Gianyar, Baliglobalnews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna Penyampaian Pengantar Enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar Tahun 2021 di ruang sidang kantor DPRD Gianyar, Senin (31/05). Rapat dipimpin Ketua DPRD, I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Bupati Gianyar I Made Mahayastra bersama Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta mengatakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada bulan Mei 2021, yang mengagendakan Penyampaian Pengantar Empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2021 dan Dua Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gianyar tahun 2021, sesuai dengan Surat Bupati Gianyar Nomor : 045.2/16709/HK, tanggal 18 Mei 2021 dan Surat DPRD Kabupaten Gianyar Nomor : 045.2/191/DPRD/2021, tanggal 17 Mei 2021.
Tagel Winarta mengatakan setelah Bupati Gianyar membacakan sambutan, diharapkan kepada anggota DPRD Kabupaten Gianyar agar dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik, sehingga dapat menyikapi dan mampu mengkaji materi Raperda tersebut.

“Kepada Anggota DPRD kami harapkan agar dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik sehingga menyikapi dan mampu mengkaji materi Raperda tersebut,” katanya.
Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, mengatakan demi terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa Pandemi Covid-19 ini diperlukan adanya regulasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu disiapkan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar sebagai berikut : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

  Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Bupati Mahayastra berharap Rancangan Peraturan Daerah ini segera mendapatkan pembahasan melalui rapat-rapat kerja pansus sehingga Raperda ini segera dapat ditetapkan. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka  ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dipergunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. 
Selain itu Mahayastra juga mengapresiasi DPRD Gianyar karena telah menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Rancangan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega. 

Dua buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan itu sangat diperlukan untuk melindungi pekerja migran dan juga untuk melindungi serta melestarikan nelayan yang tergabung dalam bendega. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, para pekerja migran harus mempunyai jaminan untuk pemenuhan pelindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran dan keluarganya. Begitu juga halnya dengan para nelayan yang tergabung dalam Bendega sebagai lembaga tradisional mempunyai tugas dalam mengayomi masyarakat pesisir, yang dalam hal ini membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan melestarikan kearifan lokal di bidang kelautan dan perikanan.

Mahayastra berterima kasih kepada Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar, karena telah berkomitmen dan mampu menunjukkan kerjasama kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif tetap terjaga dengan baik dan harmonis dalam bingkai Pemerintah Kabupaten Gianyar. (bgn003)21053121

Gianyar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar pada Jumat (30/4).

Rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Bupati Made Mahayastra bersama Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab. Gianyar.

Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Anom Masta, menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, dalam kondisi pandemik Covid-19 perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. Baik berupa pinjaman maupun dana lainnya dengan melakukan dan mengajukan program-program inovatif sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Di samping itu, Anom Masta juga menekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak. “Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai potensi lokal, meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kos an, villa dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat terkejar,” ujarnya.

Mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16% yang tidak sesuai target, agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan maka penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah dan merupakan syarat penting dalam mendukung recovery ekonomi.Dalam bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran DPRD merekomendasikan agar pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk terus memotivasi generasi muda, untuk bangga menjadi pengusaha muda mengingat sebagai daerah pariwisata Gianyar tentu paling terpuruk dan rentan sebagai penyumbang kemiskinan baru dan pengangguran terbesar.

Membangun bidang pariwisata, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang  disalurkan agar tepat sasaran, mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata dimana hal tersebut diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar.

Anom Masta juga mengapresiasi kinerja Bupati Gianyar atas keberanian, keseriusan dan ketegarannya dalam pembangunan Pasar Gianyar dimana sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian.

Usai Anom Masta membacakan rekomendasi DPRD, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta langsung menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Made Mahayastra untuk selanjutnya rekomendasi yang telah dirumuskan  agar diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Bupati Mahayastra dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa LKPJ merupakan aspek penting bagi Dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya chek dan balancing dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sarana yang efektif, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di samping itu LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tuntutan reformasi yakni, terciptanya  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good government and clean government. 

Mahayastra juga menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.”Rekomendasi yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, akan kami tindaklanjuti dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang. Kekurangan dan kendala yang ada di tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan di tahun mendatang, dan akan kami jadikan refleksi dan renungan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras, dalam  melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan, dan pelayanan,”tandas Mahayastra. (bgn003)21043016

Gianyar, Baliglobalnews

Pangdam IX /Udayana, Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, bersama Talitha Group dengan Pejuang Bravo Lima dan Pemerintah Kabupaten Gianyar memanen padi perdana di Subak Gelulung dan Taman Bali, Kamis (27/8). Panen perdana tersebut merupakan suatu upaya Pangdam IX Udayana bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan. 

Kurnia Dewantara berharap dengan program ketahanan pangan perekonomian dapat tumbuh kembali melalui pertanian. ”Mudah-mudahan dengan program ketahanan pangan yang diselenggarakan Kodam bekerjasama dengan PT Talitha Grup juga didukung Bapak Bupati Gianyar dan semua komponen masyarakat ini, merupakan salah satu upaya alternatif agar perekonomian bisa tumbuh kembali melalui pertanian,” ujarnya.

Menurut dia, sebagai prajurit, ketahanan pangan memiliki dua dimensi yaitu kesejahteraan dan keamanan. Harapannya dengan panen padi perdana ini masyarakat di Kabupaten Gianyar, khususnya Desa Sidan, kesejahteraannya bisa terwujud, terlebih lagi kondisi saat ini masih dihantui Covid-19. 

Dari aspek keamanan, lanjutnya, sangat terkait erat dengan tugas dan fungsi Kodam dimana Kodam bertugas memberdayakan wilayah pertahanan untuk menjadi kekuatan pertahanan.

Selaku Pangdam, Kurnia Dewantara juga mengaku bertugas menciptakan ketahanan nasional. ”Saya selaku Pangdam juga bertanggung jawab bagaimana menciptakan ketahanan pangan sebagai ketahanan nasional karena jika terjadi apa-apa kita sudah memiliki logistic,” tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, mengungkapkan komitmen Kabupaten Gianyar dalam memfasilitasi kegiatan pertanian dalam upaya meningkatkan hasil produksi sektor pertanian. Seperti halnya telah dilaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organic dan teknik budidaya pertanian di Kabupaten Gianyar. 

Agung Mayun juga mengungkapkan dengan berbagai upaya, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mampu meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Dengan demikian Gianyar sebagai penghasil padi terbesar kedua di Bali telah berhasil surplus padi. 

Dia yakin dengan kegiatan panen raya padi di Subak Gelulung memberikan motivasi dan semangat baru bagi petani di Gianyar untuk kembali turun kesawah ditengah pandemi Covid-19, dalam upaya meningkatkan hasil panen sehingga program pemerintah dalam peningkatan swasembada pangan dapat terwujud. 

Agung Mayun berharap kerjasama dan kegiatan yang telah terjalin baik antara Kodam dengan Kabupaten Gianyar dapat terus berlanjut secara berkesinambungan karena menurutnya sejalan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Gianyar untuk membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri. 

Pekaseh Subak Gelulung, Komang Widiada, mengungkapkan luas sawah di Desa Sidan seluas 60 hektar sedangkan sawah yang padinya siap panen seluas 5 hektar. Ditambahkannya padi yang dipanen kali ini merupakan varietas inpari 43 dengan umur tanaman 90 hari. Dari hasil pengubinan yang dilakukan di sawah milik Wayan Sumadi produktivitas padi di Subak Gelulung sebesar 7, 65 ton per hektar. (bgn/kmf)20082813