Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-44 Masa Persidangan III dengan agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar berlangsung di Gedung DPRD Denpasar pada Selasa (9/12/2025).

Seluruh Fraksi DPRD secara bulat menyatakan persetujuan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni Ranperda Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT), Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2054, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra dan I Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Pandangan akhir fraksi diawali oleh Fraksi Gerindra yang dibacakan Gede Tommy Sumertha. Fraksi menyatakan setuju menetapkan ketiga Ranperda menjadi Perda setelah melalui pembahasan bersama pansus dan perangkat daerah. Fraksi menekankan pentingnya penataan utilitas yang terintegrasi, penguatan kebijakan lingkungan, hingga peningkatan edukasi mitigasi bencana. Penutupan permanen TPA Suwung juga dipandang sebagai momentum memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber.

Fraksi Partai Golkar melalui Yonathan Andre Baskoro menegaskan bahwa ketiga Ranperda telah memenuhi syarat pembentukan regulasi daerah. Golkar menilai regulasi ini penting untuk memastikan penataan telekomunikasi yang tertib, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penanggulangan bencana yang lebih siap dan terkoordinasi. Fraksi pun menyatakan menerima seluruh Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.

Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi PSI-NasDem dibacakan Agus Wirajaya yang menyoroti pentingnya penataan kabel melalui SJUT-IPT, penguatan RPPLH sebagai arah pembangunan lingkungan jangka panjang, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fraksi juga mengapresiasi prestasi Pemkot Denpasar yang meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025, sembari menekankan pentingnya menjaga kawasan hulu dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kebersihan kota.

Fraksi PDI Perjuangan menutup pandangan fraksi yang dibacakan I Nyoman Gede Sumara Putra menyampaikan apresiasi atas penyusunan tiga Ranperda yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi menilai ketiga regulasi ini penting untuk mewujudkan kota yang tertata, aman, dan berkelanjutan. Penataan jaringan kabel, penguatan mitigasi bencana, serta kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama. Fraksi pun menyatakan persetujuan penuh terhadap seluruh Ranperda.

Sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi capaian penting bagi Kota Denpasar. Total 14 Ranperda berhasil diselesaikan melalui kerja kolaboratif DPRD dan Pemkot. “Seluruh masukan fraksi akan dikaji dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mewujudkan Denpasar yang semakin maju berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam,” ujarnya.

Pada akhir rapat, pimpinan DPRD, Wawali Arya Wibawa, dan seluruh fraksi menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mereka mendoakan keselamatan, ketabahan, dan kelancaran proses pemulihan bagi seluruh korban. Pada kesempatan itu pula, jajaran DPRD dan Pemkot menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani. (*/bgn003)25120913

Denpasar, Baliglobalnews

Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana membuka secara resmi Pekan Dedikasi dan Karya Pemuda (Pendekar) Kota Denpasar Tahun 2025 yang ditandai dengan memukul gong pada Minggu (2/11/2025).

Kegiatan yang digelar oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Cabang Denpasar ini mengusung tema “Bersama Menggapai Asa dan Membangun Kota Melalui Beasiswa” dan berlangsung di Auditorium Widya Sabha Uttama, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Sekda Alit Wiradana menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sebagai wujud nyata dedikasi, semangat, dan kreativitas pemuda Denpasar. “Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KMHDI Cabang Denpasar atas penyelenggaraan kegiatan Pekan Dedikasi dan Karya Pemuda. Kegiatan ini adalah bukti nyata dedikasi dan kreativitas pemuda Denpasar yang terus menunjukkan semangat berkarya demi kemajuan kota,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh untuk terus mendukung serta memfasilitasi berbagai bentuk kreativitas dan inovasi dari generasi muda. Menurutnya, dengan memberikan ruang berekspresi yang luas, Denpasar akan terus tumbuh menjadi kota kreatif dan maju.

Alit Wiradana menyampaikan tiga harapan utama. Pertama, agar pemuda semakin terpacu untuk berinovasi dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya dalam semangat Vasudhaiva Kutumbakam atau menyama braya yakni membangun kota dengan nilai kebersamaan dan persaudaraan. Ketiga, mengajak generasi muda turut mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana, yakni inisiatif beasiswa Pemkot Denpasar untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera agar dapat menempuh pendidikan tinggi. “Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa setiap anak Denpasar memiliki kesempatan yang sama untuk kuliah tanpa terkendala ekonomi keluarga,” tegasnya.

Sementara Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Denpasar I Dewa Gede Dharma Permana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar dan Universitas Warmadewa atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, Pendekar menjadi wadah sekaligus ruang inspiratif bagi siswa SMA untuk menyiapkan masa depan melalui pendidikan tinggi. “Kami kagum dengan semangat anak-anak SMA di Kota Denpasar yang memiliki cita-cita tinggi untuk melanjutkan pendidikan. KMHDI Denpasar bersama Universitas Warmadewa berkomitmen memfasilitasi ruang dan informasi bagi mereka yang ingin memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Sementara Rektor Universitas Warmadewa I Gde Suranaya Pandit menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Pendekar 2025 di kampus yang dipimpinnya. Rektor menyebut kegiatan ini sejalan dengan semangat gotong royong dan pengabdian sosial yang menjadi roh dari pembangunan sumber daya manusia unggul. “Pendekar adalah simbol semangat kebersamaan dan dedikasi generasi muda untuk berkontribusi nyata dalam membangun SDM yang berdaya saing tinggi. Melalui program beasiswa, bukan hanya akses pendidikan tinggi yang terbuka, tetapi juga harapan baru bagi generasi muda untuk terus berkarya dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat,” katanya. (*/bgn003)25110202

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Denpasar dengan Pemkot Denpasar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar pada Kamis (4/9/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Yoga Adi Putra didampingi Made Oka Cahyadi Wiguna serta Ketua Komisi II DPRD I Wayan Sutama, itu dihadiri seluruh Anggota Komisi II, Perwakilan PT Bank BPD Bali serta Perwakilan OPD Pemkot Denpasar.

Ketua Komisi II I Wayan Sutama mengatakan dalam pembahasan ranperda ini telah dipelajari dan dikaji mendalam beberapa hal terkait lebih lanjut. Ada beberapa koreksi yang diberikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar di antaranya detail ranperda, pertanggungjawaban realisasi, laporan kepada masyarakat serta peningkatan bantuan Bank BPD Bali di sektor UMKM Lokal. “Secara umum kami di Komisi II DPRD Kota Denpasar menyepakati ranperda untuk mendapatkan persetujuan di Rapat Paripurna nanti. Hal ini merupakan komitmen mendukung kemajuan pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2013 telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali, yang pertama kali diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 yang menetapkan penyertaan modal Rp 100 miliar.

Melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014, kata dia, jumlah penyertaan modal ditingkatkan sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar menjadi Rp300 miliar. Realisasi penyertaan modal tersebut kini telah terpenuhi sepenuhnya dengan total kepemilikan saham Rp300 miliar atau setara tiga ratus ribu lembar saham. “Hingga tahun 2025, akumulasi penerimaan dividen mencapai kurang lebih Rp412,84 miliar. Kontribusi dividen ini telah menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Seiring dengan kebutuhan penguatan permodalan PT Bank BPD Bali serta untuk menjaga daya saing dan memperkuat posisi strategis kepemilikan saham Pemerintah Kota Denpasar, maka diperlukan penambahan penyertaan modal kembali,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyebutkan tambahan modal ini juga didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang cukup, dimana SiLPA rata-rata menunjukkan trend positif, sehingga ruang fiskal tersedia untuk melakukan investasi daerah tanpa mengganggu belanja prioritas lainnya. “Dengan demikian, penambahan penyertaan modal dipandang perlu dalam mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menegaskan maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rp450 miliar. “Pada ayat (2) disebutkan bahwa ‘Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama lima tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029,” katanya.

Sementara Perwakilan PT Bank BPD Bali, Desak Diah menyebut Penambahan Penyertaan Modal dari Pemkot Denpasar ini Sangat penting untuk mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Denpasar. “Dapat kami sampaikan per Juni 2025 tingkat kesehatan BPD Bali ada di peringkat 2 atau dikategorikan sehat. Indikatornya antara lain risiko, tata kelola,” ungkapnya. (*/bgn003)25090404

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Kota Denpasar menggelar rapat paripurna ke-26 masa persidangan ke-2 dengan agenda penyampaian pandangan umum, pendapat akhir, dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Rapat yang menjadi dasar penyusunan APBD TA 2026 ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Rabu (13/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan persetujuan terhadap Ranperda KUA dan PPAS TA 2026, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum pertama dari Fraksi Gerindra yang dibacakan I Gede Tommy Sumerta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar atas meningkatnya Rancangan Pendapatan Asli Daerah dalam KUA – PPAS Tahun 2026. Diharapkan jangan berpuas diri namun terus berinovasi karena masih banyak potensi potensi sumber PAD yang bisa dimaksimalkan, salah satunya tentang Pajak Reklame. “Fraksi Gerindra DPRD Denpasar dapat menerima dan menyepakati Rancangan KUA dan PPAS Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2026,” ujarnya

Pandangan umum Fraksi PSI-Nasdem dibacakan Agus Wirajaya yang dapat menyetujui Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Denpasar TA 2026. Pihaknya juga mendorong program prioritas pembangunan Kota Denpasar dan mendorong agar peningkatan inovasi daerah terus dikembangkan. “Inovasi daerah tidak saja dalam hal pelayanan publik, tetapi juga inovasi dalam upaya menunjang peningkatan pendapatan daerah, sehingga tercapai target-target pendapatan yang ditetapkan,” ujarnya.

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Made Sukarmana menyampaikan, bahwa dari pemaparan Walikota Denpasar serta hasil rapat kerja dengan TAPD Denpasar kami melihat Rancangan KUA dan PPAS Denpasar TA 2026 merupakan rancangan yang optimistis dengan target pendapatan yang maksimal. “Dengan demikian kami berpendapat Ranperda Tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Denpasar TA 2026 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Pandangan Umum dari Fraksi Golkar dibacakan Yonathan Andre Baskoro,  bahwa menyikapi semua dinamika proses pembahasan, besaran-besaran target, dan kondisi geopolitik, ekonomi sosial yang tertuang dalam Ranperda KUA dan Rancangan PPAS Kota Denpasar TA. 2026, maka pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar dapat menyetujui.”Fraksi Golkar menyatakan dengan ini dapat menerima dan menyepakati Ranperda KUA PPAS Tahun 2026 sebagaimana disampaikan sebelumnya untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBD TA 2026,” ujarnya.

Sementara Walikota Jaya Negara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan KUA-PPAS 2026 dapat disepakati.

Walikota Jaya Negara juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan. “Berbagai catatan, saran, serta komentar dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai urgensi dan peraturan yang berlaku demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25081305

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (21/7/2025).

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan adil, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mencakup beberapa poin penting sebagai tindak lanjut hasil evaluasi diantaranya terkait penyesuaian terhadap penormaan dalam muatan pasal, pemberian kemudahan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung iklim usaha dengan mempertimbangkan peran serta pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik, penegasan nomenklatur objek pajak reklame serta penambahan beberapa ketentuan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut merupakan bentuk harmonisasi regulasi agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi masyarakat. “Kami menyadari bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dinamika, termasuk kebutuhan penyesuaian norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Perubahan ini, kami telah berupaya mengakomodasi hasil evaluasi dengan tetap menjaga substansi yang dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Denpasar. “Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selama ini telah menjalin sinergi erat dengan Pemerintah Kota. Harapan kami, pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan regulasi yang efektif, implementatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25072116

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede membuka secara resmi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang dipusatkan di SMPN 14 Denpasar pada Senin (21/7/2025).

Pelaksanaan pembukaan ditandai dengan pengalungan tanda peserta MPLS dan pelepasan burung yang dihadiri Kadisdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, dan para kepala SMP di Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan bahwa secara keseluruhan, MPLS di jenjang SMP tidak hanya sebagai pengenalan fisik terhadap sekolah baru, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan persiapan akademis siswa untuk menghadapi tahun ajaran yang baru. “Mari kita bersama-sama melaksanakan pendidikan inklusif yang tidak terlepas dari tema MPLS tahun ini dalam mewujudkan pendidikan inklusif, stop bullying, kekerasan seksual, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Dia menyampaikan Kota Denpasar memiliki Misi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya menuju Denpasar Maju”, yang sejalan dengan motto pelayanan Sewaka Dharma, yakni melayani, adalah kewajiban bagi ASN Pemkot Denpasar yang dikuatkan dengan Vasudhaiva Kutumbakam, yakni kita semua bersaudara. Secara umum, kalimat tersebut bermakna dalam memberikan pelayanan publik, bahkan dalam jenjang pendidikan sekalipun, agar dijadikan sebagai pelayanan dasar,dan tulus, karena rasa persaudaraan yang melekat. “Kami berharap agar semua pemangku kepentingan pendidikan di Kota Denpasar secara bersama-sama untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, berinovasi untuk percepatan kemajuan pendidikan guna mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter religius, nasionalis, gotong-royong, integritas dan mandiri,” katanya.

Sementara Kadisdikpora Anak Agung Gede Wiratama menyampaikan MPLS tahun pelajaran 2025/2026 ini mengusung tema MPLS Ramah. “MPLS jenjang SMP di Kota Denpasar  menekankan lingkungan belajar yang inklusif, stop bullying, kekerasan seksual, dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah,” katanya.

Selebihnya dikatakannya pula, pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan sangat penting bagi peserta didik baru untuk memperkenalkan lingkungan barunya. Sehingga mereka merasa nyaman dan aman sebagai peserta didik baru, serta dapat memberikan kesan positif kepada para peserta untuk memulai proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di jenjang pendidikan barunya. “Pelaksanaan MPLS dengan sasaran siswa kelas 7, baik negeri dan swasta, dengan melibatkan peran OSIS, guru dan instansi terkait yang dilaksanakan mulai tanggal 21-24 Juli 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial  di lingkungan sekolah,” tutupnya. (*/bgn003)25072106

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Denpasar di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Senin (16/6/2025). Ketiga Ranperda yang ditetapkan yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2024, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, serta Made Oka Cahyadi Wiguna ini dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serta seluruh Anggota DPRD Kota Denpasar. Tampak hadir pula Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, serta pimpinan OPD dan undangan lainya.

Secara umum keempat Fraksi DPRD Kota Denpasar yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PSI-Nasdem dan Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diatas Dapat Disetujui dan Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bahkan, secara umum fraksi memberikan apresiasi atas kemampuan  Pemerintah Kota Denpasar yang secara konsisten terus berinovasi, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan.

Walikota Jaya Negara dalam pidatonya mengatakan bahwa hari ini merupakan momen yang sangat penting dan bermakna bagi kita semua. Bukan hanya karena Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 telah disepakati, tetapi juga karena hal ini menjadi bukti nyata dari kuatnya sinergi dan kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif di Kota Denpasar.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas dukungan, kesungguhan dan kerjasamanya sehingga seluruh Ranperda tersebut telah disepakati. Kolaborasi antara eksekutif dan dan legislatif merupakan fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Jaya Negara mengatakan mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul/saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, secara umum dalam APBD Tahun Anggaran 2024 kemampuan Pendapatan Daerah dianggarkan Rp2,83 triliun lebih dengan realisasinya mencapai Rp3,14 triliun lebih. Sementara belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan Rp3,31 triliun lebih dengan realisasinya Rp3,31 triliun lebih dengan realisasinya Rp2,86 triliun lebih.

Sementara dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebelumnya dirancang Rp3,10 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang Rp3,35 triliun lebih atau bertambah Rp251,48 miliar lebih. Sementara belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer awalnya dirancang Rp3,59 triliun lebih atau bertambah Rp408,41 miliar lebih sehingga setelah perubahan menjadi Rp3,99 triliun lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 terjadi defisit Rp640,13 miliar lebih yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp757,55 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp117,41 miliar lebih. (*/bgn003)25061609

Denpasar, Baliglobalnews

Guna memantapkan penampilan pada pegelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025 dilaksanakan pembinaan oleh tim pembina Kota Denpasar kepada Seka Palegongan Natar Ayun, Banjar Saba, Desa Adat Penatih Puri, Kecamatan Denpasar Timur, yang dilaksanakan di wantilan banjar setempat pada Sabtu (24/5/2025).

Turut hadir sekaligus menyerahkan dana pembinaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Anggota DPRD Provinsi Bali IGN Mahendra Jaya, Anggota DPRD Kota Denpasar I Ketut Buddha, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, Kadisbud Kota Denpasar Raka Purwantara, Tim Pembina Kota Denpasar, serta aparat desa setempat.

Sekda Alit Wiradana mengatakan penampilan pada pembinaan kali ini sudah maksimal. Namun nanti apa yang menjadi catatan dari tim pembina agar dikoreksi sehingga lebih memantapkan penampilan pada pementasan di PKB nanti. “Dan kami berharap seluruh duta kesenian Kota Denpasar yang akan berlaga di PKB, termasuk sekaa palegongan ini agar terus berlatih maksimal dan menjaga penjiwaan, emosi, serta konsistensi penampilan, sehingga saat pentas nanti dapat memberikan hasil yang maksimal untuk Kota Denpasar,” pungkasnya. 

Sementara Koordinator Seka Palegongan Natar Ayun I Made Dwiyita Whraspati mengatakan bahwa persiapan penampilan ini sudah dilaksanakan dengan maksimal.

Dijelaskan, adapun pada pembinaan kali ini Seka Palegongan Natar Ayun membawakan sebanyak empat materi yakni Tabuh Petegak Palegongan Klasik ‘Kulicak’, Tari Legong Klasik ‘Legong Jobog’, Tabuh Kreasi ‘Surya Pujaning Ayun’, dan Legong Kreasi ‘Ksatria Brahmana’. “Tentu apapun hasilnya pada pembinaan ini ke depannya akan kami koreksi sehingga dapat menampilkan karya seni yang terbaik untuk Kota Denpasar pada gelaran PKB XLVII Tahun 2025 nanti,” pungkasnya. (*/bgn003)25052404

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar 2025-2029, yang menjadi pedoman pembangunan lima tahunan, pada Sidang Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I DPRD Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Selasa (11/3/2025).

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, dan Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan Pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Dalam pidatonya, Walikota Jaya Negara menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pembangunan selama ini. Terutama kepada pimpinan, anggota dewan, masyarakat serta seluruh pihak yang terus memberikan dukungan, partisipasi nyata dan bersinergi dalam pembangunan Kota Denpasar pada periode sebelumnya.

Beberapa capaian utama yang berhasil kita raih di antaranya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 85,22 pada tahun 2024, telah melampaui rata-rata Provinsi Bali dan Nasional, yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. “Cakupan universal health coverage (UHC) yang mencapai 99,8 persen, memastikan hampir seluruh masyarakat Denpasar memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Walikota menyampaikan ekonomi Kota Denpasar tumbuh di tahun 2024 sebesar 5,55 persen, kemiskinan mengalami tren penurunan hingga mencapai 2,59 persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem menjadi 0,0003 persen pada tahun 2023. Ditambah lagi tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 menurun menjadi 2,11 persen. Angka ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat ketika pandemi covid-19 melanda di tahun 2022, tingkat pengangguran mencapai 5,08 persen.

Sementara dalam reformasi birokrasi yang semakin maju, dengan perolehan predikat A dalam indeks reformasi birokrasi, capaian Indek SPBE (Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan nilai 3,96, serta capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 12 kali berturut-turut. Dalam pembangunan infrastruktur perkotaan mengalami peningkatan tercermin dari capaian kualitas infrastruktur meningkat di tahun 2024 menjadi 74,73 persen. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, yang mencapai angka 61,14 pada tahun 2024, sebagai bukti komitmen Denpasar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. “Capaian ini bukanlah hasil kerja individu, tetapi buah dari kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari jajaran pemerintahan, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Jaya Negara menyebutkan RPJMD 2025-2029 mengusung visi Untuk “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, yang akan diwujudkan melalui lima misi utama, meliputi pertama, meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan yang berkeadilan. Kedua, menjaga keamanan, dengan memastikan stabilitas kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana. Ketiga, menegakkan kejujuran melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keempat, mewujudkan keunggulan SDM dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi berbasis keseimbangan Tri Hita Karana. Kelima memperkuat jati diri dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan budaya Bali, dan dalam periode RPJMD yang baru ini, program- program pembangunan akan dilanjutkan serta keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya akan diperkuat.

”Kami berkomitmen untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang modern, berdaya saing, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Jaya Negara juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bergotong royong, bersinergi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Denpasar yang lebih maju dan berkelanjutan. “Masukan yang konstruktif dari anggota Dewan sangat kami apresiasi sehingga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini benar-benar menjadi dokumen yang inklusif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat Denpasar,” ujarnya. (*/bgn003)25031104

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mempercepat pelaksanaan pendidikan umum bercirikan agama Hindu atau Sekolah Madyama Widyalaya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Hindu Indonesia pada Jumat (7/3/2025).

Kegiatan ini dibuka Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan bertindak sebagai narasumber dalam acara ini, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija.

Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan pendidikan tidak hanya berbicara soal pengembangan potensi kognitif, tetapi juga berkaitan dengan etika dan moral. Hal ini salah satunya dapat dicapai melalui pendidikan berbasis agama. “Pendidikan berbasis agama merupakan upaya inovatif untuk menyeimbangkan antara ilmu agama sains. Ada pengintegrasian antara filsafat kehidupan dengan teori sehingga dapat menghasilkan individu yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya.

Dia menyebutkan hadirnya pendidikan Hindu Widyalaya merupakan spirit baru dalam perkembangan pendidikan berbasis agama. Melalui kurikulum berbasis hindu modern yang adaktif dengan sekolah umum. “Widyalaya diharapkan dapat menjadi sarana pembentukan SDM Hindu yang unggul, berkarakter dan berbudaya serta selalu berpegang dalam ajaran dharma dan satya,” katanya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) I Nengah Duija mengajak seluruh peserta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu pendidikan Widyalaya. “Tentu peran para pemangku kepentingan di daerah bisa lebih memasifkan sosialisasinya agar masyarakat paham mana pendidikan Widyalaya mana pasraman,” tandasnya.

Duija juga meminta agar kurikulum pendidikan Widyalaya juga segera disosialisasikan untuk kepastian pedoman mana yang digunakan dan diterapkan. “Di FGD ini saya berharap lebih fokus di percepatan sekolah Madyama Widyalaya untuk dalam perkembangan pendidikan berbasis agama. Melalui kurikulum berbasis hindu modern yang adaktif dengan sekolah umum,” ujarnya.

Sementara Sekda Alit Wiradana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar sangat berterima kasih kepada DPD RI yang telah memfasilitasi sosialisasi Sekolah Madyama Widyalaya sebagai langkah nyata pengembagan sekolah berbasis agama. Untuk itu, Pemerintah Kota Denpasar sangat mengapresiasi dengan diadakan FGD di Denpasar yang membahas tentang Sekolah Madyama Widyalaya. “Untuk itu kami mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti Focus Group Discussion dengan baik dan mendiskusikan hal-hal yang kurang jelas dengan para narasumber,” katanya.

Turut akademisi, DPRD, perwakilan OPD, praktisi, bendesa, perbekel/lurah serta LSM dan masyarakat. (*/bgn003)25030706