Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan pada Senin (21/9/2026). Rapat tersebut mengagendakan Persetujuan Bersama terhadap 5 rancangan peraturan daerah (ranperda) antara pihak legislatif dan eksekutif.

Rangkaian Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, serta dihadiri oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, jajaran Anggota DPRD, Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan

Agenda paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) serta Panitia Khusus (Pansus) III, IV, dan V DPRD Kabupaten Tabanan atas pencermatan mendalam terhadap lima Ranperda yang telah digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun lima ranperda strategis yang disetujui meliputi Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2026, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sanjayaning Singasana, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Dalam Laporan Badan Anggaran (APBD Perubahan TA 2026) yang dibacakan Sekretaris Banggar I Wayan Budi Artana, mencatat adanya peningkatan target pendapatan dan belanja dalam Perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,268 triliun lebih, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp2,351 triliun lebih. “Target Pendapatan Daerah sebesar Rp2,268 triliun lebih, meningkat sebesar Rp87,625 miliar lebih dari APBD Induk Tahun Anggaran 2026 yakni Rp2,181 triliun lebih. Target Belanja Daerah sebesar Rp2,351 triliun lebih, meningkat sebesar Rp94,726 miliar lebih dari APBD Induk Tahun Anggaran 2026 yakni Rp2,256 triliun lebih,” ujarnya.

Sementara laporan Pansus III (Dua Ranperda Penyertaan Modal Daerah) yang dibacakan Ketua Pansus III, A.A. Dharma Putra mengatakan laporan ini mencakup pembahasan penyertaan modal pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana. Pembahasan memastikan adanya landasan hukum yang jelas serta tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Penyertaan modal daerah agar dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas, serta diarahkan untuk pengembangan usaha yang produktif, memiliki prospek, sehingga tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin, tetapi mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.

Laporan Pansus IV tentang Ranperda SJUT yang dibacakan oleh Ketua Pansus IV, I Gusti Nyoman Omardani menyampaikan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) diarahkan untuk mewujudkan penataan jaringan utilitas yang sistematis, terpadu, aman, tertib, dan berkelanjutan. DPRD menekankan pentingnya koordinasi dengan penyelenggara jaringan serta penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksanaan teknis.

Sementara laporan Pansus V tentang Ranperda LP2B yang dibacakan oleh Ketua Pansus V I Wayan Lara mengatakan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan menjaga keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan kehidupan agraris di Tabanan.

Dia juga merinci capaian LP2B Kabupaten Tabanan kini mencapai 87,65 persen atau seluas 16.564,33 hektare. Capaian tersebut bertambah sekitar 107,78 hektare, setelah sebelumnya Pemkab Tabanan mempertimbangkan dampaknya terhadap ruang pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan pesisir. “Dengan demikian, capaian LP2B di Kabupaten Tabanan mencapai 87,65 persen dengan luas 16.564,33 hektar,” ungkapnya.

Setelah penyampaian seluruh laporan, rapat dilanjutkan dengan penetapan Keputusan Dewan dan penyampaian Pendapat Akhir oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa persetujuan bersama ini memiliki arti krusial bagi pembangunan Kabupaten Tabanan. Meski terdapat kesenjangan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Tabanan berkomitmen mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM)” melalui penataan kota dan pembangunan desa secara seimbang dan berkeadilan.

Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Tabanan atas kerja sama dan kemitraan harmonis dalam menuntaskan tugas-tugas konstitusional. “Saya mengajak seluruh pihak dan jajaran untuk tetap mempertahankan kekompakan, semangat kerja sama, dan suasana saling pengertian dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026,” katanya.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap lima Ranperda oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan bersama Bupati Tabanan. (bgn020)26092209

]]> https://baliglobalnews.com/dprd-tabanan-dan-pemkab-sepakati-persetujuan-bersama-5-ranperda-strategis/feed/ 0 https://baliglobalnews.com/finalisasi-pembahasan-paripurna-internal-dprd-tabanan-setujui-5-ranperda-strategis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=finalisasi-pembahasan-paripurna-internal-dprd-tabanan-setujui-5-ranperda-strategis https://baliglobalnews.com/finalisasi-pembahasan-paripurna-internal-dprd-tabanan-setujui-5-ranperda-strategis/#respond Sat, 19 Sep 2026 12:26:58 +0000 https://baliglobalnews.com/?p=133084 Singasana, Baliglobalnews Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna internal di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, pada Jumat (18/9/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh para Wakil Ketua dan Anggota DPRD mengagendakan penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) serta Panitia Khusus (Pansus) III, IV, […]]]>

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna internal di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan, pada Jumat (18/9/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri oleh para Wakil Ketua dan Anggota DPRD mengagendakan penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) serta Panitia Khusus (Pansus) III, IV, dan V terkait hasil finalisasi pembahasan lima rancangan peraturan daerah (ranperda). Kelima ranperda tersebut meliputi Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2026, Penyertaan Modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara, Penyertaan Modal daerah pada Perumda Sanjayaning Singasana, Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), serta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Rapat hari ini adalah paripurna intern di DPRD membahas tentang lima rancangan Perda. Pada prinsipnya, lima Ranperda ini akan kita jalankan untuk diproses sesuai tahapan pembentukan Perda. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan mendasar bagi Dewan,” ujar Arnawa usai memimpin rapat.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Badan Anggaran menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan APBD TA 2026 telah memenuhi prinsip efisiensi dan penyelarasan kebutuhan penganggaran daerah antara legislatif dan eksekutif.

Sementara Pansus III melaporkan pembahasan dua Ranperda penyertaan modal daerah, yakni untuk Perumda Sanjayaning Singasana dan PT Penjaminan Kredit Bali Mandara. Penyertaan modal Perumda Sanjayaning Singasana diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, kelayakan bisnis, dan analisis pasar. Sedangkan suntikan modal PT Penjaminan Kredit Bali Mandara ditujukan untuk memperluas jaminan kredit bagi pelaku UMKM dan koperasi di Tabanan.

Pansus IV menyampaikan laporan pembahasan Ranperda SJUT yang diarahkan menjadi landasan penyelenggaraan jaringan utilitas secara terpadu, aman, andal, efisien dan berkelanjutan. Pengaturan mencakup pembangunan, pengelolaan, akses, migrasi jaringan, pelayanan, tarif, pengawasan hingga pemulihan.

Sementara Pansus V menyampaikan Ranperda LP2B menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlanjutan sektor pertanian di Tabanan. Ranperda ini menjadi landasan hukum untuk melindungi ketersediaan lahan pertanian pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan.

Dalam pembahasan disebutkan, capaian LP2B di Tabanan mencapai 87,65 persen dari luasan Lahan Basah Sawah (LBS), atau 16.564,33 hektare. Ranperda tersebut juga mengatur pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, yang selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati. “Masyarakat petani kita ekonominya masih minim. Maka pemerintah wajib hadir memberikan kontribusi atau insentif yang diatur dalam Perbup. Bagi saya, lahan basah (sawah) wajib bebas pajak! Selain itu, infrastruktur irigasi harus dipastikan betul, jangan sampai lahan ditetapkan LP2B tapi irigasinya dibiarkan,” katanya.

Dengan disampaikannya seluruh laporan Banggar dan Pansus, DPRD Kabupaten Tabanan menyetujui kelima Ranperda tersebut untuk diproses ke tahapan pembentukan Perda. (*/bgn020)26091903

Singasana, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Tabanan pada Selasa (15/9/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus IV DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani didampingi Sekretaris Pansus, serta dihadiri jajaran Anggota Pansus IV, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tabanan, perwakilan Perumda Sanjayaning Singasana, Perumda Tirta Amerta, PT PLN (Persero) Tabanan, PT Telkom Indonesia, serta Tim Ahli DPRD Kabupaten Tabanan.

Dalam arahannya, Omardani menyampaikan bahwa pembentukan Ranperda SJUT merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan keberlanjutan infrastruktur utilitas di Kabupaten Tabanan, termasuk perlindungan terhadap estetika kawasan suci dan tempat suci. “Kami minta norma dalam Ranperda ini dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Ranperda ini tidak boleh sekadar menjadi produk hukum formalitas, melainkan harus memberikan manfaat nyata dalam menata tata ruang daerah,” ujarnya.

Omardani memberikan sejumlah masukan krusial kepada jajaran eksekutif Pemkab Tabanan, di antaranya kepastian penetapan koridor SJUT melalui Keputusan Bupati, kejelasan kriteria Kawasan Wajib SJUT, pembedaan tegas antara izin, dispensasi, dan rekomendasi, serta pengaturan kejelasan status barang milik daerah.

Pansus IV juga menekankan agar formulasi hubungan antara Tarif Layanan SJUT, Retribusi Daerah, dan pemanfaatan aset daerah diatur transparan. Pihak dewan meminta adanya tindakan tegas terhadap jaringan utilitas eksisting yang tidak memiliki izin resmi. “Terhadap jaringan utilitas yang tidak memiliki dasar pemanfaatan yang sah, kami minta dilakukan penertiban dan pembongkaran sesuai prosedur perundang-undangan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan,” katanya.

Merespons pembahasan tersebut, PT Telkom menyatakan kesiapannya untuk menjajaki kerja sama pengelolaan SJUT dengan Pemkab Tabanan, termasuk membuka opsi pelaksanaan proyek rintisan.

Sementara pihak PLN Tabanan mengingatkan pentingnya sosialisasi dan kesiapan jaringan bawah tanah (underground) sebelum pemotongan kabel udara dilakukan agar tidak mengganggu pasokan listrik publik. Kesiapan senada disampaikan Perumda Tirta Amerta terkait mitigasi kebocoran pipa air minum, serta Perumda Sanjayaning Singasana yang menyambut baik rencana optimalisasi tata kelola utilitas daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pencermatan komprehensif, Pansus IV menyepakati Ranperda SJUT untuk dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya setelah penyempurnaan draf teknis diselesaikan oleh tim penyusun. “Kami berharap Ranperda SJUT dapat memiliki landasan hukum yang jelas, mampu memberikan kepastian bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara utilitas dan masyarakat, serta mewujudkan penataan jaringan yang terpadu, aman, tertib, efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Tabanan,” pungkasnya. (*/bgn020)26091707

Singasana, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja guna mendalami pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Senin (14/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa, Pimpinan dan Anggota Pansus V, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabanan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda Tabanan, serta Tim Ahli DPRD dan Pemkab Tabanan.

Dalam arahannya, Arnawa menekankan bahwa pembatasan pemanfaatan lahan melalui Ranperda LP2B harus diimbangi dengan kompensasi atau dukungan insentif yang konkret dari pemerintah daerah kepada pemilik lahan.

“Secara mekanisme penyusunan, Ranperda ini sudah sesuai pedoman. Namun secara substansi perlu pendalaman, karena penetapan LP2B berkaitan langsung dengan pemanfaatan hak masyarakat atas lahannya. Pembatasan lahan pertanian harus diimbangi dengan dukungan insentif agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.

Sementara Ketua Pansus V I Wayan Lara menyampaikan bahwa regulasi ini harus mampu diimplementasikan secara efektif dan tidak tumpang tindih dengan zonasi pariwisata, industri, maupun permukiman. Pansus secara khusus menyoroti skema kompensasi bagi pemilik lahan, termasuk opsi pembebasan atau keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga nol persen sebagaimana yang telah diterapkan di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih.

“Kami meminta eksekutif melengkapi data dan kalkulasi rinci terkait potensi berkurangnya penerimaan pajak daerah jika keringanan PBB diterapkan, serta estimasi anggaran insentif lainnya. Data ini krusial sebagai bahan pertimbangan sebelum Ranperda disahkan,” katanya.

Di sisi lain, jajaran Pemkab Tabanan memaparkan bahwa Ranperda LP2B merupakan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 untuk membentengi Kabupaten Tabanan sebagai “Lumbung Beras Bali” dari ancaman alih fungsi lahan dan fragmentasi.

Secara persentase, Kabupaten Tabanan telah memenuhi ambang batas Lahan Baku Sawah (LBS) untuk penetapan LP2B daerah. Namun, adanya usulan agar Tabanan menambah porsi luasan LP2B guna menutup kekurangan luasan di kabupaten/kota lain se-Bali masih dinilai perlu dikaji secara cermat agar tidak mengunci ruang gerak pembangunan sektor lain di Tabanan.

Melalui pembahasan ini, DPRD Tabanan mendorong lahirnya Perda LP2B yang tidak hanya menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta keberpihakan yang adil bagi kesejahteraan para petani. (*/bgn020)26091711

Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan menyatakan persetujuan penuh dan apresiasinya terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dukungan resmi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Bupati pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi I Putu Eka Nurcahyadi. Pihaknya mengapresiasi jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati I Made Dirga yang telah mengantarkan lima Ranperda strategis tersebut untuk dibahas ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Adapun lima Ranperda yang disetujui meliputi Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida), Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Dalam pandangannya, Eka Nurcahyadi memaparkan bahwa Perubahan APBD TA 2026 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah penyesuaian strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam draf rancangan tersebut, Pendapatan Daerah dirancang naik 4,02 persen menjadi Rp2,268 triliun lebih, sementara Belanja Daerah dirancang naik 4,2 persen menjadi Rp2,351 triliun lebih.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana, Fraksi PDI Perjuangan menilai kedua regulasi ini sangat penting untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM lokal serta memperkuat struktur keuangan BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Dua Ranperda lainnya yang turut disoroti secara tajam adalah Ranperda LP2B dan Ranperda SJUT. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya Ranperda LP2B guna membentengi lahan pertanian produktif di Kabupaten Tabanan yang dijuluki sebagai Lumbung Beras Bali. “Ranperda LP2B ini merupakan komitmen nyata kami untuk menekan alih fungsi lahan produktif. Langkah ini penting untuk menjamin kedaulatan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan para petani di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Untuk Ranperda SJUT, Eka Nurcahyadi menyoroti maraknya penataan kabel provider yang sektoral dan semrawut, bahkan hingga ke kawasan pedesaan. Kondisi ini dinilai tidak hanya merusak estetika dan tata ruang, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. “Oleh karena itu, Ranperda SJUT dinilai krusial sebagai pedoman operasional jangka panjang untuk menata koridor pemasangan jaringan sekaligus mengamankan potensi retribusi daerah,” katanya.

Eka Nurcahyadi menyatakan seluruh anggota fraksi sepakat mendorong pembahasan kelima ranperda tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/bgn020)26091113

Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tabanan secara resmi menyetujui dan menyepakati lima rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi di ruang rapat paripurna pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan, I Ketut Budi Adnyana memaparkan sejumlah catatan serta rekomendasi strategis terhadap kelima rancangan regulasi tersebut.

Adapun lima regulasi yang disetujui meliputi Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida), Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyesuaikan postur anggaran. Namun, Budi Adnyana menegaskan agar setiap pergeseran dan penyesuaian anggaran tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat. “Perubahan APBD ini harus benar-benar diarahkan untuk menjawab dinamika pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat Tabanan,” ujarnya.

Mengenai dua Ranperda Penyertaan Modal, yakni pada PT Penjaminan Kredit Bali Mandara (Jamkrida) dan Perumda Sanjayaning Singasana, Fraksi Golkar menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan.

Terhadap PT Jamkrida Bali Mandara, penyertaan modal harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah serta mitigasi risiko, dengan target utama memperluas jaminan kredit bagi UMKM daerah.

Sementara untuk Perumda Sanjayaning Singasana, pengucuran modal wajib dibarengi dengan tata kelola perusahaan yang baik dari target kinerja yang terukur, serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Golkar juga memberikan perhatian mendalam pada Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Budi Adnyana mengingatkan bahwa perlindungan fungsi lahan tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan jaminan kesejahteraan bagi para petaninya. “Perlindungan LP2B hendaknya tidak hanya berorientasi pada perlindungan lahannya saja, tetapi juga memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi petani, penataan jaringan irigasi, sumber air, serta keberlangsungan kelembagaan subak,” katanya.

Sementara terkait Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), Fraksi Golkar mendorong agar penataan jaringan kabel listrik, internet, dan telekomunikasi segera ditertibkan secara terintegrasi agar tidak merusak estetika tata ruang kota maupun pedesaan, serta membahayakan keselamatan warga.

Dengan persetujuan dari Fraksi Golkar bersama fraksi-fraksi lainnya di DPRD Tabanan, kelima Ranperda ini resmi dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (*/bgn020)26091112

Singasana, Baliglobalnews

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan memberikan catatan serta masukan kritis terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Pihak legislatif mengingatkan agar pembentukan regulasi dan pengalokasian anggaran daerah tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap lima Ranperda yang digelar, pada Kamis (10/9/2026).

Pemandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh juru bicara I Nyoman Gede Andika. Dalam pemaparannya, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan daerah tidak diukur dari seberapa banyak regulasi yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana persoalan rakyat dapat diselesaikan. “Perda bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen nyata untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, membuka kesempatan ekonomi, melindungi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Terkait Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi Peningkatan Pendapatan Daerah menjadi Rp2,268 triliun dan Belanja Daerah menjadi Rp2,351 triliun dengan pembiayaan netto sebesar Rp82,683 miliar. Gerindra mendesak Pemkab Tabanan untuk memastikan anggaran pembiayaan tersebut produktif dan tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Mengenai dua Ranperda Penyertaan Modal yakni pada PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana. Fraksi Gerindra memberikan pengawasan ketat. Terkait PT Jamkrida Bali Mandara. Gerindra meminta adanya hasil kembalian yang jelas bagi rakyat. “Jangan sampai pemerintah daerah menyertakan modal, tetapi pelaku usaha rakyat tetap kesulitan memperoleh permodalan,” katanya.

Sementara Perumda Sanjayaning Singasana. Perumda didesak untuk tidak hanya sekadar mengelola aset, tetapi harus menjadi penggerak utama perekonomian daerah serta mampu memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perlindungan fungsi lahan pertanian akan kehilangan makna jika tidak diimbangi dengan jaminan kesejahteraan para petani. “Petani tidak boleh hanya diminta menjaga sawah demi ketahanan pangan daerah, sementara kesejahteraannya dibiarkan menjadi urusan pribadi. Jika Tabanan ingin tetap menjadi lumbung pangan Bali, maka petaninya harus sejahtera, lahannya produktif, dan regenerasinya terjamin,” ujarnya.

Sementara untuk Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), pihaknya mengingatkan agar penataan kabel dan utilitas tidak sekadar menjadi proyek fisik semata, melainkan harus memberikan dampak keindahan kota tanpa membebani biaya hidup masyarakat.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan persetujuan terhadap lima Ranperda bukanlah cek kosong. Setiap rupiah APBD harus memiliki target, keluaran, hasil serta dampak yang jelas. Penyertaan modal juga wajib menghasilkan imbalan hasil nyata bagi masyarakat serta kontribusi terukur terhadap PAD. Pada akhirnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Tabanan menyepakati penyampaian pidato pengantar Bupati Tabanan dan mendukung pembahasan lima Ranperda sesuai ketentuan. (*/bgn020)26091111

Singasana, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Kamis (10/9/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD I Nyoman Arnawa didampingi para Wakil Ketua DPRD mengagendakan Tanggapan/Jawaban Bupati Tabanan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Pidato Pengantar Bupati terkait lima rancangan peraturan daerah (ranperda).

Tanggapan Jawaban Bupati Tabanan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati I Made Dirga. Adapun lima regulasi strategis yang dibahas meliputi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara, Ranperda Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)

Wabup Made Dirga menyampaikan bahwa Perubahan APBD TA 2026 diarahkan untuk menyelaraskan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Mengenai penyertaan modal daerah, Pemkab Tabanan menjelaskan bahwa suntikan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara ditujukan untuk memperluas akses kredit dan penjaminan bagi UMKM lokal. “Sementara penyertaan modal pada Perumda Sanjayaning Singasana kami rancang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan guna mendorong perekonomian daerah serta mendongkrak kontribusi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Pada sektor perlindungan kawasan, Ranperda LP2B ditekankan sebagai langkah krusial dalam membentengi lahan sawah produktif demi menjamin ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi kesejahteraan para petani. “Sedangkan Ranperda SJUT menjadi jawaban Pemkab Tabanan dalam mewujudkan penataan jaringan kabel dan instalasi utilitas agar lebih rapi, aman, serta terintegrasi,” katanya.

Mengakhiri tanggapannya, Pemkab Tabanan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Tabanan yang telah menyetujui kelima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. “Kiranya penjelasan ini dapat dijadikan bahan dalam memperlancar pembahasan pada tahap-tahap berikutnya sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Nyoman Arnawa mengapresiasi keharmonisan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD Tabanan siap langsung bergerak cepat membentuk panitia khusus (pansus) dan menggelar rapat gabungan komisi untuk membedah rincian dari masing-masing Ranperda. “Dengan disampaikannya jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi hari ini, seluruh tahapan awal telah berjalan lancar. Selanjutnya, kami di dewan akan memproses kelima Ranperda ini melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi maupun pansus secara mendalam dan cermat,” ujar Arnawa.

Rapat turut dihadiri jajaran Forkopimda, Asisten Setda Tabanan, para kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, hingga para camat se-Kabupaten Tabanan. (bgn020)26091014

Singasana, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan menegaskan sikap hati-hati terkait rencana penyuntikan modal bagi Perusahaan Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana. Pihak legislatif mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta pemaparan proposal bisnis yang jelas sebelum melangkah ke pembahasan alokasi anggaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa seusai memimpin rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Tabanan pada Rabu (9/9/2026).

Arnawa mengungkapkan bahwa usulan Ranperda penyertaan modal untuk Perumda Sanjayaning Singasana yang merupakan perubahan nama dari Perusahaan umum daerah Dharma Santhika sebetulnya merupakan kelanjutan dari skema permohonan modal masa sebelumnya. Dari total permohonan awal Rp10 miliar, baru terealisasi sekitar Rp4 miliar, sehingga tersisa Rp6 miliar yang kembali dimohonkan.

Meski Ranperda tersebut masuk dalam pembahasan, DPRD Tabanan tidak ingin terburu-buru mengucurkan sisa anggaran tersebut tanpa adanya kajian kinerja yang transparan. “Kami sudah bicara langsung dengan Pak Bupati bahwa kami akan evaluasi betul urusan ini. Sekian tahun Perumda ini berjalan, apa saja yang sudah dihasilkan, bagaimana profitnya, dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Arnawa menekankan bahwa pihak DPRD Tabanan telah meminta jajaran direksi Perumda Sanjayaning Singasana untuk menyerahkan dokumen proposal resmi sebelum anggaran dapat dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Saya minta proposalnya dulu datang baru kita berbicara anggaran. Kita ingin tahu bentuk proposalnya seperti apa, apakah berupa penyertaan uang tunai atau berbentuk aset, karena kita belum tahu. Semua harus kita pelajari dulu,” katanya.

Pihaknya menyampaikan keputusan mengenai besaran modal yang nantinya disetujui apakah diberikan secara penuh, sebagian, atau dalam bentuk lain akan sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan. “Kita lihat kemampuan keuangan daerah seperti apa, apakah diberikan sepenuhnya atau separuh. Yang jelas, tujuan kita adalah memastikan setiap penyertaan modal daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tabanan,” pungkasnya. (bgn020)26090915

Singasana, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) startegis di Ruang Sidang Utama DPRD Tabanan pada Rabu (9/9/2026).

Pidato pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati I Made Dirga. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa serta dihadiri segenap Anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten setda, Inspektur, kepala perangkat daerah, hingga pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Wabup Dirga menyampaikan bahwa pengajuan lima Ranperda ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Adapun lima usulan Ranperda strategis yang disampaikan meliputi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perumda Sanjayaning Singasana, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Mengenai Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Wabup Dirga memaparkan bahwa perubahan APBD 2026 menjadi bentuk penyesuaian strategis terhadap KUA-PPAS 2026. Postur Pendapatan Daerah pada rancangan perubahan ini dirancang sebesar Rp2,268 triliun lebih (naik 4,02 persen atau Rp87,625 miliar dari APBD Induk). Sementara Belanja Daerah dirancang sebesar Rp2,351 triliun lebih (naik 4,2 persen atau Rp94,726 miliar). Defisit anggaran sebesar Rp82,683 miliar lebih akan ditutup melalui pembiayaan netto. “Perubahan ini merupakan penyesuaian strategis terhadap KUA-PPAS TA 2026 yang difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wilayah dan pelayanan kesehatan,” ujarnya

Pada Ranperda Penyertaan Modal untuk PT Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Sanjayaning Singasana, kebijakan ini ditujukan untuk menyehatkan rasio penjaminan usaha rakyat, mendukung perluasan akses pembiayaan UMKM, serta memperkuat ekspansi bisnis BUMD demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Terkait Ranperda LP2B, Pemkab Tabanan berkomitmen membentengi status daerah sebagai lumbung beras Bali dari maraknya alih fungsi lahan produktif akibat pesatnya pembangunan pemukiman dan industri. “Melalui Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk menjamin ketersediaan lahan, memberikan perlindungan kepada petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.

Wabup Dirga menyebutkan Ranperda SJUT diajukan sebagai pedoman operasional jangka panjang untuk menata pemasangan kabel dan tiang utilitas yang selama ini terpasang kurang tertib, guna menjaga estetika tata ruang kawasan serta menjamin keselamatan masyarakat. “Kami berharap pembahasan kelima Ranperda ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu bersama jajaran legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menanggapi penyampaian pidato pengantar tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa secara resmi menutup agenda paripurna awal dan mengarahkan kelanjutan pembahasan ke tingkat fraksi-fraksi dewan. “Demikianlah telah kita dengarkan pidato pengantar Bupati terhadap lima Ranperda untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (bgn020)26090914