Bali Global News

Mobil Elf Angkut Wisatawan Ludes Terbakar di Jalur Baturiti Tabanan, Penumpang Selamat

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 12:25:22 +0000

Singasana, Baliglobalnews

Satu unit kendaraan minibus jenis Isuzu Elf dengan nomor polisi DK 7827 AI ludes terbakar di Jalan Raya Denpasar-Singaraja, tepatnya di Banjar Pekarangan, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada Senin (14/9/2026) siang sekitar pukul 11.10 Wita.

Peristiwa yang terjadi tepat di depan Kantor UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Pemprov Bali tersebut sempat mengagetkan pengguna jalan. Kendaraan yang dikemudikan oleh Stapen Makagiantang (40) asal Denpasar tersebut diketahui tengah mengangkut rombongan 18 orang wisatawan domestik dari Denpasar menuju Singaraja.

Kasi Humas Polres Tabanan Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayani mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. “Seluruh penumpang beserta sopir berhasil keluar dan menyelamatkan diri sebelum api membesar melahap badan mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, rombongan berangkat dari Denpasar sekitar pukul 09.00 Wita. Setibanya di wilayah Baturiti pukul 11.10, salah satu penumpang yang duduk di baris tengah sebelah kiri mencium bau menyengat serta melihat kepulan asap hitam keluar dari bagian bawah/mesin kendaraan. Penumpang segera memberitahu sopir mengenai adanya asap tersebut. Mengetahui hal itu, pengemudi langsung menepikan kendaraan di pinggir jalan utama dan memerintahkan seluruh penumpang segera turun serta menjauh dari mobil sambil membawa barang bawaan mereka. “Tak lama setelah penumpang keluar, kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bodi kendaraan Isuzu Elf tersebut hingga mengalami kerusakan berat,” katanya.

Menerima laporan kejadian tersebut, kata dia, personel Polsek Baturiti yang dipimpin oleh Kapolsek Baturiti Kompol I Nyoman Darsana segera mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengatur lalu lintas, serta berkoordinasi dengan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tabanan guna memadamkan kobaran api.

Meski seluruh penumpang selamat, terdapat kerugian material berupa pakaian dan sepatu milik penumpang yang terbakar dengan taksiran kerugian sekitar Rp3 juta. Sementara kerugian material akibat kerusakan berat pada fisik kendaraan Isuzu Elf diperkirakan mencapai Rp200 juta.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti munculnya percikan api pada bagian mesin kendaraan tersebut. (bgn020)26091410

Polisi Selidiki Penyebab Kematian WN Australia dan Dua Anaknya di Legian

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 12:19:04 +0000

Badung, Baliglobalnews

Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali, menyelidiki penyebab kematian warga negara (WN) Australia berinisial SDJ (57) bersama dua anaknya, masing-masing ADS (7) dan LKS (4), yang ditemukan meninggal dunia di sebuah bungalow di kawasan Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Badung.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/9/2026), dan saat ini petugas dari Polsek Kuta masih melakukan penyelidikan. “Penyidik masih melakukan pemeriksaan, termasuk olah TKP, pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk terhadap istri korban, untuk memastikan penyebab kematian para korban,” ujarnya pada Senin (14/9/2026).

Dia menyatakan pihak Kepolisian Polsek Kuta saat ini telah meminta keterangan dari istri korban dan juga telah memeriksa rekaman CCTV di rumah korban, selain itu pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Konsulat Australia terkait korban yang merupakan warga negara Australia.

Peristiwa tersebut diketahui pada Minggu (13/9/2026), sekitar pukul 10.14 Wita di Arca Bungalow, Jalan Three Brothers, Legian Tengah. Korban SDJ diketahui merupakan warga negara Australia, sedangkan kedua anaknya berkewarganegaraan Indonesia. “Informasi awal mengenai kondisi korban bermula sekitar pukul 08.30 Wita. Salah seorang saksi, Nur Khamid (51), menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai istri korban yang berada di Jakarta. Dalam sambungan telepon tersebut, saksi diminta membantu mengecek kondisi suami dan kedua anaknya yang tinggal di bungalow, karena tidak dapat dihubungi,” katanya.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, kata dia, saksi kemudian mendatangi bungalow dan mencoba melihat ke dalam melalui jendela. Namun, tidak terlihat adanya aktivitas maupun orang di dalam, Saksi selanjutnya menemui pemilik bungalow dan menyampaikan informasi yang diterimanya. Keduanya kemudian kembali menuju bungalow untuk melakukan pengecekan.

Setibanya di lokasi, lanjutbya, keduanya kembali mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun tidak menemukan tanda-tanda aktivitas. Pemilik bungalow kemudian menghubungi Kelian Lingkungan. Beberapa menit kemudian, Kelian Lingkungan bersama sejumlah tetangga mendatangi lokasi.

Warga sempat mengetuk dan menggedor pintu sambil memanggil penghuni bungalow. Namun, tidak mendapat respons dari dalam. Karena khawatir terjadi sesuatu, pintu akhirnya dibuka secara paksa, Setelah pintu terbuka, warga mendapati SDJ berada dalam kondisi tergantung pada terali besi jendela menggunakan kabel setrika berwarna putih. Sementara itu, kedua anak korban ditemukan tergeletak di lantai kamar dengan posisi tubuh saling bertindihan. “Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan awal bersama Tim Identifikasi Polresta Denpasar,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap kondisi ketiga korban, diduga kedua anak korban meninggal akibat tindakan kekerasan, sementara SDJ diduga meninggal dunia dengan cara gantung diri. Saat ini ketiga jenazah telah berada di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. (bgn008)26091409

DPRD Bali Sampaikan PU Fraksi Raperda APBD Semesta Berencana 2026

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 12:12:18 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyampaikan pandangan umum (PU) fraksi terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-50 DPRD Bali tahun persidangan I Tahun 2026-2027 di Sekretariat DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (14/9/2026).

Paling PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Nyoman Budiutama. Dia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan Dokumen Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. “Perubahan APBD ini tentu merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk menyesuaikan perkembangan sosiologis, ekonomi, dan kebijakan fiskal di tengah dinamika Tahun 2026, demi memastikan keberlanjutan pembangunan Bali berlandaskan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, dengan orientasi pada keberlanjutan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, tetap berakar pada nilai dan jati diri Bali, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, berpandangan bahwa akselerasi pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari indikator administratif dan capaian opini audit, tetapi juga harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, perlindungan lingkungan hidup, penguatan sektor pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, lanjut dia, dengan memperhatikan berbagai perspektif, pendalaman, serta catatan yang telah disampaikan, Fraksi pada prinsipnya berkomitmen dan menempatkan diri memastikan kesinambungan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda ini, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi memastikan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

“Fraksi PDI Perjuangan memiliki keyakinan, dengan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali, serta dengan dukungan seluruh perangkat daerah yang bekerja secara profesional, terukur dan bertanggung jawab, Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan Bali,” jelasnya.

PU Fraksi Golkar DPRD Bali yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukan hanya sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah, akan tetapi APBD adalah instrumen kebijakan publik, yang didalamnya tercermin keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata.

“Kami meminta agar kebijakan anggaran ke depan lebih fokus untuk membangun pertumbuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat agar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di wilayah tersebut untuk mengurangi laju urbanisasi. Jangan sampai Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi regulator dan mempunyai anggaran menjadikan kesenjangan di Bali semakin meningkat, bahkan banyak masyarakat Bali kelas bawah yang tertinggal dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini. Sekali lagi kami menegaskan, bahwa ini adalah tugas pokok dari Pemerintah Provinsi Bali,” katanya.

Dia menyampaikan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi dukungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab.

Hal sama dikatakan Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa menjelaskan, DPRD bukan lembaga untuk sekadar membenarkan pemerintah. Karena, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. “Karena itu, apabila ada kebijakan yang baik, tentu akan kami dukung. Tetapi apabila terdapat persoalan, ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, kami berkewajiban untuk mengkritisinya,” ucapnya.

Fraksi Gerindra-PSI, kata dia, berharap setiap kebijakan harus dapat dijelaskan dan setiap program harus dapat diukur hasilnya. Dan setiap aturan harus berlaku sama. “Kami tidak ingin pembangunan Bali berjalan dengan dua standar. Satu standar untuk rakyat kecil, dan standar lain untuk mereka yang memiliki kekuatan,” katanya.

Fraksi Demokrat-Nasdem yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham meminta penjelasan kepada Pemprov Bali terkait Rancangan peningkatan PAD sebesar Rp122 miliar Lebih atau 2,87℅ dari Induk sebesar Rp4,2 triliun lebih menjadi sebesar Rp 4,3 triliun Lebih. “Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mendapatkan penjelasan Gubernur terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.

Mengingat realisasi retribusi Daerah sampai dengan Juli 2026 baru sebesar Rp230 miliar lebih atau 37,41℅ dari target sebesar Rp614 miliar lebih. Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 direncanakan naik menjadi sebesar Rp649 miliar lebih atau 105,67℅. “Apakah kecilnya realisasi diatas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi,” ucapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan terkait, Dana Transfer khususnya Dana Transfer Daerah yang targetnya sebesar Rp407 miliar lebih, baru terealisasi sebesar Rp88 miliar lebih atau 21,76℅. “Apa faktor penyebab realisasi Dana Transfer Pemerintah Daerah sangat kecil, apakah pencapaian kinerja daerah dianggap kurang mendukung program Pemerintah Pusat, sehingga penghargaannya menjadi kecil,” katanya. (bgn008).26091408

Gubernur Bali Apresiasi Jawaban Fraksi DPRD, Siap Kolaborasi Sempurnakan Perubahan APBD 2026

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 12:01:17 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin (14/9/2026). Gubernur menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026, serta menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik, saran, masukan, dan catatan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bali.

Pandangan fraksi-fraksi DPRD, menurut Gubernur, menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan daerah, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga memberikan perhatian terhadap masukan fraksi-fraksi mengenai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya meningkatkan PAD akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha. Optimalisasi PAD diarahkan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas badan usaha milik daerah (BUMD).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan pungutan wisatawan asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Terkait sektor pariwisata, Gubernur menyambut baik masukan mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi Bali akan terus menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi agar perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas, tidak mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Pada saat yang sama, penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam aspek belanja daerah, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan program juga akan terus diperkuat sehingga laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian di lapangan.

Gubernur juga mencermati perhatian fraksi-fraksi terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah Provinsi Bali akan terus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan, sekaligus memastikan kualitas pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali juga akan mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism, sehingga aset tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengenai SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menyatakan bahwa seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan memperhatikan kesehatan fiskal daerah. Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas, sementara kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran serta manfaat yang akan dihasilkan bagi masyarakat.

Gubernur juga menyambut perhatian DPRD terhadap pengelolaan hibah. Peningkatan belanja hibah harus diikuti dengan penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan serta evaluasi manfaat. Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.

Dalam hal pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, transparan, legal, produktif dan memberikan manfaat bagi daerah. Penyertaan modal juga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik, keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Terkait pemerataan pembangunan, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah. Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Masukan fraksi-fraksi mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta berbagai kebijakan yang mendukung ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan perhatian terhadap persoalan harga tanah dan hunian yang semakin tinggi di sejumlah wilayah. Kebijakan pembangunan ke depan perlu tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali, sejalan dengan arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik akan terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bali. Demikian pula di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota.

Gubernur menyatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan Bali yang berkelanjutan. “Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujarnya.

Menurut dia, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel. “Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya. (*/bgn003)26091407

Pelatihan SPBE, Targetkan Integrasi Kinerja ASN Badung Berbasis Digital

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 11:55:19 +0000

Mangupura, Baliglobalnews

Birokrasi modern yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam sistem tata kelola pemerintahan masa kini. Menjawab tantangan tersebut, perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berkumpul untuk mengikuti pelatihan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau pemerintahan digital tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung pada Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dirancang untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital. Lewat pembekalan ini, kapasitas aparatur sipil negara (ASN) digembleng agar mampu menggeser pola kerja manual konvensional menuju satu platform digital yang terintegrasi langsung dengan sistem penilaian kinerja individu.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ida Bagus Surya Suamba didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan. Pelatihan juga menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Nurul Fai’zah, dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.

Sekda Surya Suamba meluruskan esensi penting dari pelaksanaan pelatihan manajemen ini di hadapan para peserta. “Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” katanya.

Sementara Sekretaris BKPSDM Yuddy Artawan menyampaikan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar tata kelola pemerintahan di Badung berjalan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ujung dari transformasi ini adalah jaminan peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat luas.

Selama jalannya pelatihan, kata dia, seluruh peserta menerima materi komprehensif mulai dari manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, hingga penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing. (*/bgn003)26091405

Workshop Tertib Administrasi Kependudukan bagi 125 Kader TP PKK Badung

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 11:50:14 +0000

Mangupura, Baliglobalnews

Administrasi kependudukan kini bukan lagi sekadar urusan kepemilikan kartu identitas, melainkan telah menjadi fondasi utama warga negara untuk mengakses berbagai program kesejahteraan dan pelayanan publik. Menyadari peran strategis perempuan dalam mengelola dokumen rumah tangga, 125 kader TP PKK Kabupaten Badung dari seluruh kecamatan mengikuti workshop khusus di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Senin (14/9/2026).

Acara bertajuk “Peran Perempuan dalam Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Kader TP PKK Kabupaten Badung Tahun 2026” ini diinisiasi untuk membangun sinergi kuat antara pemerintah dan kader perempuan. Melalui kegiatan ini, para peserta dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar terdata dengan baik dan cerdas memanfaatkan layanan digital.

Kegiatan bernilai strategis ini dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Adi Arnawa. Dia menekankan pentingnya membangun kesadaran tertib administrasi yang dimulai langsung dari unit terkecil, yaitu keluarga. “Tertib administrasi kependudukan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Di sinilah peran perempuan sangat strategis, karena seringkali menjadi pengelola utama urusan dokumen dalam rumah tangga,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh kader untuk bergerak aktif memastikan kelengkapan dokumen keluarga dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang ada. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki dokumen yang sah dan lengkap, serta manfaatkan layanan digital yang tersedia agar pelayanan semakin mudah, cepat, aman, dan efisien,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) I Nyoman Rudiarta melaporkan bahwa workshop yang berlangsung satu hari penuh ini memang dirancang agar peserta mampu meneruskan informasi dan edukasi kepada sesama kader serta masyarakat luas di lingkungan masing-masing. (*/bgn003)26091404

Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas, Bupati Adi Arnawa Bagikan Helm di SMAN 2 Abiansemal

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 11:44:16 +0000

Mangupura, Baliglobalnews

Tingginya angka kecelakaan di jalan raya yang sering melibatkan usia produktif mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengambil langkah preventif langsung ke sekolah-sekolah. Momentum Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Ke-55 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Badung dimanfaatkan oleh Bupati Wayan Adi Arnawa secara khusus untuk menanamkan karakter tertib hukum dan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Abiansemal pada Senin (14/9/2026).

Dalam apel peringatan yang digelar di lapangan sekolah setempat, Bupati Adi Arnawa menyerahkan langsung bantuan helm kepada perwakilan siswa-siswi. Langkah ini menjadi simbol edukasi keselamatan guna menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan di jalan raya sejak dini, melalui kolaborasi erat bersama pihak kepolisian, pihak sekolah, hingga instansi terkait.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa keselamatan di jalan raya harus bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian dari kebudayaan sehari-hari, bukan sekadar ketakutan akan sanksi hukum. “Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026 sebagai momentum meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Jadilah pelajar yang tertib berlalu lintas: gunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, patuhi rambu-rambu, jangan gunakan ponsel saat berkendara, dan selalu hormati pengguna jalan lainnya. Ingatlah, sampai di tujuan dengan selamat jauh lebih penting daripada sampai dengan cepat,” katanya.

Bupati juga memperingatkan generasi muda agar tidak salah kaprah dengan menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk keberanian, melainkan sebuah kecerobohan yang mengancam masa depan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan AA Gde Rahmadi melaporkan bahwa peringatan Harhubnas ke-55 ini telah bergulir sejak Kamis (10/9/2026). Selain edukasi ke sekolah, Dishub Badung juga telah melaksanakan apel pasukan, aksi sosial, hingga pelayanan keselamatan berupa pembersihan massal fasilitas rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta demi memastikan kenyamanan pengguna jalan.

Hadir Kapolres Badung, Kepala BPTD Kelas II Bali, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Denpasar, Camat Abiansemal, tokoh adat setempat, serta ratusan siswa dan guru SMAN 2 Abiansemal. (*/bgn003)26091403

Buka Rakor Pembangunan Desa, Bupati Adi Arnawa Tegaskan Program Desa Harus Linier dengan Kebijakan Kabupaten

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 11:39:20 +0000

Mangupura, Baliglobalnews

Pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada sektor pariwisata tidak boleh meminggirkan peran masyarakat di tingkat akar rumput. Mengantisipasi ketimpangan tersebut, camat dan perbekel se-Kabupaten Badung menyelaraskan arah pembangunan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Senin (14/9/2026).

Forum strategis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini digelar untuk memastikan seluruh program kerja desa berjalan linier dengan kebijakan Bupati. Langkah ini diambil guna mengintegrasikan potensi ekonomi lokal agar selaras dengan visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Dia menekankan bahwa desa harus bergerak kreatif mengoptimalkan BUMDes, UMKM, ekonomi kreatif, serta desa wisata agar masyarakat setempat menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar penonton. “Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya.

Bupati juga memerintahkan agar seluruh aspirasi para perbekel, mulai dari isu infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga keamanan, segera diinventarisir agar pemerintah daerah dan desa bisa melakukan penanganan cepat secara lintas kewenangan. Ia juga menyoroti penguatan hubungan sektor pertanian dan pariwisata. “Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” katanya.

Sementara Kepala DPMD Komang Budi Argawa melaporkan realisasi dana desa tahun 2026 Rp16,08 milar untuk 46 desa telah terserap penuh 100 persen. Sedangkan untuk alokasi dana desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar, penyerapannya mencapai 63,35 persen per 31 Agustus 2026.

Dia juga memaparkan realisasi bagi hasil pajak daerah 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar, serta retribusi daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar. Pada tahun 2026 ini, fokus program prioritas desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk peningkatan SDM, kesiapsiagaan penanganan bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.

Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Luh Suryaniti, jajaran pimpinan OPD terkait, serta camat dan perbekel se-Kabupaten Badung. (*/bgn003)26091402

Upasaksi Karya Pitra Yadnya di Jagapati, Wabup Alit Sucipta Apresiasi Gotong-royong Krama

Bali Globalnews — Mon, 14 Sep 2026 11:32:43 +0000

Mangupura, Baliglobalnews

Semangat gotong-royong dan tradisi menyama braya kembali ditunjukkan secara nyata oleh krama Desa Adat Jagapati, Kecamatan Abiansemal. Dalam rangka menyucikan roh leluhur, warga bahu-membahu menyelenggarakan karya ngeraja singa dan ngeraja sewala serangkaian karya pitra yadnya ngaben kinembulan/ngaben ngerit dan metatah (potong gigi) tahun 2026 yang dipusatkan di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Jagapati pada Senin (14/9/2026).

Karya yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Jaya Reka Merta Yoga tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku upasaksi. Kehadiran pimpinan daerah ini sekaligus memberikan dukungan moral atas lestarinya ritual keagamaan berkala yang lahir dari hasil pararem desa adat setempat setiap 5 tahun sekali.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengapresiasi tinggi kemandirian warga yang memilih membuat sendiri seluruh sarana upakara alih-alih membelinya. Menurut dia, hal tersebut menjadi cerminan bahwa nilai-nilai ketulusan dan persatuan di Badung masih terjaga dengan sangat kuat. “Pelaksanaan pitra yadnya merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab kita kepada orangtua dan leluhur yang telah berpulang. Yadnya ini bertujuan untuk menyucikan dan menyempurnakan roh atau atma orang yang telah meninggal, melepaskan ikatan roh dari unsur duniawi, serta mengantarkan roh menuju alam leluhur atau alam Pitra agar menjadi Pitara dan Pitari,” katanya.

Wabup juga mendoakan agar seluruh krama senantiasa dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. “Saya sangat mengapresiasi krama yang telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana upakara dengan membuat sendiri, tidak membeli. Ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong. Saya berpesan agar persatuan dan semangat menyama braya terus dijaga, karena segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih mudah,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Karya Made Sadia melaporkan bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBDes serta punia krama. Puncak karya pengabenan telah sukses terlaksana pada 3 September 2026 lalu, di mana total rangkaian yadnya tahun ini diikuti oleh 24 sawa dalam prosesi ngaben, 32 sawa dalam prosesi nyekah, 12 orang dalam ngarajeng singa, serta 11 orang dalam prosesi metatah.

Turut hadir anggota DPD RI Komang Merta Jiwa, Plt. Camat Abiansemal Wayan Bagiarta Gunawan, tokoh masyarakat Wayan Muntra, serta Bendesa Adat dan Perbekel Desa Jagapati. (*/bgn)

Polisi Tetapkan Enam Tersangka Pengeroyokan Pekerja Proyek di Sawangan, Korban Meninggal Dunia

Admin BGN — Sun, 13 Sep 2026 13:27:31 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Kasus pengeroyokan yang menimpa pekerja proyek pembangunan vila di kawasan Sawangan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berujung maut. Polisi menetapkan 6 orang tersangka.

“Polresta Denpasar menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan terhadap Adrianus Wungo yang akhirnya meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan medis,” kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang, di Denpasar, pada Minggu (13/9/2026).

Dia menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polresta Denpasar bersama Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti serta melaksanakan gelar perkara. “Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang diperoleh serta hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ujar Kombes Pol Leonardo David Simatupang.

Keenam tersangka masing-masing berinisial MA, BM, WH, M, MSA dan MAF. Dari hasil penyidikan sementara, keenamnya diduga memiliki peran berbeda dalam aksi kekerasan terhadap korban. “MA diduga melakukan pemukulan pada bagian belakang tubuh korban. Sementara BM diduga memukul bagian perut korban dan menginjak kepala korban. WH diduga melakukan pemukulan pada bagian perut korban sebanyak kurang lebih tiga kali,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tersangka M juga diduga memukul bagian perut korban sebanyak kurang lebih tiga kali dan menginjak kepala korban. Sedangkan MSA dan MAF masing-masing diduga melakukan pemukulan terhadap bagian wajah korban.

Peristiwa tersebut terjadi pada 6 September 2026 sekitar pukul 23.30 Wita. Kejadian bermula dari kesalahpahaman antara sesama pekerja yang tinggal di mess proyek. Perselisihan kemudian berkembang menjadi keributan hingga berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.

Dalam penanganan awal, polisi mengamankan 13 orang yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan gelar perkara, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Dia enyebutkan polisi juga mengamankan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan rangkaian kejadian, yakni satu pisau, dua potongan besi, satu batako, satu ember dan satu kayu. Keterkaitan masing-masing barang tersebut dengan tindakan kekerasan masih didalami oleh penyidik. “Kami masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk keterkaitan barang yang diamankan dengan peristiwa tersebut. Kami juga mendalami hubungan antara tindakan kekerasan yang dialami korban dengan meninggalnya korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan forensik,” katanya.

Sementara terhadap tujuh orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menentukan ada atau tidaknya keterlibatan pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Polresta Denpasar memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan para saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan medis dan forensik serta alat bukti lainnya. “Perkara ini masih terus kami kembangkan. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti adanya keterlibatan pihak lain, tentunya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya. (bgn008)26091305