Kurangi Ketergantungan BBM Impor, Gubernur Koster Dukung Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Denpasar, Baliglobalnews

Kebutuhan konsumsi BBM Indonesia yang mencapai sekitar 1,2 juta barrel oil per day (BOPD) sebagian besar masih impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat. Untuk itu harus segera ditanggulangi.  

Demikian Menteri ESDM, Arifin Tasrif, saat menggelar acara Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) via daring, Kamis (17/12).

“Oleh karena itu, diperlukan penggunaan sumber energi lokal, terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional,” katanya.

Menurut Menteri, public launching bertujuan mengintegrasikan program Pemerintah Pusat dengan daerah beserta stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

“Dasar pemikiran program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional (KEN) dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran indonesia akibat impor BBM,” jelasnya.

Apabila program ini berjalan mulus, pihaknya optimis akan mampu memenuhi target penurunan impor BBM 77 ribu barrel oil per day dari penggunaan 13 juta unit kendaraan bermotor. Dengan begitu bekal menghemat devisa sekitar 1,8 juta USD. Yang tak kalah pentingnya akan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2 hingga tahun 2030.

Penyusunan Grand Strategi Energi oleh Kementerian ESDM melalui  programnya penggunaan KBLBB ini juga telah didukung dengan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mendorong implementasi kebijakan KBLBB.

“Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir dalam penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional di lingkup instansi masing-masing. Selain itu pula memberikan apresiasi terhadap instansi yang telah mulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional mereka.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, yang turut mengikuti launching tersebut menyatakan dukungan dan upaya yang telah dilaksanakan Pemprov Bali dalam mensukseskan penerapan KBLBB.  Di antaranya dengan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.  Di mana dari keseluruhan energi dari hulu sampai hilir akan dirancang sebagai energi bersih. Pun untuk KBLBB telah diterbitkan pula Pergub Nomor: 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang diterbitkan tanggal 5 November 2019.

“Sedianya kami berencana merealisasikan kebijakan-kebijakan itu pada tahun ini. Tapi terkendala pandemic, kami baru bisa fokus pada pembuatan SOP dari pelaksanaan KBLBB di Bali,” kata Gubernur Koster.

Menurut Gubernur, untuk memulai upaya upaya riil penerapan KBLBB di Pulau Dewata telah diawali dengan percontohan kegiatan uji coba bus listrik pada kawasan strategis pariwisata nasional. Disusul peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

Selain itu, kata dia, Pemprov Bali saat ini telah memanfaatkan PLTS hibah dari Kementerian ESDM pada jaringan listrik komplek perkantoran di lingkungan Kantor Gubernur Bali.  Di Bali, pengembangan KBLBB rencananya bakal diawali untuk area kawasan-kawasan pariwisata, seperti Sanur, Ubud dan Kuta. Untuk daerah Denpasar telah dikoordinasikan untuk segera dilaksanakan secara bertahap.

“Kami di Bali sangat mendukung kebijakan ini, karena sejalan dengan filosofi dan kearifan budaya lokal untuk membangun alam yang bersih dan ramah lingkungan. Mohon dukungan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan,” katanya. (bgn003)20121801