Raker Banggar DPRD Badung dan TAPD, Sepakati APBD 2022 Rp 2,9 Triliun Lebih
Mangupura, Baliglobalnews
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) membahas masalah APBD TA 2022 di Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (25/10).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, didampingi Ketua TPAD yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, didampingi Sekwan IGA Made Wardika dihadiri anggota Banggar dan pimpinan OPD terkait.
Ketua TAPD, Wayan Adi Arnawa, usai rapat mengatakan secara prinsip bahwa angka APBD TA 2022 tetap di Rp 2,9 triliun lebih. “Itu sesuai perintah Bapak Bupati kepada kami selaku tim anggaran di eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai tren. Kita tidak berani terlalu muluk-muluklah. Rp 2,9 triliun ini menurut saya cukup tinggi, karena di dalamnya ada Rp 1,9 triliun dari PAD, Rp 1,5 triliun di antaranya dari pajak. Padahal kalau dilihat resesi sekarang ini kan tidak seperti itu. Kita juga belum tahu walaupun sudah open border kita belum tahu kondisi wisatawan. Karena kenyataannya wisatawan yang datang sekarang sebagian besar wisatawan domistik dengan rate yang diturunkan,” katanya.
Masalah ada dinamika dalam pembahasan di DPR, Adi Arnawa menyatakan wajar. “Saya akan pertimbangkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Bupati sehingga nanti di satu sisi angka APBD kita tetap terkunci Rp 2,9 dan usulan dewan pun dapat kita akomodir,” katanya.
Terkait dengan BTT (belanja tak terduga) yang menjadi diskusi hangat dalam pembahasan, Sekda Adi Arnawa, tidak membantah ada SE Mendagri yang menyebutkan BTT bisa memungkinkan untuk dinaikkan 5-10 persen dari sebelumnya. Namun Adi Arnawa menyatakan secara administratif struktur pagu APBD Perubahan 2021 terpasang Rp 290 miliar lebih. “Walaupun di dalamnya ada pengembalian hibah pariwisata Rp 204 miliar ke pusat. Tetapi secara administrasi kan Rp 290 miliar sekian. Malah terjadi penurunan. Masalah ada riilnya Rp 90 miliar itu kan masalah lain, tetapi kami memasang Rp 185 miliar BTT di 2022 ini sebagai langkah-langkah antisipasi sebenarnya. Jauh lebih fatal bila kita tidak siap untuk mengantisipasi hal hal yang tidak kita harapkan. Sekarang masalah Covid ini kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita pikirkan. Karena itulah saya memasang angka sekian dengan berbagai pertimbangan, berbagai prespektif sasaran, kesehatan, jaringan sosial, pemulihan ekonomi, harus dijaga,” katanya.
Dia menegaskan arahan Pemerintah Pusat kepada daerah agar di dalam penganggaran ke depan, hal-hal yang bersifat fisik yang memang tidak urgen sekali ditunda dulu karena fokus kepada Covid walaupun Covid saat ini sudah melandai. “Karena masalahnya, mohon maaf, informasi yang saya dapatkan Covid di Inggris sudah naik sekarang. Kita kan takut hal seperi itu terjadi di Indonesia, Bali dan khususnya Badung,” katanya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta, mengatakan rapat kerja Banggar Dewan dan eksekutif memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. “BPHTB agar meningkat, NJOP di daerah Mengwi, Abiansemal dan Petang ditinjau kembali. Dengan demikian diharapkan transaksi tanah yang tertunda selama ini karena pajak itu bisa masuk nanti,” katanya.
Ketua DPD Partai Demokrat Badung itu menilai saran dari rekan-rekannya untuk memanfaatkan aset-aset yang diam. “Badung kan punya aset banyak, agar itu bisa dimanfaatkan sesuai saran Menteri Keuangan agar itu dimanfaatkan, entah dibagaimanakan yang penting mendatangkan pendapatan. (bgn003)21102603
