Sampaikan LKPJ 2022, Pemprov Bali Wujudkan Delapan Infrastruktur Monumental

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, ada delapan infrastruktur monumental yang sedang dan telah diselesaikan untuk kepentingan publik.

“Sejalan dengan visi nangun sat kerthi loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi,” ucap Wagub Bali, dalam rapat paripurna ke-7, di DPRD Bali, pada Senin (27/3/2023).

Wagub menyebutkan infrastruktur monumental yang sedang dan telah dilakukan yakni Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih secara terintegrasi seperti pembangunan gedung parkir di area Manik Mas, penataan kios pedagang, UMKM, dan fasilitas umum di area bencingah, serta penataan Margi Agung sepanjang 700 meter.

“Total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan semua fasilitas sebesar total Rp 911 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 428 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp483 Miliar. Dan, telah diresmikan oleh Bapak Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo pada 13 Maret 2023,” ucapnya.

Kedua, pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi yang sudah selesai pada titik 3-8 dan telah diresmikan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada 2 Februari 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan di titik 9-10, dan pada tahun 2024-2025 pada titik 11-12. Total anggaran yang diperlukan sekitar Rp1,6 Triliun, untuk pembebasan lahan sekitar Rp500 Miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan Rp 1,1 Triliun bersumber dari APBN Kementerian PUPR RI.

Ketiga, Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang merupakan wahana untuk penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali, sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020.

“Maha karya ini akan menjadi warisan sepanjang zaman nan abadi, sebagai suatu penanda Bali Era Baru. Saat ini terus berlangsung pembebasan lahan dan pematangan lahan dengan anggaran Rp 1,5 triliun selesai Juni 2023. Dilanjutkan pembangunan fisik pada zona inti dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun, direncanakan mulai tahun 2023,” jelasnya.

Keempat, pembangunan 3 pelabuhan sekaligus yakni Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, dengan total anggaran Rp 563 miliar sepenuhnya bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan RI. Pembangunan sudah selesai pada Oktober 2022 dan telah diresmikan Presiden Ir. H. Joko Widodo, pada 9 November 2022.

Kelima, pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Kabupaten Buleleng, dengan anggaran sekitar Rp450 Miliar, sepenuhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, sedang berlangsung dan direncanakan selesai Agustus 2023.

Keenam, pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, dengan anggaran Rp 794 miliar, dan pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, dengan anggaran Rp 1,8 triliun, sehingga total menjadi Rp 2,594 triliun sepenuhnya bersumber dari APBN Kementerian PUPR RI.

“Bendungan Tamblang sudah selesai dibangun tahun 2022 dan diresmikan Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo pada 2 Februari 2023,” jelasnya.

Ketujuh, Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi yang sedang berlangsung, dengan anggaran sekitar Rp 24 triliun yang bersumber dari investasi.

“Yang terakhir, Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub Ultimate di dalam kawasan Pelabuhan Benoa telah dilakukan Penataan Zona Pariwisata. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun, bersumber dari PT Pelindo III. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2023,” jelas Wagub Bali.

Secara umum, kata dia, keseluruhan capaian bidang prioritas dan bidang pendukung di atas merupakan kebijakan dan program baru yang berdampak luas pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat Bali, menjadi sumber penghidupan baru masyarakat Bali, bersifat produktif yang secara langsung meningkatkan kapasitas dan nilai tambah ekonomi lokal Bali, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali Niskala-Sakala.

“Astungkara telah diwujudkan secara nyata dalam 44 tonggak penting, yang saya berikan nama 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru, yang telah saya sosialisasikan secara resmi pada penutup tahun 2022 yang lalu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk realisasi program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022, dimana anggaran Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 5.596.479.850.692, terealisasi sebesar Rp5.905.037.523.797 atau 105,51%.

Untuk anggaran belanja daerah  yang  direncanakan Rp 7.541.821.522.461 terealisasi Rp 6.749.127.037.109 atau 89,49%. Kemudian, untuk pembiayaan Daerah setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp 1.945.341.671.769 dengan realisasinya sebesar Rp 1.193.798.304.068 atau 61,37%.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terdapat Silpa Rp 349.708.790.756, dimana Silpa tersebut sepenuhnya adalah Silpa terikat, diantaranya Rp 215 miliar anggaran dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terealisasi, dan Kas BLUD Rp 57 miliar. (bgn008)23032803