Kajati Bali: Bangun Penegakan Hukum dengan Kearifan Lokal
Denpasar, Baliglobalnews
Kajati Bali, Ketut Sumedana, menyampaikan pentingnya kepercayaan publik dalam membangun penegakan hukum, yang memiliki kearifan lokal yang sangat khas dan unik.
“Harus ada kolaborasi hukum antara adat Bali, sebagai living law dengan hukum positif yaitu hukum nasional guna terjadi harmonisasi hukum yang berjalan secara simultan di masyarakat,” kata Sumedana dalam keterangannya pada Senin (12/2/2024).
Pria kelahiran Buleleng itu menyebutkan konteks penegakan hukum yang kolaboratif tersebut akan menjadi barometer ke depan di berbagai daerah agar prinsip harmonisasi, keseimbangan dalam merujuk pada falsafah Tri Hita Kirana yang dapat saling mendukung dalam penegakan hukum nasional, terlebih lagi lembaga adat Bali ini sudah diakui keberadaannya secara hukum nasional.
“Masyarakat Bali yang kuat akan agama, adat istiadat dan budayanya perlu kita dukung penuh sebagai dukungan atas Ajeg Bali kini dan di masa yang akan datang,” ujar Sumedana yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tahun 2012 dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tahun 2022
Sebagaimana perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin, kata dia, aspek pencegahan dalam setiap pembangunan di Bali akan dikedepankan. Terlebih, Bali adalah etalase hukum di mata internasional. Banyak kasus-kasus yang melibatkan orang asing terjadi di Bali seperti kasus keimigrasian, kasus narkotika, TPPO (human trafficking), cyber crime, dll.
Dalam konteks penindakan, tentu akan menjadi perhatian terutama terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan dan dinikmati bukan saja oleh masyarakat Bali, tetapi juga bagi wisatawan lokal dan mancanegara.
“Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan teman-teman Forkopimda dan bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum. Namun, yang terpenting adalah sebagaimana amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin agar seluruh Insan Adhyaksa dimanapun berada untuk turut serta menyukseskan pemilu, dan sebagai Aparat Penegak Hukum agar menjaga netralitas dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan tergerusnya kepercayaan masyarakat,” pungkas mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu.
Pengarahan perdana Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tersebut diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, para asisten dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan secara luring dan daring.(bgn008)24021201