Pemkot Denpasar Berlakukan Penyesuaian Tarif Parkir Per 1 Mei 2024, Wawali Arya Wibawa Minta Siapkan Asuransi Kehilangan

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) secara resmi melaksanakan penyesuaian tarif parkir per 1 Mei 2024. Penyesuaian tersebut telah melalui kajian yang dilaksanakan LPPM Universitas Udayana. Penyesuaian tarif parkir ini diharapkan sejalan dengan peningkatan pelayanan parkir sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Dirut Perumda BPS Kota Denpasar, Nyoman Putrawan, saat menemui perwakilan petugas parkir se-Kota Denpasar, di Kantor Perumda Bhukti Praja Sewakadarma pada Selasa (30/4/2024).

Wawali Arya Wibawa menyampaikan kenaikan tarif parkir ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Kemudian penerapannya dilakukan melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/478/Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar. Penyesuaian parkir di Kota Denpasar ini baru dilakukan setelah 5 tahun belum pernah melakukan penyesuaian tarif parkir. “Sudah 5 tahun lebih belum ada penyesuaian. Sementara daerah lain kan sudah ada penyesuaian,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada juru parkir (jukir) untuk terus semangat memberikan pelayanan parkir dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan perparkiran di Kota Denpasar dapat terus dioptimalkan.

“Kita harapkan dengan naiknya tarif parkir, harus memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Para juru parkir merupakan implementasi dari Pemkot Denpasar. Untuk itu, mari bersama memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya sembari memberi semangat kepada jukir.

Sementara Dirut Perumda BPS Kota Denpasar, Nyoman Putrawan, mengatakan penyesuaian tarif parkir tersebut dilaksanakan berdasarkan kajian bersama LPPM Unud. Hal ini sebagai tindak lanjut rencana penyesuaian ini dilatarbelakangi oleh pembahasan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Dimana, tarif parkir yang baru yakni bus dan truk Rp30.000, mobil boks Rp8.000. Kendaraan roda empat Rp3.000 dan sepeda motor Rp 2.000.

“Ini bukan kita yang menaikkan, tapi ada kajian terlebih dahulu. Dari kajian akademis LPPM didapatlah nilai penyesuaian tersebut. Ada banyak pertimbangan dalam kajian penyesuaian tersebut, baik dari kajian ekonomi maupun sosial,” katanya.

Terkait pelayanan petugas  parkir, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke setiap tempat parkir baik secara formal maupun informal. “Terkait pelayanan parkir, kami akan melakukan perbaikan, kami memastikan pelayanan parkir sesuai standar yang diharapkan,” katanya.

Putrawan juga menyebutkan telah menyediakan asuransi kehilangan sebagaimana yang tertuang dalam Perwali. Ganti rugi kehilangan akan diberikan untuk kehilangan utuh dan bukan sebagian dan bukan merupakan kelalaian.

Menurut Putrawan, pendapatan parkir tidak bisa ditentukan dari ramai atau tidaknya sebuah tempat. Apabila ramai, namun tidak potensial, maka tetap tidak akan banyak mendapatkan parkir. “Kami juga menegaskan jika uang parkir itu tidak masuk ke kantong pribadi. Namun disetorkan dan masuk ke pendapatan daerah, hingga operasional,” ucapnya.

Pihaknya mengatakan pada tahun 2023 lalu, pendapatan parkir tepi jalan dalam setahun berkisar Rp 10 miliar. Sementara untuk parkir gedung dan pelataran Rp6 miliar lebih. Jumlah petugas parkir tepi jalan 437 orang, dengan parkir 450 titik. (bgn003)24043007