Mangupura, Baliglobalnews
Hamparan tanaman bawang merah di Subak Delod Sema, Lingkungan Karangsuung, Kelurahan Sading, Mengwi, Badung, pada Selasa (29/9/2026), menjadi bukti nyata penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Dalam panen raya tersebut, lahan seluas 2 hektare menghasilkan sekitar 26,35 ton bawang merah dengan produktivitas mencapai 13,17 ton per hektare.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 Wita ini merupakan bagian dari Gerakan Panen Pengembangan Bawang Merah, sub kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal Tahun Anggaran 2026.
Kapolsek Mengwi Kompol Anak Agung Gede Rai Darmayasa menyampaikan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. “Kami mendukung upaya pengembangan komoditas pangan lokal seperti bawang merah, karena selain menjaga ketersediaan pangan, juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya.
Menurut dia, hasil panen yang cukup besar diharapkan dapat membantu menjaga pasokan bawang merah di pasaran dan turut mendukung stabilitas harga pangan. Ia juga mengajak para petani untuk terus mengembangkan pertanian produktif dengan memanfaatkan potensi lahan secara optimal serta menjaga kerja sama antara kelompok tani, pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Kapolsek Mengwi berharap keberhasilan panen tersebut dapat menjadi motivasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus meningkatkan produktivitas, sehingga ketahanan pangan di wilayah Badung semakin kuat dan berkelanjutan.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Sading Aiptu I Made Parwatha turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pekaseh serta kelompok tani Subak Delod Sema. (*/bgn003)2609

Badung, Baliglobalnews
Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, mendeportasi 18 warga negara asing (WNA) sepanjang 21-27 September 2026. Dari 18 WNA tersebut, 10 di antaranya adalah WNA yang terjaring dalam operasi gabungan bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
“Selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 5 orang di antaranya juga kedapatan overstay,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri di Badung pada Senin (29/9/2026).
Dia menyebutkan pelanggaran izin tinggal juga dilakukan oleh seorang WN Rusia berinisial VL yang menjadi pelatih sepeda motor dengan menggunakan Itas (Iizn tinggal terbatas) Remote Worker. VL juga terindikasi tidak jujur dalam memperoleh Itas dimaksud. Selain itu, satu orang lainnya adalah WN Slovakia pemegang Itas yang tidak mengajukan pemutakhiran data terhadap penggantian paspornya.
“Enam WNA lainnya dideportasi karena tinggal lajak. Empat diantaranya overstay kurang dari 60 hari namun tidak mampu membayar biaya beban, sedangkan 2 WNA lainnya overstay lebih dari 60 hari,” katanya.
Dia menyatakan bahwa tindakan deportasi tersebut merupakan wujud nyata fungsi penegakkan hukum bagi Imigrasi Ngurah Rai dan
merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan
iklim pariwisata di Bali.
“Kami mengimbau seluruh warga negara asing untuk patuh terhadap aturan yang berlaku di
Indonesia, termasuk memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aktivitasnya. Deportasi ini menunjukan keseriusan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian,” ujarnya.
Seluruh WNA yang dideportasi juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imigrasi Ngurah Rai mengimbau kepada seluruh WNA
yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk rakyat yakni menghadirkan keimigrasian yang tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan terhadap keberadaan dan
kegiatan WNA akan terus diperkuat untuk memastikan orang asing yang berada di
Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan
dampak yang positif bagi masyarakat,” tandasnya. (bgn008)26092902

Denpasar, Baliglobalnews
Universitas Warmadewa (Unwar) menyabet peringkat pertama perguruan tinggi swasta (PTS) di Bali yang ramah lingkungan versi UI GreenMetric World University Rankings, dengan skor total 5.900 poin.
“Bisa dikatakan Unwar berada di peringkat ke-4 dari 14 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), yang berpartisipasi di Bali. Pada tingkat nasional, Unwar menempati peringkat ke-100 dari 217 perguruan tinggi, sedangkan secara global berada di peringkat ke-907 dari 2.016 perguruan tinggi. Dan, capaian ini, merupakan hasil kerja bersama seluruh civitas akademika dan dukungan mitra kerja sama,” kata Rektor Unwar I Gde Suranaya Pandit kepada wartawan di Denpasar, pada Senin (28/9/2026).
Dia menyatakan capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen Unwar dalam mengembangkan tata kelola kampus yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pengembangan kampus hijau tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi Universitas Warmadewa 2034 sebagai perguruan tinggi bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global, yang berlandaskan filosofi Sapta Bayu serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Hasil pemeringkatan ini membuktikan bahwa Unwar mampu bersaing secara global dan menjadi pelopor kampus swasta ramah lingkungan di Bali. Masuknya Unwar dalam Top 100 Nasional dan Top 1.000 Dunia bukan sekadar soal angka, melainkan wujud komitmen nyata kami dalam menghadirkan kampus yang hijau, efisien energi, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, pemeringkatan UI GreenMetric tidak hanya berkaitan dengan posisi dalam daftar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk mengukur berbagai upaya perguruan tinggi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Pandit menyebutkan Unwar sebelumnya juga berupaya memperkuat eksistensinya dalam sejumlah pemeringkatan perguruan tinggi internasional. Ia menyebut pemeringkatan seperti UI GreenMetric, Times Higher Education (THE), AUN QA, dan QS World University Rankings menjadi bagian dari indikator yang dapat menunjukkan perkembangan kualitas dan kontribusi perguruan tinggi di tingkat global.
“Dengan masuknya perguruan tinggi dalam indikator tersebut, mitra kerja sama di dunia dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki komitmen terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, termasuk dalam mewujudkan SDGs dan menghasilkan luaran yang terindeks,” katanya.
Untuk mengikuti UI GreenMetric, kata dia, Unwar membentuk tim khusus yang bertugas menyiapkan dan mengompilasi dokumen sesuai indikator yang dipersyaratkan. Berbagai data dan program kampus terkait aspek lingkungan, energi, air, transportasi, pengelolaan sampah, pendidikan dan riset keberlanjutan didokumentasikan sebagai bagian dari proses pemeringkatan.
Pada aspek energi dan perubahan iklim, Unwar antara lain memanfaatkan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya atau PLTS. Kampus juga menggunakan lampu LED hemat energi serta melakukan pemantauan emisi kendaraan dengan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR).
Sementara pada pengelolaan sampah dan air, Unwar mengoperasikan TPS 3R untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Kampus juga menjalankan edukasi daur ulang botol plastik melalui mesin Plasticpay, memperluas sumur resapan biopori serta menyediakan fasilitas air minum mandiri melalui Tirta Unwar.
Komitmen terhadap transportasi berkelanjutan diterapkan melalui program Campus Car-Free Day setiap Sabtu. Unwar juga menyediakan fasilitas parkir sepeda dan jalur pedestrian di lingkungan kampus.
Di bidang pendidikan, riset dan transparansi digital, lanjutnya, Unwar mengembangkan portal sdgs.warmadewa.ac.id sebagai wadah publikasi dan dokumentasi kegiatan dosen serta mahasiswa yang berkaitan dengan isu-isu SDGs.
Berbagai program lainnya juga diarahkan pada pengurangan penggunaan kertas melalui sistem paperless, integrasi sistem informasi publik, efisiensi pemanfaatan air, penggunaan kran otomatis dan pengembangan biopori.
Prof. Pandit menegaskan capaian peringkat tersebut tidak boleh membuat Unwar berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, hasil pemeringkatan menjadi pijakan untuk meningkatkan pemenuhan indikator keberlanjutan pada siklus pemeringkatan berikutnya.
“Unwar tidak boleh stagnan. Tahun berikutnya harus ada peningkatan dalam pemenuhan tujuh indikator tersebut. Prinsipnya adalah sustainable atau berkelanjutan, bahkan harus ada peningkatan dari capaian yang sudah kita selesaikan,” katanya.
Pandit kembali menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika atas capaian tersebut. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika atas kerja kerasnya. Masuknya Unwar dalam Top 100 Nasional dan Top 1.000 Dunia membuktikan bahwa kita mampu bersaing global dan menjadi pelopor kampus hijau berkelanjutan di Bali. Mari terus kita jaga dan tingkatkan budaya ramah lingkungan ini bersama-sama,” kata Prof. Pandit.
Dengan capaian tersebut, Prof. Pandit mengatakan akan terus meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan pada siklus pemeringkatan berikutnya. Langkah itu diarahkan untuk memperkuat pengembangan kampus hijau dan ekowisata yang berstandar internasional. (bgn008)26092901

Singasana, Baliglobalnews

Kerajinan lokal asal Kabupaten Tabanan resmi tampil di panggung nasional dan global melalui keikutsertaan Dekranasda Tabanan dalam Pameran Kerajinan Kriya Nusantara (Kriyanusa) 2026. Ajang berskala nasional ini berlangsung pada 26-30 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”.

Ketua Dekranasda Ny. Sanjaya membawa karya lokal Tabanan untuk diperkenalkan lebih luas, sekaligus membuka peluang menembus pasar nasional hingga global.

Pameran yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, hingga pelaku UMKM.

Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Tabanan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi kriya unggulan daerah melalui dua IKM binaan, yakni produsen terakota Surya Wenawan Abadi asal Pejaten, Kecamatan Kediri, Tabanan serta Mahataksu Leather asal Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Tabanan. Kehadiran keduanya sekaligus menunjukkan ragam produk kriya Tabanan yang memiliki nilai kreativitas dan potensi pengembangan pasar.

Ketua Panitia Kriyanusa 2026, Ayu Heni Rosan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Kriyanusa tahun ini tidak hanya menjadi menjadi ajang promosi dan pengembangan kriya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kriya Indonesia. “Kami ingin agar tradisi tetap hidup, tetapi pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar,” ujarnya saat pembukaan Kriyanusa 2026 di JICC, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/9/2026).

Sejalan dengan semangat tersebut, Pemkab Tabanan memberikan dukungan terhadap keikutsertaan para perajin. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangganya terhadap karya IKM Tabanan. “Selamat dan sukses untuk IKM dan Dekranasda Kabupaten Tabanan. Kita bangga menjadi orang Tabanan, bangga membawa karya, budaya dan kreativitas Tabanan di Pameran Kriyanusa 2026,” katanya.
Bupati Sanjaya juga menilai keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa produk kriya Tabanan memiliki ruang pengembangan yang luas. Ia mencontohkan produk terakota dari Surya Wenawan Abadi yang tidak hanya dapat menjadi pajangan, tetapi juga dikembangkan sebagai hiasan dinding maupun berbagai kreasi lainnya, bahkan terakota tersebut banyak terpasang di setiap pembangunan gedung dan pagar di Kantor Bupati Tabanan. Produk kulit dari Mahataksu Leather dikatakannya juga memiliki kualitas sangat baik dan juga banyak dipakai khususnya oleh para ASN di lingkungan Pemkab Tabanan. “Inilah jati diri dan kekuatan kerakyatan kita. Melalui Kriyanusa ini, mari kita buktikan bahwa produk lokal kita di Tabanan khususnya, tidak kalah saing, bahkan mampu menembus pasar nasional dan global bahkan di seluruh dunia,” katanya.

Dia berharap keikutsertaan ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

SementaraNy. Sanjaya menyatakan dukungan dan partisipasinya dalam Kriyanusa 2026 merupakan wujud komitmen untuk membawa karya terbaik para perajin daerah naik kelas. “Tiang dengan penuh bangga dan sangat antusias, Dekranasda Kabupaten Tabanan turut serta dalam Pameran Kriyanusa 2026, pameran kerajinan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dekranas Pusat. Kekayaan kriya Tabanan sangat beragam dan berkualitas, tercermin dari beragam produk yang dihasilkan para perajin, mulai dari tenun, keramik, anyaman, terakota, kulit hingga craft inovatif yang berkelanjutan,” katanya.

Dia menyebutkan Tabanan memiliki kekayaan kriya yang luar biasa. Mengacu pada tema Kriyanusa 2026, dia mendorong para IKM binaan Dekranasda Tabanan untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, serta membangun kepercayaan diri dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin luas. “Melalui Kriyanusa dengan tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, kami ingin mendorong seluruh IKM binaan kami untuk terus berani berinovasi, menjaga kualitas dan percaya diri bersaing di pasar global,”katanya. (*/bgn003)26092807

Singasana, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menerima kunjungan Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali pada Senin (28/9/2026).

Komisioner KI Bali yang hadir I Wayan Darma dan I Wayan Adi Aryanta dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo I Gusti Putu Winiantara bersama seluruh jajaran kepala bidang (kabid) di Kantor Diskominfo Tabanan.

Tahapan visitasi ini dilakukan untuk mengonfirmasi dan melakukan pendalaman atas pengisian kuesioner serta ketersediaan bukti dukung layanan informasi publik. Badan publik yang berhasil memenuhi persyaratan nilai pada tahap ini nantinya akan melangkah ke tahap uji publik.

Wayan Darma menyampaikan bahwa badan publik yang lolos verifikasi visitasi selanjutnya akan berhadapan dengan tim panelis independen bertempat di Kantor KI Bali. “Setelah seluruh dokumen dan pemenuhan syarat lapangan dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya adalah uji publik di KI Bali. Pada uji publik nanti, penilaian dilakukan oleh panel independen,” ujarnya.

Sementara Winiantara menyambut positif pelaksanaan monev KIP ini sebagai wujud komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga transparansi dan kualitas pelayanan publik. “Kami di Diskominfo Tabanan berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik. Visitasi ini menjadi momentum evaluasi penting agar pengelolaan layanan informasi di Tabanan semakin transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” katanya.

Selama proses visitasi, para kabid di Kominfo Tabanan juga mendapatkan pertanyaan dari Komisioner KI Bali. Kabid PISKP mendapatkan pertanyaan tentang kelengkapan dokumen, Kabid E-Goverment terkait layanan digital, Kabid TIK mendapatkan pertanyaan perihal penyediaan sarana jaringan dan Kabid Statistik terkait pelayanan satu data.

Selain melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan, rangkaian kegiatan Monev KIP di Kabupaten Tabanan akan dilanjutkan pada Selasa (29/9/2026) dengan agenda monitoring tingkat desa. Untuk efisiensi pelaksanaan, koordinasi pemantauan bagi sejumlah pemerintah desa tetap dipusatkan di Kantor Diskominfo Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26092806

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali menerima audiensi puluhan serikat pekerja Indonesia Provinsi Bali. Para pekerja mendorong Pemprov Bali agar menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) guna meningkatkan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Pulau Dewata.

“Hari ini, kami menerima beberapa serikat aliansi pekerjaan Indonesia di Bali yang dari unsur perhotelan, niaga dan asuransi. Dimana, saya rangkum masukkan serikat pekerja, mereka sangat menginginkan upah minimum provinsi itu setara dengan kebutuhan hidup layak,” kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta usai menerima audiensi para serikat pekerja di DPRD Bali pada Senin (29/9/2026).

Dia menyampaikan dalam audiensi dengan beberapa serikat pekerja itu, mereka mengharapkan Gubernur Bali berani menaikkan UMP Tahun 2027 menjadi Rp4,5 juta, dan UMSP Rp5,2 juta. Mengingat, UMP tahun 2026 hanya Rp3,2 juta lebih.

Berdasarkan diskusi dan pertemuan hari ini, kata Suwirta, telah disepakati bawah Komisi IV DPRD Bali akan menyampaikan rekomendasi yang diharapkan serikat pekerja ini kepada Ketua DPRD Bali, yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. “Kita mendorong dan memberikan masukan, agar rumus atau UMP ini bisa diperbaiki, mengingat semua regulasi ada yang mengatur. Apalagi, ada putusan MK memberikan jalan bagaimana agar tidak terkungkung dengan UMP ini. Dan, bagaimana UMP ini bisa didekatkan dengan biaya hidup layak, sehingga nantinya pekerja kita benar-benar menikmati kesejahteraan,” katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi kepada para pengusaha yang sudah menerapkan upah kepada pekerja di atas UMP, karena ada juga perusahaan yang salah mengartikan bahasa minimum pada UMP Bali ini. “Saya yakin di Bali ini banyak perusahaan-perusahaan yang bagus atau memberikan upah sesuai dengan kemampuan perusahaan,” ucapnya.

Namun, Komisi IV DPRD Bali juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali, untuk lebih intensif mendata perusahaan yang masih memberikan di bawah UMP, atau mencari celah dalam mematok standar UMP. “Jadi, hari ini saya sudah tugas Kadisnaker ESDM Bali, mendata lebih intensif. Karena, kami DPRD Bali akan turun ke perusahaan, terutama terkait ketenagakerjaan. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah perusahaan itu memanfaatkan celah dari kata UMP untuk memberikan upah minimum. Padahal, perusahaannya mampu memberikan upah di atas UMP,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budidarsana mengatakan UMP Bali saat ini Rp3,2 juta, sementara untuk mendapat upah yang sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) hendaknya mencapai Rp5,2 juta. Karena, saat ini para pekerja setiap bulan harus berutang, karena ada selisih upah Rp2 juta yang harus menutupi biaya hidup layak. “Ini saya tegaskan, karena pada pekerja Bali itu kan tidak hanya bekerja di perusahaan, tapi ada juga bekerja untuk menjaga adat dan budaya Bali, juga menjaga lingkungan, serta menjaga budaya Bali dan warisan leluhur. Ini yang tidak bisa dengan biaya sedikit, jadi kami sekali lagi mengharap kenaikan UMP. Mudah-mudahan ini sebagai momentum dengan adanya rekomendasi Ketua DPRD, setidaknya Gubernur Bali tidak sendirian dan menjadi penguat beliau dalam membuat sebuah keputusan,” katanya.

Dia menyatakan apabila hanya mengacu pada PP Nomor 49 tentang UMP, UMP hanya bisa naik Rp200 ribu. Akan tetapi kondisi saat ini, sangat jauh dibandingkan daerah lainnya, yang UMP-nya sudah di atas Rp5 juta. Karena secara realistis, semestinya UMP Bali di angka Rp4,5 juta dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Rp5,2 juta, agar bisa masuk kategori KHL. Menurut dia, angka tersebut tidak terlalu tinggi. “Paling tidak mendekati dulu, karena kita realistis nih sebagai masyarakat, karena ada dua kriteria (UMP dan UMPS), ya kita dorong dulu UMSP naik, agar di situ sektor-sektor tertentu yang memang cukup mampu untuk memberikan upah yang lebih tinggi yaitu yang harus didorong oleh pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, masyarakat pekerja Bali sangat berharap kepada Gubernur Bali, mendengarkan apa yang menjadi keinginan pekerja yang tergabung dalam aliansi tersebut. Sehingga, pihaknya mendorong Gubernur Bali berani menetapkan kebijakannya, tidak mengacu kepada PP Nomor 49. Karena, masyarakat Bali menginginkan upah yang layak. Namun, karena mereka tidak tidak tidak berani bersuara, dan kemana mereka harus menyalurkan suara-suara mereka. “Maka, kehadiran kami disini sebagai representasi dari masyarakat pekerja Bali, untuk menyampaikan kepada ketua DPRD bagaimana harapan masyarakat mendapat upah yang sesuai untuk KHL,” katanya. (bgn008)26092805

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melepas perwakilan peserta Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Tabanan di Kantor Bupati Tabanan pada Senin (28/9/2026). Mereka akan mengikuti Temu Remaja KSPAN Provinsi Bali (Muspa Bali II) Tahun 2026 di Wisma Nangun Kerti, Pancasari, Buleleng, 29-30 September 2026. Pelepasan secara resmi 20 kontingen (10 orang siswa SMPN 2 Tabanan dan 10 orang siswa SMAN 2 Tabanan) beserta 4 orang guru pendamping dilaksanakan oleh Wakil Bupati Tabanan selaku Ketua KPA dan BNK Kabupaten Tabanan.

Menyampaikan arahan Bupati selaku Ketua KPA Kabupaten Tabanan, Wabup Dirga mendorong KPA untuk terus memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS dan narkoba melalui inovasi serta sosialisasi yang lebih luas, termasuk dengan melibatkan pelajar. Menurutnya, edukasi kepada generasi muda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai HIV/AIDS dan bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak sekolah, hingga ke tingkat Desa dan Kecamatan.

Pihaknya juga mengajak para pelajar yang tergabung dalam KSPAN untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar, membangun kepemimpinan, serta mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi. Selain itu, kegiatan positif KSPAN ini diharapkannya agar dikemas dalam konten media sosial, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mengajak sekolah lainnya turut berperan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan narkoba, khususnya di Kabupaten Tabanan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang sempat hadir dan pembina juga yang lainnya dan adik-adik yang mewakili daripada SMP dan SMA, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami harapkan pada adik-adik yang bertugas nanti disana yang belajar, baik lomba maupun belajar ikuti dengan seksama, nggih. Biar ada, apa yang didapatkan positif-positifnya disana, ayo kita bawa ke daerah untuk disampaikan kepada rekan-rekan kita,” ujarnya.

Muspa Bali II Tahun 2026 mengusung tema “Melalui Muspa Bali Ciptakan Generasi Muda Sehat, Cerdas dan Berkarakter Menuju Ending AIDS 2030”. Perwakilan KSPAN Kabupaten Tabanan dari jenjang SMP dan SMA akan mengikuti rangkaian kegiatan bersama kontingen Kabupaten/Kota se-Bali, yang meliputi temu KSPAN, capacity building, serta sejumlah lomba edukatif. Wabup Dirga juga berharap para peserta mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh-sungguh dan membawa pengalaman serta pengetahuan positif untuk diterapkan di Kabupaten Tabanan. (*/bgn020)26092804

Bangli, Baliglobalnews

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli terus memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan kemanusiaan melalui kegiatan kunjungan pembinaan dan evaluasi organisasi PMI Kabupaten Bangli oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PMI Provinsi Bali yang dilaksanakan di markas PMI Bangli pada Sabtu (28/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi PMI Kabupaten Bangli untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja, administrasi organisasi, pengelolaan unit markas, hingga keberlangsungan pelayanan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Bangli.

Kegiatan dipimpin Ketua Bidang Pengurus Pelayanan Kesehatan Sosial PMI Kabupaten Bangli Anak Agung Dwi Wulantari, sekaligus menerima kedatangan Tim Monev PMI Provinsi Bali.

Berbagai agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya pembaruan informasi kegiatan organisasi PMI, persiapan Kemah Bakti Relawan (KBR) yang akan dilaksanakan di Gianyar pada November mendatang, serta persiapan Temu Karya Relawan Nasional (TKRN) yang dijadwalkan pada 2027.

Perhatian juga diberikan terhadap kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Berdasarkan informasi yang dibahas dalam pertemuan, kondisi kekeringan diprediksi masih berlangsung hingga Mei 2027. Situasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi PMI melalui penguatan kesiapsiagaan, kapasitas relawan, serta koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain agenda kebencanaan dan kerelawanan, pembinaan juga menyentuh aspek fundamental organisasi, seperti penerapan AD/ART PMI, ketentuan mengenai dana pensiun, serta pembinaan terhadap UDD PMI Kabupaten Bangli.

Wulantari menyampaikan pembinaan dan evaluasi tidak semata-mata dimaknai sebagai proses penilaian terhadap organisasi. Menurut dia, kegiatan tersebut justru menjadi ruang untuk belajar dan melakukan pembenahan secara berkelanjutan. “Kami menyadari bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelayanan yang telah disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana tertib administrasi, sistem manajemen, dan koordinasi internal dapat berjalan dengan kokoh,” ujarnya.

Dia menyebutkan masukan yang diberikan Tim Monev PMI Provinsi Bali akan menjadi bahan penting bagi PMI Kabupaten Bangli dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola organisasi. “Kami tidak memandang momentum ini sebagai ajang penilaian semata, melainkan sebagai sarana belajar, pembenahan, dan penguatan internal. Masukan, arahan, serta rekomendasi konstruktif dari Tim Monev PMI Provinsi Bali akan menjadi catatan penting dan pijakan kami untuk terus berbenah demi penyempurnaan program kerja serta tata kelola PMI Kabupaten Bangli ke depan,” katanya.

Tim Monev PMI Provinsi Bali yang hadir Utami Dwi Suryadi selaku Pengurus Bendahara, Ni Putu Chandra Indriasaru selaku Kepala UDD beserta Tim PMI provinsi Bali.

Melalui kegiatan tersebut, PMI Kabupaten Bangli diharapkan semakin mampu membangun organisasi yang tertib, solid dan adaptif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas relawan, keberlangsungan pelayanan donor darah, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi kebencanaan menjadi bagian penting dalam memastikan PMI tetap hadir dan mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan evaluasi yang konstruktif, PMI Kabupaten Bangli berkomitmen menjadikan setiap masukan sebagai pijakan untuk terus berbenah, memperkuat organisasi, dan meningkatkan pengabdian dalam misi kemanusiaan. (*/bgn003)26092803

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pelaksanaan upacara metatah atau mepandes massal Desa Adat Kesiman yang diikuti 345 peserta dari 32 banjar adat. Upacara tersebut berlangsung di Pantai Padang Galak, Kecamatan Denpasar Timur, pada Senin (28/9/2026).

Walikota Jaya Negara turut ngayah nyangging kepada beberapa peserta metatah. Kehadirannya dalam rangkaian upacara tersebut juga diakhiri dengan menyerahkan punia sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan karya adat dan keagamaan di Desa Adat Kesiman.

Didampingi Kabag Kesra I Putu Agus Jayadi, Walikota Jaya Negara memberikan apresiasi kepada Jro Bendesa Adat Kesiman beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan rangkaian upacara secara massal. Menurut dia, pelaksanaan karya adat secara bersama-sama tidak hanya penting dalam menjaga kelestarian tradisi dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jaya Negara menilai pelaksanaan upacara secara massal dapat membantu menghemat waktu sekaligus meringankan beban biaya masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya mengikuti upacara potong gigi. “Rangkaian upacara keagamaan tersebut berlangsung khidmat dan runtut, dimulai dari prosesi ngaben, mepetik, ngangkit ke pasih, hingga pelaksanaan upacara metatah atau potong gigi massal. Langkah dan kerja keras Jro Bendesa beserta pihak Desa Adat Kesiman ini sejalan dan turut mendukung program pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pelaksanaan karya massal tersebut dapat terus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Selain sebagai pelaksanaan kewajiban adat dan keagamaan, rangkaian kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga keharmonisan krama Desa Adat Kesiman.

Sementara Jro Bendesa Adat Kesiman I Ketut Wisna mengatakan rangkaian upacara keagamaan massal tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk Puri Pemayun Kesiman. Rangkaian kegiatan telah dimulai melalui prosesi negteg beras pada 9 September, dilanjutkan dengan ngingsah pada 16 September serta melaspas peyadnyan pada 18 September. Sebelum pelaksanaan metatah massal, juga telah digelar ritual mesasap segara yang diikuti 526 peserta. “Pelaksanaan secara massal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dari sisi efisiensi waktu dan biaya,” ujarnya.

Rangkaian karya massal Desa Adat Kesiman masih akan berlanjut hingga puncak acara pada 1 Oktober mendatang melalui prosesi pengajum dan mepetik yang rencananya dipuput oleh lima orang sulinggih. Selanjutnya, seluruh rangkaian karya akan ditutup dengan pelaksanaan upacara nyegara gunung pada 4 Oktober. “Karya adat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan krama Desa Adat Kesiman,” ujarnya. (*/bgn003)26092802

Mangupura, Baliglobalnews
Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, yang dinilai bukan hanya kehadiran polisi, tetapi seberapa cepat dan tepat respons diberikan. Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba saat memimpin apel jam pimpinan di Lapangan Apel Polres Badung, pada Senin (28/9/2026).
Kapolres menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah berjalan aman dan lancar, termasuk pengamanan kegiatan internasional, agenda pimpinan Polri di Bali serta kunjungan Komisi III. Ia meminta capaian tersebut dipertahankan melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan sesuai SOP.
Kapolres juga mengingatkan personel agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di lingkungan tugas maupun tempat tinggal, termasuk potensi kriminalitas, peredaran narkoba dan aksi kejahatan jalanan. Personel diminta membangun komunikasi dengan masyarakat, tetangga serta Bhabinkamtibmas guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. “Laksanakan tugas sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Tingkatkan responsivitas terhadap masyarakat, baik melalui pelayanan langsung maupun sarana seperti layanan 110, media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama ketika membutuhkan kehadiran polisi,” katanya.
Selain profesionalitas, Kapolres turut mengingatkan personel yang telah berkeluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan persoalan dengan komunikasi serta kepala dingin. Dia berharap seluruh personel mampu menjaga integritas dalam bertugas, peka terhadap lingkungan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta humanis sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terpelihara. (*/bgn003)26092801