Rapat Paripurna DPRD Bali Agendakan PU Fraksi Terkait Raperda Perubahan APBD TA 2022
Denpasar, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Bali pada Jumat (9/9/2022).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama itu, mengagendakan penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2022 dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti. Rapat dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati beserta jajaran terkait undangan lainnya.
PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Ni Luh Yuniati, mengapresiasi usaha semua pihak dari sektor pariwisata menjadi tumpuan utama perekonomian di Provinsi Bali, yang turut menumbuhkembangkan sektor pertanian dan sektor UMKM untuk penopang perekomian di Bali.
“Banyak hal dukungan sektor pariwisata ini datang dari sinergitas dunia UMKM. Semua usaha perggerakan ekonomi tersebut bermuara pada kenaikan pendapatan daerah. Dan Kami Fraksi PDI Perjuangan, memberikan catatan positif terkait meningkatnya target pendapatan daerah secara keseluruhan dalam Perubahan APBD TA 2022,” katanya.
Namun, peningkatan dari retribusi daerah perlu lebih diupayakan. Untuk itu, Perangkat Daerah terkait perlu melakukan pengembangan potensi dan penyesuaian tarif pada Retribusi Perizinan Tertentu sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti, agar memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
“Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, bertujuan untuk peningkatan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan Krama Bali,” katanya.
Dia mengajak semua pihak untuk mensukseskan event internasional G20 yang akan diadakan bulan November tahun ini. “Aspek penting yang ingin ditunjukkan kepada para delegasi nanti adalah kebersihan di Pulau Dewata sebagai tuan rumah,” katanya.
Untuk memastikan hal itu, progres proyek pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu dan dua TPST lainnya yakni Tahura dan Padang Sambian di Bali, perlu lebih diperhatikan.
PU Fraksi Golkar yang dibacakan Wayan Rawan Atmaja, menyampaikan terkait penyelenggaraan G20, agar mempersiapkan even tersebut dari sisi keamanan, kenyamanan dan kualitas pelayanan. Sehingga, menjadikannya sebagai momentum kebangkitan pariwisata mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata.
“Kami meminta agar memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana semangat Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang sedang dibahas, bersama ini Fraksi Partai Golkar mendorong anggaran di bidang pertanian dalam arti luas dan khususnya bantuan terhadap lembaga subak agar ditingkatkan,” katanya.
Pandemi Covid-19, kata dia, telah melandai namun demikian perekonomian Bali belum sepenuhnya membaik, sehingga banyak masyarakat yang terdampak harus bekerja keras dan berjuang untuk menyambung hidup diri dan keluarganya. Sejak pandemi, banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata terpaksa menelan pil pahit dengan banting stir menjadi pedagang jalanan bermobil untuk mencari nafkah. Covid-19 telah melandai, namun perekonomian Bali belum sepenuhnya membaik, sehingga banyak masyarakat yang terdampak harus bekerja keras dan berjuang untuk menyambung hidup diri dan keluarganya. Sejak pandemi, banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata terpaksa menelan pil pahit dengan banting stir menjadi pedagang jalanan bermobil untuk mencari nafkah.
“Namun sayang, niat berusaha dengan alih profesi menjadi pedagang jalanan bermobil untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarganya tidaklah berjalan mulus. Pasalnya, para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di kawasan perkotaan Denpasar dan kabupaten lainnya harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan. Kami berpandangan, penegakan hukum wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban. Namun dalam situasi sulit di mana perekonomian belum sepenuhnya pulih, pemerintah wajib hadir memberi solusi, tidak hanya melarang. Kami mengharapkan masalah ini cepat teratasi,” katanya.
Fraksi Gerindra berharap tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan mempertajam pencapaian target dan sasaran program pembangunan daerah seperti tertuang dalam Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
Dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja dalam menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi perekonomian yang melingkupi dan mempengaruhi besaran-besaran yang diusulkan dalam 4 Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
“Untuk mengintensifkan Pedapatan Daerah kami Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah Bali meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah dalam mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan,” kata I Ketut Juliarta, yang membacakan PU Fraksi Gerindra.
PU Fraksi Demokrat yang dibacakan Utami Dwi mengatakan permasalahan utama perubahan pendapatan daerah salah satunya, karena kurangnya sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek, terutama dalam bidang pelayanan.
“Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar saudara Gubernur meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), fungsional dan bimbingan teknis (bintek),” katanya.
Terkait Raperda Penyertaan Modal Daerah Provinsi Bali kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, Fraksi Demokrat menyatakan bahwa, dalam rangka mempercepat kerja operasional Perumda Kerthi Bali Santhi, sangat setuju dan sepakat dengan inisiatif Gubernur membuat Perda dimaksud. “Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju agar Raperda ini dibahas lebih lanjut smpai menjadi Perda,” katanya.
Yang terakhir PU Fraksi Gabungan (Nasdem, PSI dan Hanura) dibacakan Grace Anastasia Surya Widjaja, mengapresiasi Gubernur Bali atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mengoptimalisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Induk Rp 5,04 triliun lebih menjadi Rp 5,3 triliun lebih.Peningkatan target Rp 282,5 miliar ini adalah cerminan situasi dan potensi yang bisa diperoleh Bali di saat pandemi bisa dikendalikan, serta memperhitungkan dampak dari gelaran KTT G20 di Bali.
“Konsekuensi yang terjadi dengan pulihnya aktivitas ekonomi adalah terjadi peningkatan Belanja Daerah. Namun, Fraksi, Nasdem dan PSI, mengingatkan agar belanja daerah yang semula dipatok Rp 6,1 triliun lebih menjadi Rp 7,3 triliun lebih, atau melonjak Rp1,2 triliun lebih, agar benar-benar digunakan untuk alokasi- alokasi yang pemanfaatannya bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Terkait PU, Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022. ‘Melalui Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi ini kita tidak hanya menjadi penonton saja dengan maraknya digitalisasi. Sebaliknya kita bisa mengelola sekaligus mendapat nilai keekonomian dari Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi ini,” katanya.
Dia mengingatkan agar Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi ini, dikelola oleh orang- orang kompeten, mampu membawa Perusahaan dalam persaingan dengan para pelaku usaha nasional global, namun tidak membuat pelaku usaha lokal malah mati.
“Kami mengingatkan dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi harus memiliki sumber daya manusia yang baik, perencanaan yang matang, dan kalkulasi yang mampu membawa Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi sebagai pemenang,” katanya (bgn008)22090909
