inovatif. Kedepan kita tingkatkankan lagi kinerja kita , lebih inovatif lagi dalam memberikan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif. Penganugerahan diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menerapkan dan menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Dari monev keterbukaan Badan Publik (BP) , bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) tidak Informatif. Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Bali masuk dalam klasifikasi  informatif badan publik pemerintah provinsi dengan raihan nilai 92,20.(bgn122)20112524