Bangli, Baliglobalnews

Kecamatan Kintamani bergerak cepat mempersiapkan rencana pembangunan daerah (RKPD) untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar tahun 2026 ini. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kintamani, (6/2) forum ini menjadi wadah partisipatif bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan merumuskan prioritas pembangunan yang berkelanjutan.

Musrenbang RKPD ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, anggota DPRD Kabupaten Bangli, Kepala BPS, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan perempuan. Semangat kolaborasi tampak jelas dalam setiap sesi diskusi, di mana sebanyak 280 total usulan yang diajukan oleh desa masuk dalam musrenbang tersebut dibahas secara transparan dan konstruktif.

Camat Kintamani Ketut Erry Soena Putra menekankan bahwa Musrenbang adalah pondasi penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kintamani,” ujarnya.

Berbagai usulan prioritas mencuat dalam forum ini, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh usulan tersebut akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangli, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia. “Kami berharap, melalui Musrenbang ini, kita dapat menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi, sehingga mampu mengakselerasi pembangunan Kintamani secara berkelanjutan,” katanya.

Musrenbang RKPD Kecamatan Kintamani ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan semangat gotong royong, Kintamani siap menyongsong masa depan yang lebih gemilang. (*/bgn003)26020814

Bangli, Baliglobalnews

Program strategis nasional makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan secara resmi di Kabupaten Bangli pada Senin (19/5/25). Kegiatan MBG yang dihadiri oleh oleh Dandim 1626/Bangli, Kapolres Bangli, Ketua DPRD Bangli, pimpinan perangkat daerah terkait, jajaran Kecamatan Tembuku dan berbagai instansi terkait lainnya dipusatkan di SMPN 1 Tembuku. Pada tahap awal baru bisa terlaksana untuk 1.302 anak-anak sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kecamatan Tembuku.

Tampak para siswa begitu  antusias mendapat program MBG. “Menu makannya lumayan enak. Jadi bisa lebih hemat bekal,” celetuk salah satu siswa.

Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengatakan sangat mendukung pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Program MBG ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi generasi muda yang berimbas pada terciptanya generasi muda yang berkualitas,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh pihak mampu bekerja sama sehingga pelaksanaan MBG dari hulu ke hilir sesuai dengan harapan. Dia pun mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan MBG di kecamatan yang lain, masih menunggu kesiapan masing masing dapur umum dan arahan pusat. “Kami harapkan program MBG ini bisa segera terlaksana di seluruh Bangli,” katanya.

Sementara Humas Dapur umum SPPG Penida I Dewa Ketut Adnyana memastikan dalam memproduksi menu sudah sesuai SOP dan prosedur yang jelas, sehingga menu yang distribusikan baik dari kandungan gizi kesehatan sudah dijamin. “Untuk menu MBG kami melibatkan ahli gizi dan relawan yang berkompeten di bidangnya, sehingga takaran dan gizi yang terkandung didalamnya betul-betul diawasi oleh pihak yang berkompeten,” katanya.

Untuk kelanjutannya, pihaknya tetap berharap kerja sama seluruh pihak agar program MBG di Kabupaten Bangli secara keseluruhan bisa berjalan lancar. “Melalui pelaksanaan MBG ini, kita semua tentu berharap program nasional untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas dan berkualitas bisa segera terwujud untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” pungkasnya. (*/bgn003)25052005

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, menyatakan penetapan Perubahan APBD Badung 2020 sudah sesuai dengan kondisi riil yang ada di  Kabupaten Badung.

”Pendapatan asli daerah ini sudah kita maping dengan sebaik-baiknya dan kita sudah melakukan pembahasan bersama-sama dan kita menggunakan data-data akurat yang ada saat ini,” ujarnya Parwata kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana DPRD Badung, Selasa (25/8).

Penetapan Rancangan Perubahan APBD 2020 itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Badung bersama Wakil Ketua dengan Bupati Badung. Selanjutnya Gubernur Bali akan mengevaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pada sidang tersebut juga ditetapkan satu Ranperda dan dua dokumen penganggaran, yakni Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020,  Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2020, Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 19/2019 tentang APBD TA 2020.

Menurut Parwata, berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah dan DPRD, maka disepakati pendapatan daerah menjadi Rp 3,6 triliun. ”Sesuai dengan yang kami diskusikan akhirnya sepakat mengambil keputusan bersama bahwa pendapatan Rp 3,5 triliun, kemudian ada pendapatan transfer dari provinsi, sehingga pendapatan daerah total menjadi Rp 3,6 triliun lebih. APBD yang kita rancang sebesar Rp 3,8 triliun,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Dia menyebutkan Perubahan APBD 2020 sesungguhnya meningkat. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah dan DPRD Badung berhasil menetapkan Perubahan APBD yang prorakyat. Dia menilai semua yang dirancang dalam Perubahan APBD Tahun 2020 secara substansi telah mengakomodir kepentingan wajib masyarakat. ”Apa yang menjadi program mandatori yang merupakan biaya mengikat telah terakomodir seluruhnya. Ini merupakan prestasi yang baik dan ada peningkatan, tapi sesungguhnya ada potensi-potensi lain yang masih bisa dimaksimalkan. Tapi karena belum menjadi pendapatan, maka itu menjadi asumsi pendapatan kita pada APBD tahun 2021,” katanya seraya memastikan memastikan semua program wajib untuk masyarakat telah terakomodir.

Postur Perubahan APBD TA 2020, yakni pendapatan daerah dirancang Rp 3.663.962.858.251,91 yang terdiri atas PAD Rp 2,7 triliun lebih, dana perimbangan Rp 563,7 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 398,7 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp 3,9 triliun lebih, dan defisit Rp 278,7 miliar lebih. Defisit akan ditutup dari Silpa. Sementara penerimaan pembiayaan daerah dirancang Rp 278, miliar lebih. (bgn/din)20082520