Amlapura, Baliglobalnews

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Bali, jajaran Pemprov Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster sembahyang dan ngaturang pakeling di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada Rabu (12/8/2026). Persembahyangan dilaksanakan bertepatan dengan Tilem Sasih Karo, Buda Umanis Tambir.

Pelaksanaan ngaturang pekeling menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keseimbangan pembangunan Bali secara sekala dan niskala. Pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata, tetapi juga dilandasi nilai-nilai spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Melalui persembahyangan tersebut, Gubernur Wayan Koster bersama jajaran Pemprov Bali menghaturkan bakti sekaligus memohon ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar seluruh upaya pembangunan Bali senantiasa memperoleh restu dan tuntunan, serta dianugerahi kerahayuan, keselamatan, kelancaran, dan kekuatan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Momentum HUT ke-68 Pemerintah Provinsi Bali sekaligus menjadi ruang refleksi untuk memperkuat komitmen dalam menjaga keharmonisan pembangunan Bali. Kemajuan pembangunan diharapkan tetap berjalan selaras dengan upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta kebudayaan Bali yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual sebagai pondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala.

Persembahyangan berlangsung khidmat dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta istri, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Rangkaian persembahyangan dipuput oleh Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pamayun dari Kadatuan Kawista Pura, Grya Belatungan, Tabanan. Melalui momentum HUT ke-68 ini, Pemerintah Provinsi Bali meneguhkan kembali semangat untuk melanjutkan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan sekala-niskala, sehingga kemajuan yang dicapai tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian alam, budaya, dan kehidupan Bali secara berkelanjutan. (*/bgn003)26081311

Amlapura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meninjau progress pembangunan sekaligus penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk Siswa SD, SMP, dan SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Senin (13/7/2026).

Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berdiri di lahan Pemerintah Provinsi Bali seluas 5,6 hektare, bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dengan memperluas akses pendidikan yang merata. Program sosial pendidikan ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan pendidikan dan fasilitas asrama yang layak.

Gubernur Koster menyempatkan waktu menyapa siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang sedang melakukan proses pendaftaran hingga meninjau ruang kelas belajar siswa SD yang dilengkapi dengan  meja/kursi untuk siswa dan guru, lemari, media pembelajaran papan tulis, dan infrastruktur pendukung berupa pencahayaan lengkap dengan kipas angin dan ventilasi.

Fasilitas ibadah seperti pura, kantin, toilet, asrama siswa, fasilitas air bersih, tempat nyuci baju, hingga listrik juga menjadi perhatian Gubernur Koster dalam kunjungan tersebut, seraya menanyakan beberapa infrastruktur strategis seperti kesiapan air, listrik, makanan, progress pembangunan, prasarana pendidikan, dan guru Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem di hadapan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Ni Nengah Satriyani terkait Sekolah Rakyat, Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos, Ketut Supena, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali dan Kepala Sekolah Rakyat, Putu Jaya Negara.

Menjawab pertanyaan Gubernur Bali, Satriyani melaporkan bahwa pengerjaan Sekolah Rakyat sudah mencapai 95 persen dan target selesai pada tanggal 30 Juli 2026. Karena pada 31 Juli, 74 siswa akan belajar secara permanen di Sekolah Rakyat. “Kami mohon waktu perbaikan dan pembersihan di lapangan. Kami komitmen menyelesaikan pekerjaan ini lengkap dengan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Dia menyampaikan bangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem menerapkan bangunan hijau, dimana semua ruangan kelas dan sebagainya tidak terdapat AC, namun memiliki sirkulasi udara yang mumpuni.

Terkait kebutuhan air di Sekolah Rakyat, dia menyebutkan bersumber dari dua titik sumur bor yang izinnya sudah terbit dengan kedalaman mencapai 60 meter dan memiliki volume 1,8 liter per detik. “Selain kami memanfaatkan saluran air bersih dari PDAM. Untuk jangka panjang, sumber air Sekolah Rakyat secara permanen akan dibangun pada tahun 2027 oleh Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU dengan memanfaatkan sumber air di Sungai Telaga Waja,” katanya.

Untuk sumber daya listrik di Sekolah Rakyat, dia menyatakan sudah cukup aman, karena daya listriknya diambil langsung dari Gardu PLN berkekuatan 345.000 VA (setara 345 kVA). Sebagai pendukungnya, kami menyiapkan mesin genset untuk cadangan sumber daya listrik; dan

Secara umum, kata dia, bangunan Sekolah Rakyat yang sudah dikerjakan meliputi gedung SD 18 kelas dengan kapasitas mencapai 540 siswa, gedung SMP dan gedung SMA masing-masing memiliki jumlah 9 kelas dengan kapasitas mencapai 270 siswa, asrama SD memiliki 4 bangunan dengan 8 kamar untuk kapasitas 136 siswa, asrama SMP dan asrama SMA masing-masing memiliki 2 bangunan dengan 8 kamar untuk kapasitas 136 siswa, rusun guru memiliki 2 bangunan dengan 24 ruang untuk kapasitas 52 guru, dan gedung serbaguna berkapasitas 750 siswa, selain juga terdapat lapangan sepakbola, lapangan basket, dan tempat ibadah.

Sementara berkaitan dengan kesiapan prasarana pendidikan dan makanan anak-anak siswa di Sekolah Rakyat, Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos Ketut Supena di hadapan Gubernur Koster melaporkan para siswa di sini akan mendapatkan prasarana pendidikan secara gratis yang meliputi dari pakian sekolah, buku, mendapat laptop, hingga makanan bergizi selama 3 kali dalam sehari. Sesuai agenda sebelum belajar, siswa di Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan cek Kesehatan gratis, tes kebugaran, tes DNA yang diperuntukan untuk mengetahui potensi dan kekurangan dari masing-masing siswa sekaligus mendeteksi bakat minat yang dimiliki, sehingga kekurangan yang dimiliki bis kita minimalisir. 

Untuk jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat dan kesiapan tenaga pendidik (guru), Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, dan Kepala Sekolah Rakyat Putu Jaya Negara melaporkan jumlah siswa yang sudah mendaftar itu SD baru 19 Siswa, SMP dan SMA masing-masing ada 90 siswa. Kondisi guru, untuk sementara guru SD melibatkan non-ASN yang sudah memiliki kompetensi dan bekerja selama 3 bulan. Guru SMP saat ini jumlahnya ada 11 orang yang didatangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem dan Guru SMA masih berstatus guru tamu yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Sebagai jangka panjang, kebutuhan guru di Sekolah Rakyat sedang direkrut oleh Pemerintah Pusat.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Ni Nengah Satriyani untuk mempersiapkan dengan baik finishing pekerjaan asrama, dapur, kamar mandi, ruang kelas belajar dan akhir Juli 2026 ini sudah selesai. “Jadi titiang terus pantau perkembangan pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini, berkoordinasi dengan PUPR dan Cipta Karya. Kunjungan hari ini titiang ingin mendapat laporan detail dan hasil kunjungannya akan saya koordinasikan ke Bapak Menteri Sosial, supaya program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan niat baik Bapak Presiden,” katanya.

Koster menyampaikan, karena target penerimaan siswa baru mulai berproses bulan Juni dan Juli mulai proses pembelajarannya, maka untuk mempersiapkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, Pemprov akan kembali meninjau ke Sekolah Rakyat pada tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2026. (*/bgn003)26071401

Amlapura, Baliglobalnews

Ketua Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta didampingi Kepala Dinas Sosial dan P3A AA Sagung Mas Dwipayani, Ketua Forum Puspa Kabupaten Karangasem Ny. Pandu Prapanca Lagosa, beserta jajaran, menyerahkan bantuan berupa paket sembako, beras, susu, popok, dan kasur kepada Komang Dwi Arkana Putra (1,6) di Banjar Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, pada Selasa (28/4/2026).

Anak kelima dari I Ketut Sudarta dan Ni Nengah Leonawati ini masuk dalam kategori berisiko stunting, dengan berat badan 8 kg. Hidup dengan mata pencaharian sebagai juru ngadas (memelihara sapi milik orang lain) serta membuat sarana upakara, pasangan suami istri ini hidup dalam keterbatasan.

Ny. Giri Prasta melihat secara langsung kondisi tempat tinggal pasangan Sudarta dan Leonawati yang berdampingan dengan mertua dan ipar. Pada salah satu bangunan, terdapat kamar berukuran 4 x 4 meter dengan dapur yang cukup sempit.

Melihat kondisi tersebut, Ny. Giri Prasta menyarankan agar mereka membersihkan dapur yang dipenuhi arang. “Tolong ya, Ibu dan Bapak, dapurnya dibersihkan. Tidak baik untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, apalagi Arkana (bayi) diduga memiliki risiko stunting. Jangan sampai kondisi dapur yang kotor menyebabkan anak kehilangan nafsu makan sehingga berujung stunting,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sagung Mas Dwipayani, bahwa dapur yang kotor serta kamar yang sempit dengan kondisi pengap dapat mengganggu masa pertumbuhan anak. Untuk itu, keluarga ini juga direncanakan akan menerima bantuan bedah rumah yang dianggarkan pada tahun 2027 mendatang.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, bantuan paket susu, popok, dan beras juga diserahkan kepada Nengah Derada dan Ni Kadek Sintia Deviyani, orangtua dari Nengah Arya Wiguna (1).

Bayi Arya Wiguna juga masuk dalam kategori balita berisiko stunting, dengan berat badan 8,5 kg di usia 1 tahun. Balita yang lahir prematur (usia kandungan 7 bulan) ini tidak mengonsumsi ASI sejak lahir dan diketahui memiliki gangguan sensorik pada penglihatan (agak lambat). Ny. Giri Prasta dan Sagung Mas Dwipayani menitipkan pesan agar kedua orangtua Arkana secara rutin mengawal pertumbuhan dan perkembangan kesehatannya melalui posyandu. “Jangan sampai terlambat, apalagi lupa untuk datang ke posyandu. Di sana bisa dilihat pertumbuhan dan perkembangan bayi, mulai dari tinggi, berat, hingga gizinya. Pemberian vitamin juga akan dipantau, jadi jangan sampai terlewat,” kata Dwipayani.

Dengan pemantauan langsung ke lapangan yang disesuaikan dengan laporan petugas terkait, penyerahan bantuan di Banjar Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat Bali, khususnya yang membutuhkan, dapat merasakan perhatian dan pendampingan secara nyata. (*/bgn003)26042813

Amlapura, Baliglobalnews

Ketua Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta turun ke Kabupaten Karangasem dalam kegiatan sosialisasi kabupaten/kota layak anak (KLA). Dalam kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sabha Kerti, Kantor Bupati Karangasem, Selasa (28/4/2026), Ny. Giri Prasta menekankan pentingnya upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu munculnya tindak kekerasan terhadap anak.

Dia menyampaikan pernikahan pasangan yang belum cukup umur rentan menimbulkan tindak kekerasan dalam keluarga karena kondisi mental pasangan suami istri masih labil. “Mereka masih labil karena masa remaja tiba-tiba harus berakhir. Sementara teman-teman seangkatan masih kuliah atau lajang, mereka sudah harus mengurus anak dan keluarga. Belum lagi jika kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap,” ujarnya.

Dalam situasi demikian, kata dia, sangat mungkin terjadi tindak kekerasan terhadap anak. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Saya sudah turun ke sejumlah kabupaten dan faktanya memang demikian. Oleh sebab itu, gugus tugas KLA di wilayah Karangasem saya minta lebih mengintensifkan sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini,” katanya.

Istri Wakil Gubernur Bali tersebut juga menyinggung posisi Karangasem yang mengantongi nilai terendah dalam evaluasi mandiri KLA Provinsi Bali. Dia meminta jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk tidak berkecil hati dengan hasil tersebut. “Jangan minder dan hanya mengejar peringkat. Saya mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dalam upaya meningkatkan penilaian KLA,” katanya.

Namun, dia mengingatkan bahwa upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai komponen. “Tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga melibatkan keluarga dan unsur lainnya. Kewajiban gugus tugas KLA adalah melakukan koordinasi dan gotong royong,” ungkapnya.

Menutup arahannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua BKOW Provinsi Bali itu memuji kiprah Forum PUSPA Karangasem, karena telah banyak membantu masyarakat dengan menggandeng dunia usaha.

Ketua Forum Puspa Karangasem Ny. Pandu Lagosa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ny. Giri Prasta dalam sosialisasi KLA di wilayahnya. “Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan, sekaligus menjadi suntikan semangat bagi kami, khususnya Forum Puspa di Karangasem,” ucapnya.

Dia berpendapat bahwa penilaian KLA bukan sekadar pemenuhan target administrasi. Menurut dia, yang lebih penting adalah tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dia menegaskan bahwa pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai komponen dalam upaya mewujudkan KLA. “Di sinilah PUSPA mengambil peran, yaitu mensinergikan seluruh komponen agar berpartisipasi aktif,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali AA Sagung Mas Dwipayani mengingatkan bahwa penilaian KLA bukan semata bertujuan mengejar peringkat. “Yang paling penting adalah bagaimana konsep KLA ini diterapkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Karangasem,” ucapnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Ni Made Laba Dwikarini. Dia mengungkapkan berbagai program inovasi pengembangan KLA di Karangasem.

Sosialisasi ditutup dengan penandatanganan deklarasi “Karangasem Menuju Kabupaten Layak Anak”. (*/bgn003)26042809

Amlapura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menata Kawasan Pura Agung Besakih secara menyeluruh, bukan hanya sebagai pusat spiritual umat Hindu, tetapi juga sebagai simbol kesucian dan martabat Bali yang harus dijaga lintas generasi.

Dalam podcast yang dilakukan di kawasan Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem, pada Kamis (23/4/2026), Wayan Koster menekankan bahwa penataan Besakih tidak boleh dipandang sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari menjaga warisan suci leluhur Bali. “Besakih ini bukan kawasan pariwisata biasa. Ini kawasan suci untuk menghaturkan terima kasih dan memohon berkah kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Yang harus diubah adalah mindset bahwa Besakih bukan objek wisata semata, tetapi pusat spiritual yang harus dijaga kesuciannya,” katanya.

Menurut dia, penataan tahap pertama yang meliputi kawasan parkir, pengaturan perilaku, kebersihan, dan ketertiban masyarakat sudah selesai dilaksanakan. Hasilnya pun dirasakan langsung oleh masyarakat yang tangkil sembahyang dengan rasa aman, nyaman, dan tertib.

Dia menyebutkan perubahan besar terlihat dari disiplin masyarakat. Mulai dari parkir yang tertata rapi, kebersihan kawasan yang terjaga, hingga kesadaran untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. “Dulu banyak yang berjubel sembarang tempat, sampah berserakan. Sekarang setelah selesai tangkil, keluarga-keluarga makan dan minum sambil beristirahat, mereka langsung membungkus sampahnya dengan rapi dan membuang pada tempatnya. Ini berarti kesadaran masyarakat sudah tumbuh,” ujarnya.

Bahkan, Koster mengaku rutin memantau kondisi kawasan Besakih melalui CCTV yang terpasang hingga ke rumah jabatan gubernur. Dari pantauan itu, dia melihat disiplin masyarakat semakin baik dan menjadi pola hidup baru. Dia juga meminta pengelolaan kawasan dilakukan secara profesional seperti pengelolaan pusat perbelanjaan modern bersih, tertib, rapi, dan disiplin namun tetap berlandaskan spirit ngayah dan pelayanan suci. “Saya minta pengelola agar mengelola seperti mal, harus selalu bersih dan rapi. Dulu jorok, sekarang harus tertib. Tapi semua ini bukan komersial, melainkan demi menjaga kesucian kawasan,” katanya.

Tahap kedua yang segera dimulai adalah penataan kawasan parhyangan, khususnya restorasi 26 pelinggih yang banyak mengalami kerusakan, lapuk, reyot, hingga berjamur. Menurut Koster, kondisi itu tidak pantas untuk pura terbesar umat Hindu di Bali. “Ini tempat memohon kerahayuan, tempat membangun kehidupan spiritual. Masa pelinggihnya lapuk, reyot, dan jamuran? Bahkan stana linggih atau rumah Ida Bhatara ada yang rusak. Kalau manusia tinggal di rumah bocor tentu tidak nyaman, apalagi ini rumah Ida Bhatara tempat umat memohon segala berkah,” katanya.

Karena itu, dia memutuskan seluruh pelinggih, termasuk pedharman, akan direstorasi total. Jika ada pedharman yang tidak mampu, akan dibantu melalui APBD. Sedangkan parhyangan utama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini, tujuh pelinggih telah selesai direstorasi. Tahun ini, 23 pelinggih lainnya akan dilanjutkan dengan total anggaran mencapai Rp203 miliar. Peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada 1 Mei saat Purnama, dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 setelah rangkaian IBTK usai.

Koster juga menegaskan seluruh restorasi wajib mengikuti pakem warisan leluhur. Material harus berkualitas terbaik, jenis ukiran harus sesuai ciri khas masing-masing palinggih, dan tidak boleh lagi dilakukan berdasarkan selera pribadi. “Selama ini renovasi dilakukan berbeda-beda, ada beton, ada bata, warna abu-abu, warna biru, kualitasnya juga beda-beda. Ada yang sesuai kemampuan dana, ada yang sesuai selera penyumbang. Ini tidak harmonis. Tempat suci tidak boleh begitu,” ujarnya.

Dia menegaskan penataan Besakih tidak boleh dilandasi kepentingan ekonomi maupun pamrih pribadi. “Ini tempat suci, jangan memikirkan dampak ekonomi. Jangan pamrih. Semua harus dilakukan dengan ketulusan. Kalau kita tulus membenahi pelinggih Ida Bhatara Sesuhunan, Tuhan pasti menganugerahkan berkah yang baik juga,” katanya.

Selain penataan spiritual dan kawasan, tahap III akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan menuju Besakih. Jalur akses dari arah Buleleng melalui Kintamani, serta dari Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung, hingga Karangasem akan diperlebar dan dibuat jalur baru agar pemedek tidak lagi terjebak kemacetan. “Jangan sampai orang mau sembahyang malah mengumpat di jalan karena macet. Harus tenang dari rumah sampai tiba di Besakih supaya bisa khusyuk,” ujarnya.

Program ini direncanakan mulai 2027 dengan skema pembiayaan kolaboratif dari APBD kabupaten/kota seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memiliki fiskal kuat dari sektor pariwisata.

Menurut dia, daerah yang menikmati berkah ekonomi dari Bali wajib ikut berkontribusi membangun pusat-pusat pemujaan suci seperti Besakih. Koster juga menegaskan bahwa pelaksanaan upacara dan upakara tetap menjadi kewenangan prajuru setempat, sementara pemerintah hadir untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung ditanggung penuh agar tidak menjadi beban krama adat.

Menariknya, Badan Pengelola Kawasan Besakih kini sudah mampu membiayai operasional sendiri Rp3,2 miliar dari hasil manajemen kawasan, tanpa lagi bergantung pada APBD seperti sebelumnya. “Awalnya dari APBD Rp2,5 miliar, sekarang sudah bisa dari hasil pengelolaan sendiri. Ini pertama kali manajemen mampu menghasilkan. Tapi saya tekankan, jangan sampai ada niat yang tidak baik. Jangan ada korupsi. Harus tulus, lurus, fokus ngayah,” tegasnya.

Bagi Koster, menjaga Besakih adalah bagian dari menjaga Bali sebagai tanah sakral warisan leluhur suci yang menjadi dasar visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Bali ini dibangun oleh orang-orang suci, oleh Dang Hyang, oleh para Mpu. Tidak boleh dibangun asal-asalan. Saya selalu mengawali pembangunan dengan memohon petunjuk dan restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” ujarnya.

Dia menegaskan jika penataan Besakih sukses, pola serupa akan diterapkan di Pura Ulun Danu Batur hingga seluruh pura besar di Bali. “Kalau sukses di Besakih, berikutnya Batur. Kalau bisa seluruh pura di Bali dipolakan penataannya agar berjalan baik. Karena menjaga pura berarti menjaga peradaban Bali itu sendiri,” tutupnya. (*/bgn003)26042404

Amlapura, Baliglobalnews

Rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di Pura Agung Besakih resmi ditutup melalui upacara penyineban pada Kamis (23/4/2026). Prosesi sakral yang berlangsung khidmat ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Tak hanya hadir secara seremonial, Gubernur Koster juga menunjukkan keterlibatan langsung dalam tradisi dengan “megambel” atau memainkan gamelan gangsa bersama para pemedek. Aksi ngayah tersebut berlangsung di sela-sela prosesi panyineban dan menjadi perhatian umat yang hadir. Momen langka itu pun banyak diabadikan warga sebagai simbol kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

Lehadiran Gubernur juga disambut antusias. Di sela prosesi, dia tampak dikerumuni pemedek yang ingin berfoto bersama. Dengan ramah, Gubernur melayani permintaan tersebut tanpa meninggalkan kekhidmatan jalannya upacara. Upacara penyineban diawali dengan pelaksanaan bhakti penganyar terakhir pada pagi hari, dilanjutkan prosesi utama pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita. Ritual ini ditandai dengan doa bersama, diikuti rangkaian prosesi seperti nuwek bagia pula kerthi, nedungan Ida Bhatara, katuran tetingkeb ring ambal-ambal, hingga mundur mawali ke pesineban.

Umat juga melaksanakan persembahyangan (muspa) kepada Ida Bhatara Lingsir serta ritual ngeseng dan mendem bagia pulekerthi.

Ketua Panitia IBTK Pura Agung Besakih Jro Mangku Widiartha mengatakan bahwa penyineban merupakan simbol berakhirnya masa nyejer, yakni periode Ida Bhatara berstana di Pura Penataran Agung sejak puncak karya pada 2 April 2026. “Setelah doa bersama, seluruh pralingga Ida Bhatara kembali ke pelinggih masing-masing, menandai berakhirnya rangkaian karya,” ujarnya.

Dia menyampaikan prosesi penyineban dipuput oleh enam sulinggih yang memimpin di sejumlah lokasi utama. Di Bale Gajah, upacara dipimpin oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa dari Griya Kedhatuwan Kawista Blatungan bersama Ida Dalem Semara Putra dari Puri Semara Pura. Sementara di Tapini, dipuput oleh Ida P Istri I Wayah Jelantik Dwaja dari Griya Budakeling Karangasem bersama Ida P Istri Karang.

Untuk tahapan Pengrajeg Karya dipimpin oleh Ida Pendanda Gede Kemenuh dari Griya Batan Manggis Singarata, sedangkan Pengemit Karya dipimpin oleh Ida Rsi Wayabya Sogata Suprabhu Karang dari Griya Buduk Badung. Adapun pada saat pelaksanaan bhakti penganyar, upacara dipimpin oleh Ida Pandita Empu Maha Yoga dari Griya Angsoka Bebanda.

Selain dihadiri Gubernur dan Sekda Provinsi Bali, prosesi ini juga dihadiri Wakil Gubernur Bali periode 2018-2024 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Hindu, jajaran Kepolisian Daerah Bali, Komando Militer Resor 163/Wira Satya, Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta Majelis Adat Desa Provinsi Bali.

Selain prosesi keagamaan, panitia juga menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan karya. Selama 21 hari kegiatan, total dana yang terkumpul mencapai Rp8.965.742.204, dengan pengeluaran Rp6.477.534.000, sehingga tercatat saldo akhir Rp2.488.208.204.

Jro Widiartha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya karya, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, hingga umat Hindu yang turut ngayah dengan tulus. “Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Namun berkat dukungan semua pihak, karya ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan secara sekala dan niskala,” ungkapnya.

Sebagai penutup keseluruhan rangkaian IBTK 2026, upacara mejauman dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026, yang menjadi simbol berakhirnya seluruh prosesi karya secara menyeluruh. (*/bgn003)26042403

Amlapura, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Qodari meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Senin (6/4/2026).

Pembangunan sekolah rakyat yang berpusat di Kabupaten Karangasem ini memiliki nilai kontrak Rp255.500.000.000 yang bersumber dari APBN TA 2025-2026. Proyek ini diharapkan dapat dikerjakan dengan kualitas bangunan yang kuat. “Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” kata Qodari.

Dia meminta pelaksana proyek agar pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dapat tercapai sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kehadiran saya selaku Kepala Staf Kepresidenan di lapangan bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah program yang direncanakan sudah berjalan atau belum. Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil, hingga tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat ke depannya, apakah berada di Kementerian Sosial atau Kementerian Dalam Negeri, serta informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali mengenai tantangan program berasrama bagi siswa, di mana anak-anak cenderung enggan diasramakan dan orang tua ingin tetap bersama anak-anaknya, maka kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” katanya.

Dia menilai lokasi sekolah rakyat ini sangat baik karena berdekatan dengan jalan raya dan berada di lingkungan yang berkembang. Dia berharap sekolah rakyat ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bali, sekaligus membuka harapan bagi masyarakat kurang mampu. “Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di sekolah rakyat,” ujarnya seraya meminta bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali hingga walikota/bupati se-Bali untuk mendata siswa yang memenuhi syarat program afirmasi pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial, yaitu desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin), agar dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sementara Wakil Gubernur Giri Prasta menegaskan bahwa program sekolah rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Bali. Oleh karena itu, program ini harus benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin dan sangat miskin di Pulau Bali, terutama di Kabupaten Karangasem. “Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Terkait aspirasi Kepala Dusun di Desa Tulamben, Nyoman Suastika, yang mengusulkan agar Pemerintah Pusat memfasilitasi warga untuk bekerja di sekolah rakyat, baik sebagai guru, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, maupun tenaga perkebunan, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi permintaan masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 (30 Maret 2026-5 April 2026), progres realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem baru mencapai 19,41 persen.

Secara lingkup, pekerjaan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Karangasem meliputi pekerjaan persiapan dan SMKK; pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA; kantin SD dan SMP-SMA; asrama putri dan putra masing-masing 4 gedung, rumah susun guru 2 gedung, gedung ibadah, pura, gedung serbaguna, gudang dan dapur, gudang perawatan, guest house, rumah pompa, tempat sampah, pos keamanan 2 gedung, serta lapangan dan kawasan.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak AA Sagung Mas Dwipayani. (*/bgn003)26040610

Amlapura, Baliglobalnews

Bank BPD Bali menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) Rp712,5 juta untuk program pipanisasi air bersih di Desa Adat Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

“Bantuan untuk tiga kelompok masyarakat ini merupakan program pipanisasi, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan kekurangan air bersih yang telah lama dihadapi warga Karangasem bagian utara, khususnya Kecamatan Kubu yang dikenal sebagai wilayah kering dengan curah hujan rendah serta struktur tanah berpori,” kata Direktur TI Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa dalam keterangannya di Denpasar pada Senin (12/1/2026).

Dia menyampaikan bantuan CSR tersebut difokuskan untuk mendukung penyediaan air bersih bagi petani dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat setempat. “Program bantuan CSR Bank BPD Bali ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan fasilitas sosial masyarakat. Kami terus berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendorong kesejahteraan dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, kata dia, krisis air bersih berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Aktivitas pertanian hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air tangki dengan harga berkisar Rp150 ribu hingga Rp450 ribu per tangki yang hanya mencukupi kebutuhan satu hingga dua minggu.

Dia menyebutkan Petajuh Desa Adat Munti Gunung Made Regeg menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya bantuan tersebut. Menurut dia, akses air bersih merupakan harapan lama warga yang akhirnya mulai terjawab. “Dulu warga kami harus membeli air, bahkan terkadang mandi bersama ternak untuk menghemat air. Sekarang kami optimis kesejahteraan masyarakat akan meningkat, terutama bagi wilayah Munti Gunung bagian atas,” katanya mengutip Made Regeg.

Ke depan, lanjutnya, sumber air untuk wilayah atas direncanakan dialirkan dari Danau Batur, sedangkan wilayah bawah akan memanfaatkan sumur bor yang sebelumnya telah diperbaiki.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bank BPD Bali, serta Jro Nyoman Musna yang telah memfasilitasi bantuan ini,” katanya.

Sementara Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mengapresiasi dukungan Bank BPD Bali dalam program penuntasan air bersih di Kecamatan Kubu. Ia menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, perbankan dan masyarakat. “Penuntasan air bersih tidak hanya di Kubu, tetapi di seluruh Karangasem. Kami akan terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat agar anggaran penuntasan air bersih dapat diprioritaskan,” tegasnya. (bgn008)26011204

Amlapura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sembahyang bersama sekaligus prosesi matur piuning sebagai penanda resmi pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025-2125 yang berlangsung di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada Rabu (24/12/2025) pagi.

Prosesi sakral tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, anggota DPRD Bali, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, kalangan akademisi, dan pelajar,  serta masyarakat umum.  Persembahyangan dipuput oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan kehadirannya di Pura Agung Besakih merupakan langkah memohon restu sebagai awal pelaksanaan resmi Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun pada era baru, yang dimulai tahun 2025 hingga 2125. “Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ini mulai diberlakukan tahun 2025 sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Sebelumnya, pada 19 Agustus 2023, haluan ini telah dilakukan pasupati secara niskala dan disosialisasikan agar seluruh pemimpin di Bali, dari tingkat provinsi hingga desa adat, memiliki komitmen yang sama menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan secara substansi berbagai program dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sejatinya telah berjalan. Namun, peresmian ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan secara utuh dan terarah. Dia mencontohkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) Bali Unggul, Pemerintah Provinsi Bali telah menjalankan program satu keluarga satu sarjana, dan  program ini akan diperluas dan dipercepat, dengan sosialisasi dimulai pada Januari mendatang. “Pengendalian alih fungsi lahan produktif sudah mulai dilakukan. Instruksi gubernur telah diterbitkan sambil menunggu peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas bersama DPRD Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster juga menyoroti kebijakan pembatasan dan pengendalian toko modern berjaring. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan instruksi penghentian sementara pemberian izin baru bagi toko modern berjaring, sebagai langkah melindungi dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal agar tidak tertekan oleh usaha bermodal besar. Sejalan dengan itu, kebijakan penggunaan produk lokal Bali terus diperkuat, termasuk kewajiban penggunaan Aksara Bali, busana adat khas Bali, serta penguatan identitas budaya dalam berbagai ruang publik.

Di sektor infrastruktur, Gubernur Koster menyampaikan rencana pembangunan sejumlah fasilitas strategis, antara lain gedung parkir terintegrasi di kawasan Batur dan Besakih, pembangunan fasilitas parkir di Padanggalak, pengembangan pelabuhan, serta peningkatan konektivitas jalan penghubung Bali Selatan dan Bali Utara.

Selain itu, kata dia, pembangunan Pusat Kesenian Bali dijadwalkan mulai 2026. Tahap awal akan difokuskan pada pembangunan zona inti dan fasilitas pentas budaya, yang ditargetkan rampung hingga 2027.

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali selama satu abad ke depan. Konsep ini berlandaskan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan.

Dengan peresmian ini, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya membangun Bali secara terencana, berkelanjutan, dan berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang. (*/bgn003)25122501

Amlapura, Baliglobalnews

Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Ny. Giri Prasta meninjau sekaligus kunjungan kerja ke masyarakat terdampak banjir di Banjar Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pada Jumat (3/10/2025).

Banjir besar yang terjadi pada 10 September 2025 dini hari mengakibatkan 96 rumah warga di Banjar Babakan, Desa Gegelang, serta Banjar Tengading, Desa Antiga, terendam air. Hingga kini, genangan belum sepenuhnya surut sehingga warga terpaksa tinggal di pengungsian selama 23 hari terakhir.

Camat Manggis, Putu Eka Putra Tirtana, menjelaskan bahwa upaya penyedotan air menggunakan pipa telah dilakukan. Namun, kondisi geografis permukiman yang lebih rendah dibandingkan area sekitarnya membuat sebagian rumah warga masih tergenang.

Ny. Giri Prasta bersama jajaran pengurus BKOW Bali menyusuri area terdampak banjir untuk melihat langsung kondisi warga. Sebagai bentuk kepedulian, BKOW menyalurkan 51 paket sembako guna meringankan beban masyarakat. “Ini adalah wujud perhatian dan solidaritas kami dari BKOW Bali. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu warga yang terdampak, dan kami berharap kondisi segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal,” ujarnya.

Kehadiran Ketua BKOW Bali disambut hangat oleh warga yang hingga kini masih bertahan di pengungsian, serta sebagian yang telah kembali ke rumah. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepedulian yang diberikan. (*/bgn003)25100304