Majelis Desa Adat Minta BK DPD RI Usut Tuntas Kasus Arya Wedakarna

Denpasar, Baliglobalnews

Babak baru kasus dugaan pelecehan, penghinaan dan penistaan terhadap keyakinan agama Hindu Drestha Bali dan Adat Istiadat Masyarakat Bali, ditandai dengan penyerahan laporan Majelis Desa Adat Provinsi Bali kepada Tim Kerja Badan Kehormatan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD-Senayan, Jakarta pada Selasa (10/11), sesuai komitmen MDA dalam pernyataan sikap saat menerima aspirasi elemen masyarakat adat Bali beberapa waktu lalu .

Diterima pada sesi pertama sebelum sesi klarifikasi terhadap Oknum Anggota DPD RI yang bersangkutan dan pengaduan elemen masyarakat Bali yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali bersama tim hukum Bali Metangi, Delegasi Majelis Desa Adat Bali disambut dan diterima langsung oleh Tim Kerja BK DPD RI secara lengkap yakni Bustami Zainudin, Muhammad Nuh dan TGB. Ibnu Khalil didampingi 3 (tiga) pejabat kesekretariatan DPD RI.

Dalam pemaparan isi surat pelaporan, terdapat 4 (empat) aspek utama pemicu situasi dan kondisi Masyarakat Adat Bali tidak nyaman akibat perilaku Oknum Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Arya Wedakarna.

Pertama, ucapan Arya Wedakarna yang menyatakan “Seks Bebas Boleh, Sepanjang Memakai Kondom” yang disampaikan di hadapan siswa siswi dan guru di SMAN 2 Tabanan yang belakangan viral dan menimbulkan kegaduhan di Bali hingga memicu banyak komentar secara nasional.

Kedua, ujaran Arya Wedakarna yang mengkritisi eksistensi antar sulinggih, bahkan mendoakan sulinggih (pemuka agama Hindu Drestha Bali) pendek umur.

Ketiga; ucapan Arya Wedakarna secara terbuka tentang Bethara Dalem Peed, Bethara Tohlangkir, Bethara Semeru bukan dewa, tetapi mahluk suci yang bertentangan dengan teology Hindu Drestha Bali dan berujung pada rasa ketersinggungan dan tersakitinya perasaan Umat Hindu Drestha Bali, hingga menimbulkan dampak keresahan dan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi.

Keempat; adalah tindakan Arya Wedakarna yang melakukan mediasi di Desa Adat tanpa sepengetahuan Majelis Desa Adat yang berujung pada munculnya permasalahan baru dan keresahan di kalangan Masyarakat Adat di Bali.

Dr. Made Wena selaku Patajuh Bandesa Agung didampingi Putu Hendra Sastrawan, Prajuru MDA Bali menyatakan pelaporan yang dilakukan MDA merupakan sikap tegas dan bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat Adat Bali.

Hal ini berkaitan dengan fungsi MDA sebagai pasikian 1.493 Desa Adat Se-Bali. “Kami berkomitmen untuk menjaga adat istiadat dan kearifan lokal di Bali, dalam kaitan dengan situasi dan kondisi saat ini” jelas Made Wena.

Wakil Ketua Majelis Adat ini menjelaskan, pelaporan yang dilakukan tersebut merupakan langkah tegas dalam upaya mendorong BK DPD RI untuk segera mengambil tindakan.

“ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial di Bali, sehingga kita bisa fokus lagi pada pemulihan ekonomi” paparnya.

Lebih jauh, BK DPD RI diyakini Wena, akan bisa menjawab keresahan masyarakat Bali untuk segera menjatuhkan sanksi tegas, atau jika memungkinkan, segera memberhentikan oknum Anggota DPD RI Arya Wedakarna, agar tidak terus menciptakan kegaduhan dan keresahan di kalangan masyarakat adat di Bali. (bgn008)20111206