Media Informasi Masyarakat

Dari Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Jaya Negara Ajak Wujudkan Birokrasi yang Berdampak bagi Masyarakat

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, membuka sosialisasi penguatan dan sistem reformasi birokrasi tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023, ditandai dengan memukul gong di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, pada Rabu (11/10/2023).

Walikota Jaya Negara menyampaikan Pemkot Denpasar saat ini telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dengan Indek Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 dengan nilai 60,69. Tahun 2018 ada peningkatan nilai menuju 64,5. Kemudian, pada tahun 2019 dengan nilai 68,63, dan tahun 2021 mencapai nilai 68,1. Sedangkan pada tahun 2022, Indeks RB Kota Denpasar menapaki nilai 70,09 dengan kategori BB.

“Kita melihat ada trend peningkatan Indeks RB dari tahun 2017-2022. Namun dalam pelaksanaannya, RB di lingkungan Pemkot Denpasar masih ada catatan. Meski demikian, dalam hal ini tetap fokus pada pemenuhan dokumen, pelaksanaan RB yang berdampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Jaya Negara mengemukakan sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo tentang RB yang mampu menciptakan hasil, birokrasi, menjamin agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan tepat.

“Kami sangat menyambut baik sosialisasi RB yang mendorong internalisasi program RB serta mendapatkan pemahaman luas mengenai pentingnya RB dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai birokrasi bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan pelayanan publik,” katanya.

Sementara Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB RI, Hidayah Azmi Nasution, menjelaskan prosedur evaluasi RB dilakukan dengan proses yang panjang, yaitu hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan yang cenderung bersifat administratif. Sasaran RB general yaitu tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional serta sasaran RB tematik yaitu meningkatkan kualitas tata kelola dan hasil pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri serta laju inflasi.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dilakukan secara nasional oleh kementerian, lembaga, pemprov, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk memastikan dampaknya secara menyeluruh,” paparnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Arya Wibawa, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana dan jajaran pimpinan OPD terkait Pemkot Denpasar. (bgn003)23101115

Comments
Loading...