Forum Satu Bangsa apresiasi pemerintah sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional, Baliglobalnews

Forum Satu Bangsa mengapresiasi langkah pemerintah yang mengambil risiko yang telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.   Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah maju dalam membenahi keruwetan dan bottle necking birokrasi Indonesia yang sekian lama tidak mampu untuk menangkap peluang perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang sebenarnya menguntungkan Indonesia.  

Menurut dia, lemahnya perangkat dan ekosistem Indonesia, peluang pergeseran tersebut tidak cukup dapat ditangkap.   “Setelah melalui proses yang lama, Pemerintah akhirnya dengan kompak dan yakin mengesahkan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Kecuali PKS dan Demokrat, semua Faksi di DPR menyepakati RUU Cipta Kerja ini,” katanya.

Hery menilai bahwa ada komunikasi yang tidak cukup terbuka terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut sehingga timbul mispersepsi yang cukup substantif dan meluas terkait dengan pasal-pasal yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.  

Menurut mantan Ketua Umum PB PMII ini, harus dibuka kemungkinan untuk merevisi beberapa pasal yang dinilai merugikan kalangan masyarakat yang tidak terproteksi melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi.  

UU Cipta kerja, tambah pendiri Majelis Dzikir Hubbul Wathon itu justru memberikan kepastian hukum sehingga credit rating Indonesia semakin naik.

Dengan turunnya risiko politik di Indonesia, maka peluang investasi yang akan mengikuti pemulihan ekonomi pasca COVID-19 akan semakin besar.   Pemerintah justru harus membuktikan bahwa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini, pihak-pihak yang telah memberikan komitmen untuk berinvestasi segera dapat direalisasikan secara lebih cepat.  

Pemerintah harus berani untuk melawan populisme yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah benar-benar committed kepada perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada rakyat.  

Beberapa Ormas penting seperti NU dan Muhammadiyah memang mempertimbangkan untuk menggugat di MK, beberapa pasal dinilai tidak menguntungkan kaum lemah dengan pertimbangan RUU Cipta Kerja lebih berat kepada kelompok kepentingan tertentu. (bgn123)20101010