Status 2.923 PPPK Tabanan Masih Paruh Waktu, Ketua DPRD Tabanan Prioritaskan Tenaga Lama Ketimbang SPPG

Tabanan, Baliglobalnews

Wacana Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik keras dari DPRD Tabanan. Kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan bagi ribuan tenaga pendidik dan pegawai non-ASN yang telah lama mengabdi di daerah.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan ketidaksetujuannya jika pegawai SPPG langsung mendapatkan status PPPK. Dia menyoroti fakta bahwa di lapangan masih banyak guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun, namun tetap berstatus kontrak dengan penghasilan minim. “Kalau melihat kondisi saat ini, banyak guru yang sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun, tetapi masih berstatus kontrak dan menerima gaji ratusan ribu. Ini tentu menjadi persoalan keadilan,” ujar Arnawa pada Minggu (8/2/2026).

Arnawa menyebutkan di Kabupaten Tabanan terdapat 2.923 tenaga kontrak yang memang telah diangkat menjadi PPPK. Namun, status mereka masih sebatas PPPK paruh waktu, yang menurutnya belum memberikan kepastian kesejahteraan yang layak. Dia menilai skema program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan SPPG hingga kini belum memiliki arah dan tata kelola yang sepenuhnya jelas ke depan. Oleh karena itu, pengangkatan mereka menjadi aparatur negara dianggap masih terlalu dini dan perlu kajian mendalam. “Kami belum sepakat jika pegawai SPPG MBG langsung diangkat menjadi PPPK, karena arah kebijakan dan pengelolaan programnya sendiri belum jelas ke depan,” katanya.

Arnawa menekankan menekankan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi bangsa, sehingga kepastian status mereka wajib didahulukan sebelum membuka peluang bagi formasi baru. “Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak mengabaikan guru-guru dan pegawai non-ASN lain yang sudah lama mengabdi di daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Tabanan kini mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat banyak tenaga yang telah mengabdi lintas wilayah selama puluhan tahun. “Mereka sudah lama mengabdi, bahkan bertugas jauh dari tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Sudah sewajarnya kita memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu demi kesejahteraan mereka,” pungkasnya.(*/bgn020)26020911