Jembrana, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar Ny. Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK Ny. Arya Wibawa menghadiri gelaran Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali bertajuk “Berbelanja dan Berbagi” di kawasan Gedung Ir. Soekarno, Jembrana, pada Jumat (7/8/2026). Turu hadir Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Koster serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Ny. Jaya Negara juga menyerahkan bantuan berupa 10 tas belanja kepada 10 orang penerima dari masyarakat Kabupaten Jembrana. Tas tersebut berisi berbagai kebutuhan hasil belanja produk UMKM dan pedagang lokal yang ada di Pasar Rakyat.

Ny. Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurut dia, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbelanja produk lokal dan UMKM, namun juga menjadi momentum untuk berbagi dan membantu masyarakat di Kabupaten Jembrana. “Selain dapat berbelanja produk masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi dan mempererat rasa kebersamaan antardaerah di Bali,” ujarnya.

Sementara Ny. Koster mengatakan Pasar Rakyat PKK merupakan program yang telah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali. “Melalui pasar rakyat ini kami mengajak petani dan UMKM untuk menjual produknya. Awalnya dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Bali dan seluruh pengurus PKK bergotong royong membantu masyarakat,” katanya.

Ny. Koster juga menyampaikan melalui kegiatan ini setiap TP PKK kabupaten/kota diwajibkan berbelanja produk UMKM yang kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk paket bantuan. Untuk kegiatan kali ini, Kabupaten Jembrana menyiapkan 20 tas bantuan, sedangkan kabupaten/kota lainnya masing-masing 10 tas. “Tujuan mulia kita adalah menjalin silaturahmi dengan sesama pengurus, kemudian menyapa UMKM, mengajak masyarakat untuk peduli, dan di sini juga ada perputaran uang sehingga Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk berkembang,” tegasnya. (*/bgn003)26080708

Jembrana, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada warga Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, yang bergotong-royong membangun Pura Kahyangan Tiga, yakni Pura Desa lan Puseh, sekaligus melaksanakan upacara karya mamungkah, mupuk pedagingan, mapadudusan alit, wraspati kalpa utama, dan ngusaba desa pada Rahina Anggara Kasih Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Wakil Gubernur Giri Prasta menekankan bahwa persatuan, kerja sama, solidaritas, semangat gotong-royong, dan rasa persaudaraan harus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. “Ngiring sagilik-saguluk salunglung sabayantaka. Dengan begitu, yadnya seberat apa pun akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Hilangkan rasa dengki agar upacara suci, mulai dari persiapan hingga selesai, senantiasa diberikan kemudahan,” katanya.

Selanjutnya, Giri Prasta menyampaikan keinginannya untuk membangun perekonomian masyarakat yang sehat dan berkelanjutan melalui pengembangan Taman Bali Banten, yakni kawasan khusus yang ditanami berbagai jenis tanaman dan bahan kebutuhan upacara, seperti janur, daun pisang, daun beringin, daun sirih, daun pandan, bunga, kelapa, pisang, pinang, dan tanaman penunjang lainnya. Menurut dia, keberadaan taman tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh sarana upacara sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Dia juga mengingatkan bahwa Pura Kahyangan Tiga merupakan pura tempat berstananya Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi Brahma, Wisnu, dan Iswara. Oleh karena itu, Pura Kahyangan Tiga merupakan milik seluruh krama desa tanpa membedakan kasta maupun strata sosial.

Usai melaksanakan persembahyangan bersama, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melaksanakan penandatanganan prasasti Pura Desa lan Puseh, Desa Pangyangan. (*/bgn003)26070816

Jembrana, Baliglobalnews

Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali terus mendorong percepatan implementasi enam standar pelayanan minimal (SPM) melalui kegiatan aksi sosial (Aksos) “Membina dan Berbagi” yang digelar di Kabupaten Jembrana pada Senin (8/6/2026). Selain memberikan edukasi terkait transformasi Posyandu, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sembako kepada para kader Posyandu.

Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pakraman Dauhwaru dan Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pakraman Kerta Jaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 120 kader Posyandu dari sejumlah desa dan kelurahan mengikuti kegiatan tersebut.

Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Putu Anom Agustina menyampaikan bahwa transformasi Posyandu menjadi lembaga yang menangani enam bidang SPM merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut dia, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mendukung pembangunan di tingkat desa melalui pola kerja yang kolaboratif dan terintegrasi. “Dengan pembagian tugas berdasarkan masing-masing bidang standar pelayanan minimal, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui sinergi antara kader, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Dia menyatakan transformasi Posyandu bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak, ibu, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, Posyandu diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan di lingkungannya masing-masing.

Dia mengharapkan Posyandu menjadi pusat layanan informasi berbasis data yang mampu menangkap dan menampung aspirasi masyarakat. Data yang dihimpun kader Posyandu dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Menurut dia, Posyandu juga harus mengedepankan pendekatan adaptif dan responsif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sedangkan responsif berarti cepat mengidentifikasi permasalahan serta mendorong penyelesaiannya secara terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini, Posyandu telah bertransformasi dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menangani enam bidang SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Made Dwi Dewata menekankan pentingnya validitas data yang diperoleh kader di lapangan. Menurut dia, seluruh informasi yang berhasil dihimpun akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia juga mengajak para kader untuk turut aktif menyosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong terciptanya lingkungan yang bersih sekaligus mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai implementasi Program Posyandu 6 SPM sekaligus menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu untuk masing-masing kader. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jembrana mencapai 3.600 kilogram beras, 7.200 butir telur, dan 240 kotak susu.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana Ny. Kembang Hartawan mengungkapkan bahwa Kabupaten Jembrana saat ini memiliki 329 Posyandu dengan jumlah kader mencapai 2.648 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 Posyandu telah melaksanakan Program Posyandu 6 SPM. Dia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan TP Posyandu Provinsi Bali.

Menurut dia, kolaborasi dan pendampingan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi Program Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Dia berharap melalui kegiatan aksos tersebut pemahaman kader terhadap transformasi Posyandu semakin meningkat sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. (*/bgn003)26060902

Jembrana, Baliglobalnews

Dua kecamatan di Kabupaten Jembrana, yakni Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan, menjadi lokasi terakhir roadshow Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (Padas) Tahun 2025 dari total 57 kecamatan se-Bali pada Kamis (27/11/2025).

Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali Ny. Koster dalam sosialisasinya yang ke-56 di GOR Banjar Kebebeng, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi di TPA Suwung, Denpasar, yang menampung sampah selama puluhan tahun hingga menggunung.

Ny. Koster menyebutkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan pembakaran yang selama ini dilakukan justru menimbulkan masalah baru karena menghasilkan zat beracun seperti dioksin yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Itu menjadi gunung sampah yang kini jadi musibah lingkungan dan kesehatan bagi warga,” jelasnya sembari mengajak masyarakat untuk mulai menata kembali penanganan sampah agar tidak menjadi masalah.

Menurut Ny. Koster, sistem ideal yang bisa dilakukan dalam menangani sampah saat ini yakni sampah organik diselesaikan oleh masyarakat langsung di sumber, sementara sampah anorganik dapat diselesaikan oleh desa maupun secara berjenjang hingga kecamatan dan kabupaten/kota. “Desa harus punya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R). Sampah anorganik bawa ke TPS3R, jangan sampai sampah organic, apalagi yang basah, dibawa juga ke sana dan akhirnya bercampur. Nanti justru menjadi masalah baru lagi. Makanya, untuk sampah organik harus selesai di sumbernya langsung,” jelasnya sembari menyampaikan konsep teba modern, inovasi pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga yang memodifikasi konsep tradisional teba (lubang di belakang rumah) menjadi komposter berbahan beton dan dilengkapi penutup. Sistem ini bertujuan mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan menjadi pupuk kompos secara alami, sehingga mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA).

Sosialisasi ke-57 berlangsung di Wantilan Pura Puseh, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan.

Anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi menyampaikan bahwa salah satu upaya mewujudkan Bali Bersih Sampah adalah dengan memilah sampah sesuai jenisnya. Sampah organik kering dapat diolah menggunakan Teba Modern maupun Teba konvensional, sedangkan sampah organik basah dan sampah dapur dapat dikelola melalui tong komposter. Dia pun mendemonstrasikan kepada masyarakat proses penggunaan dan pengelolaan sampah menggunakan tong komposter.

Selain itu, dia juga menyampaikan pengolahan sampah 3R, yakni reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang), yang merupakan metode pengelolaan sampah untuk mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Konsep ini bertujuan meminimalkan produksi sampah dengan mengurangi penggunaan barang, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, serta mengolah sampah menjadi produk baru.

Terakhir, dia mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Menurutnya, limbah plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah, mengurangi kesuburannya, serta melepaskan zat beracun ke air tanah. Apabila sampah plastik dibakar secara terbuka, maka akan melepaskan gas beracun yang berbahaya karena asap pembakaran plastik dapat menyebabkan masalah pernapasan.

Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana Ny. Kembang Hartawan menyambut baik sosialisasi tersebut. “Saya mengajak para perbekel/bendesa adat/TP PKK desa/kelurahan/pakis untuk bergerak bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung program penanganan sampah berbasis sumber ini,” ungkapnya. (*/bgn003)25112716

Jembrana, Baliglobalnews

Gerakan Bali Bersih Sampah merupakan inisiatif kolaboratif Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi masalah sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, desa adat, hingga pelaku usaha, dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah serta menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang bersih dan lestari.

Hal itu disampaikan Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali Ny. Koster pada Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di tiga kecamatan di Jembrana pada Rabu (26/11/2025), di Wantilan Pura Dalem Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kantor Desa Baluk, Kecamatan Negara, dan di Pura Dalem Sangkaragung, Kecamatan Jembrana.

Ny. Koster menyampaikan bahwa Gerakan Bali Bersih Sampah menekankan bahwa penanganan sampah bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan demi keberlanjutan lingkungan. Dia menyampaikan bahwa selama ini masyarakat sering membakar sampah karena dianggap sebagai jalan pintas, namun kebiasaan ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. “Membakar sampah dapat menyebabkan polusi udara, risiko kesehatan seperti penyakit pernapasan, potensi kebakaran yang meluas, serta dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau pidana. Sebaiknya, kelola sampah dengan cara memilah sampah organik dan anorganik, mengomposkan sampah organik, serta mendaur ulang sampah anorganik,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini diperkuat oleh Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta berbagai Surat Edaran, termasuk SE Nomor 09 Tahun 2025 yang juga mengatur sanksi bagi pelanggar. “Limbah plastik berbahaya karena mengandung bahan kimia beracun yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem,” katanya seraya mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kekeliruan pengelolaan seperti yang terjadi di TPA Suwung, Denpasar, selama puluhan tahun. Untuk itu, ia menyampaikan konsep pengolahan sampah langsung di sumber. (*/bgn003)25112704

Jembrana, Baliglobalnews

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ny. Koster menegaskan pentingnya penataan kelembagaan Posyandu sebagai langkah awal dan pondasi utama dalam mewujudkan transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Bali. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali “Membina & Berbagi” Tahun 2025 yang kelima di Wantilan Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada Senin (10/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Kembang Hartawan, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Camat Mendoyo, Perbekel Yehembang serta para kader Posyandu Desa Yehembang.

Ny. Koster mengatakanb berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang sejajar dengan TP PKK. Perubahan ini menandai perluasan peran Posyandu yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. “Posyandu sekarang tidak lagi hanya urusan kesehatan, tetapi sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Kader Posyandu memiliki kewajiban membangun desa dan berhak atas insentif sesuai kemampuan desa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Posyandu 6 SPM mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Setiap banjar diharapkan memiliki pengurus Posyandu sesuai lingkup bidangnya agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Menurut Ny. Koster keberhasilan pelaksanaan peran baru posyandu sangat bergantung pada kerapian struktur organisasi dan sinergi antarjenjang, mulai dari banjar hingga provinsi. “Kita tata dahulu kelembagaannya. Kalau Posyandu di Bali bergerak cepat, solid, dan satu semangat, maka Bali juga akan cepat mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.

Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga mendorong para kader agar rutin melakukan sosialisasi, berbagi informasi, dan menjaga semangat gotong royong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Kadis PMD I Made Dwi Dewata menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan Posyandu menjadi 6 SPM merupakan implementasi langsung amanat Permendagri 13/2024. Kader Posyandu di setiap banjar diharapkan mampu menerima pengaduan masyarakat, melakukan verifikasi, serta menyampaikan laporan secara berjenjang ke tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. “Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat desa. Melalui penataan kelembagaan yang baik, seluruh proses ini akan berjalan lebih efektif dan terukur,” katanya.

Sementara Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Kembang Hartawan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 2.425 kader Posyandu aktif di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. TP Posyandu Jembrana terus menjalin kerja sama dengan perangkat daerah terkait serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis guna memperkuat penerapan Posyandu 6 SPM.

Dia menyampaikan saat ini di Kabupaten Jembrana telah terdapat dua posyandu percontohan yang menerapkan konsep 6 SPM, dan ke depan akan dikembangkan sehingga setiap kecamatan memiliki Posyandu yang menerapkan 6 SPM secara optimal. “Kami berharap melalui pembinaan dan arahan yang diberikan, para kader semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas layanan Posyandu di Jembrana akan terus meningkat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel, berupa 30 kilogram beras, dua kerat telur, dan dua kotak susu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aksi sosial ini merupakan bagian dari program rutin TP Posyandu Provinsi Bali yang telah dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, dengan tujuan memperkuat semangat kebersamaan dan meneguhkan peran kader dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. (*/bgn003)25111010

Tabanan, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan tanggap darurat bencana alam senilai total Rp1.001.800.000 kepada masyarakat yang terdampak banjir besar pada (10/9/2025) lalu di Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Bantuan ini diserahkan langsung di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, pada Kamis (2/10/2025).

Gubernur Koster didampingi oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, anggota DPRD Tabanan, dan berbagai stakeholder terkait saat menyerahkan bantuan yang bersumber dari donasi masyarakat melalui rekening Bali Peduli Bencana dan dana gotong royong pegawai Pemprov Bali. “Semoga bantuan ini dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, terutama yang punya usaha seperti kandang ayam, bengkel, semoga bisa beraktivitas kembali cepat,” ujarnya seraya berharap rumah yang rusak segera diperbaiki.

Dia merinci bantuan tersebut disalurkan untuk perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi di dua kabupaten. Secara total, bantuan disalurkan kepada 20 penerima di Kabupaten Tabanan dan 32 penerima di Jembrana. 

Di Kabupaten Tabanan, bantuan difokuskan untuk perbaikan 19 unit rumah dan satu Pura Beji dengan total bantuan Rp504.000.000. Besaran bantuan yang diterima bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp15 juta, hingga Rp40 juta untuk rumah rusak, serta Rp85 juta untuk Pura Beji Puseh Desa Adat Bedha, Kecamatan Tabanan.

Sementara untuk Kabupaten Jembrana diserahkan sekitar Rp497.800.000 yang disalurkan untuk perbaikan 11 unit rumah (6 unit rusak berat). Selain itu, bantuan juga disalurkan untuk penguatan ekonomi, termasuk 19 unit tempat usaha, dan 14 unit usaha ternak ayam yang terdampak.

Menyikapi bencana banjir yang disebut Gubernur Koster sebagai yang terbesar akibat curah hujan tertinggi (395 mm). Pihaknya mencanangkan rencana mitigasi jangka panjang dengan wacana memasang alarm di sungai untuk mendeteksi ketinggian air. “Pertama adalah normalisasi sungai. Yang kedua, melakukan audit wilayah sungai dari hulu sampai hilir. Di mana terjadi pendangkalan harus dikeruk, dinormalisasi. Kemudian kalau ada yang sudah gundul di wilayah daerah aliran sungai (DAS) itu harus reboisasi dan revitalisasi,” katanya.

Gubernur Koster juga menyinggung perlunya sosialisasi kepada warga yang rumahnya berada di pinggir sungai agar bersedia diajak bicara terkait potensi relokasi, mengingat banjir besar yang terjadi kali ini merupakan yang paling parah dan baru pertama terjadi.

Sementara seorang warga Tabanan penerima bantuan, Susiani, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah. Dia mendapat bantuan Rp40 juta untuk perbaikan rumah sekaligus tempat usaha miliknya yang terdampak bencana. “Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” ungkapnya. (bgn020)25100216

Jembrana, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara peluncuran Desa BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor yang berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Selasa (9/9/2025) pagi. Program Desa BISA Ekspor merupakan wujud semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membuka akses ke pasar global untuk memberikan manfaat konkret bagi desa.

Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan langkah awal lahirnya semangat baru dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi yang selama ini tumbuh di desa harus terus didorong agar mampu menembus pasar global. “Melalui program Desa BISA Ekspor, potensi lokal yang selama ini tumbuh di desa, baik pertanian, perikanan, kerajinan, maupun produk kreatif, kita dorong agar mampu menembus pasar global. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor dan penopang devisa negara,” katanya.

Dia menyebutkan pelepasan ekspor pada kesempatan ini merupakan bukti bahwa desa memiliki daya saing dan mampu menghadirkan produk yang diminati pasar dunia. Langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia untuk semakin percaya diri mengembangkan potensi lokal menuju kemandirian ekonomi. “Bali tidak hanya dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga potensi pertanian yang luar biasa. Di balik hamparan sawah dan kebun yang tertata harmonis dengan lanskap alam, tersimpan beragam komoditas pertanian unggulan yang kini menjadi bagian penting dalam peta ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kakao dan hasil perikanan telah dikenal akan kualitasnya dan mulai menembus pasar mancanegara. Karakteristik alami, proses budidaya yang ramah lingkungan, serta sentuhan tradisi lokal menjadi keunggulan kompetitif Bali dalam sektor ekspor pertanian,” jelasnya.

Wagub Giri Prasta menegaskan dengan semangat pertanian organik dan berkelanjutan, para petani Bali, khususnya generasi muda, kini semakin aktif meningkatkan standar mutu, memperluas jejaring ekspor, serta berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran digital. Potensi ekspor pertanian Bali bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang selaras dengan alam. “Launching Desa BISA Ekspor ini sejalan dengan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Bali patut berbangga karena membangun kualitas ekspor tidak hanya dari sisi teknis dan estetika produk, tetapi juga dengan spirit Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Dengan memegang nilai ini, setiap komoditas Bali lahir dari proses yang menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan komunitas akar rumput, mulai dari petani organik hingga perajin insan kreatif,” katanya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor adalah program strategis yang hadir untuk menjembatani potensi desa dengan peluang pasar dunia. Program ini memperkuat upaya pemberdayaan desa agar produk unggulannya memiliki standar internasional, berdaya saing, dan siap ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud nyata implementasi program BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi pusat produksi, tetapi tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dalam ekosistem perdagangan internasional. “Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kita akan terus meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi lokal desa agar semakin berdaya. Ini adalah langkah konkret menuju desa yang berdaya saing global,” katanya.

Menurut dia, keterhubungan dengan pasar global adalah kunci agar desa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi bangsa. “Kami berkomitmen agar Desa BISA Ekspor bukan sekadar seremonial semata, melainkan bagian penting dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ini adalah wujud nyata transformasi desa menuju kemandirian, inovasi, dan daya saing global,” katanya.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang menegaskan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia dengan menggali potensi desa dan masyarakat desa. “Program ini sebagai bentuk kolaborasi yang mensinergikan program yang sudah ada. Hari ini dilaksanakan ekspor kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura,” katanya.

Budi Santoso menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam setiap programnya menekankan prinsip 3T (Terbaik, Terbanyak, Tercepat). “Dalam konteks acara kali ini, diharapkan mampu memberikan yang terbaik. Produk unggulan yang dipasarkan ke pasar internasional harus memiliki kualitas terbaik, jumlah terbanyak, dan dilakukan secepat mungkin. Presiden tidak ingin berlama-lama melihat masyarakat masih hidup susah, sulit bekerja, dan sulit sekolah. Untuk itu, semua harus diwujudkan dengan segera,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI tentang Pemberdayaan Desa Berorientasi Ekspor dalam rangka Pengembangan Ekspor Nasional, sekaligus pelepasan ekspor kakao, perikanan, dan hortikultura.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata. (*/bgn003)25090903

Jembrana, Baliglobalnews

Hukum menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Kesadaran hukum penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Bale Kertha Adhyaksa menjadi terobosan pelayanan dibidang hukum yang perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Bale Kertha Adhyaksa merupakan langkah yang sangat bijaksana, yang perlu didukung dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah yang memerlukan pendampingan hingga penyuluhan hukum.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Peresmian Bale Kertha Adhyaksa Kejaksaan Negeri Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana pada Rabu (11/6/2025) pagi. “Ini merupakan program dan terobosan yang sangat bagus. Mengizinkan, pertemukan hukum adat di Bali dengan hukum modern menjadi satu wahana baru, diwadahi dengan Bale Kertha Adhyaksa. Ini sangat bagus, konsepnya bagus,” ungkapnya.

Dia menyebutkan Bali memiliki 1.500 desa adat dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang keberadaan desa adatnya masih utuh dan eksis mampu berperan dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali. Terlebih saat ini telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. “Desa adat memiliki unsur kelembagaan yang sangat lengkap seperti sebuah negara. Memiliki wilayah, rakyat (krama), organisasi pemerintahan seperti prajuru desa, sabha desa dan kertha desa. Memiliki aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan dengan awig-awig dan perarem. Ini merupakan warisan adiluhung yang kita miliki di Bali,” jelasnya.

Menurut Gubernur, dengan hadirnya Bale Kertha Adhyaksa, selain untuk kepentingan Kejaksaan dalam menjalankan hukum dengan hukum modern sekaligus mengintervensi hukum adat di Bali agar bisa aktif kembali. “Terobosan yang sangat konkrit untuk menjalankan tatanan kehidupan kita di Bali. Saya dengar, mulai 2026 proses hukum dengan hukum adat atau kearifan lokal bisa diakui. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diselesaikan di tingkat desa/desa adat. Sehingga beban negara dalam menangani perkara bisa berkurang. Ini sangat bagus. Jika memang ini benar dilakukan maka Kita di Bali sudah sangat siap untuk menjalankannya. Ini merupakan program yang betul-betul sangat cocok untuk kita di Bali. Kita harus merespon program ini dengan baik. Kita harus berterimakasih kepada Kajati Bali atas terobosan yang bagus ini. Saya harap ini bisa dijalankan dengan baik,” terangnya.

Gubernur menyatakan peresmian Bale Kertha Adhyaksa ini tentu akan mengurangi masalah hukum yang berpotensi di desa dan menjadi contoh bagi daerah lain. Tidak kalah penting juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali sehingga masyarakat Bali memahami aturan-aturan dan juga akan mengetahui hak secara hukum sebagai warga negara serta mampu membantu untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana dalam arahannya menjelaskan bahwa Bale Kertha Adhyaksa merupakan tempat penyelesaian masalah hukum di tingkat desa maupun desa adat. Selain itu tempat ini juga sebagai sarana edukasi dan pendampingan hukum.

Kejaksaan akan melakukan pendampingan di desa adat dan sekarang hanya memperluas serta memperluas ruang cakupannya, hingga betul-betul desa adat ini mandiri. Sehingga keberadaan Bale Kertha Adhyaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan.

“Sebenarnya ini hanya merevitalisasi hukum adat yang sejak dulu sudah ada dipadukan dengan dengan hukum modern. Pengakuan terhadap hukum adat sangat dijunjung tinggi. Program ini tidak akan tumpang tindih dengan hukum Adat. Ini merupakan bagian dari Desa Adat. Permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai kehilangan kambing tapi malah kehilangan sapi atau rumah karena berhadapan dengan hukum,” ungkapnya.

Hadir Kajari Jembrana Salomina Meyke Saliama, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kapolres Jembrana Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Mohammad Adriansyah, kepala perangkat daerah serta perbekel dan bendesa se-Jembrana. (*/bgn003)250611

Jembrana, Baliglobalnews

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster-Giri Prasta (Koster-Giri) mengaku termotivasi mewujudkan program pendidikan gratis SMA/SMK di Bali.

“Apalagi, saat kepemimpinan kami (Koster-Cok Ace) telah menyalurkan beasiswa untuk 10.500 siswa dan membangun 17 SMA/SMK se-Bali,” kata Koster saat kampanye Koster-Giri di Pekutatan dihadiri ribuan warga pada Senin (11/11/2024).

Koster mencontohkan spirit kuat Gede Winasa sebagai senior berpengalaman menjadi Bupati mempengaruhi kebijakan nasional, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. “Kini pendidikan kesehatan semakin baik di Bali. output pendidikan makin berkualitas. Dipenuhi sarana prasarana baik. Sehingga, generasi muda bisa belajar dengan nyaman,” katanya.

Selain itu, Koster-Giri juga telah membangun sejumlah infrastruktur di Jembrana ketika keduanya menjadi Gubernur Bali dan Bupati Badung. Pembangunan jalan, restorasi pura, krematorium Bahagia, wantilan, dan fasilitas dilakukan dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Bali dan Badung.

Koster-Giri dan Bang-Ipat gelar kampanye di beberapa lokasi yang dihadiri ribuan warga seperti di Kecamatan Gilimanuk, Negara dan Penyaringan.

Koster Giri telah terbukti dan teruji membangun Jembrana, Bali. Warga Jembrana mengaku telah merasakan karya tangan Koster-Giri. Seperti pembangunan krematorium, restorasi pura, wantilan, pasar, infrastruktur jalan dan jembatan serta pendidikan dan kesehatan gratis. Baik Koster dan Giri telah melakukannya untuk krama Jembrana.

Sementara itu, paslon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana nomor 2 Made Kembang Hartawan-Ngurah Patriana Krisna (Bang-Ipat) akan membeli rumah di Denpasar untuk dijadikan rumah singgah. Selain itu, Bang-Ipat akan menyiapkan mobil antar jemput pasien.

Fasilitas kesehatan gratis ini akan membantu krama Jembrana yang melakukan pengobatan ke Denpasar. Program ini juga bertujuan membantu warga yang akan beraktifitas ke Denpasar, seperti kuliah dan keperluan lainnya.

Made Kembang menjelaskan warga berterima kasih kepada Wayan Koster karena telah membantu warga Jembrana. Di depan mata dan sudah dirasakan yakni krematorium. Selain itu masih banyak bantuan Koster sewaktu menjadi DPR RI dan Gubernur Bali.

Tak hanya itu, Giri Prasta juga telah banyak membantu warga Jembrana melalui program Badung Angelus Buana. Pura dan wantilan di Jembrana banyak yang telah direnovasi dan restorasi.

“Terima kasih kepada Pak Koster. Sejak DPR hingga jadi Gubernur Bali banyak bantuan wantilan dan juga pembangunan krematorium. Pak Giri banyak bantu dengan program Badung Angelus Buana di Pekutatan dan Jembrana seluruhnya. Banyak tempat ibadah yang dibantu Pak Giri,” jelas Kembang. (adv/bgn008)24111312