Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menganulir empat penghargaan yang sebelumnya direncanakan akan diberikan kepada KPU Kabupaten Badung, karena viral video oknum pegawai setempat membuang sampah di got depan kantor setempat.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan keputusan anulir tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan komitmen KPU Provinsi Bali dalam menjaga integritas, etika, serta citra kelembagaan penyelenggara pemilu. “Langkah ini juga merupakan bagian dari proses evaluasi dan pembinaan yang sedang dilakukan terhadap KPU Kabupaten Badung,” katanya kepada sejumlah wartawan di Denpasar pada Jumat (19/12/2025).

Dia mengatakan sanksi yang diberikan kepada KPU Badung dan para staf dan jajarannya dengan telah memberikan Surat Peringatan Pengelolaan Sampah kepada Ketua KPU Kabupaten Badung Nomor 1242/SDM.04-SP/51/3/2025, kemudian Surat Peringatan Pengelolaan Sampah kepada Anggota KPU Kabupaten Badung Nomor 1243/SDM.04-SP/51/3/2025, serta Surat Peringatan Pengelolaan Sampah kepada Sekretaris KPU Kabupaten Badung Nomor 1244/SDM.04-SP/51/3/2025

Lidartawan menegaskan pentingnya menjaga etika, sikap, dan perilaku seluruh jajaran penyelenggara pemilu, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama agar ke depan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. “Ngapain dapat gelar sementara mereka melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, sehingga penghargaan ini kita anulir,” katanya.

Lidartawan menyatakan akan meningkatkan edukasi pegawai terkait kesadaran lingkungan serta menginstruksikan koordinasi dengan DLHK Kabupaten Badung untuk penanganan sampah kiriman. “Kami di KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan profesionalitas, integritas, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tetap terjaga,” tegasnya. (bgn008)

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memanggil pejabat dan para pegawai KPU Badung, buntut viral di media sosial oknum pegawai setempat membuang 8 kantong plastik sampah di got depan kantor setempat.

“Kami telah melaksanakan klarifikasi dan pembinaan kepada KPU Kabupaten Badung sehubungan dengan beredarnya sebuah video di media sosial yang menimbulkan perhatian dan reaksi dari masyarakat,” kata Lidartawan kepada wartawan di KPU Bali pada Jumat (19/12/2025) sore.

Dia mengatakan telah memanggil Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung, Sekretaris KPU Kabupaten Badung dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Badung, untuk klarifikasi. Lidartawan menegaskan pembuang sampah tersebut merupakan seorang anggota komisioner KPU Kabupaten Badung dan dua orang sekuriti. “Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang viralnya pembuangan sampah oleh satu orang komisioner dan dua sekuriti,” tegasnya.

Dalam kegiatan klarifikasi tersebut, Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra mengaku sampah yang terlihat dalam video merupakan sampah kiriman yang kerap muncul saat terjadi hujan deras. Sampah tersebut berasal dari luar lingkungan KPU Kabupaten Badung dan
bukan dihasilkan dari aktivitas internal kantor. “Jenis sampah yang terbawa pun bersifat sampah pribadi, seperti pembalut wanita, yang tidak layak untuk dikelola oleh institusi,” katanya.

Dia juga menyampaikan peristiwa serupa telah berulang kali terjadi, sehingga menimbulkan rasa marah dari sejumlah staf atau karyawan di lingkungan KPU Kabupaten Badung. “Kondisi tersebut menjadi latar belakang terjadinya tindakan yang kemudian direkam dan tersebar di media sosial,” katanya.

Kepada wartawan, dia menyatakan penyesalan atas kejadian tersebut dan menyadari bahwa tindakan tersebut tidak tepat untuk dilakukan. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk memperbaiki keadaan, KPU Kabupaten Badung telah dan akan melakukan sejumlah langkah, yakni menerima penghakiman dan kritik dari masyarakat sebagai konsekuensi atas kejadian tersebut, membuat video klarifikasi serta surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari, membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan kegiatan gotong-royong sebagai aksi pertanggungjawaban terhadap lingkungan.

“Kami siap untuk dipanggil dan mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut kepada aparat berwenang apabila diperlukan. Dan, siap mengikuti pembinaan lanjutan yang akan dilaksanakan pada Senin (22/12/2024), khusus terkait pengelolaan dan penanganan masalah sampah,” tegasnya. (bgn008)25121910

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula, melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di lingkungan SMA/SMK se-Bali pada Selasa (5/8/2025).

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan pentingnya evaluasi sebagai langkah koreksi atas pelaksanaan sosialisasi pada masa MPLS. “Kita tidak ingin ada hal yang salah yang ke depannya dijadikan dasar oleh pemilih pemula dalam melaksanakan demokrasi. Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap partisipasi, pemahaman cara mencoblos, dan kehadiran di TPS,” ujar Lidartawan didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan dan Luh Putu Sri Widyastini.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran KPU kabupaten/kota se-Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bali itu. Lidartawan menegaskan apa yang disampaikan kepada pemilih pemula akan membentuk dasar pemahaman mereka terhadap demokrasi, sehingga KPU tidak boleh keliru dalam menyampaikan informasi.

Dia menyatakan paradigma sosialisasi yang hanya dilakukan saat pemilu adalah kesalahan besar. Menurut dia, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, kreatif, dan menarik, misalnya melalui video-video pendek dan testimoni.

Oleh karena itu, kata dia, pentingnya menyambut era green and digital election dan mendorong penggunaan teknologi digital seperti AI dan coding dalam kampanye. Lebih lanjut ditegaskan bahwa, seluruh jajaran KPU harus terus belajar dan memahami perkembangan teknologi demi mendukung pendidikan pemilih yang efektif, khususnya bagi generasi muda. “Penyampaian informasi harus semenarik mungkin agar mampu menjangkau Gen Z, bukan hanya bicara hasil pemilu, tapi bicara esensi demokrasi,” jelasnya.

Sementara I Gede John Darmawan bahwa, KPU tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. “Kami mengapresiasi Disdikpora yang telah memberikan ruang kepada KPU untuk menyampaikan materi sosialisasi selama MPLS, serta kepada Bawaslu yang turut mengambil bagian dalam proses pendidikan pemilih, walaupun tidak selalu berjalan bersamaan,” katanya.

Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani dalam tanggapannya menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki agenda tersendiri dalam kegiatan pendidikan pemilih. Mereka telah melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Disdikpora untuk menetapkan dasar hukum kegiatan melalui MoU dan PKS, sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan. (bgn008)25080515

Badung, Baliglobalnews

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bali mengingatkan agar pada hari H pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak ada penghentian pencoblosan karena cuaca. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan usai memimpin pertemuan dalam acara Coffee Morning Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Bali dengan jajaran KPU Badung dan Bawaslu Badung di sebuah warung makan wilayah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Selasa (12/11/2024).

John menyebutkan kontur geografis Kabupaten Badung hampir mirip dengan Tabanan dan Buleleng, karena ada gunung dan pantai. ”Kami ingin memastikan proses pengiriman logistik, terutama di Kawasan Badung Utara bisa berjalan dengan lancar, karena memang ada kontur di Badung Utara itu flat. Kalau di Badung Selatan kendalanya tingkat kemacetan dalam proses pengiriman logistik. Itu menjadi proses evaluasi dan supervisi monitoring kami dan itu sudah tersampaikan dalam proses koordinasi dalam acara coffee morning ini. Tentu saja melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses kesiapan-kesiapan,” katanya kepada sejumlah wartawan.

John Darmawan juga menyatakan pihaknya telah mengingatkan pihak KPU Badung, terutama proses mitigasi terhadap lokasi-lokasi TPS yang terbuka. Dalam artian tidak menggunakan sarana seperti gedung sekolah, bale banjar. ”Jika memang menggunakan bale banjar terbuka pun agar jangan sampai tampiasan (air masuk dari samping) agar proses pemungutan suara bisa berjalan lancar, tidak ada penghentian pelaksanaan pemungutan suara di TPS karena cuaca. Itu harapan kami, tentu saja ini sudah harus jauh-jauh hari,” katanya.

Dia pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono yang akan memerintahkan jajarannya di tingkat bhabinkamtibmas untuk melakukan proses pengecekan lokasi TPS, baik dari sisi keamanan yang betul-betul dari keamanan maupun keamanan dari segi cuaca.

John berharap informasi-informasi yang terungkap dalam coffee morning tersebut bisa disampaikan kepada pimpinan. ”Tujuan kita hanya satu, sebagaimana yang menjadi jargon KPU Bali adalah ‘Ngardi Bali santhi lan Jagadhita’, membuat Bali ini damai dan sejahtera melalui proses pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang ada di forum ini memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rekan-rekan media yang hadir di sini juga memiliki tanggung jawab dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tentu saja bagaimana kita bersama-sama mengajak warga pemilih di Bali bisa hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024,” katanya menutup pertemuan.

Sementara Ketua KPU Badung IGKG Yusa Arsana mengatakan seluruh anggota KPPS di Badung sudah dilantik, namun ada satu orang yang mengalami kecelakaan sangat parah di Sempidi, dan kemungkinan ada penggantian karena yang bersangkutan akan tidak bisa melaksanakan tugas. Dia juga menyampaikan semua KPPS di Badung telah mengikuti bimtek.

Ketika dimintai konfirmasi terkait TPS, Yusa Arsana menyebutkan tidak ada satu pun TPS di Kabupaten Badung berada di lahan terbuka. ”Semuanya berada di dalam Gedung,” katanya seraya merinci Jumlah TPS reguler 759 dan TPS lokasi khusus 2 dengan DPT 412.434.

Pertemuan coffee morning dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bali dan Badung serta undangan lainnya. (bgn003)24111201

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan telah resmi menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di ruang rapat kantor KPU Tabanan pada Sabtu (10/8/2024).

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan, I Wayan Suwitra, yang selanjutnya kegiatan dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Wayan Mudita untuk mempersilakan perwakilan Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing kecamatan membacakan berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi DPHP di kecamatan yang selanjutnya, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Suwitra menyebutkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2024 adalah 10 kecamatan, 133 desa dengan jumlah 850 TPS terdiri atas pemilih laki-laki 184.039 pemilih dan pemilih perempuan 190.829 pemilih dengan total keseluruhan sejumlah 374.868 pemilih,” kata Ketua KPU Tabanan, I Wayan Suwitra.

Dia menyebutkan data pemilih yang ditetapkan dalam DPS ini bersifat dinamis dan sampai nanti ditetapkan menjadi DPT, yang akan dilaksanakan validasi dengan alat bantu Sidalih. “Tentu saja, dengan penguatan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Berdasarkan rapat rekapitulasi, kata dia, terdapat jumlah pemilih yang dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 4.638 orang. Pemilih TMS ini dikarenakan berbagai sebab seperti pindah domisili atau meninggal dunia. “Di Kabupaten Tabanan terdapat pemilih baru sejumlah 3.269 orang, pemilih TMS sejumlah 4.638 jumlah perbaikan data pemilih 3,929 orang,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan Ketut Narta menyampaikan sejumlah saran dan masukan kepada Penyelenggara terkait dengan hasil yang sudah ditetapkan dan berencana melaksanakan faktual ke lapangan ,untuk meyakinkan dan memastikan data valid dengan melibatkan PPS di desa. “Yang menjadi perhatian adalah terkait dengan data disabilitas di setiap TPS dan memastikan terfasilitasi dengan baik saat menggunakan hak pilihnya,” sebut Narta.

Sementara Anggota KPU Bali yang hadir pada kesempatan tersebut I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menyampaikan, bahwa DPS ini belum final sampai DPT terutama terkait dengan pemilih yang sudah meninggal agar tidak ada lagi muncul karena hal ini akan berdampak ke tingkat partisipasi pemilih dan efisiensi. “Kami sarankan KPU Tabanan wajib untuk dibersihkan dengan dibuatkan surat kematian,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, pihak Disdukcapil menyampaikan, dalam bentuk memberikan dukungan untuk pelaksanaan Pilkada Tabanan tahun 2024 dengan membuat posko perekaman KTP elektronik sampai menjelang pencoblosan. “Kami berkomitmen untuk melakukan perekaman terutama terkait dengan penyandang disabilitas,” ungkapnya. (bgn020)24081115