Media Informasi Masyarakat

Cegah Kendala Teknis, Komisi III DPRD Tabanan Desak Percepatan Siber Pendapatan untuk Genjot PAD

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mendesak pembentukan siber pendapatan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan pada Senin (14/7/2025), dalam rangka koordinasi, monitoring, dan evaluasi realisasi pendapatan tahun 2025.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra pentingnya sistem digital terpadu untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan koordinatif yang selama ini menghambat pengelolaan PAD, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset. “Hasilnya, kami masih menemukan banyak kendala, salah satunya belum ada sistem digital terintegrasi untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu, kami mendorong pembentukan cyber pendapatan sebagai sistem digital yang terintegrasi,” ujar Dharma Putra saat dimintai konfirmasi.

Menurut Dharma Putra, keberadaan sistem ini mendesak karena masyarakat masih banyak yang kurang mendapat sosialisasi terkait mekanisme pembayaran pajak terbaru. Salah satunya adalah masih bergantung pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau kitir sebagai acuan pembayaran, padahal kini sudah bisa dilakukan hanya dengan Nomor Objek Pajak (NOP). “Masih banyak warga yang tidak bayar pajak hanya karena kehilangan kitir. Padahal sekarang sudah bisa pakai NOP secara online. Ini harus segera disosialisasikan secara masif,” katanya.

Dia menambahkan, cyber pendapatan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pembayaran pajak, tetapi juga akan melibatkan kecamatan, perangkat desa, bahkan dengan pihak eksternal seperti notaris

Sementara Kepala Bakeuda Tabanan I Wayan Kotio menyatakan kesiapannya mempercepat pembentukan siber pendapatan. Pihaknya menyebutkan bahwa saat ini telah dibentuk Tim Optimalisasi Pendapatan yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, BPN sampai unsur pemda. “Tim ini sudah berjalan, belum juga kita evaluasi. Selain ini kan, tadi beliau menginginkan itu akan segera juga dikoordinasikan termasuk percepatan sistem siber yang memang sangat strategis,” katanya. (*/bgn020)25071511

Comments
Loading...