Hadapi Perubahan, Wagub Cok Ace Minta Desa Wisata Segera Urus Sertifikasi CHSE

Denpasar, Baliglobalnews

Menghadapi tren perubahan yang terjadi pada sektor pariwisata di tengah situasi pandemi Covid-19, pengelola desa wisata di seluruh Bali diharapkan bergegas mengurus sertifikasi CHSE yang difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Pariwisata.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, saat menjadi pembicara pada webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (Dewi) Bali yang mengusung tema ‘CHSE Desa Wisata Kunci Menerima Wisatawan’, Sabtu (10/7).

Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keselamatan (safety) dan kelestarian lingkungan (environment sustainability). Pada tahun ini, Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek kategori hotel dan non hotel.

Wagub yang akrab disapa Cok Ace yang mengikuti webinar dari kediaman resminya di Jalan Tjok Agung Tresna, Denpasar, menekankan tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam menghadapi trend perubahan pada sektor pariwisata. Satu di antara strategi yang sangat penting, kata dia, integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat ini.

Sebelumnya, menurut Cok Ace, pelaku pariwisata terkesan terlalu percaya diri dan sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki. Padahal, sebaik apapun kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tak dilengkapi bukti sertifikat.

“Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara kualifikasi punya kemampuan yang andal. Tapi tanpa serfifikat, dia tidak memiliki bukti kalau dia andal,” katanya pada webinar yang diikuti pengelola desa wisata dari seluruh Bali ini.

Mengingat pentingnya sertifikasi, dia mengajak seluruh desa wisata di Bali memanfaatkan program sertifikasi CHSE Kementerian Pariwisata. Cok Ace berharap seluruh desa wisata di Bali menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi.

Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menyebut 6 strategi lain yang harus mendapat perhatian yaitu memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur tangan pemerintah, komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar, investasi di bidang IT, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis.

Panglingsir Puri Ubud itu mengingatkan pula dua hakikat yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Pertama, pariwisata tidak boleh mendegradasi, merusak apalagi mematikan adat dan budaya bali. Kedua, pariwisata tidak boleh mematikan atau mengeleminasi rakyat Bali, tidak boleh menghancurkan alam bali dan memberi manfaat bagi kesejahteraan.

Selain Wagub Cok Ace, Webinar juga menghadirkan enam pembicara lain yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua BTB/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Kadis Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Unud AA. Agung Suryawan Wiranatha, Tim Sertifikasi CHSE IB Purwa Sidemen dan Asesor CHSE Dian Indrawati.(bgn003)21071006