Ketua DPRD Putu Parwata:Apresiasi Kami Tidak Sembarangan

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menegaskan apresiasi yang dia berikan tidak sembarangan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terkait realisasi APBD tahun 2023 yang mencatat adanya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) mencapai Rp1,95 triliun.

Hal itu disampaikan Parwata menanggapi pertanyaan apakah Silpa itu sebagai akibat dari adanya perencanaan yang kurang matang. “Dari kajian data yang kami lihat, itu keberhasilan dari pemerintah bisa menaikkan dan mengefisiensikan anggaran-anggaran program yang dilakukan. Jadi ada yang bersumber dari efisiensi, ada yang bersumber dari lebih peningkatan pendapatan daerah. Nah, ini apresiasi kami. Jadi kami, dan saya sebagai Ketua DPRD tidak memberikan sembarangan apreasiasi. Jadi semua by data. Jadi hasilnya itu berdasarkan audit yang sudah dilakukan BPK. Gak bisa kami hanya kira-kira,” katanya usai memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPRD Badung bersama TAPD Pemkab Badung membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Badung tahun anggaran 2023 di Ruang Gosana II Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (16/4/2024).

Parwata menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanah daripada peraturan atau undang-undang yang harus dijalankannya, sehingga ada kewajiban pemerintah untuk menyampaikan LKPJ 2023 kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir. “Karena itu kami di DPRD, saya Putu Parwata sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Badung, melakukan pembahasan dan merigit kembali apakah ada hal-hal yang memang perlu diberikan catatan-catatan terhadap pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan di APBD yang sudah kita sepakati. Dengan demikian kami melakukan kewajiban untuk memeriksa terhadap LKPJ pemerintah 2023,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian, pemeriksaan dan rapat kerja komisi-komisi, terakhir pada rapat Badan Anggaran hari ini, dimana pihaknya juga sudah mencocokkan apakah rancangan, APBD yang ditetapkan sudah sesuai dengan pelaksanaan 2023 dan sudah sesuai dengan pemeriksaan BPK. “Jadi, tampaknya pemeriksaan audited yang sudah dilakukan oleh BPK sama, sudah bagus, tidak ada penyimpangan, semua program telah berjalan dengan baik, bahkan luar biasa ada Silpa 2023 mencapai Rp1,93 triliun. Itu akan dijadikan APBD 2024. Ini sangat memberikan nilai positif bahwa pemerintah bersama jajarannya betul-betul melakukan suatu analisis target-target yang akan dicapai. Dengan demikian, kata dia, target-target itu bisa melebihi dan ini kembali lagi untuk kepentingan masyarakat. “Jadi pemerintah ini betul melakukan semua programnya berdasarkan kajian-kajian dan bisa memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk infrastruktur, kebutuhan kesehatan, pendidikan, UMKM, dan dorongan-dorongan kepada pariwisata. Karena begini, Badung ini mendapatkan pendapatan asli daerah didominasi oleh pariwisata. Oleh karena itu, kami bersama-sama dengan pemerintah termasuk dengan Ketua TAPD tadi sudah meminta supaya pariwisata ini genjotannya tambah kenceng lagi, baik promosi dalam daerah, promosi luar negeri, peningkatan melalui sistem digitalisasi dan komunikasi komunikasinya secara luas melalui sektor-sektor atau leading sektor lainnya juga ditingkatkan sehingga pariwisata ini akan meningkat terus dan kami mendorong pemerintah untuk betul-betul memperhatikan sektor-sektor yang memang bisa memberikan kontribusi yang positif yang membuat APBD bisa meningkat sehingga program-program itu tidak ada yang terpotong, Jadi kita bersyukur bahwa program APBD 2023 berjalan dengan baik, tidak ada yang dipotong,” tandasnya. (bgn003)24041602