Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memusnahkan 2.145 arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, pada Selasa (29/9/2026) sebagai upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Pemusnahan arsip bertujuan mendukung efisiensi dan efektivitas kerja sekaligus menjaga keselamatan informasi arsip dari pihak yang tidak berhak mengakses atau mengetahuinya. Pelaksanaan pemusnahan menjadi tahap akhir dari proses penyusutan arsip yang dilakukan berdasarkan ketentuan kearsipan,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah,

Sebelum pemusnahan dilaksanakan, kata dia, Kanwil Kementerian Hukum Bali telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penilaian internal oleh Tim Penilai Pemusnahan Arsip, pengajuan usulan kepada Sekretariat Jenderal, hingga proses verifikasi dan penilaian secara objektif.

Proses tersebut kemudian menghasilkan Persetujuan Pemusnahan Arsip (PPA) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap sebanyak 2.145 berkas arsip yang telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan.

“Dengan pemusnahan arsip ini, akan terjadi pengurangan arsip dalam konteks penyelamatan arsip, baik fisik maupun informasi, dari pihak-pihak yang tidak berhak dapat terwujud sehingga efisiensi dan efektivitas kerja tercapai sesuai harapan kita semua,” katanya.

Dia menyampaikan pengelolaan kearsipan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut dia, arsip tidak sekadar berupa dokumen, tetapi menjadi memori kolektif organisasi yang merekam jejak pelaksanaan tugas, kinerja, serta akuntabilitas pelayanan publik. “Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip bukan hanya sekadar tumpukan kertas atau dokumen masa lalu, melainkan memori kolektif organisasi yang merekam seluruh jejak langkah, kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik kita,” ujarnya.

Kegiatan tersebut disaksikan oleh unsur pengawas dari Inspektorat Jenderal, unsur hukum dari Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama, serta Biro Umum selaku Unit Kearsipan I secara daring.

Eem menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pemusnahan arsip, khususnya Biro Umum selaku Unit Kearsipan I yang telah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. (bgn008)26092907

Badung, Baliglobalnews
Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 21-27 September 2026. Dari 18 WNA tersebut, 10 di antaranya adalah WNA yang terjaring dalam operasi gabungan bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
“Selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 5 orang di antaranya juga kedapatan overstay,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri di Badung pada Senin (29/9/2026).
Dia menyebutkan pelanggaran izin tinggal juga dilakukan oleh seorang WN Rusia berinisial VL yang menjadi pelatih sepeda motor dengan menggunakan Itas (Iizn tinggal terbatas) Remote Worker. VL juga terindikasi tidak jujur dalam memperoleh Itas dimaksud. Selain itu, satu orang lainnya adalah WN Slovakia pemegang Itas yang tidak mengajukan pemutakhiran data terhadap penggantian paspornya.
“Enam WNA lainnya dideportasi karena tinggal lajak. Empat diantaranya overstay kurang dari 60 hari namun tidak mampu membayar biaya beban, sedangkan 2 WNA lainnya overstay lebih dari 60 hari,” katanya.
Dia menyatakan bahwa tindakan deportasi tersebut merupakan wujud nyata fungsi penegakkan hukum bagi Imigrasi Ngurah Rai dan
merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan
iklim pariwisata di Bali.
“Kami mengimbau seluruh warga negara asing untuk patuh terhadap aturan yang berlaku di
Indonesia, termasuk memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aktivitasnya. Deportasi ini menunjukan keseriusan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian,” ujarnya.
Seluruh WNA yang dideportasi juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imigrasi Ngurah Rai mengimbau kepada seluruh WNA
yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk rakyat yakni menghadirkan keimigrasian yang tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan terhadap keberadaan dan
kegiatan WNA akan terus diperkuat untuk memastikan orang asing yang berada di
Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan
dampak yang positif bagi masyarakat,” tandasnya. (bgn008)26092902

Denpasar, Baliglobalnews
Universitas Warmadewa (Unwar) menyabet peringkat pertama perguruan tinggi swasta (PTS) di Bali yang ramah lingkungan versi UI GreenMetric World University Rankings, dengan skor total 5.900 poin.
“Bisa dikatakan Unwar berada di peringkat ke-4 dari 14 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), yang berpartisipasi di Bali. Pada tingkat nasional, Unwar menempati peringkat ke-100 dari 217 perguruan tinggi, sedangkan secara global berada di peringkat ke-907 dari 2.016 perguruan tinggi. Dan, capaian ini, merupakan hasil kerja bersama seluruh civitas akademika dan dukungan mitra kerja sama,” kata Rektor Unwar I Gde Suranaya Pandit kepada wartawan di Denpasar, pada Senin (28/9/2026).
Dia menyatakan capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen Unwar dalam mengembangkan tata kelola kampus yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pengembangan kampus hijau tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi Universitas Warmadewa 2034 sebagai perguruan tinggi bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global, yang berlandaskan filosofi Sapta Bayu serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Hasil pemeringkatan ini membuktikan bahwa Unwar mampu bersaing secara global dan menjadi pelopor kampus swasta ramah lingkungan di Bali. Masuknya Unwar dalam Top 100 Nasional dan Top 1.000 Dunia bukan sekadar soal angka, melainkan wujud komitmen nyata kami dalam menghadirkan kampus yang hijau, efisien energi, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, pemeringkatan UI GreenMetric tidak hanya berkaitan dengan posisi dalam daftar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk mengukur berbagai upaya perguruan tinggi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Pandit menyebutkan Unwar sebelumnya juga berupaya memperkuat eksistensinya dalam sejumlah pemeringkatan perguruan tinggi internasional. Ia menyebut pemeringkatan seperti UI GreenMetric, Times Higher Education (THE), AUN QA, dan QS World University Rankings menjadi bagian dari indikator yang dapat menunjukkan perkembangan kualitas dan kontribusi perguruan tinggi di tingkat global.
“Dengan masuknya perguruan tinggi dalam indikator tersebut, mitra kerja sama di dunia dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki komitmen terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, termasuk dalam mewujudkan SDGs dan menghasilkan luaran yang terindeks,” katanya.
Untuk mengikuti UI GreenMetric, kata dia, Unwar membentuk tim khusus yang bertugas menyiapkan dan mengompilasi dokumen sesuai indikator yang dipersyaratkan. Berbagai data dan program kampus terkait aspek lingkungan, energi, air, transportasi, pengelolaan sampah, pendidikan dan riset keberlanjutan didokumentasikan sebagai bagian dari proses pemeringkatan.
Pada aspek energi dan perubahan iklim, Unwar antara lain memanfaatkan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya atau PLTS. Kampus juga menggunakan lampu LED hemat energi serta melakukan pemantauan emisi kendaraan dengan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR).
Sementara pada pengelolaan sampah dan air, Unwar mengoperasikan TPS 3R untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Kampus juga menjalankan edukasi daur ulang botol plastik melalui mesin Plasticpay, memperluas sumur resapan biopori serta menyediakan fasilitas air minum mandiri melalui Tirta Unwar.
Komitmen terhadap transportasi berkelanjutan diterapkan melalui program Campus Car-Free Day setiap Sabtu. Unwar juga menyediakan fasilitas parkir sepeda dan jalur pedestrian di lingkungan kampus.
Di bidang pendidikan, riset dan transparansi digital, lanjutnya, Unwar mengembangkan portal sdgs.warmadewa.ac.id sebagai wadah publikasi dan dokumentasi kegiatan dosen serta mahasiswa yang berkaitan dengan isu-isu SDGs.
Berbagai program lainnya juga diarahkan pada pengurangan penggunaan kertas melalui sistem paperless, integrasi sistem informasi publik, efisiensi pemanfaatan air, penggunaan kran otomatis dan pengembangan biopori.
Prof. Pandit menegaskan capaian peringkat tersebut tidak boleh membuat Unwar berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, hasil pemeringkatan menjadi pijakan untuk meningkatkan pemenuhan indikator keberlanjutan pada siklus pemeringkatan berikutnya.
“Unwar tidak boleh stagnan. Tahun berikutnya harus ada peningkatan dalam pemenuhan tujuh indikator tersebut. Prinsipnya adalah sustainable atau berkelanjutan, bahkan harus ada peningkatan dari capaian yang sudah kita selesaikan,” katanya.
Pandit kembali menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika atas capaian tersebut. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika atas kerja kerasnya. Masuknya Unwar dalam Top 100 Nasional dan Top 1.000 Dunia membuktikan bahwa kita mampu bersaing global dan menjadi pelopor kampus hijau berkelanjutan di Bali. Mari terus kita jaga dan tingkatkan budaya ramah lingkungan ini bersama-sama,” kata Prof. Pandit.
Dengan capaian tersebut, Prof. Pandit mengatakan akan terus meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan pada siklus pemeringkatan berikutnya. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat pengembangan kampus hijau dan ekowisata yang berstandar internasional. (bgn008)26092901

Denpasar, Baliglobalnews

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 9 Tahun 2026 diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan insidental serta mendukung penguatan pengawasan berbasis teknologi terhadap kegiatan di sektor pasar modal.

“Dengan POJK Nomor 9 Tahun 2026 tentang pelaporan insidental melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Diyakini meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan insidental,” kata Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot pada Jumat (25/9/2026).

Dia menyebutkan POJK 9 Tahun 2026 mengatur penyampaian laporan insidental oleh pihak-pihak yang diwajibkan menyampaikan laporan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan OJK. Pengaturan tersebut mencakup antara lain kewajiban penyampaian laporan, tata cara penyampaian laporan, koreksi laporan, serta mekanisme pelaporan dalam kondisi tertentu.

Dia menilai melalui penyampaian informasi yang bersifat insidental kepada OJK, dan dilakukan melalui suatu sistem pelaporan yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung tersedianya informasi yang diperlukan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. “Penerapan POJK 9 Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung proses penyampaian informasi kepada OJK yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan pelaporan insidental, kata dia, OJK juga telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan OJK di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PADK 8 Tahun 2026) sebagai pedoman teknis, termasuk mengenai pedoman umum penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan OJK, daftar Laporan Insidental yang disampaikan oleh Pelapor, serta format dan tata cara penyusunan Laporan Insidental.

Penerbitan kedua peraturan tersebut yang berlaku efektif pada 1 Oktober 2026 merupakan langkah OJK dalam memperkuat infrastruktur pelaporan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dengan analisis data serta memastikan tersedianya informasi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Destination Statement Tahun 2022-2027. (bgn008)26092605

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung Provinsi Bali menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sampah berbasis sumber dan membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah.

“Kami mendukung ini, karena sejalan dengan konsep green democracy (hidup hijau) yang kini diusung DPD RI. Artinya, konsep ini keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya,” kata Sultan Bachtiar kepada sejumlah wartawan di Pemprov Bali pada Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, kesadaran lingkungan harus dibangun dari hal paling mendasar, termasuk mengurangi kebiasaan membuang dan menumpuk sampah. Ketika sampah sudah dihasilkan, masyarakat perlu memastikan sampah tersebut ditempatkan dan diolah dengan baik melalui sistem yang tersedia. “Dari diskusi tadi, kami ingin memastikan agar masyarakat kita punya etika lingkungan, punya mentalitas, yang itu mulainya tumbuh sebagai kesadaran,” katanya.

Selain itu, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Bali, mulai dari pemilahan sampah hingga pengolahan, dan melihat hal tersebut dapat menjadi gerakan yang ditiru daerah lain.

Menurut dia, pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan ekologi dapat meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang. Sehingga, kesadaran terhadap lingkungan perlu dikembangkan bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai gerakan masyarakat. “Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kalau tidak sebanding dengan ekologi yang kita jaga, itu justru nanti utang ekologinya yang harus dibayar oleh teman-teman atau generasi yang akan datang,” ujarnya.

Sultan juga melihat pendidikan sebagai salah satu pintu untuk membangun kesadaran tersebut. Dia menyebutkan sejumlah sekolah dan kampus telah mulai memasukkan pendidikan mengenai etika lingkungan dalam pembelajaran. Dengan kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan masyarakat secara luas.

Menurut dia, DPD RI mengambil posisi melalui sejumlah legislasi yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain RUU Daerah Kepulauan, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perubahan Iklim. Dia menilai Bali dapat menjadi influencer yang mempercepat perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Apalagi, posisi Bali sebagai daerah pariwisata sekaligus persoalan sampah yang dihadapinya membuat perubahan di Bali penting untuk diperlihatkan sebagai contoh. Karena itu, praktik pemilahan dan pengelolaan sampah di Bali diharapkan dapat ditiru daerah lain. “Karena Bali ini kan betul-betul, kita semua tahu bahwa memang Bali ini harus menjadi apa namanya, semacam influencer yang paling cepat, yang paling besar untuk bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain,” katanya. (bgn008)26092604

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-53 di Sekretariat DPRD Bali, Denpasar, pada Jumat (25/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra, bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua Koordinator Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 Gede Kusuma Putra mengatakan DPRD pada prinsipnya menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. “Pada prinsipnya dapat menerima ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Dalam postur akhir Perubahan APBD 2026, kata dia, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,8 triliun lebih atau meningkat Rp141,042 miliar dibandingkan APBD Induk 2026 yang sebelumnya Rp6,659 triliun lebih. “Sementara belanja daerah naik Rp37,854 miliar, dari sebelumnya Rp7,501 triliun lebih menjadi Rp7,539 triliun lebih. Dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan belanja, defisit APBD turun Rp103,188 miliar, dari Rp842,597 miliar menjadi Rp739,409 miliar,” katanya. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui pembiayaan daerah netto dengan jumlah yang sama, yakni Rp739,409 miliar. “Karena penyusunan Perubahan APBD SB Provinsi Bali TA 2026 didesain defisit Rp739 miliar lebih, tentu diperlukan pembiayaan daerah netto Rp739 miliar lebih,” katanya.

Pada sisi pembiayaan, kata dia, penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,502 triliun lebih. Jumlah tersebut berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 Rp712,874 miliar berdasarkan hasil audit serta penerimaan pinjaman daerah Rp790 miliar.

Dia menyebutkan untuk pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp763,464 miliar. Pengeluaran tersebut terdiri atas penyertaan modal Rp520 miliar dan pembayaran cicilan utang Rp243,464 miliar. Sehingga, penerimaan pembiayaan Rp1,502 triliun lebih setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp763,464 miliar menghasilkan pembiayaan daerah netto sekitar Rp739,409 miliar untuk menutup defisit.

Untuk penerimaan pinjaman daerah juga mengalami perubahan dibandingkan angka yang muncul dalam pembahasan sebelumnya. Sebelumnya, pinjaman daerah tercantum sekitar Rp873,19 miliar. Dalam pendapat akhir DPRD, angka tersebut menjadi Rp790 miliar atau berkurang sekitar Rp83,19 miliar.

Dengan postur akhir tersebut, kata dia, dibandingkan APBD Induk 2026, pendapatan daerah bertambah Rp141,042 miliar, belanja bertambah Rp37,854 miliar, sedangkan defisit berkurang Rp103,188 miliar. Penerimaan pinjaman daerah juga lebih rendah sekitar Rp83,19 miliar dibandingkan angka dalam pembahasan sebelumnya. (bgn008)26092603

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, mengeksekusi terpidana perkara penipuan Togar Situmorang pada Kamis (24/9/2026). Pasalnya, eksekusi dilakukan jaksa setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terpidana.

Alexander Ricardo Garcia, anak sekaligus kuasa hukum Togar Situmorang, menyatakan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK). “Saya cuma mau bilang, sampai detik ini ayah saya enggak bersalah. Dah, satu poin. Yang kedua, saya saat ini akan mengajukan PK. Yang ketiga, mungkin saya hari ini kalah, tapi suatu saat nanti saya bakal menang. Saya percaya itu,” ujarnya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar Achmad Wahyudi membenarkan eksekusi terhadap Togar Situmorang dan telah diterima Lapas Kelas IIA Kerobokan. “Hari ini eksekusi terhadap Togar Situmorang. Dari anggota menyampaikan sudah diterima pihak Lapas Kelas IIA Kerobokan,” katanya.

Menurut Achmad, eksekusi dilakukan setelah kejaksaan menerima putusan pengadilan dan melakukan pemanggilan terhadap Togar. “Eksekusinya berdasarkan KUHP yang baru. Putusannya sudah kami terima, kami lakukan pemanggilan, lalu kami eksekusi,” katanya.

Togar tidak mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol saat dibawa dari kantor kejaksaan. Terhadap kebijakan tersebut, Achmad mengatakan proses yang dilakukan merupakan eksekusi, bukan penahanan. “Ini kan eksekusi. Bukan kami melakukan penahanan,” katanya.

Pantau wartawan media Baliglobalnews di Kejari Denpasar, terpidana datang ke Kantor Kejari Denpasar sekitar pukul 10.30 Wita didampingi istri, anak, dan tim kuasa hukumnya. Mengenakan kemeja putih, dia kemudian mengikuti proses eksekusi dan masuk ke mobil tahanan yang telah disiapkan di halaman Kantor Kejaksaan. Usai Togar berada di dalam kendaraan, jaksa penuntut umum bersama petugas pengawalan langsung membawa terpidana menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, untuk menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menerima salinan resmi putusan kasasi dari MA. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Bali I Gede Wiraguna Wiradarma sebelumnya menyampaikan bahwa salinan putusan tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap Togar sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan putusan. “Salinan putusan kasasi sudah diterima Jaksa, Senin pagi pada 21 September. Selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dan sudah diinstruksikan untuk melakukan pemanggilan terhadap terpidana,” jelas Wiraguna kepada para wartawan beberapa waktu lalu.

Perkara yang membuat Togar harus menjalani hukuman berawal dari perkara pidana dengan register Nomor 1292/Pid.B/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Pada tingkat pertama, majelis hakim PN Denpasar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh terdakwa. Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar justru menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yakni tiga tahun penjara.

Singkat cerita, Togar kemudian mengajukan kasasi ke MA. Berdasarkan catatan perkara, majelis kasasi yang diketuai Hakim Agung Jupriyadi dengan anggota Ainal Mardhiah dan Sigit Haryono memutus permohonan kasasi tersebut pada 2 September 2026 dengan hasil ditolak. (bgn008)26092512

Badung, Baliglobalnews

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 17 warga negara asing (WNA) sepanjang 8 hingga 18 September 2026. Mereka menyalahgunakan izin tinggal di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri mengatakan penindakan tersebut merupakan hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 5 hingga 14 September 2026 yang menyisir sejumlah lokasi wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai. “Dari total 17 WNA yang kami deportasi, 10 di antaranya melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dari 10 WNA tersebut, terbanyak berasal dari Australia yaitu 4 orang,” katanya pada Kamis (24/9/2026).

Dia menyebutkan yang pertama dideportasi adalah BA, yang sempat viral di media sosial karena berbuat asusila di depan rumah warga. BA mendapat rekomendasi deportasi dari Kepolisian Resor (Polres) Badung. Sementara 2 WN Australia lainnya diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan (ITK) yang dimilikinya dengan bekerja sebagai direktur dan komisaris di sebuah perusahaan. “Yang terakhir adalah JSM, pemegang izin tinggal terbatas (Itas) yang diduga menyalahgunakan Izin Tinggalnya dengan melakukan rangkap jabatan pada saat menggunakan Itas, dan diduga melakukan kegiatan pada perusahaan di mana yang bersangkutan sudah tidak memiliki jabatan di perusahaan tersebut. JSM telah dideportasi melalui Bandara International Soekarno – Hatta pada 11 September 2026,” katanya.

Sementara 7 WNA lainnya dideportasi karena tinggal lajak (overstay) lebih dari 60 hari, yang melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tujuh WNA tersebut terdiri atas warga negara Belanda 2 orang, Inggris, Italia, Republik Ceko, Turki, dan Ukraina masing-masing 1 orang.

Novyandri mengatakan kegiatan patroli rutin menjadi salah satu upaya jajaran Imigrasi Ngurah Rai dalam menemukan pelanggaran keimigrasian di lapangan. “Kami melakukan patroli keimigrasian kami secara rutin untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada yang melanggar tentunya akan kami proses sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan semangat Imigrasi untuk rakyat yang kami wujudkan melalui pelayanan yang berkualitas, pengawasan yang optimal, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya. (bgn008)26092511

Denpasar, Baliglobalnews

Nekat memesan narkoba jenis hasis dari dua wanita asal Thailand, terdakwa Darren Granville Craig (WN Inggris), divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (24/9/2026) sore, selama 6 tahun penjara.

“Terdakwa melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, sesuai dakwaan kesatu jaksa penuntut umum. Menjatuhi hukum selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani.

Dalam amar putusan, hakim juga menjatuhi terdakwa membayar denda Rp100 juta, dengan ketentuan apabila dalam 1 bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaannya atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana tidak dibayar. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapat itu tidak cukup, maka diganti pidana tambahan penjara 60 hari penjara

Vonis hakim itu lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejati Bali, Dipa Umbara yang menuntut terdakwa hukuman 8 tahun penjara dalam sidang sebelum. Namun, hakim sependapat dengan denda dan subsider yang dituntut jaksa.

Hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 610 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hakim mempertimbangkan hukuman yang memberatkan, karena terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sementara pertimbangan meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam sidang, terdakwa berterus terang dalam sidang, dan belum pernah dihukum.

Mendengar vonis hakim itu, terdakwa yang didampingi penerjemah dan tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. “Kami selaku kuasa hukum terdakwa pikir-pikir atas putusan hakim,” katanya. Hal yang sama dikatakan jaksa.

Dalam amar dakwaan jaksa, terdakwa Darren Granville Craig pada 10 Maret 2026, pada pukul 22.30 Wita di Ritual Retreat Cemagi, Jalan Sukunan N0.9 Desa/Kelurahan Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bersama rekannya Juggernaught (DPO) untuk memesan barang berupa narkotika jenis Hasis tersebut di Thailand pada Februari 2026.

Selanjutnya pada 8 Maret 2026, hasis tersebut dikirimkan oleh “Juggernaught” kepada dua wanita Thailand berinisial NJ dan MP ke Bali, Indonesia. Singkat cerita, pada 10 Maret 2026, sekira pukul 15.30 Wita kedua wanita asal Thailand itu keburu tertangkap di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, karena kedapatan membawa barang yang mengandung sediaan Narkotika jenis Hasis, seberat 156,88 gram brutto  atau 155,25 gram netto dengan (Kode A1 s/d Kode A3) dari tangan MP.  Barang bukti dari terdakwa NJ ditemukan 1 (satu) buah pampers warna putih dan celana jeans warna hitam didalamnya terdapat 3 bungkusan plastik wrap masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Hasis seberat 154,53 gram brutto atau 153,00 gram netto dengan (Kode B1 s/d Kode B3).  Jumlah barang bukti berupa padatan warna coklat yang diduga Narkotika jenis Hasis tersebut adalah sebanyak 6 (enam) bungkus paket dengan berat 311,41 gram brutto atau 308,25 gram netto (Kode A1 s/d Kode A3 dan Kode B1 s/d Kode B3).

Dari pengembangan kebudayaan wanita inilah, terdakwa Darren Granville Craig ditangkap petugas pada 10 Maret 2026 pada pukul 22.30 Wita bertempat di Ritual Retreat Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Terdakwa mendapatkan seluruh paket narkotika jenis hasis tersebut, karena sebelumnya terdakwa bersama “Juggernaught” memesan barang berupa narkoitka jenis Hasis tersebut di Thailand sekira pada akhir bulan Februari 2026, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2026, hasis tersebut dikirimkan oleh “Juggernaught” kedua wanita asal Thailand itu.

Kepada petugas, terdakwa mengaku memang sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis Ganja di Thailand, namun untuk meminta bantuan NJ datang ke Bali, Indonesia dan membawa Narkotika tersebut baru dua kali.

Kepada petugas, terdakwa mengaku setelah menerima hasis tersebut akan mereka konsumsi bersama-sama antara terdakwa, MO dan NJ dan “Juggernaught” (DPO). (bgn008)26092410

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah meraih penghargaan untuk kategori Excellence in Regional Banking Performance and Sustainable Profit Growth atas konsistensi bank dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Penghargaan tersebut diterima secara oleh Direktur Bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya mewakili manajemen perseroan, di Jakarta.

Sumanaya menyampaikan raihan tersebut merupakan wujud dedikasi seluruh insan perseroan dalam mencapai kinerja dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di Bali. “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi seluruh insan Bank BPD Bali untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam menjalankan fungsi intermediasi. Capaian kinerja keuangan yang berkelanjutan ini tidak lepas dari sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat nasabah. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran bank daerah dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Bali,” ujarnya di Denpasar pada Kamis (24/9/2026).

Dia menyebutkan selain pertumbuhan laba yang terukur, indikator kesehatan keuangan Bank BPD Bali berada pada posisi yang sangat aman dan solid. Posisi aset perseroan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp41,38 triliun dan meningkat menjadi Rp42,74 triliun pada Semester I 2026, yang ditopang utama oleh penyaluran kredit sebesar Rp25,85 triliun.

Kualitas permodalan dan manajemen risiko perseroan juga mencatatkan hasil yang prima. Posisi akhir 2025, rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat kokoh sebesar 29,30 persen dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross terkendali rendah di tingkat 0,80 persen. Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) berada pada posisi 6,33 persen dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terjaga efisien pada tingkat 62,42 persen. Sedangkan rasio CAR per Juni 2026 tercatat sebesar 29,30 persen dengan rasio kredit bermasalah NPL gross di tingkat 0,94 persen, NIM berada pada posisi 5,89 persen dan rasio BOPO pada tingkat 58,86 persen.

Melalui pengelolaan rasio keuangan yang seimbang dan terukur, Bank BPD Bali optimistis dapat mempertahankan efisiensi operasional dan pertumbuhan portofolio secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Bank BPD Bali untuk terus hadir sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan kontributor nyata dalam mendukung terwujudnya Indonesia Berdaya

Ajang tahunan ke-4 ini, kata dia, menjadi panggung apresiasi nasional bagi 33 penerima penghargaan yang terdiri atas institusi BUMN, BUMD, perusahaan swasta, hingga pimpinan lembaga yang mengukir dampak nyata bagi kemajuan negeri.

Founder Prominent Awards sekaligus CEO Salutee Consulting, Arief Hidayat Thamrin, menegaskan bahwa penghargaan ini dirancang bukan sekedar sebagai selebrasi seremonial, melainkan pendorong motivasi nasional. “Prominent Awards hadir dengan sebuah perbedaan, penghargaan ini membawa misi besar untuk memberikan motivasi dan membawa perubahan bagi Indonesia. Di tahun keempat ini, kami mengusung tema Indonesia Berdaya sebagai wujud keyakinan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila akan membawa bangsa ini semakin maju, sejahtera, dan berjaya. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan yang selama ini telah bekerja dalam senyap, layaknya pahlawan tanpa tanda jasa, bagi kemajuan Indonesia. Semoga prestasi Bapak dan Ibu menjadi inspirasi yang menggerakkan semakin banyak insan Indonesia untuk berkarya dan memberi manfaat,” ujarnya/

Penjurian Ketat dan Independen Keberhasilan Bank BPD Bali meraih penghargaan skala nasional ini melalui proses penilaian independen, objektif, dan transparan. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri atas para pakar dan akademisi lintas bidang terkemuka di Indonesia, di antaranya Martani Huseini, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Istianingsih, Guru Besar Ilmu Akuntansi Keuangan dan Wakil Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Melalui rekam jejak kepakaran para juri, kriteria penilaian tidak hanya berfokus pada capaian angka akademis dan finansial, tetapi juga mengukur tingkat integritas tata kelola, inovasi keberlanjutan, serta dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penganugerahan yang diterima Bank BPD Bali didasari oleh kualitas fundamental perseroan yang solid.

Bersanding dengan Institusi Terkemuka Nasional
Dalam ajang Prominent Awards 2026, Bank BPD Bali menerima penghargaan bersanding dengan berbagai institusi terkemuka di Indonesia. Pada klaster BUMD dan Lembaga Negara, Bank BPD Bali sejajar dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Sulselbar. Sementara pada klaster BUMN dan swasta, penghargaan turut dianugerahkan kepada institusi besar seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), PT Telkomsel, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), hingga PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Kehadiran Bank BPD Bali di antara deretan institusi nasional tersebut mempertegas bahwa kontribusi bank daerah mampu memberikan dampak signifikan yang sepadan dengan pilar-pilar ekonomi nasional lainnya. Pencapaian Kinerja Keuangan Berkelanjutan Apresiasi ini diberikan atas pencapaian kinerja keuangan Bank BPD Bali yang menunjukkan tren pertumbuhan positif serta kualitas fundamental yang terjaga secara konsisten.

Pada tahun buku 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1.101,47 miliar, tumbuh 25,39 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan kontribusi dividen bagi pembangunan daerah mencapai Rp826,10 miliar. Pertumbuhan positif tersebut berlanjut pada Semester I 2026 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp755,75 miliar, atau meningkat 17,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. (bgn008)26092409

]]> https://baliglobalnews.com/konsistensi-pertumbuhan-dan-kinerja-solid-bank-bpd-bali-raih-penghargaan-prominent-awards-2026/feed/ 0