Lima Fraksi DPRD Bali Sampaikan PU terkait Raperda APBD 2024

Denpasar, Baliglobalnews

Lima Fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum terkait Raperda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, kepada Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, di Denpasar, pada Rabu (18/10/2023).

Dalam rapat paripurna ke-44 masa persidangan III yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi, Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD I Nyoman Suyasa, Wakil Ketua III DPRD Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati itu, turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Bali, serta kepala perangkat daerah setempat.

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Putu Mangku Mertayasa, mendorong Pj. Gubernur agar belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program atau kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Kemudian, perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, berupa mengatasi ketimpangan wilayah, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan Pendapatan, dan tindak lanjut atau antisipasi pembangunan kesehatan dan sosial masyarakat yang rentang terhadap dampak Elnino.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan Pj. Gubernur terkait perkembangan pemenuhan belanja wajib Ranperda APBD TA 2024 ini,” katanya.

Selain itu, terkait postur RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2024 dengan defisit Rp 639,76 miliar, lebih ditambah dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman Rp 248,91 miliar lebih, yang akan didanai dari Silpa tahun 2022 Rp 741,07 miliar lebih.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pj. Gubernur mencermati kembali dengan melihat prognosa pendapatan daerah dalam Perubahan APBD TA 2023, sehubungan realisasi PAD TA 2023 ini akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan Silpa tahun lalu dalam APBD TA 2024,” pungkasnya.

Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan IGK Kresna Budi mengusulkan agar mulai diletakkan dasar-dasar kebijakan pembangunan sektor pertanian dengan sistem pengolahan, budidaya dan pasca-panen dengan menggunakan teknologi modern, termasuk mengupayakan produktivitas lahan-lahan kering di Klungkung (Nusa Penida), Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

“Kami mengevaluasi dan menyusun kebijakan penanganan sampah dari hulu sampai dengan hilir, dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat di tingkat hulu, termasuk mengubah perilaku dan mindset masyarakat, membantu teknologi pengolahan sampah, membantu sertifikasi pupuk produksi masyarakat/Bumdes, peran serta pemerintah daerah dalam menampung produk pupuk organik masyarakat dan di tingkat hilir dengan menggunakan teknologi yang memadai,” katanya.

Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian berupa perbaikan dan perawatan saluran irigasi yang ada disertai pembuatan embung atau waduk. Perhatian pemerintah dan perbaikan saluran irigasi diharapkan dapat membangkitkan semangat para petani kembali menekuni sektor pertanian.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk membantu para petani melaksanakan registrasi kebun melalui dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi (IT) dan anggaran pemerintah daerah,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan I Ketut Juliarta terkait Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, mendorong Saudara Pj. Gubernur meningkatkan anggaran pada pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat  dilaksanakan dengan nyaman, aman, tepat waktu serta indeks kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

“Terkait penurunan pendapatan daerah, kami berharap agar tidak mengganggu layanan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberi prioritas pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan perikanan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup,” katanya.

Fraksi Gerindra juga mendorong Pj. Gubernur agar mengaktifkan perdagangan antarpulau selain eksport produk-produk unggulan Bali yang potensial dan dibutuhkan daerah-daerah di Nusantara, seperti; salak, mangga putih (wani), manggis dan produk pertanian/ peternakan lainnya.

Pandangan umum Partai Demokrat yang dibacakan I Komang Nova Sewi Putra, SE mengapresiasi Pj. Gubernur Bali, karena target makro pembangunan Bali disusun dengan optimis dan tetap realistis serta ada upaya mewujudkan melalui pelaksanaan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat, implementasi konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, serta menggali sumber pembiayaan lainnya secara inovatif.

“Namun, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar mewujudkan rasa optimis dan realistis serta adanya target makro pembangunan Bali semakin baik, dengan menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang meningkat dari Tahun Anggaran 2023, setidak-tidaknya dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023,” katanya.

Pandangan Umum Fraksi Gabungan (Nasdem PSI Hanura) yang dibacakan Grace Anastasia Surya Widjaja berharap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

“Fraksi Nasdem PSI Hanura, akan terus memantau perkembangan implementasi Raperda ini dan berkontribusi dalam memastikan bahwa tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai,” katanya. (bgn008)23101805