Rapat Paripurna DPRD Badung, Fraksi Golkar Nilai Rancangan Pendapatan Daerah Luar Biasa
Mangupura, Baliglobalnews
Fraksi Partai Golkar menyatakan pendapatan daerah yang dirancang Rp11,29 triliun, meningkat 17,76% dari APBD (Induk) 2024 adalah sebuah estimasi peningkatan yang luar biasa. Sementara pendapatan per Juni 2024 Rp2,97 triliun lebih.
“Mohon penjelasan indikator yang dijadikan rujukan untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran perubahan 2024 dengan sisa waktu satu semester,” kata I Gusti Ngurah Shaskara ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (30/7/2024).
Shaskara mengatakan sangat setuju untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam memproyeksikan capaian pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2024, karena jika proyeksi pendapatan tersebut terealisasi tidak mendekati target dari proyeksi, tentu akan memberikan dampak langsung kepada formulasi belanja pada tahun anggaran perubahan 2024 utamanya terhadap program-program yang telah dirancang oleh OPD. “Jika hal tersebut terjadi harapan kami agar rasionalisasi anggaran dapat dilakukan secara proporsional,” katanya.
Fraksi Partai Golkar mencermati postur perubahan APBD tahun 2024 yang mana pendapatan daerahdirancang Rp11,29 triliun lebih disandingkan dengan rancangan pendapatan daerah yang tersaji dalam KUA-PPAS tahun 2025 Rp10,48 triliun lebih ternyata proyeksinya lebih kecil dari perubahan APBD tahun 2024. “Pandangan kami, akan lebih selaras jika perubahan APBD tahun 2024 ini juga diharmonisasi dengan rancangan KUA-PPAS tahun 2025, dimana akan lebih terlihat performance jenjang peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang posturnya didasarkan oleh perencanaan proyeksi yang akurat dan tentu juga hal ini mencerminkan prinsip keberlanjutan peningkatan postur anggaran dari tahun ke tahun.
Mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dia menyebutkan telah melalui berbagai tahapan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. “Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tandasnya. (bgn003)24073003
