Denpasar – Bali Global News

Lebih Efisien, Pemprov Bali Dorong Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tata Kelola Akuntabel dan Transparan

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 10:25:44 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin efisien, transparan, dan berintegritas sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan strategi konsolidasi pengadaan dan clearing house untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K).

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Khusus hari ini, kita mendapatkan advokasi tentang pengadaan barang dan jasa serta clearing house,” ujar Sekda Dewa Made Indra saat membuka kegiatan tersebut di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (19/8/2026).

Dewa Made Indra menyampaikan Pemprov Bali telah melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak 2023, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sejenis di berbagai perangkat daerah, salah satunya alat tulis kantor (ATK). Konsolidasi tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.

Menurut dia, penerapan konsolidasi memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun proses pengadaan. Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali, konsolidasi mampu menghasilkan harga yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.

Sementara clearing house merupakan mekanisme konsultasi prapengadaan yang bertujuan memberikan kepastian dan keyakinan kepada pengelola pengadaan dalam mengambil keputusan.

Dewa Made Indra juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Dia mengakui bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta komitmen kuat dari seluruh pihak.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Advokasi LKPP Firmansyah mengapresiasi upaya Pemprov Bali dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melalui konsolidasi pengadaan dan clearing house.

Menurut dia, tantangan pengadaan ke depan akan semakin besar, terutama dalam mendorong penguatan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMK-K serta memastikan manfaat pengadaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, keberhasilan tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya diukur dari terselesaikannya proses pembelian barang atau jasa, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (*/bgn003)26082011

Sekda Eddy Mulya Paparkan terkait Sembagi Arutala Sebagai Inovasi Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 10:10:46 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya hadir sebagai narasumber di Rapat Koordinasi Daerah Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua BPJS Ketenagakerjaan di Prime Plaza Hotel, Sanur, pada Kamis (20/8/2026).

Sekda Eddy Mulya menyampaikan Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan melalui Sembagi Arutala, lahir dari kepedulian terhadap pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan pekerjaan, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Mereka juga menghadapi kekhawatiran ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, maupun ketika terjadi risiko meninggal dunia. Karena itu, perlindungan sosial bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut rasa aman dan keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja rentan.

“Manfaat Perlindungan bagi Pekerja Rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kerja. Manfaat yang disampaikan dalam materi antara lain santunan kematian, santunan kecelakaan kerja, serta manfaat beasiswa bagi anak peserta sesuai ketentuan program yang berlaku,” katanya.

Walikota mengharapkan gerakan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian ASN kepada masyarakat. Karena itu, kegiatan pendampingan pekerja rentan dapat menjadi bagian dari penguatan nilai kepedulian sosial ASN.

Sekda menyebutkan gerakan Sembagi Arutala bukan sekadar program administratif, melainkan sebuah gerakan yang dimulai dari pikiran dan nilai, kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata. Gerakan ini juga berkaitan erat dengan konsep social capital atau modal sosial. “Modal sosial setidaknya dibangun melalui tiga unsur penting yakni trust – kepercayaan, network – jejaring dan value – nilai,” katanya.

Eddy Mulya menyatakan prinsipnya adalah partisipasi secara sukarela. Pegawai yang bersedia dapat menjadi orangtua asuh atau pendamping bagi pekerja rentan dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka. Dengan pendekatan tersebut, kepedulian akan tumbuh secara alami. “Pegawai yang ikut akan memiliki pengalaman nyata dan dapat menceritakan manfaat gerakan tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, diharapkan semakin banyak pegawai yang tergerak untuk ikut berpartisipasi,” katanya,

Untuk menjaga akuntabilitas, dana gerakan harus dikelola secara khusus dan transparan. Apabila terdapat dana yang belum tersalurkan, dana tersebut tetap menjadi cadangan khusus untuk program Sembagi Arutala dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Prinsip utamanya adalah transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa pekerja rentan memiliki karakteristik yang beragam. Setiap gerakan yang melibatkan dana publik atau partisipasi banyak orang tentu berpotensi mendapatkan pertanyaan dan kritik. Karena itu, sejak awal seluruh mekanisme harus disiapkan dengan baik, mulai dari dasar hukum, SOP, pencatatan, pengelolaan dana, hingga pelaporan.

Gerakan Sembagi Arutala sejalan dengan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Budaya tidak semata-mata berarti seni dan tradisi. Budaya juga berarti nilai-nilai yang hidup dan diwujudkan dalam kebiasaan masyarakat. Kepedulian, gotong-royong, empati, solidaritas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan bagian dari budaya sosial yang perlu terus dikembangkan.

Dengan demikian, perlindungan pekerja rentan bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari pembangunan budaya kepedulian di Kota Denpasar. Bahkan saat launching beberapa waktu lalu, kata Eddy Mulya, Kepala BKN RI mengharapkan agar inovasi Sembagi Arutala = Korpri Peduli dapat dikembangkan dan direplikasi oleh Korpri di seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah agar Korpri di berbagai daerah dapat ikut berperan dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada pekerja rentan. Tentunya dengan menyesuaikan kondisi, karakteristik pekerja rentan, kemampuan daerah, dan ketentuan yang berlaku.

Sembagi Arutala pada akhirnya bukan sekadar tentang berapa rupiah yang diberikan atau berapa banyak pekerja yang dilindungi. Yang lebih penting adalah membangun rasa aman dan ketenangan bagi pekerja rentan serta keluarganya. “Perlindungan sosial memberikan jawaban atas kekhawatiran tersebut. Karena itu, gerakan ini dapat dirangkum dalam satu prinsip “kecil angkanya, tinggi manfaatnya,” katanya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) I Nyoman Suarjaya mengatakan dalam Rakor ini dihadiri oleh para pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banuspa. Dia mengapresiasi bahwa Gerakan Korpri Peduli Pekerja Rentan melalui program Sembagi Arutala di Kota Denpasar merupakan sebuah inovasi yang sangat positif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, Korpri, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pemangku kepentingan melalui Sembagi Arutala menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pekerja rentan dapat diwujudkan melalui gerakan bersama yang terukur dan berkelanjutan. “Program Sembagi Arutala – Korpri Peduli ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong-royong untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami melihat inovasi ini memiliki nilai yang sangat baik, karena tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pekerja rentan merupakan bagian penting yang harus kita lindungi bersama,” ujarnya. (*/bgn003)26080809

Puncak HKG PKK ke-54 Kota Denpasar, Perkuat Peran Kader Wujudkan Keluarga Sejahtera

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 10:04:51 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Peringatan Puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54 Kota Denpasar menjadi momentum untuk memperkuat peran kader dalam pemberdayaan keluarga sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Denpasar pada Kamis (20/8/2026) Hadir pula Ketua TP PKK Ny. Jaya Negara, Sekretaris I TP PKK Ny. Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Ny. Ngurah Gede, Ketua DWP Ny. Eddy Mulya, jajaran pengurus TP PKK serta para tamu undangan.

Puncak peringatan berlangsung semarak dengan penampilan Tari Pendet, penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba HKG PKK dan kegiatan Bulan Bung Karno Tahun 2026, serta penampilan paduan suara SMPN 7 Denpasar yang berhasil meraih Juara I HKG PKK Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026. Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TP PKK dan Dekranasda Kota Denpasar bersama sejumlah mitra, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah pihak turut terlibat dalam kerja sama tersebut, yakni Astra Daihatsu Denpasar Cokro, Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan Universitas Saraswati. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam mendukung kegiatan PKK, tetapi juga pada bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan kapasitas masyarakat.

Dalam sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, yang dibacakan Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, disampaikan bahwa HKG PKK hendaknya tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Peringatan ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan memperkuat kembali gerakan PKK secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, daerah, desa dan kelurahan hingga kelompok Dasawisma.

Penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan keluarga sebagai fondasi pembangunan. Para kader juga didorong untuk terus bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita, sehingga program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara di sela-sela kegiatan Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP PKK dan kader atas pengabdian serta konsistensinya dalam membina keluarga dan masyarakat. Menurut dia, keberadaan kader PKK di tengah masyarakat memiliki peran penting karena banyak program pemberdayaan dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas. “Peringatan HKG PKK ke-54 ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momentum untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan, mengevaluasi berbagai tantangan, serta menyusun langkah yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara juga mendorong jajaran PKK untuk terus memperkuat kemitraan strategis, mengembangkan potensi kriya dan UMKM, serta memperluas wawasan masyarakat. Menurut dia langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga agar semakin sejahtera, tenteram dan mandiri.

Jaya Negara juga mengajak seluruh kader PKK dan pemangku kepentingan menjaga semangat kebersamaan dengan berlandaskan filosofi vasudhaiva kutumbakam, yang bermakna seluruh manusia merupakan satu keluarga. Semangat tersebut, penting untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah sebagai guru wisesa, kader PKK, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Melalui peringatan HKG PKK ke-54, Pemerintah Kota Denpasar berharap gerakan PKK terus melahirkan inovasi dan kreativitas yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan 10 Program Pokok PKK dan kolaborasi lintas sektor, kader diharapkan semakin hadir sebagai penggerak perubahan dari lingkungan keluarga, sehingga turut mempercepat terwujudnya masyarakat Denpasar yang maju, aman dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (*/bgn003)26082008

Pemkot Denpasar Gelar ICD Ke-5, Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 09:57:12 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar peringatan Indonesia Cinta Disabilitas (ICD) ke-5 Tahun 2026 di Gedung Grahanawasena, Jalan Kamboja, pada Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya, sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan Pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit vasudhaiva khutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jaya Negara adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas.

Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Graha Nawasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jaya Negara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri kuliner, kerajinan tangan sampai lukisan dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui acara ini. “Yang sangat membanggakan sekali adalah hasil penjualan dari kegiatan ICD ini sebagian akan didonasikan juga ke saudara-saudara kita yang korban Gempa NTT. Ini tentunya patut diapresiasi, karena meski dengan kondisi terbatas, tapi tidak menutup keinginan untuk membantu sesama,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan pelaksanaan ICD menampilakan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stan UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk, mulai makanan, minuman hingga suvenir, ditawarkan kepada pengunjung.

Laxmy Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stan UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. “Jadi mereka tidak hanya tampil di panggung, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam berusaha. Kami berharap masyarakat ikut mendukung dengan membeli produk-produk UMKM mereka,” ujarnya. (*/bgn003)26082007

Wali Kota Jaya Negara Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 09:51:35 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik dan mengambil sumpah jabatan 81 pejabat struktural yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar pada Kamis (20/8/2026).

Terdapat 81 pejabat yang dilantik terdiri atas 12 pejabat pimpinan tinggi pratama, 32 pejabat administrator, dan 37 pejabat pengawas. Adapun 12 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni I Wayan Budha sebagai Kepala BKPSDM, I Gede Cipta Sudewa Atmaja sebagai Kepala Dinas PUPR, Ida Bagus Joni Ariwibawa sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, AA Made Widiasa yang kembali dipercaya sebagai Direktur Utama RSUD Wangaya, serta Ida Bagus Putra Wirabawa yang kembali dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

I Nyoman Denny Widya dilantik sebagai Kepala Bapenda, Ida Bagus Made Purwanasara sebagai Kepala Pelaksana BPBD, Ida Bagus Alit Surya Antara sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Putu Tony Marthana Wijaya sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, I Wayan Yusswara sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketut Sri Karyawati sebagai Kepala Dinas P3AP2KB, serta Ni Luh Putu Rini Setyasih sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan proses yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemantapan organisasi sekaligus peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal. “Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan maksimal,” ujarnya.

Jaya Negara menyatakan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, serta dedikasi tinggi. Untuk itu, seluruh pejabat diminta terus meningkatkan kompetensi, mengasah potensi diri, serta bekerja disiplin, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. “Jabatan yang saudara emban merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan etos kerja yang baik, bangun kolaborasi yang harmonis, dan jadilah teladan di lingkungan kerja masing-masing,” katanya.

Jaya Negara juga mengajak seluruh jajaran ASN untuk terus memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut dia, semangat tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas untuk menghadirkan birokrasi yang semakin profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar, Jaya Negara menekankan tiga hal utama yang harus terus diperkuat, yakni inovasi, transformasi digital, dan integritas. Inovasi, menurutnya, menjadi roh birokrasi yang menentukan kemajuan tata kelola pemerintahan, sementara transformasi digital harus menjadi tulang punggung dalam memperkuat birokrasi yang efektif, cepat, dan responsif. “Selain inovasi dan transformasi digital, integritas merupakan fondasi utama dalam setiap pengabdian. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati,” pungkasnya. (*/bgn003)26082006

Bukukan Nilai Sempurna, Pemkot Denpasar Raih Dua Penghargaan Bidang Hukum Tahun 2026

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 09:45:31 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi di bidang hukum dengan meraih dua penghargaan pada tahun 2026. Kota Denpasar berhasil meraih peringkat I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Bali serta penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Kedua capaian tersebut memperoleh nilai sempurna 100 dengan predikat AA Istimewa.

Penghargaan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Komang Lestari Kusuma Dewi mewakili Pemerintah Kota Denpasar dalam rangkaian upacara dan syukuran peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali pada Rabu (19/8/2026).

Dalam penilaian JDIH Nasional Tahun 2026, Kota Denpasar menempati peringkat pertama di wilayah Provinsi Bali, disusul Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Provinsi Bali. Sementara pada Penilaian IRH Tahun 2026, Pemerintah Kota Denpasar menjadi salah satu pemerintah daerah penerima penghargaan bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.

Komang Lestari Kusuma Dewi mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan reformasi hukum. “Atas nama Bapak Walikota, Bapak Wakil Walikota, dan Bapak Sekda, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, berkolaborasi, serta menunjukkan komitmen. Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Komang Lestari menyatakan capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan akses informasi hukum kepada masyarakat. “Capaian nilai 100 dengan predikat AA Istimewa ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Yang terpenting adalah implementasinya agar informasi hukum dapat diakses dengan mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Prestasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan reformasi hukum. Ke depan, capaian ini diharapkan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Selain penyerahan penghargaan, rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, penyerahan sertifikat hak cipta, pemotongan tumpeng dan kue, serta peninjauan Galeri Sanga Bumi Bali. (*/bgn003)26082005

Imigrasi Ngurah Rai Mendeportasi Seorang Warga Nigeria, Overstay 93 Hari

Bali Globalnews — Thu, 20 Aug 2026 03:01:35 +0000

Badung, Baliglobalnews

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, mendeportasi seorang warga negara Nigeria berinisial IO, karena terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal berupa overstay selama 93 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Novyandri mengatakan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia wajib mematuhi ketentuan mengenai izin tinggal dan tidak dapat mengabaikan batas waktu yang telah diberikan. “Izin tinggal merupakan batas waktu yang harus dipatuhi oleh setiap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Ketika masa berlaku izin tinggal telah berakhir, yang bersangkutan wajib segera meninggalkan wilayah Indonesia atau melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut,” katanya di Badung pada Kamis (20/8/2026).

Dia menyebutkan penindakan terhadap IO merupakan bagian dari upaya Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum keimigrasian, khususnya di wilayah Bali yang menjadi salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara.

IO, kata dia, diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada 17 November 2025 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menggunakan visa kunjungan. Berdasarkan keterangannya, yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk tinggal sesuai dengan masa berlaku izin tinggal yang diberikan serta mencari peluang pekerjaan di Indonesia. IO sebelumnya memiliki izin tinggal yang berlaku hingga 15 Mei 2026. Namun, setelah masa berlaku tersebut berakhir, IO tidak melakukan perpanjangan maupun meninggalkan wilayah Indonesia sehingga keberadaannya menjadi tidak memiliki izin tinggal yang berlaku.

Selama berada di Bali, IO diketahui tinggal di sejumlah tempat di sekitar kawasan Canggu dengan berpindah-pindah. Kepada petugas, IO mengaku selama berada di Bali melakukan kegiatan wisata, antara lain mengunjungi pantai dan kafe di kawasan Canggu serta mencoba mencari teman di Bali.

“IO juga mengaku tidak meninggalkan wilayah Indonesia setelah izin tinggalnya berakhir, karena sudah tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket penerbangan kembali ke negaranya,” katanya.

Keberadaan IO yang telah overstay kemudian dilaporkan oleh temannya kepada pihak kepolisian pada 13 Agustus 2026. Berdasarkan laporan tersebut, IO diamankan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kuta. Dan, selanjutnya diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada 16 Agustus 2026 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait status keimigrasiannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, Kantor Imigrasi Ngurah Rai menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap IO. Selain itu, IO juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. “Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Kami berharap seluruh orang asing yang berada di Bali dapat memahami dan menghormati aturan yang berlaku, termasuk memastikan izin tinggalnya tetap sah selama berada di Indonesia,” ucapnya.

Dia mengatakan IO kemudian dideportasi oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai pada 18 Agustus 2026 melalui penerbangan Qatar Airways QR961 dengan rute Denpasar–Doha, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Lagos, Nigeria. (bgn008)26082012

Dea Pramitasari, Lulusan Terbaik dari 9 Program Magister Pascasarjana Unwar

Bali Globalnews — Wed, 19 Aug 2026 04:02:09 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Dea Pramitasari kini berhak menyandang gelar magister Program Studi Kenotariatan, lengkapnya Dea Pramitasari, S.H., M.Kn. Dea juga menyandang predikat sebagai lulusan terbaik dari 9 program magister yang ada di Program Magister Pascasarjana Unwar dengan nilai IPK sempurna, 4,00 dalam waktu tempuh hanya 1 tahun 6 bulan 11 hari dengan predikat pujian atau cumlaude.

Kebahagiaan Dea rupanya semakin lengkap manakal dia menyelesaikan pendidikan bersama sang suami, I Putu Krisnanda Maha Satria, S.H., M.Kn. Keduanya sama-sama berhasil menuntaskan pendidikan Magister Kenotariatan dan merayakan pencapaian akademik tersebut dalam momentum yudisium yang sama, yakni Yudisium ke-31 Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa di Prama Sanur Beach Hotel pada Selasa (18/8/2026) sore.

Pencapaian akademik yang diraih Dea lahir dari proses, kerja keras, dan kesungguhan selama menempuh pendidikan di Unwar. Di balik prestasinya, Dea juga aktif menghasilkan karya ilmiah yang mengangkat persoalan kekayaan intelektual komunal. Salah satu kajiannya membahas perlindungan kekayaan intelektual komunal tenun endek Catri Klungkung, sebuah topik yang menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan karya budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Saat dipercaya menjadi perwakilan lulusan untuk menyampaikan pesan di atas panggung, Dea mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya. Baginya, predikat lulusan terbaik bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan buah dari proses panjang yang penuh tantangan serta dukungan dan doa dari banyak pihak. “Menjadi lulusan terbaik pada Program Studi Magister Kenotariatan merupakan kebahagiaan yang sangat utuh bagi saya. Proses pembelajaran yang saya lewati penuh dengan tantangan. Saya juga merasa bangga, karena banyak doa yang mengiringi perjalanan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Warmadewa,” katanya.

Menantu Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, S.Sos., M.Si. itu menyatakan predikat lulusan terbaik bukan semata-mata sebuah penghargaan, tetapi juga membawa tanggung jawab baru. “Gelar dan pencapaian akademik yang diperoleh harus menjadi pengingat untuk terus menjaga nama baik almamater sekaligus memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan. Setelah menyandang gelar sebagai lulusan terbaik, ada hal yang perlu saya emban ke depannya, yakni menjaga nama baik Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa dan selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Bagi Dea, gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) yang kini disandangnya bukan sekadar tambahan di belakang nama. Gelar tersebut dia maknai sebagai kompas yang akan menuntun langkahnya dalam menentukan arah pengabdian dan karier profesional ke depan.

Langkah berikutnya pun telah dia persiapkan. Dea berencana melanjutkan proses menuju Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai bagian dari perjalanan menuju profesi notaris.

Dia menyadari bahwa menjadi seorang notaris tidak hanya membutuhkan kecakapan akademik, tetapi juga kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Karena itu, cita-cita yang ingin diwujudkannya bukan sekadar menjadi seorang notaris, melainkan menjadi notaris yang mampu menjalankan profesinya dengan amanah. “Harapan saya ke depan, semoga dilancarkan jalannya untuk menjadi seorang notaris yang amanah dan tentu menjadi notaris yang berintegritas,” katanya. (*/bgn003)26081912

Wakil Walikota Denpasar Hadiri Metatah Massal Desa Dangin Puri Kaja, Diikuti 42 Peserta

Admin BGN — Wed, 19 Aug 2026 02:27:57 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan metatah massal yang digelar Desa Dangin Puri Kaja di Pura Agung Lokanatha pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan ini diikuti 42 peserta.

Wakil Walikota Arya Wibawa mengapresiasi pelaksanaan metatah massal tersebut. Menurut dia, kegiatan seperti ini tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan rasa kebersamaan antarwarga. “Pelaksanaan metatah massal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong-royong masyarakat. Selain membantu meringankan beban, kegiatan bersama seperti ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan melestarikan adat, budaya serta tradisi Bali,” ujarnya.

Sementara Perbekel Desa Dangin Puri Kaja AAN Gede Cahyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga pelaksanaan Metatah Massal dapat berjalan dengan baik.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan keluarga, serta semakin memperkuat kebersamaan masyarakat Desa Dangin Puri Kaja. “Dengan dilaksanakannya metatah massal ini diharapkan tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat Bali dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya, sekaligus menjadi wadah memperkuat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat,” katanya. (*/bgn003)26081909

Ringankan Beban Warga, Wawali Arya Wibawa Apresiasi Metatah Massal Desa Tegal Harum

Bali Globalnews — Wed, 19 Aug 2026 02:26:17 +0000

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi pelaksanaan upacara mepandes atau metatah massal yang digelar Pemerintah Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, di Balai Banjar Bhuana Merta pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan yang diikuti 72 peserta tersebut dilaksanakan secara gratis oleh Pemerintah Desa Tegal Harum.

Wawali Arya Wibawa didampingi Sekda Eddy Mulya di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terselenggaranya karya tersebut. Menurut dia, pelaksanaan upacara tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pelaksanaan upacara secara massal ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Selain membantu warga dalam menjalankan kewajiban adat dan agama, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong dan menyama braya dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Arya Wibawa menyampaikan mepandes memiliki makna penting sebagai bagian dari manusa yadnya sekaligus bentuk bakti kepada leluhur. Pelaksanaan secara bersama-sama juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan mendorong masyarakat agar terus menjaga semangat sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka dalam kehidupan sosial.

Sementara Ketua Panitia I Made Karsana mengatakan rangkaian kegiatan telah diawali dengan upacara menek kelih pada Senin (17/8/2026) yang diikuti 52 peserta dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ngurah dari Griya Gede Aan, Klungkung. Sedangkan mepandes massal dilaksanakan pada Rabu (19/8/2026) diikuti 72 peserta. “Seluruh rangkaian acara dapat diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun dari para peserta. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk pelayanan nyata pemerintah desa kepada masyarakat,” ujarnya. (*/bgn003)26081908