Prevalensi Stunting Sulbar Masih Tinggi, Kepala BKKBN Tetap Optimis Capai Target Nasional

Mamuju, Baliglobalnews

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hari pertama kunjungannya pada Kamis (18/11), Hasto hadir di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju.

Dalam siaran pers BKKBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan Hasto menyaksikan penandatanganan MoU lembaga vertikal untuk komitmen bersama implementasi program unggulan terkait stunting, menyematkan Bunda GenRe Mamuju, meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Vaksinasi Covid-19 bagi keluarga.

“Selama saya berkunjung ke beberapa daerah, baru kali ini ditandatangani MoU sekaligus dengan begitu banyak lembaga vertikal di daerah. Dari Kementerian Agama, BPS, BPN, BNN, BIN, Bank Indonesia bahkan Pangkalan Angkatan Laut,” katanya.

Hasto menyatakan dari data survei Status Gizi Indonesia tahun 2019 Provinsi NTT dan Sulbar prevalensi stuntingnya masih di atas 40 persen, tertinggi di Indonesia. “Tapi kalau dari laporan yang disampaikan dari tiap kabupaten di Sulbar tadi, di akhir tahun 2021sudah tidak ada lagi yang angka prevalensi stuntingnya di atas 30 persen,” katanya.

Dari data tersebut, dia sangat optimis  angka prevalensi stunting bisa turun sesuai target. “Melalui tim pendamping keluarga risiko tinggi stunting, yang didalamnya ada Bidan, kader PKK dan kader KB. Didukung juga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting Insyallah bisa turun sesuai target 14 persen di tahun 2024.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, menyebutkan total di Sulbar akan dibentuk 953 tim pendamping keluarga. Di Kabupaten Mamuju sekitar 180 tim dan di Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim.

Dia mengharapkan dengan adanya tim ini konvergensi atau kerjasama penanganan stunting bisa dilakukan sampai ditingkat desa. Karena di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah ada kerjasama yang baik diharapakan hal ini bisa diterjemahkan hingga ke desa.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, mengungkapkan kerjasama multisektor menangani stunting masih perlu ditingkatkan. Begitu pula program dan prioritas yang harus disinergikan.

Menurut dia, Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting seperti kembali mengaktifkan posyandu melalui kader PKK, melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat terlalu, terlalu muda, tua, banyak dan terlalu dekat, kemudian melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko stunting. (bgn003)21111915