Ketua DPRD Putu Parwata:Penetapan BPHTB 5 Persen
Mangupura, Baliglobalnews
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi stressing DPRD atas usulan peraturan daerah yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Bupati kepada DPRD Badung.
“Kami tegaskan bahwa BPHTB yang telah ditetapkan itu tetap dijalankan secara maksimal. Artinya, penetapan BPHTB 5 persen,” kata Parwata usai memimpin penutupan sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (16/10/2023).
“Hari ini kita sudah melaksanakan rapat paripurna, dimana kita menetapkan satu peraturan daerah bersama-sama dengan Bapak Bupati. Sesuai dengan undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah maka kita percepat penetapan pajak dan retribusi daerah. Kenapa kita melakukan percepatan, karena kita tidak mau loose dalam pendapatan, karena kita tidak mau membuang waktu untuk mengoptimalisasi pendapatan,” katanya.
Menurut Parwata, supaya pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan teknologi digital. “Berdasarkan on line sistem dan semua itu dilakukan transparansi dan dicatatkan dalam data pemerintah. Artinya, sistem online sudah terkoneksi dengan data-data yang ada di pemerintah sehingga transparansi dan optimalisasi kerja dari perangkat daerah khususnya Bapenda bisa maksimal. Jangan sampai nanti kendor, karena mempengaruhi tentang pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dia menyatakan tetap mengoptimalkan PAD Rp 7,5 triliun dengan APBD Rp 8,4 triliun tetap dijaga. “Karena itu sistem pemungutan pajak dan retribusi harus betul-betul menjadi perhatian khusus kita karena jantung Badung ada di situ. Jadi kami minta semua unit penghasil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ini betul-betul bekerja sama dengan baik dan fungsi DPRD ini akan kami jalankan sesuai dengan undang-undang dan kami akan awasi dengan baik. Sehingga dengan demikian antara kerja DPRD dengan pemerintah bisa gayung bersambut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (bgn003)2310109
