Singasana, Baliglobalnews

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar kegiatan pamit kenal (pisah sambut) dari Kepala sebelumnya, Prawira Hadiwidjojo, kepada Kepala Lapas yang baru, Basuki Raharjo, pada Jumat (21/8/2026). Momentum estafet kepemimpinan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Arnawa menyampaikan apresiasi atas dedikasi pejabat lama sekaligus memberikan suntikan semangat serta pesan mendalam kepada Kalapas Tabanan yang baru. “Terima kasih atas pengabdiannya Bapak Prawira dan selamat mengemban tugas baru. Kepada Bapak Basuki, selamat bertugas di Lapas Tabanan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan integritas tinggi dalam melayani,” ujarnya.

Prawira Hadiwidjojo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pegawai, unsur Forkopimda, serta seluruh mitra kerja atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama dirinya mengabdi di Lapas Tabanan. “Dengan berat hati saya izin pamit karena mendapat amanah untuk bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja,” katanya.

Sementara Basuki Raharjo menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan serta merawat berbagai capaian program yang telah berjalan optimal. “Saya berharap dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memohon dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran serta para mitra yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan Lapas Tabanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Andi Wijaya Rivai, menyampaikan rotasi pejabat merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menghadirkan penyegaran dan peningkatan mutu layanan publik. “Harapan kami berbagai program yang telah berjalan baik di Lapas Tabanan dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di bawah kepemimpinan yang baru,” katanya.

Kegiatan pamit kenal ini ditutup dengan ramah tamah sebagai penanda resminya pergantian kepemimpinan di Lapas Kelas IIB Tabanan, dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan serta pelayanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan akuntabel. (*/bgn020)26082205

Singasana, Baliglobalnews

Proses hukum kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, terus bergulir di ranah penegak hukum dengan menetapkan lima warga setempat sebagai tersangka.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan melihat perkara ini secara utuh dan adil. Arnawa mendorong agar latar belakang kejadian serta kondisi sosial keluarga para tersangka turut dipertimbangkan dalam setiap tahapan hukum. “Dari kasus ini, saya melihat kedua belah pihak menjadi korban. Saya berduka cita atas meninggalnya korban, namun di sisi lain, tidak boleh dilupakan jika para keluarga yang terjerat kasus hukum akibat pengeroyokan masal ini juga adalah korban,” ujar Arnawa pada Jumat (14/8/2026). 

Arnawa mengungkapkan bahwa kelima warga Juwuk Legi yang kini berstatus tersangka berasal dari kalangan keluarga tidak mampu dan memiliki tanggungan anak-anak yang masih di bawah umur. Ketiadaan mereka sebagai tulang punggung keluarga dinilai memberi dampak sosial yang berat bagi keluarga di rumah.

Selain itu, kata dia, peristiwa fatal tersebut merupakan puncak kemarahan warga yang selama ini resah akibat maraknya kasus pencurian ayam yang kerap menimpa masyarakat Juwuk Legi tanpa adanya rasa aman. “Terkait dengan insiden di Juwuk Legi, sesuai informasi yang beredar sejauh ini, yang bersangkutan sudah sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan menjadi DPO dan lain sebagainya,” katanya.

Melihat korban tewas ini adalah buronan polisi dengan kasus yang sama, Arnawa berharap pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mampu melihat perkara ini secara jernih dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Arnawa juga berharap agar warga Juwuk Legi yang kini menjadi tersangka bisa mendapatkan keringanan hukuman dalam proses persidangan. Selain karena para tersangka ini juga merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh terduga maling ayam yang tewas dikeroyok. “Saya berharap polisi, kejaksaan, dan pengadilan bisa memberikan keadilan, dan pihak Juwuk Legi yang menjadi tersangka bisa mendapatkan keringanan,” pungkasnya. (*/bgn020)26081714

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda utama Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Tabanan di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Jumat (14/8/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), para kepala organisasi perangkat daerah, hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan.

Rapat diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027 yang dibacakan oleh Sekretaris Banggar sekaligus Sekretaris DPRD Tabanan, I Wayan Budi Artana. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Banggar menegaskan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan tetap berpijak teguh pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 dengan visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)”.

Adapun rincian indikator utama postur anggaran KUA-PPAS TA 2027 yang disepakati bersama meliputi target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, mengalami penurunan Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 yang Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dibandingkan alokasi APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang Rp46,849 miliar lebih, turun sebesar Rp28,732 miliar dari angka defisit pada APBD Induk TA 2026

“Dokumen KUA-PPAS ini menjadi instrumen krusial dan pedoman utama dalam menyusun APBD TA 2027, khususnya dalam mengunci arah kebijakan pendapatan, alokasi belanja, pembiayaan, serta penentuan program prioritas daerah,” katanya. 

Setelah laporan Banggar disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan bersama Bupati Tabanan.

Sementara Bupati Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan atas sinergi, komitmen, dan dedikasi yang terjalin selama proses pembahasan.

Bupati Sanjaya menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena menjadi jembatan penghubung antara visi pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi riil pada dokumen APBD. “Tahun Anggaran 2027 kita dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan, termasuk adanya penyesuaian kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, prioritas pembangunan daerah harus tetap berjalan secara optimal melalui kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta didukung oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan iklim investasi yang sehat,” katanya. (bgn020)26081420

Singasana, Baliglobalnews

Penggeledahan Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tabanan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan pada Senin (10/8/2026) lalu memantik respons dari pimpinan legislatif dan eksekutif daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya kompak menyatakan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan serta meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif.

Arnawa menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum sembari mendesak Diskes Tabanan untuk transparan dan tidak menghambat penyidikan jaksa terkait dugaan korupsi pengelolaan BBM, pelumas, dan belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2023-2025 tersebut. “Dari pihak pemerintah yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan, supaya mengikuti proses ini dengan kooperatif. Ikuti proses hukum dan harus mempertanggungjawabkan kelakuan masing-masing kalau memang itu ada,” ujar Arnawa seusai memimpin sidang paripurna pada Jumat (14/8/2026). 

Tak hanya bagi Diskes, Arnawa juga memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur birokrasi di lingkungan Pemkab Tabanan hingga Sekretariat Dewan (Setwan) agar senantiasa mawas diri dalam mengelola anggaran. “Saya mengajak semua jajaran, khususnya di Setwan dan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tabanan, supaya kontrol diri. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan melanggar hukum. Kasihan nama baik Tabanan ini ke depan,” katanya. 

Di sisi lain, Bupati Sanjaya mengaku sempat terkejut atas tindakan penggeledahan di kantor OPD teknis tersebut. Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa jajaran eksekutif memegang teguh prinsip supremasi hukum. “Saya juga agak kaget melihat seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Pak Sekda, saya sangat setuju dengan Pak Wakil untuk menghormati proses hukum. Negara kita adalah negara hukum, kita sangat menghormati,” ujarnya.

Sanjaya menyatakan Pemkab Tabanan membuka pintu transparansi seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum (APH) guna mengungkap fakta sebenarnya dan meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik. “Saya sebagai bupati sangat membuka ruang keterbukaan agar tidak ada asumsi. Kalau ada berita-berita yang dibesar-besarkan kemarin, ya biasa sajalah, padahal belum tentu seperti itu duduk perkaranya. Mari kita hormati APH, dan harapan saya kita saling menghormati,” pungkasnya. (bgn020)26081415

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna internal Badan Anggaran (Banggar) bersama gabungan komisi guna mempertajam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang sidang paripurna DPRD Tabanan pada Kamis (13/8/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh jajaran anggota Banggar dan seluruh pimpinan serta anggota Gabungan Komisi DPRD Tabanan.

Sekretaris DPRD Tabanan I Wayan Budi Artana saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS TA 2027 telah sesuai dengan Pedoman PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Adapun indikator utama Postur Anggaran KUA-PPAS 2027 yang disepakati meliputi Target Pendapatan Daerah dirancang Rp2,150 triliun lebih, menyusut Rp30,561 miliar (1,4 persen) dari APBD Induk TA 2026 sebesar Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp2,197 triliun lebih, berkurang Rp59,295 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk TA 2026 Rp2,256 triliun lebih. Target Defisit/Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp46,849 miliar lebih, turun Rp28,732 miliar dibandingkan APBD Induk TA 2026.

Dia menyampaikan Laporan Banggar bahwa KUA-PPAS TA 2027 disusun selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025–2029 guna mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Untuk tahun 2027, tema pembangunan daerah disepakati mengusung fokus “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. “Tema tersebut menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, hingga perluasan akses investasi dan pasar,” ujarnya. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan prinsip utama penyusunan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyusutan dana transfer pusat. Pihaknya meminta eksekutif tetap berpegang teguh pada regulasi dan skala prioritas, khususnya menyangkut urusan kemanusiaan dan kepastian nasib tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Intinya kalau kita berbicara KUA-PPAS itu kan kita mengikuti regulasi yang ada. Mana yang menjadi skala prioritas, urusan kemanusiaan kayak PPPK, dan kebutuhan yang sifatnya memang harus dibiayai, ini yang harus dikedepankan. Hal-hal lain mohon dipertimbangkan atau ditunda mengingat anggaran kita terbatas,” katanya.

Mengenai wacana penyisiran atau rasionalisasi anggaran oleh pihak eksekutif, Arnawa memperingatkan secara keras agar langkah efisiensi tidak sampai memangkas alokasi belanja pegawai yang merugikan PPPK. Sebaliknya, eksekutif diminta bekerja ekstra keras menggarap potensi pendapatan asli daerah yang belum terjangkau. “Kalau terjadi penyisiran, jangan sampai belanja pegawai yang disisir atau dipangkas hingga mengorbankan PPPK. Kuncinya di situ. Kita ini kan mengejar target PAD, jadi itu yang harus dikejar karena potensi PAD kita masih jauh,” pungkasnya.

Dengan persetujuan dari seluruh komisi dan fraksi dewan, Rancangan KUA-PPAS TA 2027 Kabupaten Tabanan dinyatakan selesai dibahas dan siap ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Tabanan. (*/bgn020)26081410

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menyoroti lambannya proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Tabanan. Dari total sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, hingga saat ini baru tiga kecamatan yang berhasil menuntaskan dokumen tata ruang strategis tersebut.

Tiga wilayah yang telah memiliki dokumen RDTR meliputi Kecamatan Kediri, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Selemadeg Barat. Sementara enam kecamatan sisanya masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menegaskan pentingnya keberadaan RDTR sebagai acuan legalitas pendorong iklim investasi dan pariwisata daerah. Menurut dia, penetapan RDTR yang jelas sangat krusial bagi Kabupaten Tabanan yang menyandang predikat sebagai daerah agraris. “RDTR ini penting agar investasi dan kepariwisataan di Tabanan punya acuan yang jelas. Kita wilayah agraris, jangan sampai alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) terjadi terus-menerus dan bablas. Maka saya tekankan ke OPD teknis untuk segera menyelesaikan sembilan RDTR ini,” ujarnya pada Senin (10/8/2026).

Dia menyatakan tanpa adanya acuan tata ruang yang mendalam dan berkekuatan hukum, pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah dikhawatirkan berjalan tidak terarah serta berpotensi merusak zona pertahanan pangan daerah. Dia mendesak organisasi perangkat daerah teknis terkait untuk mengambil langkah progresif dan berkoordinasi secara aktif dengan kementerian terkait di tingkat pusat agar proses penyusunan RDTR di kecamatan lainnya tidak terhambat.

Pihaknya berharap percepatan penetapan RDTR di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan dapat segera terealisasi guna memberikan kepastian hukum bagi investor, menjaga kelestarian tata ruang daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) I Gede Susila memberikan penjelasan mengenai alur dan kendala teknis penyusunan RDTR. Dia menyebutkan penyusunan dokumen tata ruang tersebut membutuhkan tahapan yang Panjang, karena dilaksanakan melalui skema kerja sama dan asistensi bersama kementerian di tingkat pusat, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian terkait lainnya. “Kami masih bekerja sama dengan pusat. Sekarang masih berproses di Kerambitan, dan ini juga akan segera kita selesaikan. Setelah itu lanjut ke Baturiti, lalu ke wilayah berikutnya secara bertahap. Semua memang butuh proses,” katanya.

Melalui sinergi pengawasan dari DPRD serta komitmen pengawalan dari jajaran eksekutif, kata dia, Pemkab Tabanan optimistis percepatan penetapan RDTR di seluruh wilayah dapat segera terwujud demi menjamin kepastian hukum berusaha sekaligus membentengi kelestarian lingkungan dan lahan sawah produktif di Tabanan. (*/bgn020)26081108

Singasana, Baliglobalnews

Pemberlakuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membayangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan. Aturan tersebut membatasi alokasi belanja pegawai pemerintah daerah maksimal sebesar 30 persen, yang rencananya akan efektif berlaku penuh pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Meskipun saat ini masih berada dalam masa transisi, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa secara tegas meminta jajaran eksekutif untuk bijaksana dan memastikan kebijakan penyesuaian anggaran tersebut tidak mengorbankan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Arnawa menegaskan penolakan keras jika eksekutif mengambil langkah pintas dengan merumahkan atau mengurangi tenaga PPPK demi mengejar batas maksimal alokasi belanja pegawai. Menurut dia, keberadaan PPPK sangat vital bagi keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sistem birokrasi di Kabupaten Tabanan. “Meskipun ada ketentuan untuk menghemat belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah, namun untuk di Kabupaten Tabanan, saya secara tegas menolak jika kebijakan tersebut berdampak pada tenaga PPPK yang ada di Tabanan,” ujarnya ketika ditemui usai memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (6/8/2026).

Dia menyampaikan keputusan merumahkan pegawai akan menimbulkan gejolak sosial serta mengganggu kinerja operasional di berbagai instansi daerah. Sebagai jalan keluar dari tekanan batas belanja pegawai 30 persen tersebut, Arnawa mendesak pihak eksekutif untuk berfokus pada strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, pembesar porsi APBD dari sektor pendapatan lokal secara otomatis akan memperlebar ruang alokasi belanja pegawai tanpa harus mengurangi jumlah personel. “Solusinya, ya pihak eksekutif harus mencari cara bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga tetap bisa mempertahankan formasi PPPK yang ada saat ini. Karena jika sampai mereka dirumahkan, saya secara tegas tidak bisa terima,” katanya.

Namun demikian, jika kebijakan nasional tersebut wajib diterapkan secara kaku pada 2027 mendatang, Arnawa berharap Pemkab Tabanan dapat bersikap realistis dan mengedepankan kebijaksanaan dalam mengeksekusi setiap langkah efisiensi. “Jika nanti kebijakan tersebut diterapkan di Pemkab Tabanan, saya berharap nanti ada kebijaksanaan dalam penerapannya,” pungkasnya. (*/bgn020)26080712

Singasana, Baliglobalnews

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan secara resmi memaparkan rincian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan, di ruang sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (6/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar I Nyoman Arnawa bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila.

Pemaparan yang dipimpin oleh Sekda Susila yang juga Ketua TAPD tersebut menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dialami Pemkab Tabanan sejak tahun 2025 hingga proyeksi tahun 2027, di mana daerah dituntut mengurangi tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat maupun provinsi.

Dalam paparannya, TAPD mengungkapkan bahwa total Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,150 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan Rp30,56 miliar atau 1,4 persen dibandingkan APBD Induk TA 2026 yang Rp2,18 triliun lebih.

Menurut Sekda Susila, penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh menyusutnya alokasi dana transfer dari pusat yang diproyeksikan Rp1,199 triliun atau berkurang Rp54,50 miliar (1,43 persen). Namun, di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mengalami kenaikan. “Pendapatan Asli Daerah kita rencanakan sebesar Rp951,1 miliar lebih. Ini mengalami peningkatan sebesar Rp23,93 miliar atau sekitar 2,5 persen jika dibandingkan dari APBD Tahun 2026 yang sebesar Rp927,19 miliar,” ujarnya di hadapan Anggota Banggar.

Dari sisi pengeluaran, kata dia, Anggaran Belanja Daerah pada KUA-PPAS 2027 dirancang Rp2,197 triliun lebih. Terjadi penyesuaian belanja Rp59,29 miliar (2,63 persen) dari APBD Induk 2026.

Adapun rincian pos belanja daerah meliputi. Belanja Operasi Rp1,751 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp976,93 miliar, belanja barang dan jasa Rp665,45 miliar, belanja bunga Rp5 miliar, serta belanja hibah Rp104,28 miliar. Belanja Modal Rp137,90 miliar meliputi belanja peralatan dan mesin Rp38,73 miliar, gedung dan bangunan Rp45,85 miliar, jalan, jaringan, dan irigasi Rp51,87 miliar, serta aset tetap lainnya Rp637,17 juta. Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dirancang Rp10,78 miliar. Belanja Transfer Rp297,95 miliar terdiri dari belanja bagi hasil Rp48 miliar dan bantuan keuangan Rp249,95 miliar.

Dia menyebutkan dengan porsi pendapatan dan belanja tersebut, terjadi selisih defisit anggaran sebesar Rp46,88 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, salah satunya bersumber dari SiLPA yang dirancang sebesar Rp30,63 miliar.

Selain itu, TAPD juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan Rp18,23 miliar lebih untuk kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah. “Atas pembiayaan daerah ini ada juga pengeluaran pembiayaan, yakni cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp18,23 miliar lebih untuk menopang sarana dan prasarana dari pinjaman PT SMI,” katanya.

Pihaknya berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Tabanan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan demi menjaga mutu pelayanan publik dan keberlangsungan program pembangunan daerah.

Sementara Nyoman Arnawa mendorong eksekutif untuk melakukan terobosan dalam menggali potensi PAD agar target Rp1 triliun dapat terealisasi. Dia menyoroti masih banyaknya potensi pajak daerah yang bocor atau belum tergarap akibat kendala perizinan maupun administrasi di lapangan. “Kami berharap eksekutif intens mengejar itu. Potensi restoran atau usaha yang belum terjamah harus mulai disisir oleh OPD terkait,” ujarnya.

Selain penataan potensi pajak usaha, Arnawa juga meminta optimalisasi dalam sosialisasi dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB bagi sektor perumahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat pembayaran pajak.

Di sisi lain, pihak pimpinan DPRD Tabanan meminta penjelasan detail dari TAPD terkait pergeseran pada struktur belanja daerah, serta mendesak agar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dibuka secara transparan sebelum penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027. “Sebelum kami mengambil kesepakatan, jujur atas nama pimpinan kami membutuhkan dokumen RKA-SKPD untuk dilengkapi. Biar kami tahu rincian teknisnya seperti apa dan tidak hanya diberikan data secara gelondongan,” pungkasnya. (bgn020)26080612

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk melihat dan menyelesaikan kasus pengeroyokan terduga pelaku pencurian ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti secara jernih dan objektif.

Arnawa menilai insiden yang melibatkan lima warga setempat hingga ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan akumulasi dari kejenuhan dan kekesalan warga atas maraknya aksi pencurian yang terjadi berulang kali selama ini. “Kejadian ini memang tidak baik, namun peristiwa ini bisa terjadi tentunya ada dasarnya, di mana masyarakat Juwuk Legi sudah sering menjadi korban pencurian sejak dulu,” ujar Nyoman Arnawa pada Kamis (30/7/2026).

Arnawa memaparkan bahwa berdasarkan keterangan dari warga serta perangkat Banjar Dinas Juwuk Legi, terduga pelaku pencurian yang meninggal (KD) diketahui sudah pernah beberapa kali tepergok melancarkan aksi serupa di wilayah tersebut. Bahkan dalam insiden sebelumnya, terduga pelaku disebut sempat melakukan pengancaman hingga berhasil meloloskan diri.

Kondisi inilah yang memicu kesepakatan adat di tengah warga untuk memberikan efek jera melalui penanda darurat berupa kulkul bulus (tabuhan kentongan) saat pelaku kembali tepergok. “Kesepakatan kulkul bulus ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Bali dan masih dipakai sampai saat ini,” katanya.

Atas dasar latar belakang tersebut, Arnawa berharap aparat penegak hukum dapat memroses perkara ini secara proporsional demi menghadirkan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Pihaknya juga mendorong agar kelima warga Juwuk Legi yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Mapolres Tabanan mendapat kemudahan serta keringanan hukuman. “Kami berharap kepada semua pihak bisa memberikan jalan yang terbaik, khususnya kepada para korban pencurian yang saat ini menjadi tersangka, bisa diberikan kemudahan dalam menjalani proses hukum, karena mereka juga korban yang sedang membela haknya,” katanya.

Meski demikian, pimpinan legislatif Tabanan ini tetap menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban dalam insiden tersebut. Dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di wilayah Kabupaten Tabanan maupun daerah lainnya di Bali. (bgn020)26073010

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menyepakati penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang DPRD Tabanan, pada Kamis (23/7/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Adapun empat regulasi strategis yang resmi disetujui bersama tersebut meliputi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebelum pengambilan keputusan, Badan Anggaran (Banggar), Pansus I, dan Pansus II DPRD Tabanan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan secara rinci. 

Dalam penyampaian laporan Banggar, Sekretaris Banggar yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana memaparkan hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Tabanan atas keberhasilannya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 12 kali berturut-turut.

Selain apresiasi, Banggar mendorong Pemkab Tabanan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui efisiensi sistem pengelolaan keuangan yang efektif, salah satunya pemanfaatan teknologi digital pada objek pajak dan retribusi daerah. “Kami berharap (ranperda) yang baru saja disetujui ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya berjalan optimal,” ujarnya.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua draf regulasi, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2046, Lara menekankan pentingnya implementasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini bertujuan agar pembangunan kawasan hunian di Tabanan selama 20 tahun ke depan berlangsung terarah, terkendali, dan berkelanjutan. 

Lara juga memberikan dorongan serupa untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihaknya mendesak agar Pemkab segera mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat luas setelah teknis pelaksanaannya rampung disusun. “Mendorong agar kedua perda tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati serta disosialisasikan agar dapat diimplementasikan secara efektif,” katanya.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Tabanan I Gusti Komang Wastana menyampaikan laporan pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Regulasi ini disahkan sebagai payung hukum penanganan bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi risiko wilayah Tabanan. “Mengingat kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, keberadaan Perda ini diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah,” ujarnya seraya menambahkan pentingnya penguatan peran pemerintah desa, desa adat, lembaga usaha, serta masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. 

Mengakhiri sidang, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah merampungkan pembahasan legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. “Sejalan dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerja sama DPRD dengan Kepala Daerah harus terus ditingkatkan. Terima kasih atas koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun sebagai pengabdian bersama mewujudkan Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani (AUM),” ujarnya. (*/bgn020)26072404