Amlapura, Baliglobalnews

Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mengajak umat Hindu untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat menyama braya, serta melestarikan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri rangkaian karya melaspas, mendem pedagingan, dan pujawali catur rebah mapadudusan alit di Pura Lempuyang Madya, Karangasem, pada rahina Purnama Sasih Kapat, Sabtu (26/9/2026).

Wagub Giri Prasta mengikuti prosesi mendem pedagingan bersama para pemedek. Prosesi tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara penyucian bangunan suci yang sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana, yakni menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Usai mengikuti prosesi mendem pedagingan, Giri Prasta didampingi istrinya sembahyang bersama.

Dalam sambrama wacananya, Giri Prasta menguraikan sejarah dan nilai spiritual Pura Lempuyang. Merujuk pada lontar kuno Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul, dia menyampaikan bahwa keberadaan Pura Lempuyang berkaitan dengan legenda pemindahan puncak Gunung Mahameru dari India ke Pulau Jawa oleh para dewa. Pecahan gunung tersebut kemudian membentuk sejumlah pegunungan di Jawa dan Bali, termasuk Gunung Lempuyang.

Menurut kisah dalam lontar tersebut, Batara Hyang Pasupati mengutus tiga putra-putrinya untuk berstana di sejumlah gunung guna menjaga keseimbangan spiritual Pulau Bali. Batara Hyang Putra Jaya berstana di Tohlangkir (Gunung Agung) dengan parhyangan di Pura Besakih, Bhatari Dewi Danuh berstana di Pura Ulun Danu Batur, sedangkan Batara Hyang Gni Jaya berstana di Gunung Lempuyang.

Giri Prasta berharap seluruh rangkaian upacara dapat berlangsung dengan lancar serta membawa kerahayuan bagi umat dan masyarakat Bali. “Dumogi karya niki memargi antar, labda karya, sida sidaning don, nemu rahayu, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” katanya.

Giri Prasta mengajak umat menjadikan pelaksanaan upacara keagamaan sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat menyama braya, dan membangun kebersamaan dalam menjalankan swadarma. Menurut dia, semangat gotong-royong dan persatuan umat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat Bali.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian tersebut diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. (*/bgn003)26092707

Bangli, Baliglobalnews

Puncak Karya Panca Wali Krama yang digelar setiap sepuluh tahun sekali, terasa begitu khidmat dan  penuh harmoni di kawasan Pura Ulun Danu Batur, Songan, Bangli, pada Sabtu (26/9/2026). Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam puncak karya yang bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat tersebut.

Bagi Gubernur Wayan Koster, karya di Pura Ulun Danu Batur memiliki makna yang jauh melampaui sebuah ritual keagamaan. Di tempat yang menjadi salah satu pusat spiritual Bali sekaligus kawasan yang erat dengan sumber air dan kehidupan ini, nilai-nilai Sad Kerthi menemukan bentuknya secara nyata.

Wana Kerthi dan Danu Kerthi menjadi bagian penting dari rangkaian karya. Hutan dan air tidak hanya dipandang sebagai bagian dari alam yang harus dimanfaatkan, tetapi sebagai sumber kehidupan yang mesti dimuliakan dan dijaga keberlangsungannya.

Semangat tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dikembangkan Wayan Koster, menempatkan keharmonisan alam, manusia dan kehidupan sebagai fondasi pembangunan Bali. “Kalau kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Semangat inilah yang tercermin dalam pelaksanaan karya, ketika ritual keagamaan sekaligus menjadi pengingat tentang tanggung jawab manusia terhadap alam Bali,” katanya.

Rangkaian karya telah berlangsung sejak 12 Agustus 2026 dan akan berakhir pada 7 Oktober 2026. Berbagai prosesi dilaksanakan secara bertahap sesuai wariga dan dresta Bali. Salah satu tahapan penting adalah Danu Kerthi atau Mapag Toya pada 8 September 2026, kemudian dilanjutkan Malasti, Mapekelem ring Danu dan Pakelem ring Gunung pada 18 September. Tahapan inti berlangsung melalui Tawur Manca Wali Krama pada 21 September di Genah Peyadnyan. Puncaknya, pada Sabtu (26/9/2026), umat melaksanakan persembahyangan di sejumlah pura sebelum dilanjutkan dengan Ida Bhatara Tedun ke Peselang, Perayungan, Pedanaan dan Ngaturin Ageng di Pura Ulun Danu Batur.

Setelah puncak karya, rangkaian dilanjutkan dengan Subakti Penganyar secara bergiliran oleh pemerintah daerah dan masyarakat dari seluruh kabupaten/kota se-Bali hingga 7 Oktober.

Puncak karya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga Bali bukan hanya tentang membangun dan memajukan daerah, tetapi juga tentang merawat kesucian alam, menghormati sumber kehidupan dan memastikan nilai-nilai luhur warisan leluhur tetap hidup di tengah perubahan zaman. (*/bgn003)26092706

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-53 di Sekretariat DPRD Bali, Denpasar, pada Jumat (25/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III I Komang Nova Sewi Putra, bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua Koordinator Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 Gede Kusuma Putra mengatakan DPRD pada prinsipnya menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. “Pada prinsipnya dapat menerima ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Dalam postur akhir Perubahan APBD 2026, kata dia, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,8 triliun lebih atau meningkat Rp141,042 miliar dibandingkan APBD Induk 2026 yang sebelumnya Rp6,659 triliun lebih. “Sementara belanja daerah naik Rp37,854 miliar, dari sebelumnya Rp7,501 triliun lebih menjadi Rp7,539 triliun lebih. Dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan belanja, defisit APBD turun Rp103,188 miliar, dari Rp842,597 miliar menjadi Rp739,409 miliar,” katanya. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui pembiayaan daerah netto dengan jumlah yang sama, yakni Rp739,409 miliar. “Karena penyusunan Perubahan APBD SB Provinsi Bali TA 2026 didesain defisit Rp739 miliar lebih, tentu diperlukan pembiayaan daerah netto Rp739 miliar lebih,” katanya.

Pada sisi pembiayaan, kata dia, penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,502 triliun lebih. Jumlah tersebut berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 Rp712,874 miliar berdasarkan hasil audit serta penerimaan pinjaman daerah Rp790 miliar.

Dia menyebutkan untuk pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp763,464 miliar. Pengeluaran tersebut terdiri atas penyertaan modal Rp520 miliar dan pembayaran cicilan utang Rp243,464 miliar. Sehingga, penerimaan pembiayaan Rp1,502 triliun lebih setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp763,464 miliar menghasilkan pembiayaan daerah netto sekitar Rp739,409 miliar untuk menutup defisit.

Untuk penerimaan pinjaman daerah juga mengalami perubahan dibandingkan angka yang muncul dalam pembahasan sebelumnya. Sebelumnya, pinjaman daerah tercantum sekitar Rp873,19 miliar. Dalam pendapat akhir DPRD, angka tersebut menjadi Rp790 miliar atau berkurang sekitar Rp83,19 miliar.

Dengan postur akhir tersebut, kata dia, dibandingkan APBD Induk 2026, pendapatan daerah bertambah Rp141,042 miliar, belanja bertambah Rp37,854 miliar, sedangkan defisit berkurang Rp103,188 miliar. Penerimaan pinjaman daerah juga lebih rendah sekitar Rp83,19 miliar dibandingkan angka dalam pembahasan sebelumnya. (bgn008)26092603

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada mengklarifikasi beredarnya surat penawaran pengadaan pupuk yang mengatasnamakan instansinya. Surat tersebut menjadi perhatian setelah foto dokumen dan tangkapan layar percakapan WhatsApp beredar melalui media sosial Facebook.

Surat bernomor SPPBJ.500-17/IX/26 tertanggal 17 September 2026, dengan perihal Penawaran Lelang Tertutup Pengadaan Barang, dipastikan bukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Merujuk pada surat klarifikasi yang diterbitkan dinasnya, Sunada mengatakan bahwa hasil pemeriksaan administrasi persuratan dan tata naskah dinas menunjukkan dokumen tersebut tidak tercatat sebagai surat resmi. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Dia menyebutkan hasil penelusuran menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam dokumen yang beredar, mulai dari kop surat, penomoran, dasar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga kode QR. Terdapat dugaan penggunaan secara tidak sah terhadap nama, logo, dan atribut kedinasan Pemerintah Provinsi Bali.

Sunada juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan kewenangan, penugasan, maupun mandat kepada pihak lain untuk menerbitkan surat ataupun melakukan transaksi atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berdasarkan dokumen tersebut.

Dengan demikian, surat yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemesanan, pengadaan, penyerahan barang, pembayaran, maupun transaksi lainnya yang mengatasnamakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Dia menyatakan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata kelola administrasi pemerintahan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia barang, agar tidak menindaklanjuti permintaan transaksi berdasarkan surat tersebut. Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang telah menerima surat dimaksud, termasuk yang telah dihubungi untuk melakukan permintaan barang, transaksi, atau penagihan, diminta menyampaikan salinan surat, identitas pihak yang menghubungi, bukti komunikasi, serta dokumen pendukung lainnya kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  tidak bertanggung jawab atas transaksi, kewajiban pembayaran, kerugian, maupun akibat hukum lainnya yang timbul dari penggunaan surat tersebut karena bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh instansi. (*/bgn003)26092602

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar memperkuat komitmen dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui penyediaan layanan peradilan yang layak, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bali. Penandatanganan berlangsung saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar Ifa Sudewi di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (25/9/2026) pagi.

Ifa Sudewi menyampaikan bahwa penyediaan layanan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020. Menurut dia, implementasi layanan ramah disabilitas telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, antara lain melalui penyediaan akses dan jalur yang ramah disabilitas serta sarana dan prasarana pendukung. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memperoleh pelayanan peradilan secara layak dan tanpa diskriminasi.

Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali tersebut berlaku selama lima tahun. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Dia menegaskan pentingnya memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pelayanan hukum. “Ini program yang sangat bagus, menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan yang baik,” katanya.

Pemprov Bali juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali didampingi Kepala Dinas Sosial dan P3A serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (*/bgn003)26092510

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan penuntasan persoalan sampah di Bali membutuhkan sinergi seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah” di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (25/9/2026).

Gubernur Koster menyoroti peningkatan timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan pariwisata di Bali. Kondisi tersebut menuntut perubahan paradigma pengelolaan sampah, dari pola konvensional “kumpulkan, angkut, buang” menjadi “kurangi, pilah, olah, manfaatkan, dan tangani residu”.

Gubernur menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga, untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif desa adat, krama Bali, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah berkomitmen menjadikan penuntasan persoalan sampah sebagai program super prioritas mendesak melalui sinergi pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola demi Nindihin Gumi Bali”. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, yang mengusung gerakan “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik” dan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”.

Dalam pelaksanaannya, lanjufnya, Pemerintah Provinsi Bali berperan menetapkan kebijakan, regulasi, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan pelayanan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan infrastruktur, penguatan TPS3R dan TPST, serta pengangkutan residu. Pemerintah desa dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga. Di sisi lain, desa adat memiliki peran strategis melalui penerapan awig-awig, pararem, gotong-royong, dan kearifan lokal untuk memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Penguatan infrastruktur juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan data tahun 2024, Bali memiliki 292 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS3R) dan tujuh tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Namun, keberadaan fasilitas tersebut harus didukung kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, pembiayaan berkelanjutan, serta konsistensi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.

Selain mengurangi beban TPA, pengelolaan sampah berbasis sumber juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Bank sampah, TPS3R, BUM Desa, BUPDA, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Gubernur Koster juga menekankan lima aspek penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah Bali yang terintegrasi, yakni konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku masyarakat, kolaborasi multipihak, serta penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Sementara Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan parlemen hijau (green parliament), pemerintahan hijau (green government), serta tata kelola sampah yang berwawasan lingkungan. Menurut dia, keberhasilan pembangunan Bali harus diukur tidak hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup. “Keberhasilan Bali tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan, tetapi dinilai dari kondisi kebersihan dan ketersediaan air bersih, serta udara yang sehat,” ujarnya. (*/bgn003)26092509

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Bina Vokalia Bali di ruang tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (23/9/2026) pagi. Audiensi tersebut berlangsung menyusul keberhasilan Bina Vokalia Bali meraih juara I kategori Children’s Choir A-1 dalam ajang The 8th Tokyo International Choir Competition di Tokyo, Jepang. Gubernur didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana.

Pelatih Bina Vokalia Bali Putri Faradini Baihaqi menyampaikan bahwa kompetisi internasional tersebut berlangsung pada 24-26 Juli 2026 di Dai-ichi Seimei Hall, Tokyo, Jepang. Bina Vokalia Bali tampil mewakili Indonesia dengan melibatkan 37 penyanyi muda asal Bali berusia 4-13 tahun.

Dalam kompetisi tersebut, kata dia, Bina Vokalia Bali berhasil meraih juara I kategori Children’s Choir A-1. Selain itu, kelompok paduan suara anak tersebut juga terpilih sebagai salah satu finalis pada babak Grand Prix, bersaing dengan kelompok paduan suara dari berbagai negara.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diraih Bina Vokalia Bali. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan bagi Bali sekaligus Indonesia karena generasi muda Bali mampu menunjukkan kemampuan dan bakat seni mereka di panggung internasional. “Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak Bina Vokalia Bali. Prestasi ini membanggakan, karena telah mengharumkan nama Bali dan Indonesia di tingkat internasional,” katanya.

Gubernur menyatakan keberhasilan Bina Vokalia Bali menjadi salah satu bukti potensi generasi muda Bali dalam bidang seni, khususnya seni vokal. Pengalaman mengikuti kompetisi internasional tersebut juga membuka kesempatan bagi para penyanyi muda untuk mengembangkan kemampuan, memperluas pengalaman, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.

Dia mengharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi anak-anak dan generasi muda Bali lainnya untuk terus mengembangkan bakat, meningkatkan kemampuan, serta berani berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Pembinaan seni sejak usia dini juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda yang berprestasi sekaligus memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya. (*/bgn003)26092406

Denpasar, Baliglobalnews

Perayaan Utsawa Bali Sani yang digelar Universitas Hindu Indonesia (Unhi) pada 24 September 2026 akan dihadiri dan dibuka oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Hal itu dikatakan Rektor Unhi Denpasar Cokorda Gde Bayu Putra kepada para wartawan di Denpasar pada Rabu (23/9/2026). Dia menyampaikan pada Perayaan Utsawa Bali Sani yang bertema Prabha Niti Widya Sani Prawartana itu, juga dirangkaian dengan berbagai festival seni dan budaya, serta perayaan Dies Natalis ke-63 UNHI.

Menurut Bayu Putra, perayaan Utsawa Bali Sani kembali digelar sebagai bentuk refleksi dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang cita-cita kampus yang didirikan 63 tahun silam. “Perayaan Utsawa Bali Sani ini juga dibalur menjadi panggung kreativitas dan seni tradisi Bali, serta menjadi pengembangan budaya warisan leluhur,” katanya.

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Dewa Ketut Budiana mengharapkan kegiatan yang digelar selama 10 hari, 24 September hingga 3 Oktober 2026 di Unhi tersebut lebih dikenal masyarakat Bali, sehingga penerimaan mahasiswa baru di Unhi juga terus meningkat, karena persaingan universitas swasta di Bali, cukup ketat. (bgn008)26092304

Denpasar, Baliglobalnews

Semangat anak-anak muda Bali untuk mengharumkan nama daerah mendapat dukungan dari Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (22/9/2026), Koster menerima jajaran Tim Bali United U-13 yang akan mewakili Bali pada ajang nasional Piala Soeratin Seri Nasional.

Tercatat 25 pemain dan 5 ofisial akan membawa nama Bali dalam kompetisi tersebut. Di hadapan para pemain muda, Koster memberikan dukungan sekaligus doa agar mereka mampu tampil maksimal dan menjadikan kesempatan bertanding di tingkat nasional sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan mereka sebagai pesepakbola. Dukungan itu tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Gubernur Wayan Koster juga memberikan bantuan dana Rp45 juta untuk mendukung keberangkatan dan perjuangan Tim Bali United U-13 di ajang nasional tersebut.

Bagi para pemain yang masih berada di usia pembinaan, dukungan tersebut menjadi suntikan semangat tersendiri. Mereka tidak hanya datang membawa nama klub, tetapi juga membawa harapan untuk menunjukkan bahwa talenta-talenta muda Bali mampu bersaing di panggung nasional.

Manajer Bali United U-13 Alit Wardika menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Gubernur Bali. Menurut dia, doa dan dukungan dari pemerintah daerah menjadi energi tambahan bagi seluruh pemain dan ofisial yang akan berjuang membawa nama Bali. “Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal. Kami sangat mengapresiasi doa dan support yang luar biasa dari Bapak Gubernur Bali,” ujarnya.

Dia menyatakan dukungan tersebut akan dijawab dengan kerja keras seluruh tim. Para pemain, kata dia, akan berjuang sekuat tenaga agar dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjaga nama baik Bali di kompetisi nasional. “Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali,” katanya.

Sementara Pelatih Kepala Bali United U-13 Frandika terus menggembleng para pemain meski persiapan menuju kompetisi nasional dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Keterbatasan waktu tidak menyurutkan keyakinannya terhadap kemampuan anak-anak asuhnya.

Di balik usia mereka yang masih belia, para pemain tersebut kini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Mereka harus membawa semangat bertanding, disiplin, sekaligus keberanian untuk menghadapi tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan dengan Gubernur Koster pun menjadi bagian penting sebelum mereka berangkat. Bukan sekadar menerima dukungan, para pemain mendapatkan pesan bahwa perjuangan di lapangan juga menjadi bagian dari upaya membawa nama Bali melalui prestasi.

Dengan doa, dukungan, dan kerja keras yang telah dipersiapkan, Bali United U-13 kini bersiap menatap Piala Soeratin Seri Nasional. Dari Bali, mereka berangkat membawa satu tekad: bertanding sekuat tenaga dan memberikan yang terbaik untuk daerah yang mereka wakili. (*/bgn003)26092303

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Ny. Koster menerima audiensi jajaran Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Bali di Gedung Nari Graha, Denpasar, pada Senin (21/9/2026). Pertemuan membahas penguatan sinergi dalam pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai agama Hindu, serta pemberdayaan masyarakat.

Ny. Koster menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan program WHDI Bali sebagai organisasi wanita Hindu yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai nilai-nilai dan ajaran agama Hindu di tengah masyarakat. “WHDI penting untuk terus tumbuh dan aktif di tengah masyarakat sebagai wadah komunikasi dan informasi mengenai ajaran agama Hindu. Dari sini kita dapat memperkuat pemahaman umat sekaligus membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Menurut dia, pemahaman agama yang baik juga harus tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam membangun sikap toleransi dan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. “Pemahaman agama harus mampu menjadi pegangan dalam kehidupan, termasuk bagaimana kita menjaga tata krama, perilaku, serta toleransi dalam hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya,” katanya.

Ny. Koster berharap keberadaan WHDI Bali tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang keagamaan, tetapi mengambil peran lebih luas dalam mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, pengajaran agama, serta berbagai kegiatan sosial.

Ketua WHDI Bali Tjokorda Istri Sri Ramaswati menyampaikan rencana pelaksanaan webinar bertajuk “Catur Guru” yang menyasar kalangan remaja, khususnya siswa SMP, SMA, dan SMK. Webinar tersebut dirancang sebagai salah satu upaya menanamkan nilai-nilai Catur Guru kepada generasi muda di tengah perkembangan era digital. Penguatan pendidikan karakter ini juga diharapkan membantu anak-anak dan remaja dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk perundungan (bullying). “Dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang Catur Guru, kita berharap mereka memiliki pegangan dalam berpikir dan berperilaku sehingga tidak keluar dari koridor nilai-nilai agama. Pemahaman yang kuat terhadap Catur Guru diharapkan mampu membentuk karakter individu menjadi lebih baik, kuat, beretika, dan memiliki sopan santun,” ujarnya. (*/bgn003)26092208